Recommended
More Related Content
What's hot
Similar to NKRI
Similar to NKRI (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
NKRI
- 1. PILAR NEGARA – NKRI (LEMBAGA- LEMBAGA NEGARA) MOCH. MARSA TAUFIQURROHMAN
- 2. PILAR NEGARA PANCASILA UUD NRI 1945 NKRI BHINNEKA TUNGGAL IKA
- 4. PEMERINTAH BENTUK NEGARA, LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA & STRUKTUR TATA NEGARA UUD NRI 1945 BAB I - IX Secara pokok diatur di dalam Meliputi
- 5. 1. BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA KESATUAN Berbentuk REPUBLIK PASAL 1 AYAT (1) UUD NRI 1945 SISTEM PRESIDENSIAL/PRESIDENSIIL PRESIDEN KEPALA NEGARA KEPALA PEMERINTAHAN Sekaligus
- 6. 1. BENTUK DAN KEDAULATAN KEDAULATAN RAKYAT UNDANG-UNDANG DASAR Dilaksanakan menurut PASAL 1 AYAT (2) UUD NRI 1945 DEMOKRASI Dari, Oleh, dan Untuk Rakyat 1. PEMILU 2. LEMBAGA PERWAKILAN 3. KEBEBASAN PERS 5. CHECKS AND BALANCES 4. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dicirikan
- 7. 1. BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA HUKUM SUPREMASI HUKUM PASAL 1 AYAT (3) UUD NRI 1945 NEGARA HUKUM KEPASTIAN, KEADILAN, & KEMANFAATAN HUKUM 1. PEMBAGIAN KEKUASAAN 2. PERADILAN IMPARSIAL/ADIL DAN TIDAK MEMIHAK 3. JAMINAN PERLINDUNGAN HAM Dicirikan
- 8. NEGARA HUKUM & BERDEMOKRASI 1. PEMILIHAN UMUM 2. JAMINAN PERLINDUNGAN HAM 3. PERADILAN IMPARSIAL/ADIL DAN TIDAK MEMIHAK 4. PEMBAGIAN KEKUASAAN -> CHECKS AND BALANCES 5. LEMBAGA PERWAKILAN 6. KEBEBASAN PERS 7. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dicirikan
- 10. 2. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MPR BIKAMERAL PASAL 2 AYAT (1) UUD NRI 1945 MPR 1. MENGUBAH DAN MENETAPKAN UUD 2. MELANTIK PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN 3. DAPAT MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UUD Berwenang DPR DPD PASAL 3 AYAT (1) UUD NRI 1945 PASAL 3 AYAT (2) UUD NRI 1945 PASAL 3 AYAT (3) UUD NRI 1945
- 11. KEKUASAAN PEMERINTAHAN PRESIDEN Dibantu oleh WAKIL PRESIDEN PASAL 4 AYAT (1) UUD NRI 1945 PASAL 4 AYAT (2) UUD NRI 1945 3. KEKUASAAN PEMERINTAHAN
- 12. TUGAS DAN WEWENANG PRESIDEN KEPALA NEGARA 1. MEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI AD, AU, AL (PASAL 10) 2. MENYATAKAN PERANG, MEMBUAT PERJANJIAN, PERDAMAIAN DG NEGARA LAIN DG PERSETUJUAN DPR (PASAL 11) 3. MENYATAKAN NEGARA DALAM KEADAAN BAHAYA (PASAL 12) 4. MENGANGKAT DUTA DAN KONSUL, MENERIMA PENEMPATAN DUTA (PASAL 13) 5. MEMBERI GRASI, AMNESTI, ABOLISI, REHABILITASI, GELAR, TANDA JASA (PASAL 14, 15) KEPALA PEMERINTAHAN 1. MEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN (PASAL 4) 2. MENGAJUKAN RANCANGAN UNDANG- UNDANG KEPADA DPR (PASAL 5 AYAT (1)) 3. MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH (PASAL 5 AYAT (2)) 4. Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (PASAL 16) 5. MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN MENTERI-MENTERI (PASAL 17) 6. MENETAPKAN PERPPU (PASAL 22)
- 13. GRASI, AMNESTI, ABOLISI, REHABILITASI JENIS PENGERTIAN WAKTU PERTIMBANGAN GRASI Perubahan, peringanan, Penghapusan/ pengampunan pidana. Setelah menjalani proses pidana (Maksimal 1 tahun, diajukan terpidana/kuasa hukum/ahli waris/keluarga kepada Presiden) MAHKAMAH AGUNG AMNESTI Pengampunan, pencabutan hukuman. Setelah menjalani masa pemidanaan, diajukan Presiden DPR ABOLISI Penghentian proses hukum yang sedang berjalan Saat proses hukum sedang berjalan, diajukan Presiden DPR REHABILITASI Pemulihan hak Ketika tidak terbukti, bebas, atau lepas. Diajukan tersangka MAHKAMAH AGUNG
- 14. BAGAIMANA PRESIDEN/WAPRES BISA DIPILIH? WARGA NEGARA INDONESIA, SEJAK LAHIR TIDAK PERNAH MENDAPAT KEWARGANEGARAAN LAIN, TIDAK PERNAH MENGKHIANATI NEGARA, MAMPU SECARA ROHANI DAN JASMANI PARTAI POLITIK GABUNGAN PARTAI POLITIK Diusulkan SATU PAKET PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASAL 6 AYAT (1) PASAL 6A AYAT (2) PASAL 6A AYAT (2) PASAL 6A AYAT (1) DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT PASAL 6A AYAT (1) MASA JABATAN 5 TAHUN, DAPAT DIPILIH LAGI 1X (2 PERIODE SAJA) PASAL 7
- 15. BAGAIMANA PRESIDEN/WAPRES BISA DIMAKZULKAN? BERKHIANAT KEPADA NEGARA, KORUPSI, PENYUAPAN, TINDAK PIDANA BERAT, PERBUATAN TERCELA, TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PRESIDEN DPR MPR Diusulkan SIDANG MAX 30 HARI PASAL 7A PASAL 7B AYAT (1) PASAL 7B AYAT (6) TERBUKTI MK (MEMERIKSA, MENGADILI, MEMUTUS) MAX 90 HARI PASAL 7B AYAT (4) Kepada DIAJUKAN OLEH 2/3 DPR DALAM SIDANG PARIPURNA YANG DIHADIRI 2/3 ANGGOTA PASAL 7B AYAT (2) Terlebih dahulu DPR PASAL 7B AYAT (5) PASAL 7B AYAT (5) PASAL 7B AYAT (5) Diteruskan DIHADIRI ¾ DARI ANGGOTA MPR DISETUJUI 2/3 YANG HADIR PASAL 7B AYAT (7) PASAL 7B AYAT (7) DIMAKZULKAN Diteruskan
- 16. SETELAH DIMAKZULAN, LALU BAGAIMANA NICHH??? Digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatan Presiden mengusulkan 2 calon Wapres Jika jabatan Wapres kosong, maka MPR SIDANG MAX 60 HARI PASAL 8 ayat (1) PASAL 8 AYAT (2) PARPOL YANG MEMILIKI SUARA TERBANYAK DALAM PEMILIHAN PRESIDEN/WAPRES SEBELUMNYA MENTERI LUAR NEGERI, MENTERI DALAM NEGERI. MENTERI PERTAHANAN 2 CALON PASANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN JIKA WAPRES JUGA MELANGGAR, MANGKAT, MENGUNDURKAN DIRI, TIDAK MEMENUHI SYARAT JUGA MENJALANKAN MASA JABATAN SAMPAI HABIS SISA JABATAN PRESIDEN YANG TELAH DIMAKZULKAN Mengusulkan PASAL 8 AYAT (2) PASAL 8 AYAT (3) MPR SIDANG MAX 30 HARI PASAL 8 AYAT (3) PASAL 8 AYAT (3) PASAL 8 AYAT (3) PASAL 8 AYAT (3) PASAL 8 AYAT (3) 1 2 MPR MEMILIH PASAL 8 AYAT (3)
- 17. 4. KEMENTERIAN NEGARA MENTERI PRESIDEN PASAL 17 AYAT (2) UUD NRI 1945 MENTERI 1. MEMBANTU PRESIDEN 2. MEMBIDANGI URUSAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN Bertugas PASAL 17 AYAT (1) UUD NRI 1945 DIPILIH OLEH BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PRESIDEN PASAL 17 AYAT (3) UUD NRI 1945
- 18. 5. PEMERINTAH DAERAH PEMDA OTONOMI PASAL 18 AYAT (2) UUD NRI 1945 DESENTRALISASI TUGAS PEMBANTUAN DEKONSENTRASI Penyerahan wewenang (Mengatur kebijakan) Pelimpahan wewenang (Kepanjangan tangan pemerintah pusat) Membantu tugas pusat pada daerah-daerah PASAL 18 AYAT (2) UUD NRI 1945 Menjalankan semua kewenangan pemerintahan selain: 1. Politik Luar Negeri 2. Yustisi/Peradilan 3. Agama 4. Moneter dan Fiskal 5. Pertahanan 6. Keamanan
- 19. URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN UMUM Dimiliki pusat: 1. Politik Luar Negeri 2. Yustisi/Peradilan 3. Agama 4. Moneter dan Fiskal 5. Pertahanan 6. Keamanan WAJIB PILIHAN Pelayanan dasar, ex: pendidikan kesehatan Ex: Pariwisata Pembinaan Persatuan dan kesatuan
- 20. 6. DPR DAN DPD DPR 1. DIPILIH DARI PARTAI POLITIK (PASAL 22E (4) ) 2. MENGAJUKAN RUU (PASAL 20) 3. MEMBAHAS, MENOLAK, DAN MENYETUJUI RUU (PASAL 20) 4. FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN, PENGAWASAN (PASAL 20A ayat (1)) 5. HAK INTERPELASI, HAK ANGKET, DAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT (PASAL 20A ayat (2)) 6. HAK MENGAJUKAN PERTANYAAN, MENYAMPAIKAN USUL, DAN IMUNITAS (PASAL 20A ayat (3)) DPD 1. DIPILIH DARI PERSEORANGAN DARI SETIAP PROVINSI (PASAL 22E (3)) 2. MENGAJUKAN DAN MEMBAHAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEPADA DPR (YANG BERKAITAN DG DAERAH) (PASAL 22D ayat (2)) 3. PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN UU YANG BERKAITAN DG DAERAH(PASAL 22D AYAT (3)) URUSAN DAERAH: berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama
- 21. HAK ANGKET, HAK INTERPELASI, DAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT Hak Interpelasi: Meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat Hak Angket: Melakukan penyelidikan/meminta keterangan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. Hak Menyatakan Pendapat: hak DPR untuk menyatakan pendapat atas: a.kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; b.tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau c.dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- 22. 7. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA DAN PERWAKILAN DI SETIAP PROVINSI DPR DENGAN PERTIMBANGAN DPD HASIL PEMERIKSAAN DPD, DPD DAN DPRD DISAMPAIKAN KEPADA BERWENANG DIPILIH OLEH PRESIDEN DIRESMIKAN OLEH PASAL 23 E AYAT (1) PASAL 23 E AYAT (2) PASAL 23 G AYAT (2) PASAL 23 F AYAT (1) PASAL 23 F AYAT (1)
- 23. 8. KEKUASAAN KEHAKIMAN MAHKAMAH AGUNG MAHKAMAH KONSTITUSI KOMISI YUDISIAL 1. Mengadili tingkat kasasi (24 A ayat (1)) 2. Menguji peraturan di bawah UU terhadap UU (24A ayat (1)) 3. Wewenang lain yang diatur undang-undang (24A ayat (1)) HAKIM AGUNG DIUSULKAN KY, KEPADA DPR, DITETAPKAN OLEH PRESIDEN PASAL 24A AYAT (3) 1. Mengusulkan hakim agung (24 B ayat (1)) 2. Menjaga kehormatan, martabat dan perilaku hakim (24 B ayat (1)) DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN PRESIDEN DENGAN PERSETUJUAN DPR PASAL 24B AYAT (3) Kewenangan: 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar 3. Memutus pembubaran partai politik 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewajiban: Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden 9 Hakim: 3 dari DPR, 3 dari Presiden, 3 dari KY
- 24. KEKUASAAN NEGARA
- 25. HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UUD NRI 1945 UNDANG-UNDANG PERPPU PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN PERDA PROVINSI PERDA KABUPATEN/KOTA DALAM HIERARKI (PASAL 7 UU NO 12 TAHUN 2011) DI LUAR HIERARKI (PASAL 8 UU NO 12 TAHUN 2011) Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang- Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- 26. SOAL-SOAL 1. Perhatikan pilihan di bawah ini: i. Mendapatkan penghargaan dari luar negeri sebagai Gubernur terbaik dalam bidang transportasi ii. Melakukan kerja sama secara langsung di bidang pariwisata dengan Australia iii. Menetapkan pajak retribusi iv. Menetapkan kebijakan pendidikan sekolah dasar v. Melakukan kerjasama pelatihan militer dengan daerah lain vi. Merevisi kebijakan pusat terkait bidang keagamaan sesuai keragaman daerah Yang bukan termasuk kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah…. a. i, iii, v b. ii, i, iii c. ii, vi, v d. ii, v, vi e. iv, iii, i
- 27. SOAL-SOAL 2. Perhatikan pilihan di bawah ini: i. Menyelesaikan sengketa kewenangan antara DPR dan DPD ii. Menyelesaikan sengketa kewenangan terkait tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK iii. Menguji Perppu terhadap Undang-Undang Dasar iv. Membubarkan Ormas v. Menyelesaikan sengketa kewenangan antara Bank Sentral dengan Badan Pemeriksa Keuangan vi. Memutus hasil pemilihan Kepala Desa Yang bukan termasuk kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah…. a. ii, iv, vi b. iii, iv, vi c. ii, vi, i d. iv, iii, vi e. iv, iii, i
- 28. SOAL-SOAL 3. Perhatikan pilihan di bawah ini: i. Membebaskan Abu Bakar Ba’asyir ii. Menyatakan Negara mengalami Pandemi iii. Memutuskan pidana kepada Baiq Nuril iv. Mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) v. Melakukan mediasi dengan kelompok teroris Abu Sayyaf vi. Menetapkan Amnesti atas pertimbangan Mahkamah Agung Yang bukan termasuk kewenangan yang dimiliki oleh Presiden sebagai Kepala Negara adalah…. a. ii, v, vi b. ii, iv, v c. ii, vi, i d. i, ii, vi e. iii, iv, vi
- 29. SOAL-SOAL 4. Perhatikan pilihan di bawah ini: i. Menyelesaikan sengketa kewenangan antara KPU dan BPK ii. Memutuskan Peninjauan Kembali iii. Memutuskan perkara di Pengadilan Negeri iv. Membubarkan HTI v. Menguji Peraturan Menteri terhadap Undang-Undang vi. Menguji Peraturan KPU terhadap TAP MPR Yang termasuk kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah…. a. ii, iv, vi b. iii, iv, vi c. ii, iv, v d. iv, iii, vi e. iv, iii, i
- 30. SOAL-SOAL 5. Perhatikan pilihan di bawah ini: i. Komnas HAM ii. Komnas Perempuan iii. Komisi Nasional Perlindungan Anak iv. Komisi Perlindungan Anak Indonesia v. Komisi Pemilihan Umum vi. Bank Indonesia Yang bukan termasuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah…. a. ii, iv, vi b. iii, v, vi c. ii, iv, v d. iv, iii, vi e. iv, iii, i
- 31. SOAL-SOAL 6. Jakarta, CNN Indonesia - Wacana DPRD untuk meminta keterangan terkait kebijakan penyelenggaraan Formula E di Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus bergulir. Secara umum, sampai saat ini, baru dua Fraksi di DPRD DKI Jakarta, PDIP dan PSI yang secara terang-terangan mendukung wacana tersebut. Meski tujuh fraksi menolak wacana ini, namun kedua fraksi tersebut mencoba untuk meminta keterangan kepada Gubernur Anies Baswedan terkait penggunaan APBD untuk kegiatan Formula E. Jika nantinya wacana ini berhasil, dan ditemukan kejanggalan dalam pelaksanaan kebijakan ini, selanjutnya DPRD dapat melakukan upaya lanjutan yang bertujuan untuk menetapkan Gubernur Anies Baswedan melakukan pelanggaran kebijakan atau tidak. Upaya DPRD ini dalam rangka penggunaan hak…. a. Interpelasi b. Angket c. Menyatakan pendapat d. Mengajukan pertanyaan e. Menyampaikan usul
- 32. SOAL-SOAL 7. Jakarta, CNN Indonesia - Wacana DPRD untuk meminta keterangan terkait kebijakan penyelenggaraan Formula E di Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus bergulir. Secara umum, sampai saat ini, baru dua Fraksi di DPRD DKI Jakarta, PDIP dan PSI yang secara terang-terangan mendukung wacana tersebut. Meski tujuh fraksi menolak wacana ini, namun kedua fraksi tersebut mencoba untuk meminta keterangan kepada Gubernur Anies Baswedan terkait penggunaan APBD untuk kegiatan Formula E. Jika nantinya wacana ini berhasil, dan ditemukan kejanggalan dalam pelaksanaan kebijakan ini, selanjutnya DPRD dapat melakukan upaya lanjutan yang bertujuan untuk menetapkan Gubernur Anies Baswedan melakukan pelanggaran kebijakan atau tidak. Wacana DPRD tersebut dalam rangka penggunaan hak…. a. Interpelasi b. Angket c. Menyatakan pendapat d. Mengajukan pertanyaan e. Menyampaikan usul
- 33. SOAL-SOAL 8. Jakarta, CNN Indonesia - Wacana DPRD untuk meminta keterangan terkait kebijakan penyelenggaraan Formula E di Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus bergulir. Secara umum, sampai saat ini, baru dua Fraksi di DPRD DKI Jakarta, PDIP dan PSI yang secara terang-terangan mendukung wacana tersebut. Meski tujuh fraksi menolak wacana ini, namun kedua fraksi tersebut mencoba untuk meminta keterangan kepada Gubernur Anies Baswedan terkait penggunaan APBD untuk kegiatan Formula E. Jika nantinya wacana ini berhasil, dan justru ditemukan pelanggaran yang lebih serius terkait peraturan yang mengatur terkait penggunaan APBD, maka akan dilakukan upaya lanjutan. Upaya lanjutan DPRD ini dalam rangka penggunaan hak…. a. Interpelasi b. Angket c. Menyatakan pendapat d. Mengajukan pertanyaan e. Menyampaikan usul
- 34. SOAL-SOAL 9. Joko merupakan seorang warga negara Indonesia yang menggunakan hak politiknya dengan mengajukan diri sebagai calon DPD RI. Dalam proses pendaftaran kepada Komisi Pemilihan Umum, Joko menemukan masalah. Joko dianggap didiskualifikasi karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai calon anggota DPD RI sebab dia masih aktif sebagai anggota Partai Politik. KPU menganggap bahwa hal ini bertentangan dengan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Pemilu. Namun, Joko merasa keputusan diskualifikasi adalah janggal, sebab Undang-Undang Pemilu tidak melarang anggota Partai Politik untuk menyalonkan diri sebagai anggota DPD asalkan dia tidak diusulkan secara langsung oleh Partai Politik dan bukan merupakan dewan pimpinan Partai Politik. Joko hendak memprotes dengan menguji peraturan pelaksana tersebut, maka Joko harus memprotes peraturan tersebut ke… a. KPU b. Bawaslu c. MK d. MA e. DPR
- 35. TERIMAKASIH Disclaimer: Silahkan disebarluaskan, diperbanyak, dengan tetap mempertahankan footage penyusun. Semoga bermanfaat dan berkah ☺ - MOCH. MARSA TAUFIQURROHMAN