Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat (Studi Pada Kasepuhan Ciptagelar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat)
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•780 views
File presentasi Seminar Hasil Penelitian Skripsi Rudi Wijaya, Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2018.
Recommended
More Related Content
Similar to Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat (Studi Pada Kasepuhan Ciptagelar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat)
Similar to Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat (Studi Pada Kasepuhan Ciptagelar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat) (20)
More from Rudi Wijaya
More from Rudi Wijaya (15)
Recently uploaded
Recently uploaded (10)
Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat (Studi Pada Kasepuhan Ciptagelar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat)
- 1. PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT (Studi Pada Kasepuhan Ciptagelar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat) THE PROTECTION OF THE INDIGENOUS PEOPLE’S CONSTITUTIONAL RIGHTS Study of Kasepuhan Ciptagelar Sukabumi Region Jawa Barat Province Oleh: Rudi Wijaya NPM. 1312011297 BAGIAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG Seminar Hasil Penelitian Skripsi Jum’at, 16 Maret 2018 Ruang Sidang Bagian Hukum Tata Negara
- 2. PENDAHULUAN TINJAUAN PUSTAKA METODE PENELITIAN PEMBAHASAN PENUTUP DAFTAR ISI Lampiran: Foto Dokumentasi
- 3. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18B Ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28I Ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. KEMBALI KE DAFTAR ISI PENDAHULUAN
- 4. 1. Tinjauan mengenai Pengakuan dan Perlindungan 2. Otonomi Daerah Sebagai Hak Asal-Usul Masyarakat Hukum Adat 3. Mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat 4. Praktik Perlindungan MHA di Beberapa Negara TINJAUAN PUSTAKA KEMBALI KE DAFTAR ISI
- 5. Tipe dan Jenis Penelitian: Penelitian Normatif Empiris Pendekatan Masalah: Pendekatan sosio legal Sumber Data: Data Primer (HasilPengamatan, Observasi, dan Wawancara dengan Responden) Data Sekunder (Bahan Hukum Primer, Sekunder, Tersier) METODE PENELITIAN
- 6. Responden: 1. Abah Ugi Sugriana Rakasiwi, Pemimpin Adat Kasepuhan Ciptagelar. 2. Ki Karma, Dukun Kasepuhan; 3. Yoyo Yogasmana, Juru Bicara Kasepuhan; 4. Upar Suparman, penerima tamu kasepuhan. METODE PENELITIAN KEMBALI KE DAFTAR ISI
- 7. MHA dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 1. Terdapat 11 Undang-Undang 2. Permendagri No, 52 2014 ttg Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA 3. Perda RTRW Provinsi Jabar 4. Perda Jabar No. 10 Tahn 2011 ttg Pengelolaan Kawasan Lindung 5. Perda 32 2001 ttg Perlindungan Perlindungan aras Hak Ulayat Masyarakat Baduy 6. Perda No. 8 Tahun 2015 ttg Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan MHA Kasepuhan PEMBAHASAN
- 8. 2. Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar sebagai MHA - Sejarah Bertalian dengan runtuhnya Kerajaan Pajajaran - Gambaran Umum Lokasi Secara administratif (pusat) kasepuhan terdapat di Kab. Sukabumi,Jabar. Secara adat wilayahnya tersebar di Kab. Sukabumi dan Kab Bogor, Jabar serta Kab. Lebak, Banten - Hukum Adat yang berlaku Pemuliaan Padi, Perpindahan pusat kasepuhan - Lembaga Adat Abah, Baris Kolot, Rorokan PEMBAHASAN
- 9. PEMBAHASAN 3. Perlindungan Hak Konstitusional MHA di Kasepuhan Ciptagelar PERLINDUNGAN DARI EKSTERNAL - Pengaturan dalam Produk Hukum Daerah Jawa Barat - Perda No. 22 Tahun 2010 ttg RTRW Provinsi - Perda No. 10 Tahn 2011 ttg Pengelolaan Kawasan Lindung - Pengaturan dalam Produk Hukum Kabupaten Lebak - Perda 32 2001 ttg Perlindungan Perlindungan aras Hak Ulayat Masyarakat Baduy - Perda No. 8 Tahun 2015 ttg Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan MHA Kasepuhan PERLINDUNGAN DARI PIHAK KETIGA
- 10. PEMBAHASAN 3. Perlindungan Hak Konstitusional MHA di Kasepuhan Ciptagelar PERLINDUNGAN DARI INTERNAL Upaya dari MHA untuk menyesuaikan dirinya dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI
- 11. PEMBAHASAN 3. Perlindungan Hak Konstitusional MHA di Kasepuhan Ciptagelar PERLINDUNGAN DARI INTERNAL Juga upaya untuk menumbuhkembangkan iptek di lingkungan Kasepuhan sehingga pemenuhan hak dan kebutuhannya bersifat mandiri Perlindungan dari internal cenderung lebih dominan daripada perlindungan eksternal
- 12. PEMBAHASAN 4. Problematika Dari eksternal, pemerintah: Belum ada UU yang konstruksinya menguatkan karena bersifat sektoral, perda yang bersifat parsial Dari eksternal, swasta: perambahan hutan, termasuk upaya oleh TNGHS Dari internal: MHA lain di sekitar wilayah kasepuhan KEMBALI KE DAFTAR ISI
- 13. Kesimpulan Telah dilakukan upaya perlindungan MHA dalam PUU termasuk Produk Hukum Daerah namun masih sangat sektoral dan parsial. Upaya perlindungan oleh internal MHA Kasepuhan Ciptagelar lebih dominan. Saran Pembentuk UU agar dapat segera menerbitkan UU ttg MHA dengan tetap memperhatikan aspek konstitusionalitas, dan/atau pembentuk produk hukum daerah dapat melakukan pembangunan hukum sendiri terhadap pengaturan MHA. PENUTUP KEMBALI KE DAFTAR ISI