Disampaikan dalam FGD Penguatan Legislasi DPD RI Melalui Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Daerah, Ruang Sidang Rektorat Universitas Lampung, 15 Juni 2017 Penyusun: Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A. (Akademisi FISIP Universitas Lampung)

1. Quo Vadis
Hak Masyarakat Lokal Versus
Transmigran ?
FGD DPD RI
Universitas Lampung, 15 Juni 2017
Oleh : Robi Cahyadi K.M.A, FISIP UNILA

2. Pendahuluan
 Hak warga negara Indonesia
 Ketimpangan penduduk, kepemilikan
lahan
 Kebijakan transmigrasi; Undang-
undang Nomor 29 Tahun 2009
 Asimilasi, akulturasi, asosiasi (+)
 Konflik, perebutan hak milik, ekonomi,
status, dan kekuasaan (-)

3. Konsep
 Differensiation of Area yaitu perbedaan
suatu wilayah akan mencerminkan
karakteristik kehidupan penduduknya
(Henry J. Waman dalam Suharyono dan
Amin 1994 : 34)
 Teori interaksionisme simbolik : manusia
saling menerjemahkan dan
mendefinisikan tindakannya ( G Ritzer,
2007:52)
 Bermuara pada bentuk asosiatif
(kerjasama) atau disasosiatif
(pertentangan)
 Contoh konsep “mbilung” (penelitian
Puspita & Lestari, 2011)

4. Interaksionisme Simbolik

5. Mbilung

7. Transmigrasi (gambar peta)
 Terdiri dari 19 kepala keluarga pada
tahun 2011 diberangkatkan ke UPT
(Unit Pelaksanaan Teknis) Sabung,
Kabupaten Sambas, Provinsi
Kalimantan Barat
 9 kepala keluarga tahun 2012 peserta
transmigrasi diberangkatkan ke UPT
Tumbang Jatuh, Kabupaten Gunung
Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
Sumber : Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi
Lampung Selatan 2011-2012

8. Transmigrasi
 Oktober 2015 pemerintah
memberangkatkan 100 orang
transmigrasi dari Jawa Tengah ke
Kalimantan Utara.
 Tahun yang sama sebanyak 15 belas
kepala keluarga dari Yogyakarta di
berangkatkan ke Kabupaten Bulungan
Kalimantan yang juga berada di
Kaltara

9. Fasilitas bagi Transmigran
 Masing-masing kepala keluarga akan
mendapatkan rumah dan lahan perkarangan
seluas 0,25 Ha diberikan secara cuma-cuma,
 Lahan pertanian seluas 3 Ha per kepala keluarga
yang pembayarannya dicicil dengan harga
sangat terjangkau, jika sudah lunas status lahan
perkarangan dan lahan pertanian bersertifikat
hak milik (SHM).
 Bantuan perbekalan sebesar 3,5 juta/perbulan
selama 18 bulan yang konversi dalam bentuk
bahan makan seperti beras, lauk-pauk dan jenis
barang konsumsi lainnya.
 Pemerintah juga membangun berbagai fasilitas
umum seperti rumah ibadah, sekolah, sarana
medis serta sarana dan prasarana pendukung
lainnya

10. Hasil ???
 setelah bantuan perbekalan habis ,
mereka akan pergi dari lahan
transmigrasi, bermigrasi ke kota
 penumpukan penduduk yang pada
akhirnya melahirkan kecemburuan
sosial
 transmigran diperlakukan istimewa
oleh pemerintah dengan berbagai
fasilitas yang di dapatkan.

11. Masalah :
 Konflik kepentingan
 Konflik kepemilikan lahan
 Kecemburuan sosial
 Anggapan dari penduduk lokal
“arogansi budaya “ Jawanisasi”

12. Peran Pemerintah
 Fasilitator
 Policy (eksekutor)
 Public Trust
 Agent of Social Control

13. Fasilitator

14. Policy (eksekutor)

15. Public Trust

16. Agent Of Social Control