Membahas materi perkuliahan PPKN, Materi Bahasan DEMOKRASI

1. Materi:
 Pengertian Umum Demokrasi
 Aspek-aspek Demokrasi
 Fungsi Demokrasi
 Mekanisme Demokrasi Pancasila
PENGAMPU: Drs.H. DJOKO ADI WALUJO, S.T.,M.M.,DBA
Demokrasi
TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
Mahsiswa Memahami Demokrasi Dalam Kehidupan Kenegaraan
TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
1. Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian Demokrasi sebagai dasar
kehidupan kenegaraan
2. Mahasiswa dapat menjelaskan Aspek-aspek Demokrasi dalam kehidupan
berbagsa dan bernegara
3. Mahasiswa dapat menjelaskan Fungsi Demokrasi
4. Mahasiswa dapat menjelaskan

2. 
2
DEMOKRASI
1. Pengantar :
emokrasi adalah suatu wacana yang dikembangkan dengan maksud agar dapat
menampung segenap aspirasi yang terdapat dalam masyarakat. Karena suatu
keinginan kuat agar aspirasi yang berkembang dalam masyarakat tertampung,
maka didengungkan suatu kata keramat untuk menyemangati keinginan tersebut, Vox
Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara
Tuhan. Ungkapan keramat tadi
menggambarkan kekuatan yang dimiliki oleh
rakyat, manakala tidak diberikan ruang untuk
sublemasi, atau kanalisasi, maka kekuatan
tersebut akan berubah menjadi kekuatan yang
tidak dapat dibendung [people power].
Secara epistemology istilah demokrasi berasal
dari bahasa Yunani, terbentuk dari dua kata,
yakni “demos” dan “kratos”,krachten” artinya
kekuatan atau kekuasaan rakyat. Selanjutnya
melahirkan pengertian rakyat berkuasa atau
pemerintahan dari rakyat. Saat ini, demokrasi telah menjadi suatu system
pemerintahan yang paling popular dipermukaan bumi. Hampir semua negara di dunia
menyatakan pemerintahannya berlandaskan demokrasi.
2 PENGERTIAN UMUM DEMOKRASI
emokrasi menurut Abraham Lincoln [1863] didefinisikan
secara sederhana dan cukup popular, yakni “pemerintahan
dari rakyat dan untuk rakyat”.(government of the people, by
people, for people). Intinya demokrasi adalah suatu tata
pemerintahan dimana rakyat baik secara langsung maupun tidak,
berkuasa dan berdaulat penuh. Demokrasi harus dilihat dari dua
dimensi, yakni: pertama adalah dimensi subtansial, demokrasi akan
dapat ditegakkan bila nilai-nilai dan budaya memungkinkan rakyat
dapat memiliki kedaulatan dalam arti yang sesungguhnya.
Misalnya, kebebasan dan budaya menghormati kebebasan orang
lain, adanya pluralisme dan toleransi, anti kekerasan. Kedua, dimensi prosedural,
demokrasi dapat ditegakkan manakala prosedur-prosedur formal memungkinkan nilai
dan budaya yudikatif yang independen, adalah termasuk bagian dari aspek-aspek
prosedural demokrasi. Definisi lain menyatakan sebuah demokrasi dibatasi sebagai
“government of rule by people”.
D
D

3. 
3
BEBERAPA PENDAPAT MENYATAKAN DEMOKRASI SEBAGAI BERIKUT:
BUNGKARNO
Demokrasi akan hidup jika negara tidak dicampuradukkan dengan
agama, dan sebaliknya akan ada kerugian [demokrasi] jika
keduanya dicampuradukkan.
PAK HARTO
Demokrasi Pancasila berarti demokrasi,
kedaulatan rakyat yang dijiwai dan
dintegrasikan dengan sila-sila lainnya.
Hal ini berarti bahwa menggunakan
hak-hak demokrasi selalu disertai
dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa
menurut keyakinan agama masing-masing, menjujung
tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan
harkat manusia menjamin dan mempersatukan bangsa, dan
harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial.
Demokarsi pancasila berpangkal tolak dari paham
kekeluargaan dan gotong royong.
BUNG HATTA
Demokrasi adalah system terbaik kerena dalam
system ini rakyat”bisa menentukan nasibnya sendiri.
Demokrasi adalah pemerintahan rakyat, dimana
didalamnya berlaku hak rakyat untuk menentukan
pucuk pemerintahan negeri, kota dan desa. Karena
inilah demokrasi menjadi sistem yang paling
manusiawi.
GUS DUR:
Bahwa demokrasi adalah :
1. Suatu sistem dan nilai yang mendukung peradaban tinggi
2. Melindungi mereka yang minoritas dan berpendapat
berbeda dari kelompok mayoritas
3. Mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan
kekuatan bangsa
4. Mengubah ketercerai-beraian arah masing-masing
kelompok menjadi berputar bersama-sama menuju arah
kedewasaan, kemajuan dan integritas bangsa.

4. 
4
AMIEN RAIS
Bahwa demokrasi merupakan:
1. bentuk vital dan terbaik pemerintahan yang
mungkin diciptakan, dan merupakan doktrin
politik luhur yang akan memberikan manfaat
bagi banyak orang.
2. sebagai sistem politik dan pemerinthan
dianggap mempunyai akar sejarah yang
panjang sampai ke zaman Yunani kuno,
sehingga ia tahan bantingan zaman dan
menjamin terselenggaranya suatu lingkungan
politik yang stabil
3. sistem yang paling alamiah dan manusiawi.
MEGAWATI
Ciri dari demokrasi, berjiwa besar menerima perbedaan
pendapat, apalagi kritik. Kesepakatan dan keputusan
diambil dengan musyawarah untuk mufakat dalam arti
sebenarnya. Sebenarnya musyawarah untuk mufakat itu
adalah implementasi dari persatuan dan kesatuan.
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Dalam hal ini demokrasi memiliki arti sebagai pandangan
hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban
serta perlakukan sama bagi semua warga negara di depan
hukum. Untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan
demokratis adalah dengan meningkatkan keadilan sosial.
Juga mendorong persamaan kesempatan tanpa diskriminasi
serta tanpa meninggalkan kepedulian kepada kelompok
miskin dan kaum lemah.
JOKO WIDODO:
Demokrasi menurut kami adalah mendengar suara rakyat dan
melaksanakannya,

5. 
5
BJ HABIBIE:
Demokrasi bukanlah suatu kebebasan untuk
memperebutkan kekuasaan seperti yang terjadi dalam
kehidupan politik Indonesia saat ini. Demokrasi yang
sesungguhnya adalah untuk membangun peradaban dan
kebudayaan umat manusia, guna menuju kehidupan
yang lebih baik.
PRABOWO SUBIANTO:
Demokrasi sebagai alat, sebagai tangga untuk
mewucita-cita yaitu
menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera
TAN MALAKA:
Tan Malaka menjelaskan, tiap-tiap rapat mesti terbuka seluas-
luasnya dan menurut kebiasaan yang pasti. Di situ, laki-laki
dan perempuan mempunyai hak bicara sepenuh-penuhnya
yang, dengan cara bagaimanapun, tak boleh dikurangi. Baik
terhadap perkara daerah atau nasional, “undang-undanglah”
yang berkuasa setinggi-tingginya.
3. Nilai Fundamental Demokrasi
Demokrasi akan terwujud jika diletakkan pada tataran nilai fundamentalnya. Adapun
nilai fundamental yang dimaksud anatara lain:
1. Hak-hak asasi
2. Kebebasan asasi
3. Keadilan
4. Persamaan
5. Keterbukaan

6. 
6
Hak Asasi.
Mengapa hak asasi merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi dalam dekokrasi?.
Karena tanpa melaksanakan hak asasi maka dapat dikatakan demokrasi mengalami
stagnasi. Hak asasi menempatkan nilai universal sebagaimana yang dijadikan tataran
demokrasi, sehingga dengan memberikan penghargaan asasi, maka demokrasi telah
melakukan kewajibannya. [telah dikupas pada bab sebelumnya]
Kebebasan asasi
Kebebasan asasi adalah suatu bentuk kebebasan yang menekankan pada pelaksanaan
hak, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan asasi orang lain.
Melaksanakan kebebasdan asasi, tanpa mempertimbangkan asasi orang lain identik
melanggar hak asasi. Demokrasi pada dasarnya menjaga keseimbangan antara hak
asasi dan kebebasan asasi, melalui perannya demokrasi akan menjadi wasit adil
sehingga segenap ketegangan akan dapat di eliminasi.
Keadilan.
Demokrasi merupakan pengawal terciptanya keadilan, serta mendukung atmosfir
keadilan, sekaligus membangun sebuah keadilan yang penuh kesadaran, tanpa
pemaksaan sedikitpun.
Adapun keadilan berkesadaran yang dimaksud :
 Justitia Commutativa. Keadilan atau keadilan tukar menukar, yaitu
memberikan kepada masing-masing haknya atau bagiannya atas dasar
kesamaan. Sebuah prestasi akan seharga dengan kontra prestasinya, jasa
sesuai dengan balas jasanya.
 Justitia Distributiva. Keadilan membagi, yakni memberikan kepada masing-
masing haknya atau bagiannya atas dasar perbedaan yang didasarkan pada
tingkat kesetaraan mutu/kualitas.
 Justitia Vindicativa. Keadilan proporsional, yakni memberikan kepada
masing-masing haknya, atau bagiannya atas dasar proporsi masing-masing.
Termasuk berat atau ringannya suatu pelanggaran.
 Justitia Creativa. Keadilan mencipta, yakni memberikan kepada masing-
masing hak kebebasan untuk mencipta sesuai dengan daya ciptanya dalam
bidang Ilmu Pengatahuan teknologi dan seni budaya
 Justitia Protectiva. Keadilan perlindungan, yakni memberikan kepada
masing-masing hak perlindungan.Kekuasaan yang ada di tangan manusia dan
dikenakan terhadap sesama manusia harus dibatasi dan diawasi.
 Justitia legalis. Keadilan Hukum, yakni memberikan kepada masing-masing
haknya atau bagiannya yang telah ditentukan oleh undang-undang dan
peraturan negara dalam rangka mewujudkan keserjahteraan umum.
Persamaan:
Persamaan dijadikan tataran fundametal demokrasi, dimaksudkan bahwa
penyelenggaran demokrasi menjujung persamaan hak dan kewajiban, sehingga
manuusia sebagar warga negara memiliki hak yang sama. Baik hak atas keadilan,
permasamaan dimuka hukum [equality before the law], memperoleh kesempatan
[equality for opportunity] dan persamaan kewragaan negara secara utuh. Dengan

7. 
7
persamaan akan terkikis pola diskriminasi, mulai dari gender, suku, ras, agama,
mapun warna kulit.
Keterbukaan:
Demokrasi identik menjalankan sistem sosial tanpa melakukan tindakan yang
diskriminatif, sehingga dalam aplikasinya demokrasi selalu menempatkan kertebukaan
sebagai dasar pijaknya.
Tanpa sebuah keterbukaan, nilai demokrasi akan kehilangan jati dirinya dan
terkontaminasi nilai-nilai kejahatan. Keterbukaan dimaksudkan pelaksanaan sistem
yang terbuka dalam segala hal, mulai dari keterbukaan informasi, menyampaikan
pendapat hingga dalam pengambilan keputusan.
4. Nilai-Nilai Operasional Demokrasi
lasan mengapa sebuah demokrasi dilakukan oleh manusia dalam berbangsa dan
bernegara, maka jawaban operasionalnya sebagai berikut :
1. Menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga [institutionalized
peace fil settlement of conflict]
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secra damai dalam suatu masyarakat
yang penuh dinamika/sedang berubah [peaceful change in changing society]
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur [oderly succession of
rulers]
4. Mengeliminasi dan membatasi kekerasan secara minimum [minimum of
coercion]
5. Mengakui adanya keragaman dalam masyarakat yang manifestasinya berupa
perbedaan pendapat atau yang lain.
6. Menjamin tegaknya keadilan.
5. Demokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang diwarnai atau dijiwai oleh pancasila,
bahkan salah satu sila dari Pancasila yaitu “Karakyatan Yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” merupakan perumusan yang
singkat meliputi bukan hanya demokrasi politik, melainkan juga demokrasi ekonomi,
demokrasi sosial budaya, dan demokrasi pertahanan keamanan
Musyawarah dalam perwakilan untuk mencapai mufakat dalam usaha menegara
harus dibimbing hikmat kebijaksanaan. Hikmah kebijaksanaan menuntut:
1. Pengetahuan yang benar dan analisis yang jujur tentang situasi yang dinamis yang
dihadapi negara pemerintah dan masyarakat.
2. Rancangan penyelesaian menurut norma-norma gagasan menegara yaitu Pancasila
3. Pelaksanaan dalam tindakan yang tepat menurut norma-norma gagasan dasar
menegara yaitu Pancasila.
A

8. 
8
6. ASPEK-ASPEK DEMOKRASI INDONESIA
emokrasi Indonesia adalah sistem pengorganisasian masyarakat negara yang
dilakukan oleh masyarakat sendiri atau dengan persetujuan masyarakat, pada
sistem ini keluhuran harkat martabat manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang
Mahaesa diakui ditata dan dijamin atas dasar gagasan kenegaraan tertentu.
Secara umum demokrasi mengandung beberapa aspek, yakni aspek formal, meterial,
normatif, organisasi, optatif dan aspek jiwa.
 Aspek Formal
 Aspek Material
 Aspek Normatif
 Aspek Optatif
 Aspek Organisasi
 Aspek Kejiwaan.
1. ASPEK FORMAL: Aspek formal Demokrasi mempersoalkan Proses dan cara
rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan Perwakilan Rakyat dan
dalam pemerintahan dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil rakyat
untuk mencapai konsensus bersama.
2. ASPEK MATERIAL (aspek maknawiyah): Aspek ini merupakan gambaran
pengakuan manusia dan pengakuan harkat dan martabat manusia serta menjamin
terwujudnya masyarakat manusia sesuai dengan gambaran harkat martabat
manusia tersebut. Manusia adalah mahkluk Tuhan yang dilengkapi dengan
kesadaran keagaaman dan kesadaran akan norma-norma, manusia bukanlah
individu “in abstraco” melainkan hidup dalam “in relatio” yaitu hidup dalam
hubungannya dengan sesama manusia, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.
Sebagai makhluk Tuhan, manusia mempunyai kesamaan derajat dan
kedudukannya dalam hukum (“equality before the law”) dan kesamaan
kesempatan (“equality for the opportunity”).
3. ASPEK NORMATIF (aspek kaidah): Aspek ini mengungkapkan seperangkat
norma yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh manusia yang menjadi
pergaulan hidup bernegara, baik sebagai penguasa negara maupun sebagai warga
negara biasa.
4. ASPEK OPTATIF (aspek tujuan): aspek ini mengetengahkan tujuan atau
keinginan yang akan dicapai dicapai. Tujuan tersebut adalah terwujudnya
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila melalui, (Terciptanya negara
hukum sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945-Terciptanya
negara Kesejahteraan dan - Terciptanya negara kebudayaan)
5. ASPEK ORGANISASI: Aspek ini mengungkapkan organisasi sebagai wadah
pelaksanaan demokrasi dimaksud, dimana wadah tersebut harus cocok dengan
tujuan yang hendak dicapai. Dalam hubungan ini dibedakan menjadi dua:
 Organisasi sistem pemerintahan atau lembaga-lembaga negara
D

9. 
9
 Organisasi lembaga dan kekuatan sosial politik dalam masyarakat.
6. ASPEK KEJIWAAN ATAU SEMANGAT: Aspek kejiwaan demokrasi adalah
“semangat” seperti yang dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945,
umum IV dalam kalimat sebagai berikut :
“.... yang sangat penting dalam pemeritahan dan dalam hidupnya Negara, ialah
seamangat para penyelenggara Negara, semangat para pemimpin pemerintahan “
7. FUNGSI DEMOKRASI INDONESIA
egara sebagai organisasi masyarakat di bawah pimpinan
Pemerintahan untuk dapat mempertahankan kelestarian hidupnya
harus memperhatikan perkembangan, perubahan dan gejolak dalam
masyarakat sendiri maupun dunia.
Dalam menghadapi problema tersebut Demokrasi sebagai sistem pengorganisasian
mempunyai fungsi sebagai berikut:
Gambar 1. Fungsi Demokrasi
egara sebagai institusi masyarakat di bawah pimpinan pemerintahan untuk dapat
mempertahankan kelestarian hidupnya harus memperhatikan perkembangan
masyarakat dunia. Dinamika perubahan dan gejolak masyarakat ini mempunyai
pengaruh tidak kecil terhadap negara bahkan menimbulkan pelbagai macam problem
fungsional yang harus ditanggulangi negara.
Dalam menghadapi problem fungsional tersebut, maka demokrasi difungsikan sebagai
sistem pengorganisasian negara, antara lain dapat dirinci sebagai berikut:
N
N
PATTERN MAINTENANCE
TENSION
MANAGEMENT
INTEGRATION
MANAGEMENT
ADAPTAION
MANAGEMENT
GOAL MANAGEMENT

10. 
10
1. Pattern Maintenance [Untuk mempertahankan pola kehidupan yang
berkepribadian].
Negara sebagai suatu sistem sosial dapat berfungsi dengan baik jika polanya
memiliki karakter yang berkesinambungan. Jika pola tersebut sering berubah-
ubah dan dilakukan secara tambal sulam [eratic] maka terdapat kecenderungan
munculnya suasana yang acapkali berubah. Realitanya kemampuan bangsa
beradaptasi memerlukan waktu cukup lama, sehingga diperlukan kemampuan
mempertahankan pola. Bukan berarti bahwa pola yang ada selalu dan harus
digunakan, namun suatu pola akan tetap digunakan manakala masih mampu
mengemban amanat rakyat.
2. Tension Mangement [untuk meredakan ketegangan]
Dalam suatu sistem sosial yang sedang giat membangun tidak dapat dihindari
munculnya sebuah konflik, adanya kekecewaan, salah persepsi
[misperception], salah pengertian [misunderstanding], salah paham [mis
opinion], salah komunikasi [miscommunication], serta munculnya nilai-nilai
baru yang belum dapat diresapi oleh masyarakat. Keadaan ini memicu
lahirnya sebuah keteganggan. Menghadapi pelbagai ketegangan ini perlu
adanya sarana atas kebijaksanaan untuk menyalurkan ketegangan itu, melalui
cara yang tidak membahayakan keseluruhan sistem. Demokrasi sebagai system
pengorganisasian masyarakat negara mengandung nilai-nilai toleransi,
tenggang rasa, saling menghormati, serta nilai-nilai persatuan dan solidaritas
yang sudah membudaya.
3. Integration Management [menyatupadukan bangsa]
Makin luas sebuah sistem sosial, dan semakin mengglobal, maka semakin
komplek fungsi dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Sebagai
konsekuensinya maka akan timbul rasa ketidakpuasan dan ketegangan yang
dapat mengancam integritas system social tersebut. Banyak faktor yang
diperlukan untuk menciptakan integrasi, misalnya gagasan dasar tentang
negara, tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi, pengalaman dan nasib yang
sama, sejajar yang sama, latar budaya yang sama, dan sebagainya. Demokrasi
sebagai sistem pengorganisasian masyarakat negara dengan menjunjung
norma-norma kebersamaan, memiliki peranan penting.
4. Adaptation Management [mengembangkan penyesuaian]
Suatu system social tidak berada pada wilayah individual, melainkan
bereksistensi diantara system social yang lain. Disamping hal tersebut sistem
sosial selalu memiliki interelasi dan saling interdependensi. Munculnya
berbagai kemajuan yang selalu direspon oleh warga bangsa akan menimbulkan
pergolakkan, oleh karenanya diperlukan sebuah wahana yang mampu
mengelola agar pergolakan tersebut dapat diselesaikan tanpa menimbulkan
biaya yang tinggi. Demokrasi adalah wahana yang paling representatif untuk
menjamin bangkitnya kemampuan adaptasi bangsa.

11. 
11
5. Goal Manegement [sarana mencapai tujuan]
Setiap sistem sosial selalu memiliki tujuan tertentu, yang dijadikan bintang
pengarah dalam pencapaian kebersamaan. Dengan memiliki bintang pengarah,
maka dinamika kehidupan dengan berbagai tantangan dan ancaman tidak akan
menggoyahkan tujuan. Dengan demokrasi maka secara tidak langsung
penerapannya merupakan daya dorong tercapainya tujuan kebersamaan. Dalam
aplikasinya goal management tidak dapat dipisahkan dari, pattern
maintenance, tension management, adaptation mangement dan integration
management.
9. PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Pelakasanaan demokrasi di Indonesia merupakan pernik-pernik kehidupan berbangsa
dan bernegara yang menambah wacana pemahaman politik Indonesia. Dalam
perjalannanya pelaksanaan demokrasi merupakan pembelajaran berbangsa dengan
tujuan menuju tatanan yang paling ideal dan sesuai dengan kepribadian bangsa.
Munuju idealitas inilah bangsa Indonesia melakukan kemampuan coba dan mencoba
[trial and error].
Terdapat empat bentuk demokrasi yang pernah menjadi pembelajaran bangsa yakni:
 Demokrasi Parlementer
 Demokrasi Terpimpin
 Demokrasi Pancasila
 Demokrasi Era Transisi
DEMOKRASI PARLEMENTER
emokrasi liberal atau sering disebut dengan demokrasi parlementer diterapkan di
Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 1959. Sistem pemerintahan yang
berlaku disebut system parlementer, karena lembaga yang memegang kekuasaan
menentukan terbentuknya dewan menteri [kabinet] berada di tangan Perlementer atau
DPR. Dalam pelaksanaannya ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet
Demokrasi perlementer di Indonesia diawali dan disponsori oleh Moch. Hatta,
tepatnya tanggal 3 November 1945. Hatta selaku Wakil Presiden Republik Indonesia
mengeluarkan maklumat yang berisi seruan untuk membentuk partai-partai politik.
Lahirlah multi-partai sebagai salah satu upaya mempertahankan kemajemukkan dan
kemerdekaan bangsa.
Tragisnya kondisi saat itu para elite politik justru tidak siap melaksanakan demokrasi
ini, menurut Hatta ketidaksiapan dilatari oleh konflik-konflik sebagai akibat kuatnya
kepentingan golongan.
DEMOKRASI PARLEMENTER (1950 – 1959)
KARAKTERISTIK
 Parlemen memegang kekuasaan politik sangat besar
 Sistem multipartai. Parlemen terdiri dari wakil-wakil partai yang berasal dari
beragam aliran/ideologi
 Pengawasan yang ketat dari parlemen menyebabkan akuntabilitas pejabat
negara sangat tinggi
D

12. 
12
 Kabinet pemerintahan koalisi tidak stabil dan kerap berganti
 Pemilu 1955 terlaksana sangat demokratis
 Hak berserikat dan berkumpul terjamin dengan jelas
LATAR BELAKANG PERALIHAN
 Instabilitas politik dan berbagai pemberontakan di daerah
 Langkah pemulihan situasi dilakukan Soekarno dan menerapkan demokrasi
terpimpin
 Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali ke
UUD 1945.
DEMOKRASI TERPIMPIN
emokrasi terpimpin lahir dari ketidaksiapan elite politik dan sikap kurang
dewasa dari para elite politik dalam berdemokras. Keadaan ini memaksa militer
masuk dalam kancah politik dan mendapat angin dari Soekarno, yang saat itu
tidak sepaham dengan demokrasi ala parlementer. Demokrasi terpimpin berlangsung
mulai tahun 1959 hingga tahun 1965, karakter demokrasi ini segala kewenangan
terpusat pada lembaga kepresidenan, sehingga kekuatan politik dan kekuatan-kekuatan
lain terberangus.
Demokrasi terpimpin juga berakhir dengan tragis, tumbang melalui sebuah drama
politik yang hingga saat ini menjadi sebuah polemik. Tumbangnya sistem ini
merupakan awal kebangkitan orde baru.
KARAKTERISTIK
 Sistem kepartaian melemah direduksi kekuasaan Presiden
 Peran kontrol DPR Gotong Royong ( DPR-GR ) melemah
 Pemilu tidak diselenggarakan selama periode ini
 Upaya konsolidasi kekuatan politik dengan cara;
(1) Pembentukan kabinet Gotong Royong yang mewakili semua fraksi dan
partai-partai
(2) Dibentuk Dewan Nasional yang dibentuk dari golongan fungsional (wakil
buruh, petani, pendeta, ulama, wanita, dll)
 Sentralisasi kekuasaan di tangan presiden, kewenangan daerah terbatas
 Kebebasan pers dibatasi, sejumlah media diberedel
LATAR BELAKANG PERALIHAN
 Kudeta gagal PKI lewat pemberontakan G30S/PKI tahun 1965
 Kepemimpinan terpimpin yang dijalankan tidak berhasil memperbaiki kemelut
ekonomi dan social. demokrasi pancasila (1966 – 1998 )
 Presiden Soekarno tersingkir dari kekuasaan dan diganti oleh Soeharto.
DEMOKRASI PANCASILA
Demokrasi Pancasila lahir dari tataran retorika politik bahwa pengalaman pahit
berdemokrasi perlu disiasati dengan bentuk demokrasi yang baru. Retorika politik ini
D

13. 
13
mengacu pada sebuah asumsi bahwa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin
tidak mampu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Oleh karenanya demokasi pancasila dapat dianggap lebih maju dari demokrasi
terpimpin dan demokrasi liberal/parlementer.
Pandangan mantan Presiden Soeharto
tentang demokrasi Pancasila.
Pandangan Mantan Presiden RI. (Soeharto)
dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Aguatus
1967 antara lain mengatakan:
“Demokrasi Pancasila berarti demokrasi,
kedaulatan rakyat yang dijiwai dan
dintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini
berarti bahwa menggunakan hak-hak demokrasi
selalu disertai dengan rasa tanggung jawab
kepada Tuhan yang Maha Esa menurut
keyakinan agama masing-masing, menjujung
tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan
martabat dan harkat manusia menjamin dan
mempersatukan bangsa, dan harus
dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan
sosial. Demokrasi Pancasila berpangkal tolak
dari paham kekeluargaan dan gotong royong”
Pandangan mantan Presiden Megawati
tentang demokrasi Pancasila.
“Demokrasi yang kita tumbuhkan di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila”. Sila-sila dari
Pancasila itulah yang menjiwai kehidupan berdemokrasi, itu berari tidak dengan tekanan
apalagi pemaksaan”
KARAKTERISTIK
 Kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan sangat tinggi
 Partai politik dibatasi jumlah dan peran politiknya
 Pemilu terselenggara teratur setiap lima tahun
 Tidak ada pergantian kekuasaan politik, Soeharto berkuasa selama lima
periode pemilu
 Rekrutmen politik bersifat tertutup
 Peran militer sangat kuat dengan konsep dwifungsi ABRI
 Kebebasan pers dibatasi. Pemberedelan media masa kerap terjadi
LATAR BELAKANG PERALIHAN
 Di akhir era, perekonomian kacau, harga BBM dan kebutuhan pokok
melambung
 Demonstrasi massa dimotori mahasiswa yang menuntut reformasi (12-
13/5/1998 berupa mundurnya Soeharto, penurunan harga, dan pemilu ulang
 Pemerintahan mandek akibat sebagian besar menteri mengundurkan diri
 Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden (21/5/1998).

14. 
14
DEMOKRASI ERA TRANSISI
DEMOKRASI ERA TRANSISI (1998 – 2010)
KARAKTERISTIK
 Sistem pemerintahan presidensial, tetapi parlemen terdiri dari banyak partai
(multipartai)
 Sistem pemilihan langsung untuk presiden dan kepala daerah
 Lembaga perwakilan dibagi menjadi DPR dan DPD
 Desentralisasi kekuasaan dengan model otonomi daerah
 Kebebasan pers lebih terbuka
 Muncul komisi-komisi independen negara.
Catatan, ketika sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan secara
langsung diterapkan, secara umum justru minimbulkan biaya besar (Hight Cost)
[Rev. Desxember 2011]
KATA BIJAK BERBANGSA DAN BERNEGARA

15. 
15

16. 
16