Dokumen tersebut membahas tentang konsep, materi muatan, kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi negara. Juga membahas mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta hasil-hasilnya.
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Terdapat penjelasan mengenai definisi negara menurut para ahli, unsur-unsur pembentuk negara, sifat-sifat dan fungsi negara, tujuan negara, serta proses perubahan konstitusi Indonesia.
Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan negara Indonesia. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan pengertian konstitusi dan negara, unsur-unsur negara, fungsi dan tujuan negara, kelembagaan negara Indonesia, serta perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dokumen ini juga menyertakan contoh pasal-pasal pokok dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Terdapat penjelasan mengenai definisi negara menurut para ahli, unsur-unsur pembentuk negara, sifat-sifat dan fungsi negara, tujuan negara, serta proses perubahan konstitusi Indonesia.
Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan negara Indonesia. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan pengertian konstitusi dan negara, unsur-unsur negara, fungsi dan tujuan negara, kelembagaan negara Indonesia, serta perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dokumen ini juga menyertakan contoh pasal-pasal pokok dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas hukum tata negara Indonesia yang mencakup asas negara kesatuan, negara hukum, demokrasi, dan pembagian kekuasaan beserta mekanisme checks and balances. Asas-asas tersebut digunakan sebagai pedoman untuk mengatur hubungan antar lembaga negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Makalah ini membahas tentang konstitusi dan negara di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa negara adalah organisasi yang mengatur masyarakat di suatu wilayah, sedangkan konstitusi adalah peraturan yang mengatur tata negara. Konstitusi Indonesia adalah UUD 1945 yang menganut sistem pemerintahan campuran antara presidensial dan parlementer. Hubungan antara negara dan konstitusi sangat erat dimana konstitusi lahir untuk merealisasikan dasar negara.
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi di Indonesia, meliputi pengertian dan fungsi konstitusi, unsur-unsur yang harus ada dalam konstitusi, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini, serta penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang terjadi pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.
Dokumen tersebut membahas konsep hukum tata negara Indonesia menurut beberapa ahli. Ia menjelaskan definisi hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur organisasi dan mekanisme pemerintahan negara serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Dokumen ini juga membedakan hukum tata negara dengan hukum tata usaha negara.
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945Rido Frans
Dokumen tersebut merupakan daftar nama anggota kelompok 5 beserta nomor induk mahasiswanya. Dokumen selanjutnya membahas tentang sistem konstitusi dan dinamika pelaksanaan UUD 1945 di Indonesia.
Pkn hubungan konstitusi dan dasar negaraoniharnanyo
Dokumen tersebut membahas sejarah perumusan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, pengertian konstitusi dan unsur-unsur yang harus dimuat dalam konstitusi, klasifikasi konstitusi, dan periode berlakunya UUD 1945 beserta amandemennya.
Dokumen tersebut membahas tentang kelompok 2 yang terdiri dari 7 orang siswa beserta NIM mereka yang akan membahas tentang Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan mencakup pengertian, arti penting, hakikat, dan tujuan konstitusi serta supremasi konstitusi di Indonesia. Juga dibahas sejarah pembentukan dan amendemen UUD 1945 beserta prosedurnya.
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusiRindha Tanizah
Konstitusi merupakan hukum dasar sebuah negara yang mengatur tentang tata kelola negara berdasarkan dasar negaranya. Dokumen ini membahas hubungan antara dasar negara dan konstitusi Indonesia dimana konstitusi berada di bawah dasar negara yaitu Pancasila dan mengatur tentang berbagai aspek penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas hukum tata negara Indonesia yang mencakup asas negara kesatuan, negara hukum, demokrasi, dan pembagian kekuasaan beserta mekanisme checks and balances. Asas-asas tersebut digunakan sebagai pedoman untuk mengatur hubungan antar lembaga negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Makalah ini membahas tentang konstitusi dan negara di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa negara adalah organisasi yang mengatur masyarakat di suatu wilayah, sedangkan konstitusi adalah peraturan yang mengatur tata negara. Konstitusi Indonesia adalah UUD 1945 yang menganut sistem pemerintahan campuran antara presidensial dan parlementer. Hubungan antara negara dan konstitusi sangat erat dimana konstitusi lahir untuk merealisasikan dasar negara.
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi di Indonesia, meliputi pengertian dan fungsi konstitusi, unsur-unsur yang harus ada dalam konstitusi, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini, serta penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang terjadi pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.
Dokumen tersebut membahas konsep hukum tata negara Indonesia menurut beberapa ahli. Ia menjelaskan definisi hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur organisasi dan mekanisme pemerintahan negara serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Dokumen ini juga membedakan hukum tata negara dengan hukum tata usaha negara.
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945Rido Frans
Dokumen tersebut merupakan daftar nama anggota kelompok 5 beserta nomor induk mahasiswanya. Dokumen selanjutnya membahas tentang sistem konstitusi dan dinamika pelaksanaan UUD 1945 di Indonesia.
Pkn hubungan konstitusi dan dasar negaraoniharnanyo
Dokumen tersebut membahas sejarah perumusan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, pengertian konstitusi dan unsur-unsur yang harus dimuat dalam konstitusi, klasifikasi konstitusi, dan periode berlakunya UUD 1945 beserta amandemennya.
Dokumen tersebut membahas tentang kelompok 2 yang terdiri dari 7 orang siswa beserta NIM mereka yang akan membahas tentang Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan mencakup pengertian, arti penting, hakikat, dan tujuan konstitusi serta supremasi konstitusi di Indonesia. Juga dibahas sejarah pembentukan dan amendemen UUD 1945 beserta prosedurnya.
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusiRindha Tanizah
Konstitusi merupakan hukum dasar sebuah negara yang mengatur tentang tata kelola negara berdasarkan dasar negaranya. Dokumen ini membahas hubungan antara dasar negara dan konstitusi Indonesia dimana konstitusi berada di bawah dasar negara yaitu Pancasila dan mengatur tentang berbagai aspek penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, termasuk empat kali amandemen yang dilakukan, perubahan kedudukan lembaga-lembaga negara akibat amandemen tersebut, serta mekanisme perubahan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang amandemen UUD 1945 Indonesia, termasuk alasan-alasan perlunya amandemen, tujuan dari amandemen yang dilakukan, dan ringkasan dari empat kali amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan.
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesiaBetha Taiyou
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia mulai dari UUD 1945 hingga UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang, proses, sistematika, isi pokok, dan implikasi setiap konstitusi terhadap bentuk negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Undang-undang dasar Indonesia telah mengalami empat kali amandemen untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih baik. Amandemen tersebut meliputi perubahan berbagai pasal dalam Undang-undang Dasar 1945 untuk menciptakan sistem yang lebih demokratis dan bersih. Pelaksanaan konstitusi yang telah diamandemen mensyaratkan perilaku warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebernegaraan seperti pemilihan umum yang damai dan
Dokumen tersebut membahas mengenai sumber-sumber hukum tata negara Indonesia yang terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum tertulis meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Sedangkan sumber hukum tidak tertulis meliputi nilai-nilai Pancasila, tradisi hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Dok
Konstitusi dan Konstitusi Indonesia_PPT KWN Kel. 4.pptxMichelleAngely
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan konstitusi Indonesia. Secara singkat, dibahas definisi konstitusi sebagai kode hukum dan politik tertinggi suatu negara, sistem konstitusional Indonesia yang berbasis UUD 1945, materi dan klasifikasi konstitusi, proses perubahan konstitusi di Indonesia, serta perjalanan konstitusi Indonesia dari masa ke masa sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini.
Perubahan UUD 1945 harus berdasarkan pasal 37 UUD 1945 yang mensyaratkan persetujuan 2/3 anggota MPR. Perubahan meliputi penambahan dan pengurangan pasal tetapi tidak untuk pembukaan. Isi pokok perubahan terkait dengan bentuk negara, lembaga-lembaga negara, HAM, agama, dan lainnya.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
2. A. KONSTITUSI NEGARA
Konsep Konstitusi
Konsep konstitusi berasal dari bahasa Prancis
“constituer” yaitu: membentuk
Artinya : untuk pembentukan suatu negara atau
menyusun dan menyatakan suatu negara
Konstitusi : peraturan awal (dasar) mengenai
pembentukan negara
Konstitusi diartikan sebagai hukum dasar
3. Konsep Konstitusi
Konstitusi menurut K.C. Wheare: keseluruhan sistem
ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan
peraturan yang membentuk, mengatur, atau
memerintah dalam pemerintahan suatu negara
konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak
tertulis, UUD merupakan konstitusi yang tertulis.
Istilah UUD merupakan terjemahan istilah Belanda
“Gronwet”. Grond: dasar/tanah, wet: undang-
undang.
4. Materi Muatan/Substansi Konstitusi
J. G. Steenbeek, pada umumnya suatu konstitusi
berisi tiga hal pokok: 1(adanya jaminan terhadap hak-
hak asasi manusia warga negaranya; 2) ditetapkannya
susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat
fundamental; 3) adanya pembagian dan pembatasan
tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental
MiriamBudiardjo, setiap UUD memuat
ketentuan-ketentuan mengenai: 1) Organisasi negara,
misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif,
eksekutif dan yudikatif, dsb; 2). Hak-hak asasi manusia;
3) Prosedur mengubah UUD; 4) Adakalanya memuat
larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD
5. Materi Muatan/Substansi Konstitusi
Konstitusi Suatu kumpulan kaidah yang
memberikan pembatasan-pembatasan
kekuasaan kepada para penguasa
Suatu dokumen tentang pembagian
tugas
Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga
negara
Suatu deskripsi tentang perlindungan
HAM
6. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Konstitusi
Kedudukan Konstitusi:
Menempati kedudukan yang sangat penting dalam
kehidupan ketatanegaran suatu negara, yaitu : 1)
Sebagai Hukum Dasar, karena berisi aturan-aturan dan
ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam
kehidupan suatu negara; 2) Sebagai Hukum Tertinggi,
konstitusi lazimnya diberi kedudukan sebagai hukum
tertinggi dalam tata hukum sehingga aturan-aturan
yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis
mempunyai kedudukan lebih tinggi/superior terhadap
aturan lainnya
7. Fungsi Konstitusi Negara
1. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar
organ negara
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara
organ negara dengan warga negara
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi
terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan
penyelenggaraan kekuasaan negara
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan
dari sumber kekuasaan yang sah kepada
organ negara
8. Fungsi Konstitusi Negara
6. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana
pemersatu (sym bo lo f unity), sebagai rujukan
identitas dan keagungan kebangsaan (ide ntity
o f natio n) serta ce nte r o f ce re m o ny
7. Fungsi sebagai sarana pengendalian
masyarakat (so cialco ntro l), baik dalam arti
sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas
mencakup bidang sosial ekonomi
8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan
pembaharuan masyarakat (so ciale ng ine e ring
atau so cialre fo rm )
9. Tujuan Konstitusi Negara
Untuk memberikan pembatasan dan
pengawasan terhadap kekuasaan
Untuk membebaskan kekuasaan dari
kontrol mutlak para penguasa, serta
menempatkan bagi penguasa tersebut
batas-batas kekuasaan mereka
Menjamin pemenuhan hak-hak dasar
warga negara
10. Konstitusi Indonesia
Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-
Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali
disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945
Dalam tata susunan peraturan perundang-
undangan negara, UUD 1945 menempati
tingkat tertinggi. Menurut jenjang norma
hukum, UUD 1945 merupakan kelompok
Staatsg rundg e se tz atau Aturan Dasar/Pokok
Negara yang berada di bawah Pancasila
sebagai Grundno rm atau Norma Dasar
11. Perubahan UUD1945 dan Hasil-hasilnya
Istilah perubahan konstitusi mencakup
dua pengertian:
a. Amandemen konstitusi
Perubahan yang dilakukan merupakan adde ndum
atau sisipan dari konstitusi yang asli, konstitusi yang asli
tetap berlaku. Sistem perubahan ini dianut oleh Amerika
Serikat.
a. Pembaharuan konstitusi
Perubahan yang dilakukan adalah “baru” secara
keseluruhan, yang berlaku adalah konstitusi yang baru,
yang tidak ada kaitannya lagi dengan konstitusi yang
lama. Sistem ini dipakai di Belanda, Perancis, Jerman
12. Perubahan UUD1945 dan Hasil-hasilnya
Secara filosofis, Konstitusi sebagai landasan kehidupan
bernegara harus senantiasa menyesuaikan dengan
perkembangan yang terjadi di masyarakat.
Perubahan UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah
dan memperbaharui konstitusi negara Indonesia agar
sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi
Adanya perubahan terhadap UUD 1945, diharapkan
semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan
tuntutan perkembangan
Perubahan UUD 1945 menggunakan sistem adde ndum .
13. Perubahan UUD1945 dan Hasil-hasilnya
Perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan oleh MPR
sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
Perubahan Pertama, Sidang Umum MPR Tahun 1999,
disahkan 19 Oktober 1999
MPR dalam sidang umum tahun 1999 mengeluarkan putusan
mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal
dengan Perubahan Pertama
Perubahan pertama atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu
putusan majelis pada tanggal 19 Oktober 1999
Perubahan pertama ini MPR mengubah Pasal 5 ayat (1), Pasal 7,
Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2)
dan (3), Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945.
perubahan pertama, yang telah diamandemen sebanyak 9
(sembilan) pasal
14. Perubahan UUD1945 dan Hasil-hasilnya
Perubahan Kedua, Sidang Tahunan MPR,
disahkan tanggal 18 Agustus 2000
MPR dalam sidang tahunan tahun 2000 mengeluarkan putusan
mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan
Perubahan Kedua yang diambil dan ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000
MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B,
Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA,
Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Bab
XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F,
Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV,
Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C UUD Republik Indonesia Tahun
1945
15. Amandemen UUD1945 dan Hasil-hasilnya
Perubahan Ketiga, Sidang Tahunan MPR, disahkan 10
November 2001
MPR dalam sidang tahunan tahun 2001 mengeluarkan putusan mengenai
UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan
Ketiga yang diambil dan ditetapkan tanggal 10 November 2001
Pada perubahan ketiga, MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 1
ayat (2) dan (3), Pasal 3 ayat (1), (3), daan (4), Pasal 6 ayat (1) dan (2),
Pasal 6A ayat (1), (2), (3) dan (5), Pasal 7A, Pasal 7B, ayat (1), (2), (3),
(4), (5), (6), dan (7), Pasal 7c, Pasaal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (2)
dan (3), Pasal 17 ayat (4), Bab VIIA, Pasal 22Cayat (1), (2), (3), dan (4),
Pasal 22D ayat (1) , (2), (3), dan (4), Bab VIIB, Pasal 22E ayat (1), (2),
(3), (4), (5), dan (6), Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23A, Pasal 23G
ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4)
daan (5), Pasal 24B ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 24C ayat (1), (2), (3),
(4), (5), dan (6) UUD Negara RI 1945
Jadi pada amandemen yang ketiga yang diamandemen sebanyak 23 pasal
16. Perubahan UUD1945 dan Hasil-hasilnya
Perubahan Keempat, Sidang Tahunan MPR,
disahkan 10 Agustus 2002
MPR dalam sidang tahunan tahun 2002 kembali mengeluarkan putusan
mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan
Perubahan Keempat yang diambil dan ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002
Perubahan keempat MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 2 ayat
1), Pasal 6A ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16, Pasal
23B, Pasal 23D, Pasal 24 ayat (3), Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan (5),
Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5),
Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III, Aturan Tambahan Pasal I dan II UUD
Negara RI 1945
Jadi, pada perubahan keempat ini yang diamandemen sebanyak 13 pasal
serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan
17. Penjaga UUD NRI Tahun 1945
Menjaga kemurniaan UUD NRI Tahun 1945 dibentuk Mahkamah
Konstitusi
Tugas Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia
Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
Memutuskan Sengketa Kewenangan antarLembaga Negara
Memutuskan Pembubaran Partai Politik
Memutuskan Perselisihan Hasil PEMILU
Memutuskan Pendapat DPRdalam Proses Impeachment Presiden
dan /atau Wakil Presiden
Memutuskan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
18. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia
Dalam sejarahnya, sejak Proklamasi 17 Agustus
1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 (tiga)
macam Undang-Undang Dasar dalam empat periode,
yaitu :
Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 berlaku
UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan,
batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal Aturan
Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan, dan bagian
Penjelasan
Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 berlaku
UUD 1949 (Konstitusi RIS). UUD RIS terdiri atas 6 bab,
197 pasal, dan beberapa bagian
Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 berlaku UUDS
19. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia
Periode 5 Juli 1959 – sekarang, kembali
berlaku UUD 1945
Khusus untuk periode keempat berlaku
UUD 1945 dengan pembagian :
1. UUD 1945 sebelum perubahan
2. UUD 1945 sesudah perubahan (1999, 2000, 2001,
2002)
3. UUD hasil perubahan disebut UUD NRI Tahun 1945
20. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia
18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Oendang-Oendang Dasar
27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
Konstitusi RIS
17 Agustus 50 – 5 Juli 1959
UUDS 1950
5 Juli 1959 -19 Oktober 1999
UUD 1945
19 Oktober – 18 Agustus 2000
Perubahan I UUD NRI Tahun 1945
18 Agustus 2000 – 9 Nopember 2001
Perubahan I, II UUD NRI Tahun 1945
9 Nopember 2001 – 10 Agustus 2002
Perubahan I, II, III UUD NRI Tahun 1945
10 Agustus 2002 - sekarang
Perubahan I, II, III, IV UUD NRI Tahun 1945