Dokumen tersebut merangkum lima lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 yaitu DPD, BPK, MA, KY, dan MK. Singkatnya, DPD berwenang dalam legislasi dan pengawasan daerah, BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara, MA mengadili perkara kasasi dan menguji peraturan, KY mengawasi hakim, dan MK menguji undang-undang dan memutus sengketa konstitusional.

1. Lembaga-lembaga Negara
Menurut UUD 1945
( DPD, BPK, MA, KY, dan MK )
R. Herawati Suryanegara
1

2. DPD
(Dewan Perwakilan Daerah)
• Pasal 22 D ayat (2) dan (3) UUD 1945 memberikan kewenangan yang
terbatas kepada DPD dalam bidang legislasi, anggaran, serta
pengawasan. Dalam bidang legislasi DPD hanya berwenang untuk
mengajukan dan ikut membahas Rancangan Undang-undang (RUU) yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah
2

3. BPK
(Badan Pemeriksa Keuangan)
• Pasal 23E UUD 1945 mengatur tentang kewenangan BPK memeriksa
pengelolaan dan tanggung tentang keuangan negara (ayat 1) yang hasilnya
diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya (ayat 2)
dan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan/atau badan lain sesuai undang-
undang (ayat 3).
• Jika BPK menemukan adanya tindak pidana, dapat diserahkan langsung
kepada instansi penegak hukum.
3

4. MA
(Mahkamah Agung)
• MA adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman
yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum
dan keadilan (pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Kewenangan MA meliputi :
1) Mengadili perkara pada tingkat kasasi, yaitu pembatalan atau pernyataan
tidak sah terhadap putusan hakim karena tidak sesuai dengan UU
2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU;
3) Memberikan pertimbangan kepada presiden, jika presiden akan
memberikan grasi dan rehabilitasi
4

5. KY
(Komisi Yudisial)
• Pembentukan Komisi Yudisial dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa
kekuasan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan menjadi sangat bebas
tanpa dapat dikontrol dan diawasi, walaupun pengawasan itu sendiri dalam
batas-batas tertentu. Itulah sebabnya dibentuk Komisi Yudisial dimaksudkan
untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta
perilaku hakim serta mengusulkan pengangkatan hakim agung.
5

6. MK
(Mahkamah Konstitusi)
• Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjaga kemurnian
konstitusi (the guardian of the constitution)
• Tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dapat diuji dan diluruskan
oleh Mahkamah konstitusi melalui proses peradilan yang diselenggarakan
oleh Mahkamah Konstitusi.
• Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang oleh UUD Negara Republik
Indonesia 1945 (Pasal 24 C) untuk mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
6

7. a) menguji undang-undang terhadap UUD;
b) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD;
c) memutus pembubaran partai politik;
d) memutus sengketa hasil pemilu;
e) memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Selain
7

8. ** Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan KPK tidak tertulis dalam UUD
Negara RI Tahun 1945, hanya diatur dalam UU. Meskipun demikian,
keberadaan lembagalembaga tersebut dalam negara demokrasi mempunyai
derajat kepentingan yang sama (constitutional importance) dalam sistem
ketatanegaraan negara kita.
8

9. Terima Kasih
9