1
PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU (PKWT)
__________________________
antara
PT. _____________________
dan
Saudara/i ……._____________________
__________________________________________________
Periode
................................ s/d ..................................

2
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) ini
ditandatangani pada hari .........., tanggal ........, bulan ................, tahun
................................................. (Tgl-Bln-Thn), oleh dan antara:
1. PT______________________, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan
tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota ______,
berdomisili di Jalan __________________, yang dalam hal ini diwakili oleh
________________, selaku Direktur ____________ dan karenanya sah bertindak
untuk dan atas nama Perusahaan (untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK
PERTAMA”); dan
2. Saudara/i……….warga negara Indonesia, berusia____tahun, berjenis
kelamin______ beralamat di _____________________, pemegang KTP No.
_____________________, beralamat di ___________________, dalam hal ini
bertindak selaku dan untuk kepentingannya (untuk selanjutnya disebut sebagai
“PIHAK KEDUA”);
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA
PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK sebelumnya menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu perusahaan yang bergerak dan melakukan
kegiatan usaha dalam bidang produksi dan industri kopi, pemasaran produk-produk kopi
dan lain sebagainya sesuai Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan
termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pembuatan produk kopi, pemasaran kopi
secara domestik, ekspor kopi, penjualan kopi eceran dan sebagainya.
B. Bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan jasa pekerja/buruh untuk mendukung
penyelenggaraan kegiatan usaha PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA.
C. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk menunjuk dan memberikan
pekerjaan kepada kepada PIHAK KEDUA berbasis kerja waktu tertentu serta bersifat
sementara/penyelesaiannya tidak terlalu lama serta untuk jenis pekerjaan tertentu dan
sebaliknya PIHAK KEDUA dengan ini bermaksud untuk menerima penunjukan dan
pekerjaan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut.
Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengingatkan diri dalam
Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

3
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
1.1. PIHAK PERTAMA dengan ini setuju menunjuk dan memberikan pekerjaan kepada
PIHAK KEDUA sebagai ________ pada kantor/pabrik yang dimiliki dan dikelola oleh
PIHAK PERTAMA yang terletak dan beralamat di Jalan R_____________ dan lokasi
lain apabila ada (“Lokasi Pekerjaan”) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini, dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai
berikut:
a) kegiatan ______
b) analisis _____,
c) Menyusun, dan menyelesaikan
(selanjutnya disebut “Pekerjaan”).
1.2. Apabila dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA dapat
menetapkan adanya penambahan dan/atau pengurangan Pekerjaan sebagai akibat
perkembangan baru di masa datang terbatas pada ruang lingkup Pekerjaan pada Pasal 1
Perjanjian ini, dengan cara menyampaikan penambahan dan/atau pengurangan
Pekerjaan tersebut secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
1.3. PIHAK KEDUA dengan ini setuju untuk menerima penunjukan dan pemberian
pekerjaan dari dari PIHAK PERTAMA sebagai __________pada kantor/pabrik yang
dikelola dan dimiliki PIHAK PERTAMA dan/atau lokasi lainnya (apabila ada) dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini.
PASAL 2
PEKERJAAN PIHAK KEDUA
2.1. Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sebagai .................., PIHAK
KEDUA bersedia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan
SOP pekerjaan PIHAK PERTAMA , dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi namun
tidak terbatas pada:
d) kegiatan ______
e) analisis _____,
f) Menyusun, dan menyelesaikan ___________
(selanjutnya disebut “Pekerjaan”).
2.2. Untuk tercapainya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA yang
optimal dan disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA, penambahan lingkup
tugas dan tanggung jawab pekerja di atas dari waktu ke waktu akan ditinjau ulang oleh
PIHAK PERTAMA.

4
2.3. PIHAK KEDUA wajib memakai atribut, pakaian beserta kelengkapan standar sesuai
dengan Standar Prosedur dan Operasional PIHAK PERTAMA yang telah disusun oleh
PIHAK KEDUA (selanjutnya disebut “SOP PEKERJA”) dan disesuaikan dengan
kebijakan PIHAK PERTAMA dan seluruh peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dengan tidak membebankan segala dan seluruh keperluannya untuk memenuhi
hal sebagaimana tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
2.4. Waktu Kerja PIHAK KEDUA yang diwajibkan adalah selama 7 jam (tujuh) jam per-
hari, dan 40 (empat puluh) jam selama 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam
1 (satu) minggu. Dengan ketentuan, jam kerja tersebut tidak berlaku bagi pekerjaan
tertentu dan kondisi tertentu sesuai dengan Peraturan dan Kebijakan Perusahaan,
dengan ketentuan waktu kerja sebagai berikut:
- Senin – Kamis : 08.30 – 12.00, dan 13.00 - 16.30
- Jumat : 08.30 – 11.00, dan 13.00 – 16.30
- Sabtu : 08.30 – 12.00, dan 13.00 – 16.30
2.5. Waktu Istirahat mingguan kepada PIHAK KEDUA meliputi istirahat mingguan 1 (satu)
hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu yakni pada hari minggu atau hari
lain yang disepakati PARA PIHAK. Waktu Istirahat harian adalah waktu istrihat
karyawan untuk kegiatan ISHOMA (Istirahat, Sholat dan Makan Siang), dengan
ketentuan sebagai berikut:
- Senin – Kamis : 12.00 – 13.00
- Jumat : 11.30 – 13.00
- Sabtu : 12.00 – 13.00
2.6. Waktu kerja dan waktu istirahat dapat disesuaikan oleh PIHAK PERTAMA untuk
efektivitas kinerja, dengan ketentuan setelah bekerja terus menerus selama 4 (empat)
jam, karyawan dapat istirahat sedikit-dikitnya 1 (satu) jam.
2.7. PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan wajib memenuhi seluruh aturan Waktu Kerja
dan Waktu Istirahat yang telah ditentukan selama berlakunya Jangka Waktu Perjanjian
ini.
2.8. Kehadirannya absensi dicatat dengan kartu hadir (Time Card) pada saat masuk maupun
pulang jam kerja. Pengisian kartu hadir (Time card) harus dilakukan oleh PIHAK
KEDUA yang bersangkutan sendiri. Pengisian yang dilakukan oleh dan untuk orang
lain merupakan pelanggaran disiplin kerja, dan hal tersebut akan dikenakan sanksi
sesuai peraturan perusahaan.

5
2.9. Apabila diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan, PIHAK PERTAMA
dapat menerapkan Waktu Kerja Lembur. Waktu Kerja Lembur hanya dapat dilakukan
paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu)
minggu. Untuk melaksanakan Waktu Kerja Lembur harus ada perintah dari PIHAK
PERTAMA secara tertulis dan/atau melalui media digital.
2.10. Apabila PIHAK PERTAMA terlambat untuk hadir/absen pada lokasi kerja dengan
alasan apapun dari jadwal yang berlaku dan telah ditentukan, maka PIHAK KEDUA
menerima untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan PIHAK
PERTAMA.
2.11. Apabila PIHAK KEDUA tidak hadir tanpa keterangan apapun kecuali karena sakit
(dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter) atau izin dari PIHAK PERTAMA,
maka PIHAK KEDUA bersedia dikenakan sanksi berupa pemotongan upah/gaji secara
pro rata (pro rate) sesuai dengan jumlah hari kehadiran PIHAK KEDUA setiap
bulannya.
2.12. Apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja karena sakit atau karena alasan lain yang
dapat diterima perusahaan, wajib memberitahukan kepada atasannya pada hari tersebut
baik melaui surat, media komunikasi digital atau telephone selambat-lambatnya pada
hari kerja berikutnya.
a. Jika tidak hadir karena sakit, maka wajib membawa surat keterangan dokter setelah
masuk kerja kembali.
b. Jika tidak hadir kerja karena hal-hal lain, maka wajib membuat pemberitahuan
tertulis atau media digital dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. Jika tidak mengindahkan poin a dan b diatas, maka yang bersangkutan dianggap
mangkir dan akan dikenakan sanksi atau denda sesuai dengan kebijakan perusahaan.
2.13. PIHAK PERTAMA mengijinkan PIHAK KEDUA yang sedang bertugas di Lokasi
Pekerjaan untuk memasuki setiap ruangan, kantor, pabrik dan sebagainya kecuali
terhadap tempat/area yang dilarang oleh PIHAK PERTAMA dan/atau harus
memerlukan persetujuan PIHAK PERTAMA terlebih dahulu untuk memasuki atau
melewati tempat/area tersebut.

6
PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
3.1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun, terhitung sejak tanggal .............................. s/d tanggal ................................
(selanjutnya disebut “Jangka Waktu Perjanjian”).
3.2. Dalam hal jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berakhir dan
pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai, maka PIHAK PERTAMA dapat (namun
tidak wajib) melakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan
antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, dengan ketentuan jangka waktu
keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
3.3. Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT dapat diselesaikan lebih
cepat dari lamanya waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) di atas, maka PKWT ini putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan.
3.4. Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT belum dapat
diselesaikan sesuai lamanya waktu yang disepakati, maka jangka waktu PKWT dapat
namun tidak wajib diperpanjangan sampai batas waktu tertentu hingga selesainya
pekerjaan.
3.5. Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT belum dapat
diselesaikan atau PIHAK PERTAMA masih memerlukan jasa pekerjaan PIHAK
KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat mengalihkan status pekerja PIHAK KEDUA
kepada Perusahaan Alih Daya (outsourcing) sesuai yang diatur dalam Pasal 12
Perjanjian ini.
3.6. Berakhirnya jangka waktu perjanjian PKWT ini, maka PIHAK PERTAMA dapat
memberikan uang kompensasi kepada PIHAK KEDUA, yang pelaksanaannya
dilakukan sesuai dengan Pasal 10 Perjanjian ini.
PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
PIHAK PERTAMA mempunyak hak:
4.1. Melaksanakan perjanjian kerja ini sehubungan dengan perjanjian kerja dengan PIHAK
KEDUA sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan Peraturan Perusahaan.

7
4.2. Melakukan pemindahan (mutasi) PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan
perusahaan.
4.3. Memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA yang
dianggap melanggar tata tertib perusahaan, peraturan perusahaan, dan kebijakan
perusahaan.
4.4. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA yang dianggap melanggar tata tertib
perusahaan, peraturan perusahaan, dan kebijakan perusahaan.
4.5. Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan peraturan perundang-
undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku dan perubahannya, perjanjian ini dan
peraturan perusahaan.
4.6. Hak-hak lain sehubungan dengan kewenangan PIHAK KEDUA pada perusahaan untuk
memastikan kegiatan usaha perusahaan berjalan lancar dan efektif.
PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
4.7. Memberikan upah/gaji kepada PIHAK KEDUA yang telah melaksanakan kewajibannya
sesuai dengan pekerjaannya dengan sistem bulanan dan prosedur sesuai dengan
ketentuan dalam perjanjian kerja ini dan peraturan perusahaan.
4.8. Memberikan upah lembur kepada PIHAK KEDUA yang telah melaksanakan kerja
lembur sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan peraturan perusahaan.
4.9. Dapat memberikan tunjangan atau bonus (namun tidak wajib) ataupun fasilitas lain
kepada PIHAK KEDUA yang ditetapkanberdasarkan perjanjian ini dan peraturan
perusahaan.
4.10. Mengikutsertakan PIHAK KEDUA ke dalam program BPJS Kesehatan dan
Ketenagakerjaan.
4.11. Memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan yang besaran dan
pelaksanaannya sesuai dengan perjanjian kerja ini, peraturan perusahaan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
4.12. Menetapkan peraturan dan tata tertib perusahaan untuk kelangsungan jalannya
perusahaan dalam rangka menciptakan keharmonisan dan ketenangangan berusaha dan
bekerja.

8
PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
PIHAK KEDUA sebagai karyawan mempunyai hak:
5.1. Memperoleh upah/gaji dan tunjangan lainnya yang ditentukan perusahaan setelah
melaksanakan pekerjaan/tugas yang diberikan perusahaan kepadanya dengan sebaik-
baiknya.
5.2. Memperoleh fasilitas dan alat kerja sesuai dengan jabatan dan pekerjaannya.
5.3. Memperoleh izin meninggalkan pekerjaan, waktu istirahat kerja, waktu libur kerja dan
waktu cuti kerja dari perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
terkait ketenagakerjaan yang berlaku dan peraturan perusahaan.
5.4. Diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan).
5.5. Memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dari Perusahaan yang besaran dan
pelaksanaannya sesuai dengan perjanjian kerja ini, peraturan perusahaan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
PIHAK KEDUA sebagai karyawan mempunyai kewajiban:
5.6. Melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagai ______. PIHAK KEDUA
juga telah memiliki kemampuan dan pengalaman untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya dan telah memenuhi kualifikasi pendidikan yang diperlukan untuk
bekerja pada Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Negara Republik Indonesia.
5.7. Patuh dan disiplin terhadap kehadiran/absesn di kantor/pabrik PIHAK PERTAMA
dan/atau lokasi lainnya (apabila ada) serta bersedia menerima sanksi atau denda apabila
melanggarnya.
5.8. Menjaga, memelihara dan mengawasi lingkungan dan fasilitas yang terdapat
Kantor/Pabrik dan/atau lokasi lainnya (apabila ada), termasuk namun tidak terbatas
pada kerusakan, penghancuran, pencurian dan sebagainya.
5.9. Memahami dan mentaati sepenuhnya peraturan perusahaan dan tata tertib atau kode etik
yang berlaku di perusahaan.

9
5.10. Melaksanakan pekerjaan dan tugas yang diberikan perusahaan kepadanya secara baik
dan penuh tanggung jawab serta berupaya menghindarkan perusahaan mengalami
kerugian.
5.11. Mencapai suatu standar kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
5.12. Melaksanakan semua tugas dan fungsinya, program kerja, sistem keamanan dan
keselamatan dengan disiplin dan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan SOP
PERUSAHAAN yang berlaku dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Negara Republik Indonesia.
5.13. Mencegah dan/atau melarang orang di yang melakukan tindakan tidak terpuji dan/atau
melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas terhadap: bermain judi, mabuk-
mabukan, memakai obat-obat terlarang dan/atau narkotika, melakukan tindakan asusila
dan/atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan hukum serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma yang berlaku umum di
masyarakat termasuk namun tidak terbatas kepada norma kesusilaan, kepantasan
dan/atau kesopanan.
5.14. Memakai seragam/pakaian kerja yang lengkap, bersih dan rapih, dan memakai kartu
identitas yang telah ditetapkan secara sah, sesuai dengan ketentuan SOP Perusahaan,
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketetapan yang telah disepakati oleh
PARA PIHAK.
5.15. Memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai pekerjaan kepada PIHAK KEDUA
dalam hubungan dengan tugasnya.
5.16. Menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan di lingkungan perusahaan agar
tercipta suasana dan hubungan kerja yang harmonis dan dinamis di perusahaan.
5.17. Segera melaporkan kepada PIHAK KEDUA setiap kehilangan atau kerusakan barang-
barang milik perusahaan yang dipercayakan kepadanya.
5.18. Segera melaporkan kepada PIHAK KEDUA atau pihak keamanan perusahaan jika
mengetahui ada keadaan/kejadian atau benda yang dapat menimbulkan kebakaran,
ledakan, kecelakaan kerja, pencurian, pengrusakan, perkelahian atau hal-hal lainnya
yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan.
5.19. Menjaga dengan baik uang dan/atau barang-barang milik perusahaan yang dipercayakan
kepadanya, dan karyawan wajib melakukan penggantian kerusakan dan/atau kehilangan
uang dan/atau barang-barang tersebut yang diakibatkan oleh kelalaian karyawan sendiri.

10
5.20. Merahasiakan data-data, keterangan-keterangan, berita-berita dan formula-formula
milik perusahaan yang diketahuinya baik langsung maupun tidak langsung, baik karena
jabatannya maupun karena sebab apapun.
5.21. Melaporkan perubahan data pribadi kepada pihak PIHAK KEDUA agar memudahkan
perusahaan melakukan pemutakhiran data terkini karyawan.
5.22. Sebagai Jaminan terlaksananya Pekerjaan sesuai dengan perjanjian ini, PIHAK
PERTAMA dapat menahan Ijazah Pendidikan milik PIHAK KEDUA serta izin-izin
umum yang dimiliki oleh pekerja jika diperlukan.
5.23. Menyerahkan setiap dan seluruh salinan (fotokopi) atas dokumen-dokumen yang terkait
dengan jaminan untuk bekerja dari PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas
Nomor Pokok Wajib Pajak, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan seluruh
dokumen ketenagakerjaan lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari
yang sama dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini (jika diperlukan).
5.24. Menjaga keutuhan dan/atau kebersihan semua fasilitas dan/atau barang milik PIHAK
PERTAMA pada lokasi pekerjaan sehingga terhindar dari segala macam bentuk
kerusakan.
5.25. Kewajiban-kewajiban lainnya yang ditentukan dan disepakati dengan perusahaan baik
dalam perjanjian kerja maupun urgensi kebutuhan perusahaan.
PASAL 6
BESARAN DAN CARA PEMBAYARAN UPAH
6.1. Terhadap jasa pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian
ini, maka PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk memberikan imbalan jasa
berupa uang sebesar Rp ...................., -/bulan (................................................. rupiah
per bulan) (selanjutnya disebut “Upah”).
6.2. Upah sebagaimana tersebut adalah sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) yang akan
ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan dipotong secara otomatis oleh PIHAK
PERTAMA.
6.3. Upah sebagaimana tersebut adalah belum termasuk upah lembur dan/atau upah
tambahan dan/atau tunjangan lain dalam bentuk apapun (apabila ada dan relevan)
sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11
6.4. Pembayaran Upah akan diproses oleh PIHAK PERTAMA setiap tanggal 25 (dua puluh
lima) pada bulan yang berjalan dan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum bulan
berjalan berakhir.
6.5. Pembayaran atas upah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
melalui pembayaran tunai (cash) secara langsung kepada PIHAK KEDUA dengan
kwitansi atau bukti tertulis bahwa PIHAK KEDUA telah menerima upahnya tersebut.
6.6. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 6.4, maka PIHAK PERTAMA wajib
memberikan surat pemberitahuan mengenai sebab keterlambatan pembayaran upah
tersebut kepada PIHAK KEDUA.
PASAL 7
CUTI TAHUNAN DAN CUTI LAINNYA
7.1. PIHAK KEDUA berhak atas cuti (tetap digaji) oleh perusahaan PIHAK PERTAMA
selama sebanyak 12 (dua belas) hari setiap tahun selama jangka waktu Perjanjian ini,
atau sebagaimana berhak atau cuti hari libur/cuti bersama menurut undang-undang dan
peraturan/kebijakan pemerintah. Dengan ketentuan PIHAK KEDUA yang telah bekerja
selama 1 (satu) tahun atau 12 bulan terus menerus.
7.2. Sebelum mengambil hak cuti tahunan, PIHAK KEDUA wajib mengajukan permohonan
secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA atau perwakilannya yang sah 2 (dua) minggu
sebelum tanggal dimulainya waktu cuti tersebut.
7.3. Hak cuti tahunan akan gugur dengan sendirinya apabila PIHAK KEDUA tidak
mengambil hak cutinya di tahun takwim/kalender (Januari – Desember).
7.4. Hak cuti tahunan tidak dapat diuangkan kecuali ketika hubungan kerja berakhir.
7.5. Untuk menjaga kelancaran produksi dan distribusi, PIHAK PERTAMA mengatur bahwa
cuti hari-hari keagamaan dianggap sebagai cuti bersama, yaitu :
a) Dalam rangka hari raya idul fitri;
b) Dalam rangka hari raya Natal / Tahun baru.
7.6. Apabila PIHAK KEDUA merupakan karyawati/pekerja perempuan, maka berhak
mendapatkan cuti bersalin dan cuti haid. Setiap karyawati/pekerja perempuan yang
mengandung/hamil berhak mendapatkan hak cuti bersalin selama 1,5 (satu setengah)
bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan yang

12
didasarkan pada perhitungan dokter atau bidan. Dan selama masa cuti, karyawati/pekerja
perempuan tersebut berhak atas upah/gaji penuh.
7.7. Bagi karyawati/pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak
memperoleh cuti keguguran selama 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan anjuran
dokter dan atau bidan. Dan selama masa cuti tersebut, karyawati/pekerja perempuan
berhak atas upah/gaji penuh.
7.8. Perpanjangan cuti bersalin dapat diberikan dengan mendapatkan upah berdasarkan
keadaan yang dapat membahayakan karyawati/pekerja wanita tersebut atas dasar surat
keterangan dokter.
7.9. Bagi karyawati/pekerja perempuan yang mengalami haid dapat dibebaskan dari
pekerjaannya pada hari pertama dan hari kedua waktu haidnya (2 hari dalam 1 bulan)
dengan tetap menerima upah penuh tetapi perlu menyertakan surat keterangan dokter
atau paling tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pimpinan perusahaan.
PASAL 8
TUNJANGAN, REMUNERASI, BONUS DAN HAK LAINNYA
8.1. PIHAK KEDUA berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan yang akan
diberikan sebelum hari raya keagamaan yang besaran dan prosedur pemberiannya sesuai
dengan peraturan perusahaan.
8.2. Tunjangan Hari Raya kepada PIHAK KEDUA, hanya akan diberikan jika PIHAK
KEDIA telah bekerja paling sedikit 1 (satu) bulan berturut-turut pada perusahaan PIHAK
PERTAMA sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2016.
8.3. Tunjangan Hari Raya diberikan dengan cara sebagai berikut:
a. Bagi yang beragama Islam Tunjangan Hari Raya yang diberikan 7 (tujuh) hari
sebelum lebaran atau Hari Raya Idul Fitri.
b. Bagi yang beragama lain (non-Muslim) tunjangan yang diberikan 7 (tujuh) hari Raya
masing-masing keagamaan.
1. Besarnya Tunjangan Hari Raya diatur sebagai berikut:
a. Masa kerja 1 (satu) tahun adalah sebesar 1 (satu) bulan upah (Upah Pokok +
Tunjangan Tetap)
b. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, THR diberikan secara proporsional
dengan perhitungan sebagai berikut:
Masa kerja x 1 (satu) bulan upah
12

13
c. Bagi karyawan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-
rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
8.4. PIHAK KEDUA memahami dan menyetujui bahwa setiap remunerasi tambahan yang
dibayarkan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk bonus atau remunerasi insentif
serupa lainnya akan menjadi kebijakan tunggal dan hak prerogatif PIHAK PERTAMA
sesuai dengan evaluasi Perusahaan dan bahwa PIHAK KEDUA tidak akan memperoleh
atau memperoleh hak atas remunerasi insentif dengan alasan Pekerjaan PIHAK KEDUA.
8.5. PIHAK PERTAMA akan mengganti uang/reimburse PIHAK KEDUA untuk semua
pengeluaran yang wajar, sesuai dengan kebijakan PIHAK PERTAMA yang sah yang
berlaku dari waktu ke waktu, termasuk namun tidak terbatas pada, biaya perjalanan dan
akomodiasi dan lainnya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan
bisnis/pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK ERTAMA. Biaya akan dibayarkan dalam
waktu yang wajar setelah penyerahan bukti pendukung (invoice) yang dapat diterima.
PASAL 9
LARANGAN, KEBERATAN DAN SKORSING
9.1. Selama masih aktif bekerja, PIHAK KEDUA tidak akan, secara langsung atau tidak
langsung, terlibat atau berpartisipasi/bekerja dalam aktivitas bisnis pada perusahaan
dengan sektor usaha yang sama dengan perusahaan dan apapun yang menurut
pertimbangannya yang wajar, namun dianggap bertentangan dengan kepentingan
terbaik PIHAK KEDUA dan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.
9.2. Dalam hal selama berlakunya Jangka Waktu Perjanjian, PIHAK KEDUA berdasarkan
Perjanjian ini tidak dan/atau belum memenuhi kebutuhan dan/atau standar dari PIHAK
PERTAMA dan/atau dalam hal terjadinya suatu permasalahan yang melibatkan PIHAK
KEDUA yang menimbulkan ketidaknyamanan dan/atau kerugian bagi PIHAK
PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menyampaikan
keberatan,peringatan dan/atau keluhan-nya kepada PIHAK KEDUA dengan
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut
sesuai dengan peraturan perusahaan, yang setidak-tidaknya menjelaskan mengenai
duduk permasalahan, penyebab permasalahan dan solusi yang diminta oleh PIHAK
PERTAMA.
9.3. Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak
dibuatnya surat pemberitahuan/peringatan ketiga oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK
KEDUA tidak memberikan tanggapan dan/atau menyelesaikan permasalahan dan/atau

14
melaksanakan solusi yang diinginkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diminta
oleh PIHAK PERTAMA dalam surat pemberitahuannya, maka PIHAK PERTAMA
berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan melakukan suatu
pemberitahuan pengakhiran Perjanjian secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara Sepihak sebagaimana yang
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
9.4. PIHAK KEDUA yang melakukan pelanggaran tata tertib perusahaan dan perjanjian ini
dapat diberikan tindakan pembebasan tugas sementara (skorsing) setelah diberikan
Surat Peringatan yang cukup yakni 3 (tiga) kali atau sesuai dengan ketentuan peraturan
perusahaan.
9.5. Selama dalam masa skorsing PIHAK KEDUA diberikan upah sesuai peraturan
perundang-undang dari upah pokok dan tunjangan tetap yang diterimanya dan skorsing
paling lama 1 (satu) bulan.
9.6. Apabila PIHAK KEDUA tetap melanggar setelah diberikan Surat Peringatan atau SP
dan jika memang pelanggaran yang dilakukan termasuk berat dan tidak menunjukkan
rasa jera, maka bisa berakhir pada PHK.
9.7. Selama masa skorsing karyawan wajib mengisi kartu hadir atau kewajiban lainnya yang
ditetapkan perusahaan dengan mendapat upah penuh secara proporsional dan sesuai
dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.8. Surat keputusan skorsing mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait
ketenagakerjaan yang berlaku.
PASAL 10
PEMBERIAN UANG KOMPENSASI DAN BESARANNYA
10.1. PIHAK PERTAMA, dapat memberikan uang kompensasi kepada PIHAK KEDUA
yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT ini.
10.2. Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya jangka waktu PKWT.
10.3. Uang kompensasi diberikan kepada PIHAK KEDUA yang telah mempunyai masa kerja
paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus.
10.4. Apabila perjanjian PKWT ini diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya
jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu perpanjangan

15
PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu
PKWT berakhir atau selesai.
10.5. Dalam hal selesainya suatu pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya dari lamanya waktu
yang diperjanjikan dalam PKWT ini, maka uang kompensasi dihitung sampai dengan
saat selesainya pekerjaan.
10.6. Dalam hal PIHAK KEDUA mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka
waktu yang ditetapkan dalam PKWT ini, maka PIHAK PERTAMA dapat namun tidak
wajib memberikan uang kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan jangka
waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
10.7. Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
a) PKWT dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus,
akan diberikan sebesar 1 (satu) bulan Upah;
b) PKWT dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12
(dua belas) bulan, dihitung secara proporsional (pro rate) dengan perhitungan : masa
kerja/12 x 1 (satu) bulan Upah;
c) PKWT dengan jangka waktu selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara
proporsional dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 (satu) bulan Upah.
10.8. Upah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 yang digunakan sebagai dasar perhitungan
pembayaran uang kompensasi.
10.9. Dalam hal PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya
dari lamanya waktu yang diperjanjikan dalam PKWT maka uang kompensasi dihitung
sampai dengan saat selesainya pekerjaan.
PASAL 11
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DAN AKIBATNYA
11.1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi karena alasan:
a) Perusahaan PIHAK PERTAMA melakukan penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, atau pemisahan Perusahaan dan PIHAK KEDUA tidak bersedia
melanjutkan Hubungan Kerja atau Pengusaha Baru tidak bersedia menerima
Pekerja/Buruh;
b) Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan Perusahaan atau tidak
diikuti dengan penutupan Perusahaan yang disebabkan Perusahaan mengalami
kerugian;

16
c) Perusahaan tutup yang disebabkan karena Perusahaan mengalami kerugian secara
terus menerus selama 2 (dua) tahun;
d) Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure);
e) Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;
f) Perusahaan pailit;
g) Adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh PIHAK
KEDUA atas kemauan sendiri. Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri atas
kemauan sendiri, maka harus memenuhi syarat:
1) mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
2) tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
3) tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;
h) PIHAK KEDUA mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa
keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil
oleh PIHAK PERTAMA sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
i) PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah
diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Perjanjian ini;
j) PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat
ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;
k) PIHAK KEDUA mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja
dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas)
bulan;
l) PIHAK KEDUA memasuki usia pensiun; atau
m) PIHAK KEDUA meninggal dunia.
n) Alasan-alasan lain yang tercantum dalam peraturan perusahaan.
11.2. Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan
dan disampaikan secara sah dan patut oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan
Kerja.
11.3. Dalam hal Perjanjian berdasarkan selesainya suatu pekerjaan lebih cepat
penyelesaiannya dari lamanya waktu yang diperjanjikan dalam Perjanjian maka uang
kompensasi dihitung sampai dengan saat selesainya pekerjaan.
11.4. Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha dapat membayar uang
pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang
seharusnya diterima.

17
11.5. Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.4 di atas diberikan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a) masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, maka uang pesangon adalah 1 (satu) bulan
Upah;
b) masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, maka uang
pesangon adalah 2 (dua) bulan Upah;
c) masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, maka uang
pesangon adalah 3 (tiga) bulan Upah;
d) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, maka uang
pesangon adalah 4 (empat) bulan Upah;
e) masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, maka uang
pesangon adalah 5 (lima) bulan Upah;
f) masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, maka uang
pesangon adalah 6 (enam) bulan Upah;
g) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari7 (tujuh) tahun, maka uang
pesangon adalah 7 (tujuh) bulan Upah;
h) masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, maka uang
pesangon adalah 8 (delapan) bulan Upah; dan
i) masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, maka uang pesangon adalah 9 (sembilan)
bulan Upah
11.6. Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.4 diberikan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan
Upah;
b) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga)
bulan Upah;
c) masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4
(empat) bulan Upah;
d) masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5
(lima) bulan Upah;
e) masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas)
tahun, 6 (enam) bulan Upah;
f) masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu)
tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;
g) masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh
empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan
h) masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan Upah.
11.7. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal
11.4 meliputi:

18
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana
Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan
c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.
PASAL 12
ALIH DAYA (OUTSOURCING) TENAGA KERJA
Sebagai bentuk pelindungan hak dan kelangsungan bekerja bagi PIHAK KEDUA, setelah
berakhirnya jangka waktu perjanjian PKWT ini dan juga perpanjangannya yang tidak lebih
dari 5 (lima) tahun (jika diperpanjang), maka PIHAK PERTAMA dapat (namun tidak wajib)
untuk mengalihkan status pekerja PIHAK KEDUA kepada Perusahaan Alih Daya
(outsourcing) yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sepanjang obyek
pekerjaan/kepentingan PIHAK PERTAMA pada perusahaan PIHAK PERTAMA tetap ada,
dengan persyaratan sebagai berikut:
12.1. PIHAK PERTAMA akan menunjuk Perusahaan Alih Daya (outsourcing) untuk
memperkerjakan PIHAK KEDUA setelah jangka waktu perjanjian ini berakhir.
12.2. PIHAK KEDUA dapat menolak untuk diperkerjakan oleh Perusahaan Alih Daya
(outsourcing) yang ditunjuk tersebut dengan memberikan pemberitahuan tertulis 3
(tiga) hari setelah waktu perjanjian berakhir sehubungan penolakannya tersebut kepada
PIHAK PERTAMA dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari adanya tuntutan atau
klaim ganti rugi atas pemutusan hubungan kerja secara permanen tanpa adanya
kelangsungan bekerja.
12.3. Hubungan Kerja antara Perusahaan Alih Daya (outsourcing) tersebut dengan PIHAK
KEDUA yang dipekerjakan, didasarkan pada PKWT atau PKWTT atau perjanjian kerja
lainnya sesuai kesepakatan PIHAK KEDUA dan Perusahaan Alih Daya (outsourcing).
PIHAK PERTAMA dibebaskan dari adanya hubungan kerja antara Perusahaan Alih
Daya (outsourcing) dan PIHAK KEDUA tersebut.
12.4. Pengaturan mengenai Upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul
dilaksanakan dari perjanjian antara Perusahaan Alih Daya (outsourcing) dan PIHAK
KEDUA akan menjadi tanggung jawab Perusahaan Alih Daya (outsourcing).
12.5. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA sehubungan terjadinya pengalihan
status pekerja PIHAK KEDUA, akibat hukumnya dari terjadinya pergantian Perusahaan
yang memperkerjakannya meskipun obyek dan lokasi pekerjaan masih pada
Kantor/Pabrik milik PIHAK PERTAMA ;

19
12.6. Perusahaan Alih Daya (outsourcing) bertanggung jawab atas pemenuhan hak PIHAK
KEDUA tanpa melibatkan PIHAK PERTAMA.
12.7. Perusahaan Alih Daya (outsourcing) harus berbentuk badan hukum dan wajib
memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
12.8. Syarat dan tata cara memperoleh perizinan berusaha Perusahaan Alih Daya
(outsourcing) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
PASAL 13
FORCE MAJEURE
13.1. Setiap kegagalan dan/atau keterlambatan baik dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK
KEDUA dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan-
ketentuan Perjanjian ini, tidak dapat dan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran atau
kegagalan terhadap ketentuan Perjanjian apabila pelanggaran atau kegagalan tersebut
disebabkan oleh Force Majeure (sebagaimana didefinisikan di bawah).
13.2. Yang termasuk ke dalam Force Majeure berdasarkan Perjanjian ini adalah setiap
kejadian yang timbul diluar kekuatan dan kekuasaan dari PIHAK yang terkena untuk
mengatasinya sehingga menyebabkan tertundanya atau terhambatnya atau terhalangnya
PIHAK yang mengalami keadaan Force Majeure untuk melaksanakan kewajiban-
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yaitu termasuk namun terbatas kepada banjir,
gempa bumi, tsunami, longsor, perang (baik yang diumumkan maupun tidak
diumumkan), krisis ekonomi secara nasional, peraturan perundang-undangan, kebijakan
pemerintah.
13.3. Terhadap keadaan Force Majeure, PIHAK yang terkena keadaan Force Majeure wajib
untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis mengenai sebab-sebab terjadinya Force
Majeure disertai dengan keterangan tertulis dari pihak yang berwenang untuk itu dalam
waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya keadaan Force
Majeure.
13.4. Dalam hal Force Majeure berlangsung selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-
turut, maka PIHAK yang tidak terkena Force Majeure mempunyai hak untuk dapat
mengakhiri Perjanjian ini dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan
penyelesaian atas kewajiban PARA PIHAK yang masih tertunggak sampai dengan
tanggal diakhirinya Perjanjian ini.

20
PASAL 14
KESELAMATAN, KESEHATAN DAN KEAMANAN KERJA
14.1. PIHAK PERTAMA akan menyediakan tempat dan sarana kerja sesuai peraturan
perundang-undangan terkait keselamatan kerja dan yang disesuaikan dengan
kemampuan perusahaan.
14.2. PIHAK KEDUA diwajibkan memelihara barang dan fasilitas milik perusahaan demi
keselamatan dan kenyamanan bekerja.
14.3. PIHAK KEDUA diwajibkan ikut menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan,
keselamatan dan kesehatan kerjadi tempat kerja maupun dilingkungan kerjanya.
14.4. PIHAK KEDUA dilarang membawa, memindahkan dan meminjam barang tanpa ijin
dari atasannya atau supervisornya.
14.5. PIHAK KEDUA akan menyediakan perlengkapan alat pelindung diri untuk bekerja
yang disesuaikan dengan kebutuhan sifat pekerjaannya dan dipakai oleh PIHAK
KEDIA setiap melakukan pekerjaan dan ala pelindung diri milik perusahaan.
14.6. PIHAK KEDUA yang baru diterima bekerja di perusahaan, akan diperiksa kesehatan
badan ke dokter yang ditunjuk perusahaan, dan selanjutnya pemeriksaan kesehatan
berkala dilakukan 1 (satu) tahun sekali dengan biaya ditanggung perusahaan.
14.7. Apabila PIHAK KEDUA memberitahukan kondisinya sedang Sakit dan tidak dapat
bekerja, maka Surat Sakit harus dibuat oleh Dokter Umum atau Dokter Spesialis sesuai
indikasi dan pemeriksaan yang secara obyektif menyatakan bahwa karyawan harus
beristrahat dengan durasi terlama dari Surat Sakit selama 3 (tiga) hari/bulan.
14.8. Bila dibutuhkan waktu istrahat yang lebih dari tiga hari, maka PIHAK KEDUA
diharuskan untuk melampirkan dokumen pendukung seperti Pemeriksaan Laboratorium
atau Surat Keterangan rawat inap rumah sakit yang menjelaskan penyebab bahwa
Karyawan tidak dapat bekerja disertai Surat Keterangan Istirahat.
PASAL 15
KERUSAKAN DAN/ATAU KEHILANGAN
15.1. Apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan pada aset, peralatan operasional dan/atau
barang lainnya milik PIHAK PERTAMA dan/atau lokasi lainnya (apabila ada) yang
disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini sehingga
menyebabkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib

21
mengganti, menukar, dan/atau memperbaiki aset, peralatan operasional pabrik dan/atau
barang tersebut. Segala biaya yang timbul dari kerusakan dan/atau kehilangan tersebut
ditetapkan sesuai dengan nilai dari kerusakan dan/atau kehilangan aset, peralatan
operasional dan/atau barang milik PIHAK PERTAMA tersebut.
15.2. PARA PIHAK sepakat bahwa prosedur permintaan penggantian kerusakan dan/atau
kehilangan aset, peralatan operasional pabrik dan/atau barang lainnya di lingkungan
perusahaan PIHAK PERTAMA dan/atau lokasi lainnya (apabila ada) harus melalui
prosedur sebagai berikut:
a) Setelah ditemukan adanya kerusakan dan/atau kehilangan di area yang masih dalam
lokasi perusahaan PIHAK PERTAMA dan/atau lokasi lainnya (apabila ada), maka
PIHAK PERTAMA segera melaporkannya kepada PIHAK KEDUA secara lisan
maupun tertulis dengan membuat kronologis kejadian secara detail seperti: waktu
kejadian, jenis kejadian, saksi mata dan bukti-bukti lainnya yang mendukung dan
menguatkan laporan tersebut;
b) Setelah menerima laporan dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan
menyelesaikan kejadian tersebut dengan sebaik–baiknya.
c) Apabila kerusakan dan/atau kehilangan tersebut terjadi karena disebabkan kelalaian
dan/atau kesalahan dari PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini, maka PIHAK
KEDUA wajib melakukan penggantian kerugian atas kerusakan dan/atau
kehilangan kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya kerusakan dan/atau
kehilangan tersebut.
PASAL 16
KERAHASIAAN
16.1. PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini dilarang untuk memberikan dokumen,
keterangan, pemberitahuan dan informasi dalam bentuk apapun dan dengan alasan
apapun yang berkaitan dengan PIHAK PERTAMA kepada pihak ketiga manapun,
kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
16.2. Apabila ternyata terbukti PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal 16 ini, maka PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak.
16.3. Dengan tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan
Perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menuntut
dan/atau meminta ganti kerugian dan/atau memulihkan kerugian dalam bentuk apapun
yang diderita PIHAK PERTAMA yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal 16 ini yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA
berhak untuk menuntut, mengklaim dan/atau meminta ganti kerugian kepada PIHAK

22
KEDUA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memenuhi tuntutan, klaim dan/atau
permintaan ganti kerugian dari PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut.
16.4. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan dalam pasal ini akan tetap berlaku sampai
dengan 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian dan/atau diakhirinya
Perjanjian oleh salah satu PIHAK atau terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian ini.
PASAL 17
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
17.1. Perjanjian ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia.
17.2. Dalam hal terjadi sengketa dan/atau perselisihan diantara PARA PIHAK sehubungan
dengan dan/atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK
sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat.
17.3. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak dapat tercapai dalam
jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal
pertemuan musyawarah pertama kali dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka PARA
PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sengketa dan/atau perselisihan melalui
Pengadilan Negeri Palu.
PASAL 18
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
18.1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena
hal-hal sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila Jangka Waktu Perjanjian
telah berakhir dan PIHAK PERTAMA tidak melakukan perpanjangan atas
Jangka Waktu Perjanjian;
b. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila perpanjangan Jangka Waktu
Perjanjian telah berakhir (jika diperpanjang);
c. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA melalui suatu pemberitahuan
secara tertulis, apabila berdasarkan penilaian PIHAK PERTAMA, PIHAK
KEDUA tidak dapat memenuhi sebagian dan/atau seluruh kewajiban-
kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini;

23
d. Diakhiri oleh PIHAK yang tidak terkena keadaan Force Majeure berdasarkan
ketentuan Pasal 13 Perjanjian, dalam hal terjadinya keadaan Force Majeure; atau
e. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA dalam hal terjadinya
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 Perjanjian ini;
f. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan Pasal 9
Perjanjian; atau
g. Berakhir karena terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana Pasal
11 Perjanjian ini;
h. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
18.2. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal
15.1 huruf c atau e atau f atau g di atas, maka hal tersebut tidak serta merta
menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih terhutang kepada
PIHAK lainnya sebelum dilakukannya pengakhiran Perjanjian ini dan seluruh risiko
serta kewajiban selanjutnya dari PARA PIHAK yang timbul bukan berdasarkan
Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.
18.3 Untuk melindungi kepentingan PIHAK PERTAMA, setelah perjanjian berakhir dan
PIHAK KEDUA sudah tidak bekerja pada perusahaan PIHAK PERTAMA. Maka
PIHAK KEDUA sepakat dan menyetujui untuk tidak bekerja pada perusahaan
sejenis/sektor usaha yang sama maksimal 5 (lima) tahun setelah masa kerja PIHAK
KEDUA/perjanjian berakhir.
18.4. Dalam hal pengakhiran Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perjanjian ini, PARA
PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai diperlukannya keputusan
pengadilan atau hakim untuk pengakhiran Perjanjian ini.
PASAL 19
LAIN-LAIN
19.1. Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur
kemudian dalam suatu addendum atas dasar kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang
akan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

24
19.2. Perjanjian ini tidak dapat dirubah tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK. Setiap
perubahan terhadap ketentuan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis oleh PARA
PIHAK dalam suatu amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian ini.
19.3. Tidak ada satu PIHAK pun yang dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari PIHAK lainnya. Dalam hal pengalihan yang disetujui oleh PIHAK lainnya,
Perjanjian ini akan beralih dan mengikat pengganti haknya yang ditunjuk.
19.4. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak
berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu
penetapan dan/atau keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau instansi
yang berwenang, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau berlakunya
ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini. PARA PIHAK akan dan berkewajiban,
dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen tambahan sebagaimana
diperlukan untuk dapat memberlakukan dan/atau menggantikan ketentuan-ketentuan
yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
19.5. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK berkenaan
dengan materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan
dan/atau perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya
oleh PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
19.6. Untuk menghindari keragu-raguan, PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan-ketentuan
yang diatur di dalam Pasal 11 dan Pasal 15 Perjanjian ini akan tetap berlaku meskipun
Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir dan/atau Perjanjian telah diakhiri oleh salah
satu PIHAK.
19.7. Pada saat perjanjian ini mulai berlaku dengan ditandatangani oleh Para Pihak, maka
semua perjanjian hubungan kerja yang telah dibuat sebelum-sebelumnya baik yang
dapat ditunjukan fisiknya ataupun tidak, tidak berlaku lagi dan PARA PIHAK dianggap
sudah menerima seluruh ketentuan baru dalam perjanjian ini tanpa lagi mengacu pada
perjanjian-perjanjian kerja antara PARA PIHAK yang dibuat sebelumnya terkait
hubungan kerja ini.

25
Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing dibubuhi materai
secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT. _____________________ ____________________
_____________________________
_____________________________
Nama: _________________________ Nama: ..................
Jabatan: Direktur Posisi: