Dokumen tersebut membahas tentang hakikat dan prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan oleh dan untuk rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dokumen tersebut juga membedakan berbagai jenis demokrasi dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem demokrasi.
Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsiCha-cha Taulanys
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan daerah kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Secara garis besar membahas tentang lembaga-lembaga pemerintahan daerah, tugas dan fungsinya seperti bupati, walikota, gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, dan susunan organisasi pemerintahan daerah. [end]
Cerita ini menceritakan tentang perjalanan cinta seorang siswi bernama Nessa dengan kekasihnya Asep. Awalnya hubungan mereka berjalan lancar hingga suatu hari Asep memutuskan hubungan mereka secara sepihak melalui telepon dan mengatakan ingin sendiri. Nessa sangat terpukul menerima keputusan sepihak ini namun berusaha menerimanya walaupun hatinya sangat sulit untuk melepas cinta yang tulus
Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di IndonesiaSmywlndr wlndr
Dokumen tersebut membahas empat jenis infrastruktur politik di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi politik beserta peran masing-masing.
Bela negara adalah konsep yang mengatur patriotisme warga negara untuk mempertahankan negara. Ini mencakup berbagai organisasi militer dan sipil seperti TNI, OKD, dan kewajiban belajar rajin. Warga negara diharapkan mencintai tanah air dan mematuhi hukum negara.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi, kepartaian, dan pemilu di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan berbagai model demokrasi sejak kemerdekaan, partai politik berperan sebagai sarana komunikasi politik dan pengatur konflik, serta sistem pemilu menggunakan metode distrik dan proporsional untuk memilih perwakilan rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat dan prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan oleh dan untuk rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dokumen tersebut juga membedakan berbagai jenis demokrasi dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem demokrasi.
Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsiCha-cha Taulanys
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan daerah kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Secara garis besar membahas tentang lembaga-lembaga pemerintahan daerah, tugas dan fungsinya seperti bupati, walikota, gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, dan susunan organisasi pemerintahan daerah. [end]
Cerita ini menceritakan tentang perjalanan cinta seorang siswi bernama Nessa dengan kekasihnya Asep. Awalnya hubungan mereka berjalan lancar hingga suatu hari Asep memutuskan hubungan mereka secara sepihak melalui telepon dan mengatakan ingin sendiri. Nessa sangat terpukul menerima keputusan sepihak ini namun berusaha menerimanya walaupun hatinya sangat sulit untuk melepas cinta yang tulus
Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di IndonesiaSmywlndr wlndr
Dokumen tersebut membahas empat jenis infrastruktur politik di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi politik beserta peran masing-masing.
Bela negara adalah konsep yang mengatur patriotisme warga negara untuk mempertahankan negara. Ini mencakup berbagai organisasi militer dan sipil seperti TNI, OKD, dan kewajiban belajar rajin. Warga negara diharapkan mencintai tanah air dan mematuhi hukum negara.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi, kepartaian, dan pemilu di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan berbagai model demokrasi sejak kemerdekaan, partai politik berperan sebagai sarana komunikasi politik dan pengatur konflik, serta sistem pemilu menggunakan metode distrik dan proporsional untuk memilih perwakilan rakyat.
Periodisasi perkembangan demokrasi pancasilaafifahdhaniyah
Menjelaskan mengenai tahapan dan pola kepemimpinan demokrasi yang pernah diterapkan dan dilalui oleh bangsa Indonesia setelah masa kemerdekaan sampai saat ini.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (AMANDEMEN)Abdul Rais P
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.
Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undanag-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
Orde Lama dan Orde Baru merupakan dua sistem pemerintahan yang berbeda di Indonesia pasca kemerdekaan. Orde Lama dipimpin Soekarno dengan sistem Demokrasi Terpimpin sedangkan Orde Baru dipimpin Soeharto dengan landasan Pancasila dan UUD 1945. Kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pembangunan ekonomi, politik, dan kesejahteraan rakyat.
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkkNoviayuana Putri
Dokumen tersebut merangkum tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara utama di Indonesia yaitu MPR, DPR, Presiden, DPD, BPK, MA, MK, KY, dan KPU. Secara ringkas, MPR berperan dalam mengubah UUD dan melantik presiden, DPR berperan legislasi dan anggaran, Presiden berperan eksekutif, sedangkan lembaga lain seperti DPD, BPK, MA, MK, KY, dan KPU masing-masing memiliki peran d
Dokumen tersebut membahas perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa reformasi saat ini. Terdapat lima sistem pemerintahan yang pernah diterapkan yaitu demokrasi pemerintahan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi orde baru, dan demokrasi reformasi. Dokumen ini menjelaskan ciri-ciri utama setiap sistem pemerintahan beserta kelebihan dan kekurangannya
Makalah pengertian dan prinsip prinsip demokrasiahmad yani
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar makalah yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan ringkasan bab pendahuluan tentang pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi."
Pemilihan umum adalah proses demokrasi di mana rakyat secara langsung memilih perwakilan mereka untuk menduduki jabatan-jabatan politik tertentu melalui dua cara yaitu secara langsung atau tidak langsung.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan pengertian demokrasi, ciri-ciri, manfaat, dan prinsip-prinsip demokrasi serta perkembangan pelaksanaannya di Indonesia.
Bab 2 membahas tentang norma dan keadilan dalam masyarakat. Dibahas mengenai jenis-jenis norma yang berlaku dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Norma-norma tersebut berperan penting dalam mewujudkan keadilan dan menjaga kerukunan dalam masyarakat.
Ketahanan nasional dibidang politik dan pembangunannatal kristiono
Dokumen tersebut membahas tentang ketahanan nasional di bidang politik dan pembangunan. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang mencakup kemampuan menghadapi tantangan dalam dan luar negeri yang dapat membahayakan kehidupan bangsa. Ketahanan nasional dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ideologi, kepemimpinan, dan masyarakat. Ketahanan nasional diperlukan untuk menjaga stabilitas politik d
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sebagai wujud kedaulatan rakyat. Namun, masih banyak warga negara Indonesia yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyaknya warga negara yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dan masalah data daftar pemilih yang kurang akurat.
Periodisasi perkembangan demokrasi pancasilaafifahdhaniyah
Menjelaskan mengenai tahapan dan pola kepemimpinan demokrasi yang pernah diterapkan dan dilalui oleh bangsa Indonesia setelah masa kemerdekaan sampai saat ini.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (AMANDEMEN)Abdul Rais P
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.
Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undanag-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
Orde Lama dan Orde Baru merupakan dua sistem pemerintahan yang berbeda di Indonesia pasca kemerdekaan. Orde Lama dipimpin Soekarno dengan sistem Demokrasi Terpimpin sedangkan Orde Baru dipimpin Soeharto dengan landasan Pancasila dan UUD 1945. Kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pembangunan ekonomi, politik, dan kesejahteraan rakyat.
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkkNoviayuana Putri
Dokumen tersebut merangkum tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara utama di Indonesia yaitu MPR, DPR, Presiden, DPD, BPK, MA, MK, KY, dan KPU. Secara ringkas, MPR berperan dalam mengubah UUD dan melantik presiden, DPR berperan legislasi dan anggaran, Presiden berperan eksekutif, sedangkan lembaga lain seperti DPD, BPK, MA, MK, KY, dan KPU masing-masing memiliki peran d
Dokumen tersebut membahas perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa reformasi saat ini. Terdapat lima sistem pemerintahan yang pernah diterapkan yaitu demokrasi pemerintahan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi orde baru, dan demokrasi reformasi. Dokumen ini menjelaskan ciri-ciri utama setiap sistem pemerintahan beserta kelebihan dan kekurangannya
Makalah pengertian dan prinsip prinsip demokrasiahmad yani
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar makalah yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan ringkasan bab pendahuluan tentang pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi."
Pemilihan umum adalah proses demokrasi di mana rakyat secara langsung memilih perwakilan mereka untuk menduduki jabatan-jabatan politik tertentu melalui dua cara yaitu secara langsung atau tidak langsung.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan pengertian demokrasi, ciri-ciri, manfaat, dan prinsip-prinsip demokrasi serta perkembangan pelaksanaannya di Indonesia.
Bab 2 membahas tentang norma dan keadilan dalam masyarakat. Dibahas mengenai jenis-jenis norma yang berlaku dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Norma-norma tersebut berperan penting dalam mewujudkan keadilan dan menjaga kerukunan dalam masyarakat.
Ketahanan nasional dibidang politik dan pembangunannatal kristiono
Dokumen tersebut membahas tentang ketahanan nasional di bidang politik dan pembangunan. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang mencakup kemampuan menghadapi tantangan dalam dan luar negeri yang dapat membahayakan kehidupan bangsa. Ketahanan nasional dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ideologi, kepemimpinan, dan masyarakat. Ketahanan nasional diperlukan untuk menjaga stabilitas politik d
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sebagai wujud kedaulatan rakyat. Namun, masih banyak warga negara Indonesia yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyaknya warga negara yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dan masalah data daftar pemilih yang kurang akurat.
budaya demokrasi menuju masyarakat madaniMaeko Kaoin
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, budaya demokrasi, dan pemilu. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa demokrasi didasarkan pada partisipasi rakyat dan kesetaraan hak politik. Budaya demokrasi mencakup nilai-nilai seperti kebebasan, toleransi, dan solidaritas. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan demokrasi secara konkret dengan memilih wakil rakyat secara berkala.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan tentang pengertian demokrasi Pancasila, prinsip-prinsipnya, pelaksanaannya dalam kehidupan politik di Indonesia, serta sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat demokrasi, termasuk pengertian, prinsip, jenis, dan pelaksanaannya di Indonesia. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan yang mengutamakan kekuasaan rakyat dan hak asasi manusia. Pentingnya sikap positif dalam mendukung pelaksanaan demokrasi di berbagai lingkungan juga ditekankan.
Dokumen tersebut membahas tentang kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif. Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam negara demokrasi sesuai UUD 1945, sedangkan kedaulatan hukum diwujudkan dalam negara hukum. Politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif bertujuan mempertahankan kemerdekaan bangsa serta menjaga perdamaian internasional.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dokumen menjelaskan dasar pemikiran, tujuan, asas, dan penyelenggara pemilu menurut undang-undang tersebut. Juga dijelaskan secara singkat pasal-pasal dalam undang-undang terkait pelaksanaan pemilu.
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Smywlndr wlndr
Materi Pembelajaran Kelas 10
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
B. Lembaga-lembaga Negara
C. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
D. Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik
Demokrasi di Indonesia dilaksanakan melalui pemilihan umum bebas dan adil serta perlindungan hak asasi manusia. Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berekspresi dan kedaulatan rakyat dijunjung tinggi. Namun, masih terjadi kasus pelanggaran seperti money politik dan intimidasi yang mengancam demokrasi.
Demokrasi Pancasila dijabarkan dalam tiga aspek utama yaitu bentuknya berdasarkan permusyawaratan/perwakilan, isinya harus demokratis dan bermuara pada kepentingan rakyat, serta diwujudkan melalui lembaga-lembaga perwakilan seperti MPR, DPR, dan DPRD yang dipilih secara demokratis melalui Pemilu.
Dokumen tersebut membahas pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Demokrasi dijelaskan sebagai konsep yang mendorong keadilan, kejujuran, dan transparansi untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya demokrasi dalam konteks politik dan ekonomi, seperti pelaksanaan pemilu secara adil dan kesempatan bagi seluruh
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Elna Mayang kasumah
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Bab 3 membahas dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi dijelaskan sebagai pemerintahan oleh dan untuk rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila mencakup kedaulatan rakyat, rule of law, HAM. Demokrasi di Indonesia dilaksanakan melalui berbagai periode sejarah.
materi demokrasi ppkn dalam pembelajaran smk yang membantu dalam penyerapan kompetensi siswa smk yang unggul dan dapat bersaing di dunia kerja sehingga merek dapat memposisikan diri mereka tanpa harus merasa tertinggal dan apabila mereka tertinggal hanya menyesuaikan apa yang terjadi sehingga menjadika relasi yang saling membutuhkan satu sama lain dalam halnya bekerja sama dalam membangun satu kesatuan
Dokumen tersebut membahas tentang budaya demokrasi dan prinsip-prinsipnya, meliputi pengertian demokrasi, prinsip universal seperti partisipasi warga negara dan kebebasan berpendapat, serta penerapan demokrasi di Indonesia."
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kedaulatan rakyat di Indonesia, termasuk pengertian, sifat, dan pelaksanaannya melalui berbagai lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, serta sistem pemerintahan konstitusional berdasarkan UUD 1945."
Similar to Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara (20)
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara
1.
2. Pelaksanaan demokrasi di indonesia
sejak merdeka sudah sering mengalami
pergantian, misalnya demokrasi
liberal, demokrasi terpimpin, dan
demokrasi pancasila.
3.
4. 1. Demokrasi Liberal
Demokrasi liberal adalah paham demokrasi yang menekankan pada kebebasan
individu, persamaan hukum, serta hak asasi bagi warga negaranya. Demokrasi
liberal disebut juga demokrasi parlementer diterapkan di indonesia sejak
tahun 1945-1959. sistem pemerintahan pada masa itudisebut dengan sistem
parlementer karena lembaga yang memegang kekuasaan menentukan
terbentuknya dewan menteri (kabinet) berada di tangan parlemen atau DPR.
Landasan demokrasi liberal adalah:
A. Maklumat pemerintah tanggal 03 November 1945
B. Konstitusi RIS 1949 (pasal 116 ayat 2)
C. Konstitusi UUD sementara tahun 1950 (pasal 83 ayat 2).
Ciri-ciri umum demokrasi liberal , antara lain :
A. Adanya golongan mayoritas/minoritas
B. Penggunaan sistem voting, oposisi, mosi, demonstrasi, serta multipartai.
5.
6.
7. 1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
Dominasi dari presiden.
Terbatasnya peranan partai politik.
Berkembangnya pengaruh komunis.
Meluasnya peranan ABRI (TNI) sebgai unsur sosial
politik.
Ciri umum demokrasi terpimpin
Adanya rasa gotong royong.
Tidak mencari kemenangan atas golongan lain.
Selalu mencari sintesis untuk melaksanakan amanat
penderitaan rakyat.
Melarang propaganda antinasakom dan menghendaki
konsultasi sesama aliran progresif revolusioner.
Landasan demokrasi terpimpin
Dekret presiden 5 juli 1959.
Tap MPRS No. VIII/MPRS/1968 (sudah dicabut dengan
tap MPRS No. XXXVII/MPRS/1968).
8. Dalam upaya mencari bentuk
demokarasi yang paling tepat
diterapkan di negara RI, ada
semacam “ trial and error “.
Namun, kalau di renungkan secara
arif ternyata untuk menuju
kesistem demokrasi yang ideal
perlu waktu yang cukup panjang.
Kenyataan menunjukan
bahwa, pengaruh penguasa masih
sangat kuat sehingga aspirasi dari
rakyat belum sepenuhnya dapat
diserap dan dilaksanakan oleh
pemerintah
9. Rakyat sebagai unsur utama demokrasi belum mampu
mengontrol pemerintah secara maksimal. Dewan
perwakilan rakyat sebagai wakil rakyat dalam suatu
pemerintah yang demokratis belum dapat bersikap
layaknya sebagai lembaga kontrol. Pemerintah berjalan
demokratis jika peran kontrol yang dilakukan oleh
rakyat dapat dijalankan secara maksimal, proporsional,
konstitusional, dan bertanggung jawab.
1. Kehidupan yang
demokrasi
Demokrasi pancasila bersumber pada nilai nilai pancasila,
terutama dalam sila ke empat yang mengandung dua asas
berikut:
A. Asas kerakyatan, artinya asas kesadaran akan cinta,
manunggal, dan menghayati nasib rakyat.
B. Asas musyawarah untuk mufakat, artinya menampung
aspirasi dan kehendak rakyat yang berbeda beda dan
diusahakan untuk mufakat, yaitu kesatuan/kebulatan
pendapat.
Sebagai contoh, dalam pengambilan
suatu keputusan.
Pada dasarnya, pengambilan keputusan
memungkinkan dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mencapai mufakat
10. Dalam bermusyawarah, setiap peserta
mempunyai hak dan kesempatan yang sama
untuk mengemukakakn pendapat.
Kebebasan mengemukakan pendapat dapat
dilihat dalam pasal 28 UUD 1945: ”kemerdekaan
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya
ditetapkan dengan undang-undang”.
11. 2. Pemilihan umum yang demokratis
Pemerintah yang demokratis memiliki ciri mampu
melibatkan warganya dalam kehidupan politik, baik
melalui pemilu, partai politik, media masa, lembaga
swadaya masyarakat atau organisasi sosial.
Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955
untuk memilih anggota DPR ( 29 September 1955) dan konstituante (
15 desember 1955). Pemilu diikuti 28 partai dan perorangan
berlangsung secara demokratis dalam suasana berlakunya UUD
sementara 1950.pemilu berikutnya baru kembali diadakan pada
tahun 1971 diawal masa orde baru. Selanjutnya, pemilu berlangsung
secara tetap, yakni setiap 5 tahun sekali, namun berbagai pihak
menyebut sebagai usaha untuk melegitimasi kekuasaan orde baru.
Selanjutnya, pada masa reformasi ini telah berlangsung 2 kali pemilu
yang diikuti oleh banyak partai, pada tahun 1999 dan 2004.
12. a. Tujuan pemilu
Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil
– wakil rakyat dan wakil – wakil daerah, serta untuk
membentuk pemerintah yang demokratis, kuat dan
memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan
tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945
Sesuai dengan tujuan pemilu ,yakni memilih wakil rakyat,
maka pemuli dilaksanakan untuk memilih anggota –
anggota DPR, DPRD Kabupaten/kota. Selain itu, pemilu juga
memilih anggota – anggota Dewan Perwakilan Daerah
adalah representasi daerah. Untuk pertama kali, sesuai
dengan Undang – Undang, setiap daerah provinsi
mempunyai wakil sebanyak 4 orang anggota DPD.
13. b. Asas – asas pemilu
Berdasarkan UUD 1945 pasal 22 E ayat 1, yaitu pemilu
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil
(luber dan jurdil ). Keenam prinsip tersebut merupakan asas
– asas pemilu.
1. Langsung Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak memberikan suaranya secara langsung sesuai
dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.
2. Umum Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang –
undang berhak mengikuti pemilu. Pemilu yang bersifat umum mengandung makna menjamin
kesempatan yang berlaku bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama,
golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.
3. Bebas Setiap warga negara berhak memilih bebas menetukan pilihannya tanpa tekanan dan
paksaan dari siapapun.
4. Rahasia Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak
manapun dan dengan jalan apapun.
5. JujurDalam penyelenggaraan pemilu , setiap penyelenggaraan pemilu, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai
dengan peraturan perundang – undangan.
6. AdilDalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta
bebas dari kecurangan pihak manapun.
14. C. Peserta pemilu
UU No.8 Tahun 2012 Tentang
Pemilihan Umum
menyebutkan :
Pasal 1 ayat 27 berbunyi “ Bahwa Partai
Politik peserta Pemilu adalah partai politik
yang telah memenuhi persyaratan sebagai
Peserta Pemilu”.
pasal 1 ayat 26 berbunyi “ Peserta Pemilu
adalah partai politik untuk Pemilu anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/kota dan perseorangan untuk
Pemilu anggota DPD”.
15. Pasal 1 ayat 28 berbunyi perseorangan peserta pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi
persyaratan sebagai peserta pemilu.
Pasal 7 peserta berbunyi pemilu untuk memilih anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota adalah partai politik.
Pasal delapan ayat 1 berbunyi partai politik peserta pemilupada pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas
perolehan suara dari jumlah suarasah secara nasional ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada
pemilu selanjutnya.
Pasal 8 ayat 2 berbunyi partai politik baru dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi
persyaratan:
a. Berstatus badan hukum sesuai dengan UU tentang partai politik,
b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi,
c. Memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan,
d. Memiliki kepengurusan 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan,
e. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan
partai politik tingkat pusat,
f. Memiliki sekurang-kurangnya anggota 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk
pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf C yang di buktikan dengan
kepemilikan kartu tanda anggota,
g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota sampai tahap terakhir pemilu,
h. Mengajukan nama,lanmbang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU,
i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye pemilu atas nama partai politik kepada
KPU.
Pasal 11 peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.
16. D. Sistem
pemilihan umum
UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum
menyebutkan
Pasal 5 ayat (1) berbunyi pemilu untuk memilih
anggota DPR,DPRD povinsi, dan DPRD
kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem
proporsional terbuka.
Pasal 5 ayat (2) berbunyi pemilu untuk berbunyi
anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik
berwakil banyak.
17. E. Hak memilih
dan dipilih
asas “umum” dari
Sesuai dengan
pemilu, pada dasarnya semua warga
negara yang memenuhi syarat berhak
mengikuti pemilu. Pemilu yang bersifat
umum mengandung arti bahwa pemilu
memberikan kesempatam yang sama
bagi semua warga negara, tanpa
diskriminasi.
Syarat-syarat yang harus oleh seseorang
untuk berhak memilih adalah:
1. warga negara Indonesia yang pada
hari pemungutan suara sudah berumur
tujuh belas tahun/sudah pernah kawin.
2. harus terdaftar sebagai pemilih
3. nyata-nyata tidak sedang terganggu
18.
19. Dalam UUD 1945 setelah dilakukan amandemen (perubahan),
disebut pada Pasal 22 E Ayat 5 “ Pemilihan umum diselenggarakan oleh
suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan
mandiri”
Dalam UU no. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu disebutkan:
Pasal 1 ayat 6 berbunyi Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya
disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan pemilu.
Pasal 1 ayat 7 berbunyi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya
disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara pemilu yang bertugas
melaksanakan pemilu di Provinsi.
Pasal 1 ayat 8 berbunyi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota,
selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara
pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota.
Pasal 1 ayat 9 berbunyi Panitia Pemilihan Kecamatan, Selanjutnya
disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota
untuk melaksanakan Pemilu di Kecamatan atau nama lain.
next
20. Pasal 1 ayat 10 berbunyi Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya
disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh PPS untuk
melaksanakan Pemilu di balai desa atau nama lain/kelurahan.
Pasal 1 ayat 11 berbunyi Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya
disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk
melaksanakan Pemilu di luar negeri.
Pasal 1 ayat 12 berbunyi Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk PPS
untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemunguta suara.
Pasal 1 ayat 13 berbunyi Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara Luara Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok
yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di
tempat pemungutan suara luar negeri.
Pasal 1 ayat 14 berbunyi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,
selanjutnya disebut Pantarlih, adalah petugas yang dibentuk oleh PPs
dan PPLN untuk melakukan pemutkhiran data pemilih.
Pasal 1 ayat 15 berbunyi TempatTempat Pemungutan Suara,
selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya
pemungutan suara.
Pasal 1 ayat 16 berbunyi Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri,
selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya
pemungutan suara di luar negeri.
Pasal 6 ayat 1 berbunyi Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan oleh KPU.
Pasal 6 ayat 2 berbunyi Pengawasan penyelenggaraan Pemilu
dilaksanakan oleh Bawaslu.
21. Adapun arti penting kehidupan demokratis dalam kehidupan
keluarga antara lain
Meningkatnya rasa kasih sayang di antara sesama keluarga.
Terjalinnya komunikasi yang akrab dan harmonis sebab semua
kehendak/keinginan anggota keluarga dapat disalurkan.
Meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan
kewajiban masing-masing anggota keluarga sebab pembagian
tugas dan tanggung jawab melibatkan seluruh anggota keluarga.
Terhindarnya perselisihan antara anggota keluarga karena setiap
ada permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah.
Memberi motivasi kepada seluruh anggota keluarga untuk
bekerja lebih giat karena semua anggota keluarga merasa senang
dan puas, merasa lebih dihargai kedudukannya di dalam keluarga.
22. 4. Pentingnya kehidupan
demokratis dalam kehidupan
sekolah
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Meningkatnya rasa kasih sayang di antara sesama warga
sekolah
Terjalinnya komunikasi yang akrab dan harmonis antar
sesama warga sekolah sebab semua kehendak warga
sekolah dapat disalurkan
Kegiatan belajar mengajar akan berjalan lebih berhasil
guna dan berdaya guna sebab dengan suasana yang
demokratis siswa lebih aktif dan berpartisipasif tidak
memiliki rasa takut terhadap guru
Dapat mendidik siswa untuk berfikir kritis dan memiliki
kepedulian terhadap situasi di sekolah maupun di
lingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak takut
mengemukakan pendapatnya
Terdindarnya tindak kekerasan baik antar siswa maupun
guru dengan siswa sebab demokrasi anti
kekerasan, permasalahan diselesaikan secara damai
Memberi motivasi kepada seluruh warga sekolah untuk
bekerja lebih giat karena semua warga sekolah merasa
senang dan puas merasa dihargai kedudukannya di
sekolah.
Dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, tidak ada
yang memiliki rasa dendam dan iri hati terhadap sesama
warga sekolah.
23. 5. Pentingnya kehidupan demokratis
dalam kehidupan masyarakat
Memberi motivasi kepada seluruh warga
masyarakat untuk bekerja lebih giat karena
semua warga masyarakat merasa senang
dan puas, merasa lebih dihargai
kedudukannya di dalam masyarakat
Meningkatkan rasa kebersamaan dan
kegotong royongan sehingga semangat di
dalam melaksanakan pembangunan
Terhindarnya tindak kekerasan antara
warga masyarakat demokrasi anti
kekerasan, permasalahan diselsaikan
secara damai
Dapat meningkatkan
keamanan, ketertiban, tidak ada yang
memiliki rasa dendam dan benci terhadap
warga masyarakat
Menghilangkan rasa saling curiga di antara
sesama warga masyarakat
Meningkatnya rasa kasih sayang di antara
sesama warga masyarakat
Terjalinnya komunikasi yang akrab dan
harmonis di antara sesama warga
masyarakat.
24. 6. Pentingnya kehidupan
demokratis dalam
kehidupan kenegaraan
Adapun arti penting kehidupan
demokratis dalam kehidupan
kenegaraan antara lain:
Terhindarnya tindak
kekerasan yang
dilakukan oleh
pajabat terhadap
bawahan atau
rakyatnya
sebabdemokrasi anti
kekerasan.
terjalinnya komunikasi
yang akrab dan harmonis
antar pejabat dengan
pejabat, dan antara
pejabat dengan rakyat.
Makin meningkatkan
kelancaran pelaksanaan
pembangunan sebab
program program
pemerintah mendapat
dukungan dari seluruh
warga negara.