Dokumen tersebut membahas tentang pengantar hukum pajak dan kebijakan fiskal. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR, kebijakan fiskal digunakan untuk mengarahkan kondisi ekonomi, dan kebijakan fiscal berfungsi untuk alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, serta stabilisasi ekonomi.

1. PENGANTAR HUKUM PAJAK
Nita Aprilia Susanti
210316008
Nur Rina Martyas Ningrum
2103160158
Robertus Aprodito Septian Novanto
2103160215
Rezza Adhi Prasetya
2103160172
Muhammad
Mutawakkil Rais Hardi
2103160270

2. PENYUSUNAN APBN DAN KEBIJAKAN FISKAL

3. UU No. 17 Tahun
2003, APBN
adalah rencana
keuangan tahunan
pemerintah negara
yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR).
Pasal 23 Ayat (1)
UUD 1945, APBN
sebagai wujud dari
pengelolaan
keuangan negara
ditetapkan setiap
tahun dengan
undang – undang
dan dilaksanakan
secara terbuka dan
bertanggung jawab
untuk sebesar –
besarnya
kemakmuran
rakyat.
Pasal 23 Ayat (2)
UUD 1945
Undang – Undang
Angaran
Pendapatan dan
Belanja Negara
diajukan oleh
Presiden untuk
dibahas bersama
DPR dengan
memperhatikan
pertimbangan
DPD

4. FUNGSI APBN
Fungsi
Otorisasi
• Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang
bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada
rakyat.
Fungsi
Alokasi
• Pemerintah harus membagikan pendapatan yang telah diterima ke pos – pos belanja yang telah ditetapkan
di dalam APBN.Pengalokasian tersebut penting artinya bagi keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu
bangsa.
Fungsi
Perencanaan
• Dengan APBN, pemerintah dapat merencanakan untuk menciptakan dan meningkatkan kemakmuran
rakyat. Misalnya pembangunan jalan untuk memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat atau negara serta
dapat merencanakan pembangunan infrastruktur lainnya dengan anggaran yang ada.
Fungsi
Distribusi
• Pendapatan negara tidak semuanya akan dibelanjakan untuk membangun sarana dan prasarana umum.
Sebagian akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk dana pensiun (transfer payment) dan dapat
juga berupa subsidi/bantuan.
Fungsi
Stabilisasi
• Anggaran pemerintah akan menjadi alat untuk memelihara dan selalu mengupayakan keseimbangan pokok
perekonomian
Fungsi
Pengawasan
• APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan telah sesuai denga
ketentuan yang ditetapkan.Dengan demikian penyusunan APBN memudahkan rakyat untuk menilai
tindakan pemerintah dalam menggunakan uang negara

5. KOMPONEN-KOMPONEN APBN
• Pajak
• Retribusi
• Royalti
• Bagian laba BUMN
• Dan berbagai pendapatan non-pajak
lainnya.
Anggaran
Pendapatan
Negara
• Pengeluaran pemerintah pusat
• Pengeluaran pemerintah daerah
Anggaran
Pengeluaran
Pemerintah
Pusat

6. POSES TERJADINYA PENGELUARAN
APBN
Penyusunan APBN Pelaksanaan APBN
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN

7. 1. Penyusunan APBN
Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Nasional atas nama Presiden
mempunyai tanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyusunan APBN.
Menteri Keuangan bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan
penyusunan konsep anggaran belanja rutin. Sementara itu Bappenas dan
Menteri Keuangan bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan
penyusunan anggaran belanja pembangunan
2. Pelaksanaan APBN
Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN
dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran,
APBN dapat mengalami revisi/perubahan.Untuk melakukan revisi APBN,
Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan
persetujuan DPR.Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret,
setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR.
Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN
Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden
menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN
kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan.

8. KEBIJAKAN FISKAL
kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi
yang dilakukan oleh pemerintah dalam
pengelolaan keuangan negara untuk
mengarahkan kondisi perekonomian menjadi
lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber
penerimaan dan alokasi pengeluaran negara
yang tercantum dalam APBN

9. Tulus TH
Tambunan
KEBIJAKAN
MEMILIKI DUA
PRIORITAS
• Mengatasi
defisit APBN
dan masalah-
masalah APBN
lainnya
• Mengatasi
stabilitas
ekonomi makro
Nopirin,
Ph. D
Kebijakan fiskal
terdiri dari
perubahan
pengeluaran
pemerintah atau
perpajakkan
dengan tujuan
untuk
mempengaruhi
besar serta
susunan
permintaan
agregat

10. KEBIJAKAN
FISCAL
mempengaruhi
jalannya
perekonomian
komsumsi pemerintah (G)
jumlah transfer pemerntah (Tr)
jumlah pajak (Tx) yang diterima
pemerintah
tingkat pendapatn nasional (Y) tingkat kesempatan kerja (N)

11. TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL
SEBAGAI SARANA MENGGALAKKAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
• Dalam rangka itu pemerintah harus menerapkan kebijakan
investasi berencana di sektor publik
1. Meningkatkan
laju investasi
• Investasi optimal secara sosial bermanfaat dalam
pembentukkan pasar yang lebih luas, peningkatan
produktivitas dan pengurangan biaya produksi
2. Mendorong
investasi optimal
secara sosial
• Untuk merealisasikannya, kebijakan fiskal berperan dalam
hal pengelolan pengeluaran seperti dengan membentuk
anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan Negara dan
mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi,
keringanan dan lain-lainnya sehingga dari pengupayaan
langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan.
• Namun, langkah ini harus juga diiringi dengan pelaksanaan
program pengendalian jumlah penduduk.
3.
Meningkatkan
kesempatan
kerja

12. • Dalam rangka stabilisasi, mengurangi dampak
internasional fluktuasi siklis pada masa boom,
harus diterapkan pajak ekspor dan impor.
• Sedangkan bea impor yang tinggi pada impor
barang konsumsi dan barang mewah juga perlu
untuk menghambat penggunaan daya beli
tambahan
4. Meningkatkan
stabilitas ekonomi
• Satunya adalah dengan cara penetapan pajak
langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak
komoditi, karena pajak seperti ini cendrung
menyedot sebagian besar tambahan pendapatan
uang yang tercipta dalam proses inflasi
5. Menanggulangi
inflasi
• Terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan
nyata masyarakat dan mengurangi tingkat
pendapatan yang lebih tinggi, upaya ini dapat
tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah
seperti pelancaran program pembangunan
regional yang berimbang pada berbagai sektor
perekonomian
6. Meningkatkan
dan
mendistribusikan
pendapatan
nasional

13. FUNGSI POKOK KEBIJAKAN FISKAL
• Maksudnya, mengalokasikan faktor-
faktor produksi yang tersedia dalam
masyarakat guna memenuhi kebutuhan
masyarakat terhadap barang-barang
publik.
Fungsi Alokasi
• Maksudnya, peranan pemerintah dalam
tujuan untuk dapat terselenggaranya
pembagian pendapatan yang merata.
Fungsi Distribusi
• Maksudnya, peranan pemerintah
dalam tujuan untuk terpeliharanya
tingkat kesempatan kerja yang tinggi,
tingkat harga relatif stabil, dan tingkat
pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi.
Fungsi Stabilisasi

14. BENTUK KEBIJAKAN FISCAL
Kebijakan yang menyangkut pembelian
pemerintah atas barang dan jasa
Kebijakan yang menyangkut perpajakan
Kebijakan yang menyangkut pembayaran
transfer

15. MACAM-MACAM KEBIJAKAN FISKAL
Pembiayaan
fungsional
Pengelolaan
anggaran
Stabilisasi
anggaran otomatis
Anggaran belanja
seimbang
• Anggaran berimbang
• Anggaran surplus
• Anggaran defisit