Dokumen tersebut membahas tentang Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru hasil perubahan UUD 1945 yang mengatur tentang sejarah, kedudukan, susunan organisasi, wewenang, dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk melalui perubahan UUD 1945 dan UU No. 24/2003 untuk menjaga supremasi konstitusi, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, dan memutus perselisihan pemilu. MK memiliki kewenangan menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan pemilu. Putusan MK bersifat final dan mengikat.
Dokumen tersebut membahas tentang Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia. MK merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. MK bertugas melakukan pengujian undang-undang, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memberikan putusan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilu. Dokumen juga menjelaskan tentang komposisi dan tata cara pemilihan Ket
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 dan peran lembaga peradilan sebagai pelaksanaannya. UUD 1945 mengatur kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung, peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Masing-masing lembaga mempunyai peran tertentu sesuai bidangnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk melalui perubahan UUD 1945 dan UU No. 24/2003 untuk menjaga supremasi konstitusi, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, dan memutus perselisihan pemilu. MK memiliki kewenangan menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan pemilu. Putusan MK bersifat final dan mengikat.
Dokumen tersebut membahas tentang Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia. MK merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. MK bertugas melakukan pengujian undang-undang, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memberikan putusan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilu. Dokumen juga menjelaskan tentang komposisi dan tata cara pemilihan Ket
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 dan peran lembaga peradilan sebagai pelaksanaannya. UUD 1945 mengatur kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung, peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Masing-masing lembaga mempunyai peran tertentu sesuai bidangnya.
Tiga kalimat:
1. Dokumen ini membahas perkembangan hak menguji undang-undang (judicial review) di Indonesia, termasuk kewenangan Mahkamah Agung dan kemudian Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang.
2. Judicial review dimulai di Amerika Serikat dan kemudian diterapkan di berbagai negara dengan sistem hukum tertulis, meskipun praktik ini kontroversial dan ditolak oleh beberapa negara.
3.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1) Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, sejarah, dan asas-asas kekuasaan kehakiman di Indonesia.
2) Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya untuk menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka.
3) Sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia ditandai dengan berbagai perkembangan unt
Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat 3 poin utama:
1. Sejarah perlunya peradilan administrasi di Indonesia karena sistem peradilan masa kerajaan belum terstruktur dan baru terbentuk secara resmi pada tahun 1986.
2. Sengketa hasil pemilu ditangani oleh MK sedangkan sengketa proses pemilu oleh Bawaslu dan PTUN.
3. Unsur-unsur sengketa TUN antara lain penetapan tertulis oleh pej
Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...Fenti Anita Sari
1. UU No. 7 Tahun 2017 mengatur tentang pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. 2. UU tersebut menjelaskan peran MA, MK, dan KY dalam proses pemilu. 3. Antara lain, MA menguji peraturan pemilu, MK memutus sengketa hasil pemilu, dan KY mengusulkan calon hakim.
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum. Pelaksanaan negara hukum dilakukan untuk mewujudkan tujuan membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang termuat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu prinsip negara hukum adalah terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Putusan menjelaskan prosedur pembentukan undang-undang dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang.
Dokumen tersebut membahas tentang tugas dan wewenang berbagai lembaga negara seperti BPK, MPR, Presiden, MK, MA, Komisi Yudisial, dan DPR. Antara lain, BPK memeriksa pelaksanaan APBN, MPR menetapkan UUD dan melantik presiden, sedangkan Presiden memimpin pemerintahan dan bertanggung jawab atas kebijakan negara.
Dokumen tersebut merangkum lima lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 yaitu DPD, BPK, MA, KY, dan MK. Singkatnya, DPD berwenang dalam legislasi dan pengawasan daerah, BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara, MA mengadili perkara kasasi dan menguji peraturan, KY mengawasi hakim, dan MK menguji undang-undang dan memutus sengketa konstitusional.
Putusan sidang 2050_48 puu 2013-uu-keuangan_negara-telahucap-18sept2014- wmac...Panji Setiawan
Ketentuan Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur tentang ruang lingkup keuangan negara dan pengelolaan keuangan negara dinilai bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan ketentuan tersebut berpotensi merugikan hak konstitusionalnya.
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga negara di Indonesia seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Ia juga menjelaskan peran, tugas, dan dasar hukum ketiga lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Mitha Ye Es
Dokumen tersebut membahas tentang konsep-konsep politik dan pemerintahan di Indonesia. Termasuk prinsip-prinsip dasar pemerintahan, tata aturan perundangan, hak dan kewajiban warga negara, serta konsep otonomi daerah.
Konstitusi dan Konstitusi Indonesia_PPT KWN Kel. 4.pptxMichelleAngely
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan konstitusi Indonesia. Secara singkat, dibahas definisi konstitusi sebagai kode hukum dan politik tertinggi suatu negara, sistem konstitusional Indonesia yang berbasis UUD 1945, materi dan klasifikasi konstitusi, proses perubahan konstitusi di Indonesia, serta perjalanan konstitusi Indonesia dari masa ke masa sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini.
Tiga kalimat:
1. Dokumen ini membahas perkembangan hak menguji undang-undang (judicial review) di Indonesia, termasuk kewenangan Mahkamah Agung dan kemudian Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang.
2. Judicial review dimulai di Amerika Serikat dan kemudian diterapkan di berbagai negara dengan sistem hukum tertulis, meskipun praktik ini kontroversial dan ditolak oleh beberapa negara.
3.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1) Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, sejarah, dan asas-asas kekuasaan kehakiman di Indonesia.
2) Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya untuk menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka.
3) Sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia ditandai dengan berbagai perkembangan unt
Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat 3 poin utama:
1. Sejarah perlunya peradilan administrasi di Indonesia karena sistem peradilan masa kerajaan belum terstruktur dan baru terbentuk secara resmi pada tahun 1986.
2. Sengketa hasil pemilu ditangani oleh MK sedangkan sengketa proses pemilu oleh Bawaslu dan PTUN.
3. Unsur-unsur sengketa TUN antara lain penetapan tertulis oleh pej
Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...Fenti Anita Sari
1. UU No. 7 Tahun 2017 mengatur tentang pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. 2. UU tersebut menjelaskan peran MA, MK, dan KY dalam proses pemilu. 3. Antara lain, MA menguji peraturan pemilu, MK memutus sengketa hasil pemilu, dan KY mengusulkan calon hakim.
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum. Pelaksanaan negara hukum dilakukan untuk mewujudkan tujuan membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang termuat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu prinsip negara hukum adalah terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Putusan menjelaskan prosedur pembentukan undang-undang dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang.
Dokumen tersebut membahas tentang tugas dan wewenang berbagai lembaga negara seperti BPK, MPR, Presiden, MK, MA, Komisi Yudisial, dan DPR. Antara lain, BPK memeriksa pelaksanaan APBN, MPR menetapkan UUD dan melantik presiden, sedangkan Presiden memimpin pemerintahan dan bertanggung jawab atas kebijakan negara.
Dokumen tersebut merangkum lima lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 yaitu DPD, BPK, MA, KY, dan MK. Singkatnya, DPD berwenang dalam legislasi dan pengawasan daerah, BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara, MA mengadili perkara kasasi dan menguji peraturan, KY mengawasi hakim, dan MK menguji undang-undang dan memutus sengketa konstitusional.
Putusan sidang 2050_48 puu 2013-uu-keuangan_negara-telahucap-18sept2014- wmac...Panji Setiawan
Ketentuan Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur tentang ruang lingkup keuangan negara dan pengelolaan keuangan negara dinilai bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan ketentuan tersebut berpotensi merugikan hak konstitusionalnya.
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga negara di Indonesia seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Ia juga menjelaskan peran, tugas, dan dasar hukum ketiga lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Mitha Ye Es
Dokumen tersebut membahas tentang konsep-konsep politik dan pemerintahan di Indonesia. Termasuk prinsip-prinsip dasar pemerintahan, tata aturan perundangan, hak dan kewajiban warga negara, serta konsep otonomi daerah.
Konstitusi dan Konstitusi Indonesia_PPT KWN Kel. 4.pptxMichelleAngely
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan konstitusi Indonesia. Secara singkat, dibahas definisi konstitusi sebagai kode hukum dan politik tertinggi suatu negara, sistem konstitusional Indonesia yang berbasis UUD 1945, materi dan klasifikasi konstitusi, proses perubahan konstitusi di Indonesia, serta perjalanan konstitusi Indonesia dari masa ke masa sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini.
5. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara
baru hasil perubahan ketiga UUD 1945.
Lembaga negara ini merupakan salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman sesuai dengan UUD 1945
pasal 24C.
Mahkamah Konstitusi diatur dengan UU No. 24 Tahun
2003 ( telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 )
tentang Mahkamah Konstitusi
- SEJARAH MAHKAMAH KONSTITUSI
9. HAKIMKONSTITUSI
- Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang
anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh
presiden.
- Anggota MK masing- masing diajukan :
a. 3 orang oleh MA,
b. 3 Orang oleh DPR,
c. 3 orang oleh Presiden
- Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi
dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk
masa jabatan selama 3 tahun.
10. Sekretariat Jendral
“Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah kepaniteraan dan
sekretariat jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan
wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan yang dimaksud
merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis
administratif peradilan Mahkamah Konstitusi”.
11. KEPANITERAAN
Organisasi Ketiga yaitu kepaniteraan
menjalankan tugas teknis administrasi justisial”.
Pembedaan dan pemisahan ini tidak lain
dimaksudkan untuk menjamin agar administrasi
peradilan atau administrasi justisial di bawah
kepaniteraan tidak tercampur-aduk dengan
administrasi non-justisial yang menjadi
tanggungjawab sekretariat jenderal. Baik
sekretariat jenderal maupun kepaniteraan
masing-masing dipimpin oleh seorang pejabat
tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan
Presiden.
12. WEWENANG MAHKAMAH
KONSTITUSI
1. Menguji undang-undang (UU) terhadap UUD;
2. Memutuskan sengketa kewenangan antar
lembaga yang kewenangannya diberikan oleh
UUD;
3. Memutuskan sengketa hasil pemilihan umum;
dan
4. Memutuskan pembubaran partai politik.
13. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945
- Kewajiban MK
14. PEMBERHENTIAN HAKIM
KONSTITUSI
1. Secara Hormat
a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
yang diajukan kepada ketua MK.
c. Telah berusia 70 ( tujuh puluh ) tahun.
d. Telah berakhir masa jabatannya.
e. Sakit jasmani atau rohani secara terus-
menerus selama 3 ( tiga ) bulan sehingga
tidak dapat menjalankan tugasnya yang
dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
15. 2. Secara Tidak Hormat
a. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pegadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara.
b. Melakukan perbuatan tercela
c. Tidak menghadiri persidangan yang
menjadi tugas dan kewajibannya
selama ( lima ) kali berturut- turut
tanpa alasan yang sah.
d. Melanggar sumpah atau janji.
e. Melanggar kode etik dan pedoman
perilaku Hakim Konstitusi