Dokumen ini membahas pengertian dan hakikat demokrasi, termasuk jenis-jenisnya seperti demokrasi langsung dan tidak langsung, serta perbandingan demokrasi formal dan material. Selain itu, dibahas juga perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang, dengan penekanan pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Reformasi sebagai perubahan menuju sistem yang lebih baik juga dijelaskan, menekankan pada penghapusan praktik negatif dari masa lalu dan penguatan nilai-nilai positif.

1. KKeelloommppookk Kelompok 77 PPPPKKNN TTeennttaanngg
DDeemmookkrraassii

2. PENGERTIAN DEMOKRASI
Pengertian Etimologis
demos (rakyat) + cratos/cratein
(pemerintahan/kekuasaan)
Langsung  Demokrasi  Tak langsung

3. DEMOKRASI
BERARTI “PEMERINTAHAN RAKYAT”
SESUNGGUHNYA ADALAH SEPERANGKAT GAGASAN
DAN PRINSIP TENTANG KEBEBASAN, TETAPI JUGA
MENCAKUP SEPERANGKAT PRAKTEK DAN PROSEDUR YANG
TERBENTUK MELALUI SEJARAH PANJANG DAN BERLIKU-LIKU.
MENGANDUNG MAKNA PENGHARGAAN TERHADAP
HAKEKAT DAN MARTABAT MANUSIA DAN MEMPUNYAI
TUJUAN MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN DAN KEBAHAGIAAN
BAGI UMAT MANUSIA.

4. HAKEKAT DEMOKRASI
a. KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT, BERKUMPUL,
BERORGANISASI, KEBEBASAN PERS (KEBEBASAN
INDIVIDU/KELOMPOK JUGA MENGAKIBATKAN KETERBATASAN
INDIVIDU/KELOMPOK YANG DIWUJUDKAN DALAM RAMBU-RAMBU
ETIKA DAN MORAL KEHIDUPAN).
b. KESEDERAJATAN, HAK DAN KEWAJIBAN YANG
SAMA, KEDUDUKAN YANG SAMA DIDEPAN HUKUM.
c. KETERBUKAAN, KEPEMERINTAHAN DAN LANGKAH-LANGKAH
PENGELOLAAN KEPUTUSAN HARUS DIKETAHUI DAN
DISETUJUI RAKYAT (TRANSPARANCY).
d. ETIKA DAN NORMA KEHIDUPAN, HARUS DIJUNJUNG
TINGGI.

5. Menurut Moh. Mahfud MD:
Menurut Moh. Mahfud MD:
Sistem negara demokrasi mengandung pengertian 3
hal penting yaitu :
1.Pemerintahan dari rakyat (Government Of The
People ).
Sistem negara demokrasi mengandung pengertian 3
hal penting yaitu :
1.Pemerintahan dari rakyat (Government Of The
People ).
Berhubungan erat dengan legitimasi
Berhubungan erat dengan legitimasi
pemerintahan (Legitimate Government) dan tidak
legitimasi pemerintahan (Unligitimate Government )
di mata rakyat.
pemerintahan (Legitimate Government) dan tidak
legitimasi pemerintahan (Unligitimate Government )
di mata rakyat.
Pemerintahan legitimasi berarti suatu
Pemerintahan legitimasi berarti suatu
pemerintahan yang berkuasa mendapat pengakuan
dan dukungan rakyat.
pemerintahan yang berkuasa mendapat pengakuan
dan dukungan rakyat.
Sebaliknya pemerintahan tidak legitimasi
Sebaliknya pemerintahan tidak legitimasi
berarti suatu pemerintahan yang sedang memegang
kendali kekuasaan tidak mendapat dukungan dan
pengakuan dari rakyat.
berarti suatu pemerintahan yang sedang memegang
kendali kekuasaan tidak mendapat dukungan dan
pengakuan dari rakyat.

6. 2. Pemerintahan oleh rakyat (Government By The
2. Pemerintahan oleh rakyat (Government By The
People).
Berarti pemerintahan yang menjalankan
kekuasaan atas nama rakyat dan
pengawasannya dijalankan oleh rakyat atau
lembaga kekuasaan yang ditunjuk pemerintah.
People).
Berarti pemerintahan yang menjalankan
kekuasaan atas nama rakyat dan
pengawasannya dijalankan oleh rakyat atau
lembaga kekuasaan yang ditunjuk pemerintah.
3. Pemerintahan untuk rakyat (Government For
3. Pemerintahan untuk rakyat (Government For
People).
Adalah suatu pemerintahan yang mendapat
mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat
digunakan untuk kesejahteraan mereka.
People).
Adalah suatu pemerintahan yang mendapat
mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat
digunakan untuk kesejahteraan mereka.

7. Suatu negara dapat dikatakan demokratis
apabila:
kekuasaan mayoritas digandengkan
dengan jaminan atas HAM.
Kelompok mayoritas dapat melindungi
kaum minoritas.
Hak-hak minoritas tidak dapat
dihapuskan oleh suara mayoritas
Semua kelompok, golongan atau warga
negara hendaknya mendapat perlindungan
hukum atau mendapat jaminan menurut
undang-undang
Suatu negara dapat dikatakan demokratis
apabila:
kekuasaan mayoritas digandengkan
dengan jaminan atas HAM.
Kelompok mayoritas dapat melindungi
kaum minoritas.
Hak-hak minoritas tidak dapat
dihapuskan oleh suara mayoritas
Semua kelompok, golongan atau warga
negara hendaknya mendapat perlindungan
hukum atau mendapat jaminan menurut
undang-undang

8. Macam-MMaaccaamm DDeemmookkrraassii::
Demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat :
a) Demokrasi langsung
Dipraktikkan di negara-negara kota (polis, city
state) pada zaman Yunani Kuno. Pada masa itu,
seluruh rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan
pandangannya secara langsung. Dengan demikian,
pemerintah dapat mengetahui secara langsung
pula aspirasi dan persoalan-persoalan yang
sebenarnya dihadapi masyarakat. Tetapi dalam
zaman modern, demokrasi langsung sulit
dilaksanakan karena:
sulitnya mencari tempat yang dapat menampung
seluruh rakyat sekaligus dalam membicarakan
suatu urusan;
tidak setiap orang memahami persoalan-persoalan
negara yang semakin rumit dan
kompleks;
musyawarah tidak akan efektif, sehingga sulit
menghasilkan keputusan yang baik.

9. b) Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan
Sistem demokrasi (menggantikan demokrasi langsung)
yang dalam menyalurkan kehendaknya, rakyat memilih
wakil-wakil mereka untuk duduk dalam parlemen.
Aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil-wakil mereka
dalam parlemen. Tipe demokrasi perwakilan berlainan
menurut konstitusi negara masing-masing.
Sistem pemilihan ada dua macam, yaitu: pemilihan
secara langsung dan pemilihan bertingkat. Pada
pemilihan secara langsung, setiap warga negara yang
berhak secara langsung memilih orang-orang yang
akan duduk di parlemen. Sedangkan pada pemilihan
bertingkat, yang dipilih rakyat adalah orang-orang di
lingkungan mereka sendiri, kemudian orang-orang
yang terpilih itu memilih anggota-anggota parlemen.

10. c) Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum
Dalam sistem demokrasi ini rakyat memilih para wakil mereka
untuk duduk di parlemen, tetapi parlemen tetap dikontrol oleh
pengaruh rakyat dengan sistem referendum (pemungutan suara
untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung).
Sistem ini digunakan di salah satu negara bagian Swiss yang
disebut Kanton.
Demokrasi ditinjau dari titik berat perhatiannya:
a) Demokrasi Formal (Demokrasi Liberal)
Demokrasi formal menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik
tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan
kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam sistem demokrasi
yang demikian, semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang
sama. Namun karena kesamaan itu, penerapan azas free fight
competition (persaingan bebas) dalam bidang ekonomi menyebabkan
kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin kian lebar.
Kepentingan umum pun diabaikan.

11. Demokrasi formal/ liberal sering pula disebut demokrasi Barat
karena pada umumnya dipraktikkan oleh negara-negara Barat.
Kaum komunis bahkan menyebutnya demokrasi kapitalis karena
dalam pelaksanaannya kaum kapitalis selalu dimenangkan oleh
pengaruh uang (money politics) yang menguasai opini masyarakat
(public opinion).
b) Demokrasi Material (Demokrasi Rakyat)
Demokrasi material menitikberatkan upaya-upaya menghilangkan
perbedaan dalam bidang ekonomi sehingga persamaan dalam
persamaan hak dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan
mudah dihilangkan. Untuk mengurangi perbedaan dalam bidang
ekonomi, partai penguasa (sebagai representasi kekuasaan negara)
akan menjadikan segala sesuatu sebagai milik negara. Hak milik
pribadi tidak diakui. Maka, demi persamaan dalam bidang ekonomi,
kebebasan dan hak-hak azasi manusia di bidang politik diabaikan.
Demokrasi material menimbulkan perkosaan rohani dan spiritual.
Demokrasi ini sering disebut demokrasi Timur, karena berkembang
di negara-negara sosialis/ komunis di Timur, seperti Rusia,
Cekoslowakia, Polandia dan Hongaria.

12. c) Demokrasi Gabungan
Demokrasi ini mengambil kebaikan dan membuang keburukan
demokrasi formal dan material. Persamaan derajat dan hak
setiap orang tetap diakui, tetapi diperlukan pembatasan untuk
mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Pelaksanaan
demokrasi ini bergantung pada ideologi negara masing-masing
sejauh tidak secara jelas kecenderungannya kepada demokrasi
liberal atau demokrasi rakyat.
Demokrasi ditinjau dari hubungan antar alat perlengkapan negara:
• Demokrasi Parlementer, adalah suatu demokrasi yang menempatkan
kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala
pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan
menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam
demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.

13.  Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dianut
sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Dalam sistem ini, kekuasaan
legislatif dipegang oleh Kongres, kekuasaan eksekutif dipegang
Presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah
Agung.
 Demokrasi melalui Referendum
Yang paling mencolok dari sistem demokrasi melalui referendum
adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum.
Sistem referendum menunjukkan suatu sistem pengawasan
langsung oleh rakyat. Ada 2 cara referendum, yaitu referendum
obligator dan fakultatif.
Referendum obligator atau wajib lebih menekankan pada
pemungutan suara rakyat yang wajib dilakukan dalam
merencanakan pembentukan UUD negara, sedangkan
referendum fakultatif, menenkankan pada pungutan suara
tentang rencana undang-undang yang sifatnya tidak wajib.

14. DDEEMMOOKKRRAASSII
ddii
IINNDDOONNEESSIIAA
??

15. Perkembangan demokrasi di Indonesia
1945 – 1949 UUD 45, Perjuangan fisik, Lemb. Demokrasi tidak terbentuk,
sistem kabinet presidensitil, Demokrasi PS  Liberal.
1949 – 1950 RIS 1949, Quasi parlementer, Ada PM, Demokrasi Liberal.
1950 – 1959 UUDS 1950, Kompromisasi, Demokrasi liberal multipartai,
Kabinet 7x, Konstituante gagal bentuk UUD baru, Dekrit
Presiden 5 Juli 59.
1959 – 1965 Formula demokrasi suai Sila IV PS, Pertarungan politik ideologi,
lemb. Demokrasi dibentuk prosedur hukum, Konsep Nasakom,
Demokrasi terpimpin (-).
1966 – 1998 Orde baru, Penyederhanaan parpol, penyalahgunaan wewenang &
kekuasaan, SP 11 Maret 1966, PKI & ormasnya dilarang,
Demokrasi Ps (-).
1998 – sekarang Reformasi, Presdien tidak sentralistik, Parpol mulai berfungsi : 48
 24, Amandemen UUD 1945 4x, KKN masih banyak,
Demokrasi Ps (+).

16. SIMAK VIDEO BERIKUT ☺

17. INDIVIDUAL
LIBERAL
RAKYAT
PANCASILA
PEMERINTAH
PANCASILA
IDEOLOGI
DASAR NEGARA
RAKYAT
CHECK & BALANCE

18. DEMOKRASI MENGANDUNG NILAI-NILAI :
a. PENGAKUAN BAHWA DIDALAM MASYARAKAT TERDAPAT PERBEDAAN-2
PENDAPAT DAN KEPENTINGAN.
b. BAHWA PERLU DITEMUKAN CARA-2 PENYELESAIAN KONFLIK
KEPENTINGAN-2 YANG SALING BERTENTANGAN SECARA DAMAI.
c. PERLU CARA-2 PERGANTIAN KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT
SECARA TERATUR TANPA MENIMBULKAN GEJOLAK.
d. CARA-2 TIAP PENYELESAIAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN SECARA
TERTIB DAN ADIL HANYA DAPAT DICAPAI MELALUI HUKUM.
DEMOKRASI PANCASILA.
BERMAKNA “KETERPADUAN INDIVIDU DENGAN MASYARAKAT” SECARA
DINAMIS (HUMANIZATION OF THE PEOPLE AND THE PERSON) “.
a. HAKEKAT DEMOKRASI PANCASILA
1) KEDAULATAN ADA DITANGAN RAKYAT DAN DILAKUKAN SEPENUH-NYA
OLEH MPR
2) PENGERTIAN LAIN : KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DALAM ………… DAN SETERUSNYA.

19. b. ARTI DEMOKRASI PANCASILA
1) DEMOKRASI PANCASILA ADALAH DEMOKRASI ATAU KEDAULATAN RAKYAT
YANG DIDASARI DAN DIJIWAI OLEH SEGENAP SILA PANCASILA SECARA
INTEGRATIF.
2) DEMOKRASI PANCASILA ADALAH DEMOKRASI YANG BERDASARKAN
KEKELUARGAAN DAN KEGOTONG ROYONGAN YANG DITUJUKAN KEPADA
KESEJAHTERAAN RAKYAT.
3) DALAM DEMOKRASI PANCASILA SISTEM PENGORGANISASIAN NEGARA
DILAKUKAN OLEH RAKYAT SENDIRI ATAU DENGAN PERSETUJUAN RAKYAT.
4) DALAM DEMOKRASI PANCASILA, KEBEBASAN INDIVIDU TIDAK BERSIFAT
MUTLAK, TETAPI HARUS DISELARASKAN DENGAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL.
5) DALAM DEMOKRASI PANCASILA KEUNIVERSALAN CITA-2 DEMOKRASI
DIPADUKAN DENGAN CITA-2 HIDUP BANGSA INDONESIA YANG DIJIWAI
OLEH SEMANGAT KEKELUARGAAN (TIDAK ADA “DOMINASI MAYORITAS”).
c. ASPEK- ASPEK DEMOKRASI PANCASILA
1) ASPEK FORMAL
2) ASPEK MATERIL
3) ASPEK NORMATIF
4) ASPEK OTATIF (TUJUAN)
5) ASPEK ORGANISASI
6) ASPEK KEJIWAAN

20. d. POKOK-POKOK DEMOKRASI PANCASILA
1) SETIAP NEGARA MODERN YANG DEMOKRATIS ADALAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
2) KEKUASAAN TERTINGGI ADA PADA RAKYAT
3) PENYALURAN ASPIRASI RAKYAT MELALUI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
4) BERDASARKAN HUKUM
5) PEMERINTAH BERDASARKAN KONSTITUSI
6) KEPALA NEGARA, ATAS NAMA RAKYAT (MANDATARIS)
7) MENGAKUI HAK DAN KEWAJIBAN (HAK ASASI).
8) MEMILIKI KELEMBAGAAN DAN PENGATURAN WILAYAH NEGARA
9) MENGANGGAP BAHWA DEMOKRASI BUKAN TUJUAN TETAPI SARANA UNTUK
MENCAPAI TUJUAN
10) MEMILIKI TATA CARA UNTUK MELINDUNGI DARI RAGAM DEMOKRASI
LAIN YANGTIDAK SESUAI.
e. PERBEDAAN PENDAPAT
* DALAM DEMOKRASI PANCASILA, PERBEDAAN PENDAPAT DIHORMATI DAN
DIBENARKAN
* NAMUN UNSUR TANGGUNG JAWAB MENDAPAT KEDUDUKAN YANG SAMA
(PERLU MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN)
* YANG PALING PENTING ADALAH DALAM MENYALURKAN PENDAPAT DAN
KEINGINAN MELALUI WADAH YANG TELAH ADA DI PUSAT MAUPUN
DI DAERAH.

21. MASA REPUBLIK INDONESIA I 1945-1959
DEMOKRASI PARLEMENTER
MASA REPUBLIK INDONESIA II 1959-1965
DEMOKRASI TERPIMPIN
MASA REPUBLIK INDONESIA III
DEMOKRASI PARLEMENTER
BADAN EKSEKUTIF – PRESIDEN + PARA MENTERI
LEMBAGA PEMERINTAH BELUM TERBENTUK
KOALISI PARTAI TIDAK MANTAP
BEBERAPA KEKUATAN SOSPOL TIDAK
MEMPEROLEH SALURAN POLITIK

22. DOMINASI PRESIDEN
PENGARUH KOMUNIS BERKEMBANG
PENGANGKATAN PRESIDEN SEUMUR
HIDUP PEMBUBARAN DPR HASIL
PEMILU PEMBREDELAN PERS
PRESIDEN SBG
BADAN YUDIKATIF
PENCABUTAN TAP MPR NO III / 1963
UU NO 19/1964 DIGANTI UU NO
14/1970 DPR SBG ALAT KONTROL
TNI + POLRI ABRI
DFA PESTA DEMOKRASI
BERJALAN

23. DEMOKRASI APA ?
DIJIWAI & DITUNTUN NILAI2X PANDANGAN
HIDUP BANGSA INDONESIA
MERUPAKAN TRANSFORMASI NILAI
FALSAFAH BANGSA
PRASYARAT UTAMA
ADALAH PEMAHAMAN PENGHAYATAN &
PENGAMALAN NILAI2x PANCASILA
MENGAMALKAN PANCASILA MELALUI
POLITIK PEMERINTAHAN

24. CIRI POKOK D.P
MUSYAWARAH UNTUK
MUFAKAT TANGUNG JAWAB
CIRI PANCARAN MUSYAWARAH
UTK MUFAKAT
UTAMAKAN KEPENTINGAN NGR & MASY
HINDARI PEMAKSAAN KEHENDAK
KEPUTUSAN UTK BERSAMA
SEMANGAT KEKELUARGAAN
KEPUTUSAN HRS DIPERTANGGUNG
JWBKAN MUSYAWARAH DG AKAL SEHAT
LAKSANAKAN HSL
KEPTSAN MUSYAWARAH

25. RREEFFOORRMMAASSII
• PENGERTIAN REFORMASI
• PENGERTIAN REFORMASI
– BERASAL DARI KATA “TO REFORM” YANG BERARTI MEBENTUK
KEMBALI PADA KESEJATIAN, TIDAK ASAL BERUBAH, ASAL BERBEDA
(UMUM)
– PERUBAHAN RADIKAL UTK PERBAIKAN BID.SOSIAL, POLITIK, AGAMA
DI SUATU MASY. (KKBI-1991).
– SUATU LANGKAH PERUBAHAN TANPA MERUSAK ATAU PERUBAHAN
SERAYA MEMELIHARA YG DIPRAKARSAI OLEH MEREKA YG MEMIMPIN
SUSTU SISTEM (PROF.RYAAS RASYID)
– PERUBAHAN MENYELURUH ASPEK KEHIDUPAN SECARA
KONSEPTUAL KONSTITUSIONAL, BERTAHAP, SIMULTAN DAN
TERPADU BAIK STRUKTURAL MAUPUN KULTURAL DGN AGENDA
YANG JELAS MENCAKUP TUJUAN, SASARAN, TAHAPAN, URGENSI DAN
PRIORITAS (POKOK-POKOK PIKIRAN ABRI)
– REFORMASI “CHANGE” SUATU PERUBAHAN YANG TERJADI KAPAN
SAJA DAN MERUPAKAN HAL YANG TIDAK DAPAT DIHINDARI
– BERASAL DARI KATA “TO REFORM” YANG BERARTI MEBENTUK
KEMBALI PADA KESEJATIAN, TIDAK ASAL BERUBAH, ASAL BERBEDA
(UMUM)
– PERUBAHAN RADIKAL UTK PERBAIKAN BID.SOSIAL, POLITIK, AGAMA
DI SUATU MASY. (KKBI-1991).
– SUATU LANGKAH PERUBAHAN TANPA MERUSAK ATAU PERUBAHAN
SERAYA MEMELIHARA YG DIPRAKARSAI OLEH MEREKA YG MEMIMPIN
SUSTU SISTEM (PROF.RYAAS RASYID)
– PERUBAHAN MENYELURUH ASPEK KEHIDUPAN SECARA
KONSEPTUAL KONSTITUSIONAL, BERTAHAP, SIMULTAN DAN
TERPADU BAIK STRUKTURAL MAUPUN KULTURAL DGN AGENDA
YANG JELAS MENCAKUP TUJUAN, SASARAN, TAHAPAN, URGENSI DAN
PRIORITAS (POKOK-POKOK PIKIRAN ABRI)
– REFORMASI “CHANGE” SUATU PERUBAHAN YANG TERJADI KAPAN
SAJA DAN MERUPAKAN HAL YANG TIDAK DAPAT DIHINDARI

26. •• HHAAKKEEKKAATT RREEFFOORRMMAASSII
MUNCULNYA TEKAD DAN SPIRIT UNTUK HILANGKAN DAN
BUANG JAUH-JAUH SEMUA SIKAP DAN PRILAKU DI MASA
LALU YANG TIDAK BAIK.
NILAI-NILAI LAMA YANG POSITIF DIPERTAHANKAN,
DITINGKATKAN DAN DIMANTAPKAN.
TEMUKAN NILAI-NILAI BARU YANG PALING COCOK DENGAN
KONDISI DAN TUNTUTAN ZAMAN UNTUK MAJU KEDEPAN
DENGAN PARADIGMA BARU
MUNCULNYA TEKAD DAN SPIRIT UNTUK HILANGKAN DAN
BUANG JAUH-JAUH SEMUA SIKAP DAN PRILAKU DI MASA
LALU YANG TIDAK BAIK.
NILAI-NILAI LAMA YANG POSITIF DIPERTAHANKAN,
DITINGKATKAN DAN DIMANTAPKAN.
TEMUKAN NILAI-NILAI BARU YANG PALING COCOK DENGAN
KONDISI DAN TUNTUTAN ZAMAN UNTUK MAJU KEDEPAN
DENGAN PARADIGMA BARU

27. HAL POSITIF DENGAN REFORMASI
HAL POSITIF DENGAN REFORMASI
YANG SUDAH BERJALAN
YANG SUDAH BERJALAN
TUMBUHNYA DEMOKRATISASI
TUMBUHNYA DEMOKRATISASI
KEBEBASAN PERS
(MASY,TDK TAKUT KONTROL SOSIAL EFEKTIF)
KEBEBASAN PERS
(MASY,TDK TAKUT KONTROL SOSIAL EFEKTIF)
OTONOMI DAERAH
(PERUBAHAN SISTEM GARis PEMerintahan.NEGara)
OTONOMI DAERAH
(PERUBAHAN SISTEM GARis PEMerintahan.NEGara)
PERUBAHAN LAINNYA
(AMANDEMEN UUD 1945 1945, BEBERAPA PERATURAN
PERUNDANGAN S/D PEMILIHAN LANGSUNG).
PERUBAHAN LAINNYA
(AMANDEMEN UUD 1945 1945, BEBERAPA PERATURAN
PERUNDANGAN S/D PEMILIHAN LANGSUNG).

28. EEFFEEKK NNEEGGAATTIIFF RREEFFOORRMMAASSII
POLITIK
 PRAKTEK KEBEBASAN & DEMOKRATIASI DIRASAKAN
MENYIMPANG, DOMINASI LEGISLATIF ATAS EKSEKUTIF DAN
YUDIKATIF.
 KEKUASAAN LEGISLATIF CENDERUNG DIMANFAATKAN
UNTUK KEPENTINGAN-2 KELOMPOK SEHINGGA TIDAK
SEDIKIT PRODUK LEGISLATIF YANG DITOLAK MASY.
 BERLAKUNYA SISTEM POLITIK MULTI PARTAI.
 TERJADI PERPECAHAN DALAM TUBUH PARPOL BESAR DAN
MUNCULNYA RATUSAN PARPOL BARU.
 TINGKAT KEPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP PEMIMPIN
MEROSOT (SOCIAL DISTRUST)
 PRAKTEK KEBEBASAN & DEMOKRATIASI DIRASAKAN
MENYIMPANG, DOMINASI LEGISLATIF ATAS EKSEKUTIF DAN
YUDIKATIF.
 KEKUASAAN LEGISLATIF CENDERUNG DIMANFAATKAN
UNTUK KEPENTINGAN-2 KELOMPOK SEHINGGA TIDAK
SEDIKIT PRODUK LEGISLATIF YANG DITOLAK MASY.
 BERLAKUNYA SISTEM POLITIK MULTI PARTAI.
 TERJADI PERPECAHAN DALAM TUBUH PARPOL BESAR DAN
MUNCULNYA RATUSAN PARPOL BARU.
 TINGKAT KEPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP PEMIMPIN
MEROSOT (SOCIAL DISTRUST)

29. EEFFEEKK NNEEGGAATTIIFF RREEFFOORRMMAASSII
EKONOMI
 INVESTASI MENURUT DAN TERJADI EXODUS INVESTOR
 HUTANG LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI TAMBAH BESAR
 PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH, PENGANGGURAN DAN
KEMISKINAN MELUAS.
 KEBOCORAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA,
KKN DAN ISU SUAP MERAJALELA.
 PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MASIH TERSENDAT
 INDONESIA SUBUR TAPI PENGIMPOR BERAS TERBESAR
DUNIA BAHAN KEBUTUHAN POKOK LAINNYA (IRONIS)
 INVESTASI MENURUT DAN TERJADI EXODUS INVESTOR
 HUTANG LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI TAMBAH BESAR
 PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH, PENGANGGURAN DAN
KEMISKINAN MELUAS.
 KEBOCORAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA,
KKN DAN ISU SUAP MERAJALELA.
 PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MASIH TERSENDAT
 INDONESIA SUBUR TAPI PENGIMPOR BERAS TERBESAR
DUNIA BAHAN KEBUTUHAN POKOK LAINNYA (IRONIS)

30. EEFFEEKK NNEEGGAATTIIFF RREEFFOORRMMAASSII
Pertahanan&Keamanan
 GEJOLAK VERTIKAL (ACEH, PAPUA, MALUKU) DAN KONFLIK
HORIZONTAL (MALUKU, POSO. SAMBAS, SAMPIT),
FANATISME KEDAERAHAN DAN PRIMORDIAL SEMPIT.
 LEPASNYA TIMTIM, PULAU SIPADAN DAN LIGITAN
(PIL PAHIT)
 LEGAL ASPEK PELIBATAN TNI BANTU POLRI
(SIKAP RAGU, RANCU)
 KRIMINALITAS MENINGKAT, MASY. MAKIN KHAWATIR
 JAHTERA APARAT RENDAH, MORAL DAN PROF. MENURUN
 GAKKUM DAN HAM MASIH LEMAH
 GEJOLAK VERTIKAL (ACEH, PAPUA, MALUKU) DAN KONFLIK
HORIZONTAL (MALUKU, POSO. SAMBAS, SAMPIT),
FANATISME KEDAERAHAN DAN PRIMORDIAL SEMPIT.
 LEPASNYA TIMTIM, PULAU SIPADAN DAN LIGITAN
(PIL PAHIT)
 LEGAL ASPEK PELIBATAN TNI BANTU POLRI
(SIKAP RAGU, RANCU)
 KRIMINALITAS MENINGKAT, MASY. MAKIN KHAWATIR
 JAHTERA APARAT RENDAH, MORAL DAN PROF. MENURUN
 GAKKUM DAN HAM MASIH LEMAH