PKN-Peraturan perundang undangan nasional
•Download as PPTX, PDF•
5 likes•5,029 views
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, mulai dari kedudukan UUD 1945, tata urutan perundang-undangan, proses penyusunan peraturan, lembaga-lembaga terkait, dan upaya pemberantasan korupsi.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PKN-Peraturan perundang undangan nasional
Similar to PKN-Peraturan perundang undangan nasional (20)
More from Rubianto Cure
More from Rubianto Cure (14)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PKN-Peraturan perundang undangan nasional
- 2. 1. Kedudukan UUD 1945 dalam sistem peraturan perundang-undangan Secara hirarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dibandingkan dengan perundan-undangan lainnya. Hal ini ditetapkan dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum RI dan tata urutan perundang-undangan RI.
- 3. TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN RI 1. UUD 1945 2. Ketetapan MPR 3. Undang-Undang (UU) 4. Peraturan Pemerintah(PP) 5. Keputusan presiden (kepres) 6. Peraturan pelaksanaan lainnya
- 4. TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN RI Kemudian di ganti dengan TAP MPR NO. III/MPR/2000 tentang sumber tertib hukum RI dan tata urutan perundang- undangan 1. UUD 1945 2. Ketetapan MPR 3. Undang-Undang (UU) 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang(Perpu) 5. Peraturan Pemerintah(PP) 6. Keputusan presiden (kepres) 7. Peraturan Daerah (Perda)
- 5. TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN RI Kemudian di ganti dengan UU No. 10 Tahun 2004 berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU no. 10 tahun 2004, menjadi : 1. UUD 1945 2. Undang-Undang (UU) 3. Peraturan Pemerintah(PP) 4. Keputusan presiden (kepres) 5. Peraturan Daerah (Perda)
- 6. Pentingnya Peraturan Perundang- undangan bagi warga Negara a. Menjamin hak dan kewajiban warga negara b. Memberi kepastian hukum c. Menjamin keadilan dan rasa aman d. Mewujudkan ketertiban dan ketentraman e. Mewujudkan kesejahteraan
- 7. PROSES PENYUSUNAN PERUNDANG- UNDANGAN NASIOANAL 1. HAKIKAT CIRI-CIRINYA : a. DIKELUARKAN OLEH PIHAK BERWENANG b. ISINYA MENGIKAT SELURUH WARGA NEGARA c. SIFATNYA NORMATIF
- 8. LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 1. FILOSOFIS, peraturan yang dibuat harus berdaarkan nilai-nilai filosofis negara, yaitu pancasila 2. SOSIOLOGIS, hukum yang dibuat harus sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat 3. YURIDIS, penyusunan peraturan harus mengikuti prosedur dan aturan tertentu, ada kewenangan yg membuat, ada kesesuai, mengikuti prosedur, dan tidak bertentangan dengan undang-undang yg lebih tinggi.
- 9. Pedomana Penyusunan UU a. Berdasarkan peraturan perundang undangan b. Hanya peraturan tertentu yg menjadi dasar yuridis c. Peraturan dapat di ubah/dicaabut oleh peraturan yg sederajat/lebih tinggi d. Peraturan yg baru mengganti peraturan yg lama e. Peraturan yg lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yg lebih rendah f. Peraturan yg khusus mengenyampingkan peraturan umum g. Setiap peraturan materi berbeda
- 10. Proses Penyusunan Peraturan Perundang undangan a. Proses Penyusunan UUD 1945 b. Proses penyusunan UU c. Proses penyusunan pengganti UU d. Proses pembuatan PP e. Proses penyusunan Kepres f. Proses penyusunan Perda
- 11. PIHAK2 YG TERLIBAT DLM PENYUSUNAN PERUNDANG UNDANGAN NO JENIS PERATURAN PIHAK YG TERLIBAT KETERANGAN 1 UUD 1945 ANGGOTA PPKI ANGGOTA MPR (DPR & DPD) MASYARAKAT UMUM ATAU 2 UU DPR & SEKJEN PRESIDEN & WAKIL MENTERI TERKAIT SESNEG YG TERGABUNG DLM BERBAGAI ORGANISASI DAPAT SECARA 3 PERPU PRESIDEN & WAKIL MENTERI TERKAIT SESNEG PERSETUJUAN DPR TIDAK LANGSUNG DLM PENYUSUNAN PERATURAN 4 PP PRESIDEN & WAKIL MENTERI TERKAIT SESNEG PERUNDANG- UNDANGAN.
- 12. LANJUT 5. KEPRES PRESIDEN & WAKIL MENTERI TERKAIT SESNEG 6. PERDA KEPALA DAERAH ANGGOTA DPRD
- 13. KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN FAKTOR SUATU PERATURAN TIDAK MENGAKOMODASI KEPENTINGAN MASYARAKAT 1. Adanya pihak lain yg berkepentingan 2. Kurang kepedulian dan kemampuan pihak penyusun peraturan dlm mengakomodasi kepentingan masyrakat 3. Tertinggalnya suatu materi atau isi suatu peraturan dengan kemajuan dan tuntutan masyarakat. 4. Kurangnya informasi masyrakat mengenai peraturan perundang-undangan
- 14. Sikap Kritis dlm Mencermati Peraturan 1. Masyarakat menyampaikan usul/aspirasi kepentingan masyrakat 2. Masyrakat turut mengawasi peraturan itu apabila sudah berjalan 3. Masyarakat mengajukan pengujian secara materi
- 15. Sikap Patuh Terhadap Peraturan 1. Melaksanakan setiap peraturan 2. Menjalankan tugas dan kewajiban sesuai aturan 3. Mendukung setiap upaya perbaikan 4. Melaporankan kepada pihak berwenang jika ada pelanggaran peraturan 5. Menjadi saksi jika diperlukan dalam pengadilan.
- 16. KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME 1. Pengertian bahasa latin-corruptio : busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. KORUPSI adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau kelompok orang dengan cara melanggar hukum sehingga merugikan keuangan negara.
- 17. KOLUSI adalah pemufakatan atau kerjasama melawan hukum antara penyelenggara negara atau penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain. NEPOTISME adalah perbuatan penyelenggara negara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya.
- 18. Faktor-faktor terjadinya Korupsi a. Kurang transparan dlm pengambilan kebijakan b. Birokrasi yg rumit c. Lemahnya hukum d. Kurang partisipasi masyarakat terhadap kontrol pemerintah e. Kurang sosialisasi tentang bahayanya korupsi f. Lemahnya iman g. Pendapatan yang kecil
- 19. 2. BENTUK DAN DAMPAK NEGATIF a. Penyalahgunaan dalam pembangunan b. Penyalahgunaan di bidang pelayanan publik c. Penyalahgunaan di bidang pemberdayaan SDM
- 20. Ciri Khas Korupsi 1) Melibatkan lebih dari satu orang 2) Korupsi terjadi tidak hanya terjadi di pemerintahan, tetapi terjadi juga terjadi di organisasi usaha swasta 3) Korupsi berupa menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang pelancar, baik dalam bentuk uang atau benda 4) Umumnya serba rahasa, kecuali sudah membudaya 5) Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik
- 21. 6) Mengandung penipuan kepada masyarakat 7) Melanggar norma tugas dan pertanggung jawaban 8) Di swasta bentuk korupsi dapat berbentuk pemberian informasi kepada pihak lain dengan tujuan mendapatkan imbalan.
- 22. Dampak negatif korupsi a. Memperlambatnya pembangunan ekonomi, sehingga tertinggalnya pembangunan ekonomi yang dilakukan b. Pembangunan yang tidak merata c. Menjatuhkan wibawa pemerintah
- 23. Pencegahan dan pemberantasan KORUPSI PREVENTIF – dengan menanamkan kesadaran REPRESIF – dengan menangkap, mengadili, dan menghukum koruptor dan mengembalikan uang negara untuk kepentingan rakyat.
- 24. Acuan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi a. Meningkatkan penegakan sistem hukum yang berlaku tentang korupsi denga lembaga antikorupsi b. Membudayakan transparansi dlm seleksi PNS c. Meningkatkan partisipasi dan kontrol masyarakat d. Mengenalkan pengetahuan tentang korupsi sejak dini dalam pendidikan
- 25. ANTI KORUPSI DAN INSTRUMENNYA PENGERTIAN Sikap tidak melakukan korupsi dan melawan segala bentuk korupsi. INSTRUMEN 9 Desember sebagai hari pemberantasan korupsi dan diharapkan dapat mengingatkan seluruh bangsa indonesia untuk melawan korupsi secara bersama- sama.
- 26. 5 FORMULA PEMBERANTASAN KKN 1. Presiden membuat cetak biru restrukturisasi organisasi dan manajemen semua lembaga pemerintahan 2. Membuat uraian tugas dari cetak biru yang ada 3. Pemerintah membuat sistem penggajian PNS, TNI, POLRI sesuai dengan keahlian, kepangkatan dan tanggung jawab. 4. Pemerintah perlu menaikkan gaji PNS dan TNI/POLRI agar memadai 5. Menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya apabila PNS, TNI/POLRI melakukan Korupsi
- 27. Aturan Hukum Anti Korupsi 1) UU No. 30 Tahun 2002 tentatang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2) UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN 3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 4) UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 5) UU No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang 6) PP No. 77 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi 7) PP No. 109 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 28. LEMBAGA ANTIKORUPSI 1) Tim Taspikor (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) 2) KPK 3) Kepolisian 4) Kejaksaan 5) Lembaga nonpemerintah (LSM) Pemberantasan Korupsi saat ini ditangani oleh KPK dengan bekerjasana bersama lembaga lain.
- 29. KPK sendiri dibentuk pada taun 2003 berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002. Visi KPK “MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BEBAS KORUPSI” Misi KPK “PENGGERAK PERUBAHAN UNTUK MEWUJUDKAN BANGSA YANG ANTIKORUPSI”
- 30. Tugas KPK Koordinasi dengan instansi lain dalam pemberantasan korupsi Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi Melakukan penyelidikan, penyidikan dan menuntut pelaku korupsi Melakukan tindakan pencegahan tindak korupsi Melakukan monitoring terhadap penyelenggara pemerintahan negara.
- 31. Wewenang KPk Mengkoordinasi Menetapkan sistem pelaporan pemberantasan korupsi Meminta informasi Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan Meminta laporaninstansi terkait