NKRI
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•392 views
Dokumen tersebut membahas tentang kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif. Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam negara demokrasi sesuai UUD 1945, sedangkan kedaulatan hukum diwujudkan dalam negara hukum. Politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif bertujuan mempertahankan kemerdekaan bangsa serta menjaga perdamaian internasional.
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to NKRI
Similar to NKRI (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
NKRI
- 3. NKRI
- 5. Kedaulatan Rakyat Pasal 1 Ayat 2 Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat Tokoh Teori
- 6. Berprinsip seperti demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
- 7. Kedaulatan rakyat menurut Pasal 1 ayat 2 UUD45 Sebelum di amandemen Sesudah di amandemen Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
- 8. Tokoh teori Kedaulatan Rakyat Jean Jaques Rosseau Voltaire John Montesquieu
- 10. Kedaulatan Hukum Pasal 1 ayat 3 Unsur Prinsip Macam-Macam negara hukum Liberal Formil Materil
- 12. Kedaulatan hukum dalam pasal 1 ayat 3
- 13. Unsur-Unsur negara hukum Adanya penegakan HAM Ada nya pemisahan kekuasaan Adanya Peradilan administrasi Legislatif Eksekutif Yudikatif MPR DPR Presiden Mentri MK MA KY KOMNASHAM
- 14. Prinsip Negara Hukum Supremasi Hukum Persamaan dalam hukun (equality before the law) Asas legalitas (due procces of law) Pembatasan kekuasaan Organ2 eksekutif yang independen Peradilan Bebas dan tidak memihak Peradilan tata usaha negara Peradilan tata negara (constitutional court) Melindung HAM Bersifat demokratis Berfungsi sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan Transparansi dari kontrol sosial SUPREMASI HUKUM : Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. PERSAMAAN DALAM HUKUM : Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.. ASAS LEGALITAS : segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. PEMBATASAN KEKUASAAN : Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. ORGAN2 ESKEKUTIF YANG INDEPENDEN : Untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan demokratisasi, terutama sejak akhir abad ke 20, kekuasaan pemerintahan juga semakin dikurangi dengan dibentuknya berbagai ‘independent body’ seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM),dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) PERADILAN BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK : Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi) PERADILAN TATA USAHA NEGARA : Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara. PERADILAN TATA NEGARA : dengan berkembangnya pengadilan tata negara pada abad ke-20, adalah wajar pula jika keberadaannya organ baru ini, baik keberadaan kelembagaannya yang berdiri sendiri ataupun setidaknya dari segi fungsinya sebagai pengawal konstitusi PERLIDUNGAN HAM : Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. BERSIFAT DEMOKRATIS : Dalam setiap Negara Hukum, dianut dan dipraktekkan adanya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan : Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalaui gagasan negara hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum TRANSPARANSI DARI KONTROL SOSIAL : Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran
- 15. Macam2 negara hukum Liberal Formil Tipe Negara hukum Liberal ini menghandaki supaya Negara berstatus pasif artinya bahwa warga Negara harus tunduk pada peraturan-peraturan Negara. Negara hukum Formil yaitu Negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Materil Negara Hukum Materil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari Negara Hukum Formil; tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas,
- 16. Tokoh kedaulatan hukum Hugo De Groot Hugo Krabbe Immanuel Kant Leon Duguit
- 17. Kedaulatan rakyat Kedaulatan Hukum Diwujudkan dalam negara demokrasi
- 18. Demokrasi Demos Kratos Unsur2 demokrasi Indonesia Pemilu Parpol UUD45 HAM Hak pilih aktif Hak pilih Pasif Langsung Tidak langsung
- 20. Demokrasi tidak langsung dan langsung Tidak langsung Pemilihan ketua di wakili oleh wakil rakyat, rakyat tidak langsung memilih kepala negara Langsung Kepala negara langsung dipilih oleh rakyat, tanpa perantara apapun.
- 21. Unsur2 demokrasi dalam indonesia Pemilu Parpol HAM
- 22. • Pilpres • Pilkada • DPR • DPD • DPRD
- 24. HAM dalam demokrasi ada 2, yaitu Hak pilih Aktif Hak pilih Pasif Hak untuk memilih wakilnya yang akan duduk dalam badan2 perwakilan rakyat Hak untuk dipilih menjadi anggota badan2 perwakilan rakyat.
- 25. Partisipasi Aktif dalam perdamaian dunia.
- 26. Partisipasi aktif dalam perdamaian dunia Dasar hukumnya Pasal 13 ayat 1-3 Pasal 11 ayat 1-3 Pembukaan UUD45 alinea 1 dan 4 Latar belakang Tujuan Manfaatnya bagi Indonesia
- 27. Bebas Aktif bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan2 raksasa di dunia Dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia.
- 28. Perwujudan politik bebas aktif Penyelenggaraan konferensi Asia-Afrika tahun 1955 Keaktifan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri gerakan non blok tahun 1961 Indonesia aktif dalam merintis dan mengembangkan organisasi Asia Tenggara Ikut aktif penyelsaian konflik di luar negeri dengan mengirim pasukan garuda
- 29. Memperoleh barang2 yang diperlukan dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya Mempertahankan Kemerdekaan Bangsa dan menjaga keselamatan negara Meningkatkan perdamaian internasional dan memperoleh syarat2 yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya Meningkatkan persaudaraan antarbangsa sebagai pelaksanaan cita2 yang terkandung dalam pancasila
- 30. Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamai an dan perjanjian dengan negara lain. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasarbagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang- undang. 1 1 2 2 3 3 Pembukaan UUD45 alinea 1 dan 4
- 31. Pembukaan UUD45 "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
- 33. Politik bebas aktif muncul pada tahun 1948 Bangsa indonesia merupakan bangsa baru pada saat itu Pemerintahan indonesia masih pada masa percobaan Kondisi politik indonesia tidak stabil
- 34. Pada saat itu, sedang terjadi perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet Terbentuk lah blok barat dan blok timur Indonesia memilih netral, dan menerapkan politik luar negeri bebas aktif