Berlakunya hukum dari suatu negara ditentukan oleh politik hukum negara itu sendiri. Sekaligus didukung oleh kesadaran hukum dari warga negaranya. Setiap bangsa dan pemerintahan yang berdaulat harus mempunyai peraturan atau hukum-hukum. Sebab, tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menjamin ketertiban masyarakat. Di sinilah letak peranan tata hukum. Oleh sebab itu, hukum terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan fungsi masing-masing. Hukum juga dikategorikan dalam beberapa aspek. Setiap aspek itu di dalamnya mempunyai aturan dan nilai-nilai norma tersendiri. Buku yang sedang Anda baca ini, membahas mengenai tata hukum yang ada di Indonesia, meliputi berbagai aspek di dalamnya. Salah satunya mengenai bermasyarakat, yaitu nilai-nilai norma yang harus dipatuhi dan dibahas beserta sanksi-sanksinya. Tidak hanya itu, buku ini membahas lebih jauh mengenai hukum-hukum yang ada di Indonesia maupun hukum Internasional. Untuk lebih jelasnya pembaca bisa mendapatkannya secara lengkap dalam buku ini. Buku ini dapat anda beli di MANGGUSTORE.COM https://manggustore.com/capita-selecta-tata-hukum-indonesia/

1. Capita Selecta
Tata Hukum Indonesia
Koprawi Nasution

2. 1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana pen-
jara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan
pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d,
huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan
pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komesial dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam ben-
tuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana
denda paling banyak Rp4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah).
Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
©Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Diterbitkan oleh Penerbit Manggu Makmur Tanjung Lestari
Bandung, 2021
Capita Selecta
Tata Hukum Indonesia
Penyusun: Koprawi Nasution
Penyunting: Aep Syaiful Hamidin
Penata Sampul: Rifqi Zulfiqor
Penata Aksara: Mutiara Amelia Putri
Penerbit:
MANGGU MAKMUR TANJUNG LESTARI
(ANGGOTA IKAPI)
Bandung—Indonesia
www.penerbitmanggu.co.id
2021
236 hlm.; 14,5 cm × 20 cm
ISBN 978-623-7715-89-4

3. Capita SelectaTata Hukum Indonesia iii
Berlakunya hukum dari suatu negara ditentukan oleh politik
hukum negara itu sendiri. Sekaligus didukung oleh ke­
sadaran
hukum dari warga negaranya. Setiap bangsa dan peme­
rinta­
han yang berdaulat harus mem­
punyai peraturan atau hukum-
hukum. Sebab, tujuan hukum itu sendiri adalah untuk men­
jamin
ketertiban masyarakat. Di sinilah letak peranan tata hukum. Oleh
sebab itu, hukum terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai
dengan fungsi masing-masing. Hukum juga dikategorikan dalam
beberapa aspek. Setiap aspek itu di dalamnya mempunyai aturan
dan nilai-nilai norma tersendiri.
Buku yang sedang Anda baca ini, membahas mengenai tata
hukum yang ada di Indonesia, meliputi berbagai aspek di dalamnya.
Salahsatunyamengenaibermasyarakat,yaitunilai-nilai norma yang
harus dipatuhi dan dibahas beserta sanksi-sanksinya. Tidak
hanya itu, buku ini membahas lebih jauh mengenai hukum-hukum
yang ada di Indonesia maupun hukum Internasional. Untuk lebih
jelasnya pembaca bisa mendapat­
kannya secara lengkap dalam
buku ini.
Buku ini sangat cocok bagi Anda para akademisi dan praktisi.
Karena disajikan secara lengkap dan mudah dipahami. Tentunya
bagi para mahasiswa pun buku ini sangat baik untuk menambah
Pengantar Penerbit

4. iv Capita Selecta Tata Hukum Indonesia
wawasan mengenai ilmu tata hukum Indonesia dan bisa dijadikan
referensi buku bacaan.
Selamat membaca...!!!
Redaksi

5. Capita SelectaTata Hukum Indonesia v
Kata Pengantar
Penulisan Capita Selecta ini dimaksudkan untuk membantu
mahasiswa yang duduk di semester awal Fakultas Hukum atau
jurusan lainnya yang wajib mengikuti mata kuliah Ilmu Hukum
dalam memahami apa itu hukum. Buku ini sengaja disusun untuk
menyahuti pertanyaan-pertanyaan yang timbul di hati mahasiswa
Fakultas Hukum, utamanya yang masih semester pertama, yaitu
tentang buku yang didalamnya mencakup dan dapat diketahui
secara keseluruhan, walaupun serba sedikit, tentang tata hukum
atau hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini adalah ber­
dasarkan pengalaman penulis pada masa perkuliahan. Pada masa
itu penulis sangat mendambakan adanya sebuah buku yang mam­
pu memperkenalkan hukum-hukum yang ada di Indonesia se­
cara
ringkas, padat dan menyeluruh dalam satu buku.
Oleh sebab itu penulis berupaya untuk menerbitkan buku
capita selecta ini sembari mengharapkan kiranya dengan pe­
nerbitan buku “Capita Selecta Tata Hukum Indonesia” ini, keluhan
mahasis­wa dapat terjawab walaupun masih sebagian dan mudah-
mudah­an buku ini dapat membantu mereka dalam mengenal tata
hukum Indonesia di negara hukum seperti negara kita ini.
Akhirnya dengan membacakan Bismillah, buku ini saya per­
sem­
bahkan kepada semua pihak yang memerlukannya dengan
harapan semoga ada manfaatnya.
Medan, 2 April 2010
Penulis,

6. vi Capita Selecta Tata Hukum Indonesia
Daftar Isi
Pengantar Penerbit................................................................................................iii
Kata Pengantar...........................................................................................................v
Daftar Isi..................................................................................................................... vi
Pendahuluan...............................................................................................................1
Bab I
Manusia dan Masyarakat.......................................................................................6
A. Manusia sebagai Makhluk Bermasyarakat.....................................6
1. Keinginan Membela Diri.............................................................7
2. Keinginan Memenuhi Kebutuhan...........................................7
3. Keinginan Memperoleh Keturunan.......................................8
B. Masyarakat sebagai Kelompok Manusia...................................10
C. Masyarakat dan Norma-Norma.....................................................13
Bab II
Norma dan Sanksi..................................................................................................15
A. Macam-Macam Norma......................................................................15
1. Norma Agama (Godsedient Norm)......................................15
2. Norma Hukum (Rechtelijk Norm)........................................16
3. Norma Kesusilaan (Zakelijk Norm).....................................16
4. Norma Kesopanan (Fatsoonlijk Norm)..............................17
B. Hubungan Norma dengan Sanksi.................................................18
C. Pengertian Hukum..............................................................................21
D. Peristiwa Hukum.................................................................................24
E. Sumber-sumber Hukum...................................................................26

7. Capita SelectaTata Hukum Indonesia vii
1. Undang-undang (Wet)..............................................................26
2. Kebiasaan (Gewonte)................................................................29
3. Keputusan-keputusan Hakim...............................................29
4. Traktat (Verdrag)........................................................................30
5. Macam-macam Penggolongan Hukum..............................32
Bab III
Hukum Agama.........................................................................................................36
A. Pengertian Hukum Agama...............................................................36
B. Sejarah Singkat Agama-agama.......................................................37
1. Agama Kong Hu Chu (Agama Tionghoa)..........................38
2. Agama Hindu................................................................................39
3. Agama Budha...............................................................................40
4. Agama Shinto...............................................................................42
5. Agama Jahudi...............................................................................42
6. Agama Kristen.............................................................................43
7. Agama Islam.................................................................................44
C. Hal-hal Lain yang Diatur Hukum Agama...................................45
1. Hukum Perkawinan...................................................................45
2. Hukum Waris...............................................................................46
3. Hukum Dagang............................................................................46
4. Hukum Keluarga.........................................................................47
D. Kitab-Kitab Agama..............................................................................47
1. Agama Zoroaster........................................................................47
2. Agama Hindu................................................................................47
3. Agama Kong Fu Tse...................................................................48
4. Agama Budha...............................................................................48
5. Agama Shinto...............................................................................49
6. Agama Jahudi...............................................................................49

8. viii Capita Selecta Tata Hukum Indonesia
7. Agama Kristen.............................................................................49
8. Agama Islam.................................................................................49
E. Isi Kitab-Kitab Agama........................................................................50
Bab IV
Hukum Antar Golongan.......................................................................................53
A. Pengertian Hukum Antar Golongan............................................53
1. Segi Geografis...............................................................................54
2. Segi Kebudayaan.........................................................................54
B. Pembagian Golongan (Rechtsgroepen).......................................56
C. Dasar menentukan Hukum.............................................................60
D. Letak Hukum antar Golongan........................................................61
Bab V
Hukum Pidana.........................................................................................................64
A. Pengertian dan Sejarah Hukum Pidana.....................................64
1. Pengertian Hukum Pidana.....................................................64
2. Sejarah Singkat Hukum Pidana............................................65
B. Pembagian Hukum Pidana..............................................................66
C. Sebab Negera dapat Menghukum.................................................72
D. Macam-macam Delik dan Hukum................................................75
Bab VI
Hukum Administrasi Negara.............................................................................85
A. Pengertian Hukum Administrasi Negara..................................85
B. Azas-Azas Hukum Administrasi Negara....................................89
C. Subjek Hukum Administrasi Negara...........................................91
D. Peradilan Administrasi Negara......................................................93

9. Capita SelectaTata Hukum Indonesia ix
Bab VII
Hukum Negara........................................................................................................98
A. Pengertian Negara...............................................................................98
B. Timbulnya Suatu Negara..................................................................99
C. Kekuasaan Negara............................................................................103
D. Tujuan Negara....................................................................................107
Bab IX
Hukum Internasional........................................................................................110
A. Pendahuluan.......................................................................................110
B. Sumber-Sumber Hukum Internasional...................................111
1. Perjanjian Negara (Verdrag)...............................................111
2. Kebiasaan-kebiasaan Internasional................................111
3. Dasar-dasarHukumUmum(GeneralPrincipleofLaw).....112
C. Hal-hal yang Diatur Hukum Internasional............................112
D. PerserikatanBangsa-Bangsa(UnitedNationsOrganization)....115
1. Sejarah Berdirinya..................................................................115
2. Azas dan Tujuan PBB.............................................................118
a. Azas-azas PBB terdiri dari:........................................118
b. Tujuan PBB Terdiri Atas:.............................................119
c. Alat-alat Perlengkapan PBB......................................120
Bab X
Hukum Perdata....................................................................................................136
A. Pengertian Hukum Perdata..........................................................136
B. Pembagian Hukum Perdata.........................................................138
C. Masalah Kebendaan........................................................................144
D. Masalah Perikatan............................................................................146

10. x Capita Selecta Tata Hukum Indonesia
E. Bukti dan Daluwarsa.......................................................................149
1. Bukti atau Pembuktian.........................................................149
2. Daluwarsa...................................................................................152
F. Hukum Perdata di Berbagai Negara.........................................153
Bab XI
Hukum Dagang.....................................................................................................157
A. Pengertian Hukum Dagang..........................................................157
B. Hal-hal yang Diatur dalam Hukum Dagang...........................158
C. Sumber-sumber Hukum Dagang...............................................160
D. Perkumpulan dan Perseroan.......................................................161
Bab XII
Hukum Acara Pidana.........................................................................................163
A. Pengertian Hukum Acara Pidana...............................................163
B. Beberapa Istilah dalam Hukum Acara Pidana......................164
1. Penyelidikan..............................................................................164
2. Penyidikan..................................................................................165
3. Penangkapan.............................................................................168
4. Penahanan..................................................................................168
5. Penggeledahan.........................................................................170
6. Penyitaan....................................................................................171
7. Tersangka dan Terdakwa.....................................................173
8. Berita Acara...............................................................................174
9. Penuntutan.................................................................................174
10. Koneksitas..................................................................................175
11. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.......................................175
C. Isi/Kandungan KUHAP...................................................................176

11. Capita SelectaTata Hukum Indonesia xi
D. Tata Tempat Pengadilan Negeri.................................................179
E. Pelaksanaan Putusan Pengadilan..............................................180
Bab XIII
Hukum Adat..........................................................................................................183
A. Pengertian dan Istilah Hukum Adat.........................................183
B. Sumber-sumber Hukum Adat.....................................................186
C. Delik Adat............................................................................................189
D. Sistem Hukum Adat.........................................................................192
E. Sifat Susunan Kekeluargaan.........................................................194
Bab XIV
Hukum Agraria.....................................................................................................195
A. Pengertian Hukum Agraria..........................................................195
B. Azas dan Dasar Hukum Agraria.................................................196
1. Azas-azas Hukum Agraria...................................................196
a. Asas Nasionalisme.........................................................196
b. Asas Dikuasai oleh Negara.........................................196
c. Asas Hukum Adat yang Disaneer............................196
d. Asas Fungsi Sosial..........................................................197
e. Asas Kebangsaan atau (Demokrasi)......................197
f. Asas Non Diskriminasi (Tanpa Pembedaan)......197
g. Asas Gotong Royong.....................................................197
h. Asas Unifikasi...................................................................197
i. Asas Pemisahan Horizontal (Horizontale
Scheidings Beginsel)......................................................198
2. Dasar-Dasar Hukum Agraria..............................................198
C. Hak Milik atas Tanah.......................................................................199
D. Pemberian Hak Eigendom (Adrarisch Eigendomsrecht).201

12. xii Capita Selecta Tata Hukum Indonesia
Bab XV
Hukum Pajak.........................................................................................................203
A. Pengertian Pajak...............................................................................203
B. Sekitar Hukum Pajak.......................................................................206
1. Pengertian Hukum Pajak.....................................................206
2. Tugas Hukum Pajak................................................................208
3. Kegunaan (Fungsi) Hukum Pajak.....................................209
C. Pembagian Hukum Pajak..............................................................210
D. Kedudukan Hukum Pajak..............................................................211
E. Dasar Hukum Pemungutan Pajak..............................................212
1. Teori Asuransi...........................................................................213
2. Teori Kepentingan...................................................................214
3. Teori Gaya Pikul.......................................................................214
4. Teori Bakti..................................................................................214
5. Teori Azas Gaya Beli...............................................................215
F. Azas-azas Pemungutan Pajak......................................................216
Daftar Pustaka......................................................................................................218
Indeks......................................................................................................................221
Biodata Penulis....................................................................................................223

13. Capita SelectaTata Hukum Indonesia 1
Pendahuluan
Setiap bangsa dan pemerintahan yang berdaulat harus mem­
punyai peraturan atau hukum-hukum, sebab tujuan hukum itu
sendiri adalah untuk menjamin ketertiban masyarakat, disinilah
letak peranan tata hukum. Tata hukum (hukum-hukum) yang
ber­
laku di Indonesia sekarang disebut tata hukum Indonesia.
Maksud berlaku disini adalah bahwa hukum tersebut memberi­
kan akibat hukum pada peristiwa-peristiwa pergaulan hidup se­
hari-hari yang ada saat ini di Indonesia.
Berlakunya hukum dari suatu negara ditentukan oleh politik
hukum negara itu sendiri yang sekaligus harus didukung oleh
kesadaran hukum dari warganegaranya. Dan untuk mengetahui
politik hukum dari suatu negara adalah denfgan cara melihat Un­
dang-Undang Dasar negaranya. Indonesia misalnya, mempu­
nyai
Undang-Undang Dasar yang populer dengan sebutan UUD 1945.
Apabila dikaitkan dengan apa yang dibicarakan di atas, maka
untuk mengetahui politik hukum Indonesia dapat di lihat dalam
UUD 1945. Memang, politik hukum tidak mutlak harus berada
pada Undang-Undang Dasar suatu negara, melainkan dapat
juga dijumpai diluar Undang-Undang Dasar, yaitu dalam bentuk
peraturan atau ketentuan lain yang kekuatan hukumnya sama
atauhampirbersamaandengankekuatanhukumUndang-Undang

14. 2 Capita Selecta Tata Hukum Indonesia
Dasar. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan: “Apakah ketentuan
yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengizinkan
berlakunya hukum kolonial peninggalan penjajah?” Jawabannya
singkat “ya” dengan catatan sepanjang hukum produk Indonesia
sendiri maka sepanjang itu pulalah keizinannya untuk berlaku.
Timbul pertanyaan kembali: “Apa dasar hukumnya?”. Jawabannya
adalah UUD 1945 yakni yang termuat dalam aturan peralihan
yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan lainnya yang
ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru”.
Maksudnya adalah sebelum ada hukum yang dibuat Indonesia
sendiri, maka hukum yang ada ,masih tetap berlaku. Negara kita
bernamanegaraRepublikIndonesia.IstilahIndonesiaberasaldari
dua kata yaitu: “Indo” dan “nesos”. Indo berarti India sedangkan
nesos berarti kepulauan. Jadi Indonesos atau Indonesia berarti
kepulauan India.
Nama Indonesia pertama kali dipakai oleh seorang ilmuan
berkebangsaan Inggris (Skotlandia ?) bernama James Richardson
Logan (tahun 1850) dalam bukunya yang berjudul: “Journal of the
Indian Archipelago and Easter Asia” yang menulis antara lain: “…
saya memilih istilah geografis yang murni Indonesia. Indonesia
menurut kalimat ini merupakan sinonim singkat dari pulau-pulau
India atau kepulauan India. Istilah Indonesia digunakan sebagai
pengganti Malaeo Polinesia.
Kemudian istilah Indonesia digunakan Maxwell pada tahun
1862 dalam sebuah bukunya yang berjudul: ”The Island of
Indonesia” yang kemudian dilanjutkan lagi oleh seorang bangsa
Jerman bernama Adolf Bastian tahun 1889 dengan menggunakan
istilah: Indonesien” dalam karyanya yang berjudul: “Indonesien

15. Capita SelectaTata Hukum Indonesia 3
Order die Insel des Malayschen Archipel.” Namun sebelum semua
dicetuskan istilah Indonesia oleh ilmuwan di atas, kepulauan kita
ini pernah juga disebut:
1. Jaya dwipa dalam buku Ramayana.
2. Yepoti oleh Fa Hien (musafir Cina) sekitar tahun 414.
3. Labadion oleh Cladius Petolomeus.
4. Cho Po oleh Dinasti Chang di Cina.
5. Labak oleh Bangsa Arab.
6. Jayabhumi oleh Prasati Nalanda.
7. Nusantara oleh Mahapatih Gajahmada dalam Sumpah
Palapa. Istilah ini terdapat dalam Kitab Negarakertagama
karangan Mpu Tantular.
8. Hindia Belanda oleh kolonial Belanda (Saragih. 1978 : 6)
Pada tahun 1913 muncul nama lain yang dipakai oleh para
pelopor pergerakan kemerdekaan: “Indische Partij” yang telah
dibubarkan oleh Pemerintah Nederlandsch Indie yaitu nama yang
diciptakan oleh Multatuli pada tahaun 1859 dalam Bukunya yang
berjudul: “Max Havelaar”. Nama Indische Partij diganti dengan
nama Partai Insulinde. Disamping itu ada juga usaha-usaha yang
ingin menggantikan nama itu dengan “Malay archipelado” atau
“Malaysian Archipelago” yang dalam karangan sarjana Prancis
dinamakan: Le grand archipel Malais” yang diterjemahkan ke
dalam bahasa Melayu menjadi: “Kepulauan Melayu Raya” atau
ada­
kalanya disebut juga “Nusantara Melayu Raya”.
Pada tanggal 28 Oktober 1928 yaitu saat diikrarkannya
Sumpah Pemuda juga mempergunakan istilah Indonesia sebagai
sebutan untuk negara Indonesia yang akhirnya secara resmi di­

16. Capita SelectaTata Hukum Indonesia 223
Biodata Penulis
Koprawi Nasution, lahir di Janji Angkola, Kecamatan
Pahae Jae, Tapanuli Utara pada tanggal 1 April
1959 sebagai anak kedua dari delapan bersaudara
pasangan Bisman Nasution (ayah) de­
ngan Tiurma
Hutabarat (Ibu). Menyelesaikan Sekolah Dasar di
Sarulla pada tahun 1971, SMP tahun 1974 di Sarulla, SPG tahun
1977 di Medan. Melanjutkan pendidikan ke IKIP Negeri Medan
dan memperoleh Gelar Sarjana Muda (BA) jurusan Civics Hu­
kum
tahun 1981. Pada tahun 1995 memperoleh gelar Sarjana Pendi­
dikan (SPd) jurusan PMP-KN dari Universitas Muslim Nusantara
Medan dan Sarjana Hukum (SH) jurusan Keperdataan dari
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) pada tahun
1989. Tahun 2004 melanjutkan pendidikan ke Pancasarjana Uni­
med Program Studi Administrasi Pendidikan (AP) dan berhasil
me­
nye­
lesaikan S2 (Magister Pendidikan) pada tahun 2006. Kini
sedang kuliah di Program Doktor jurusan Manajemen Pendidikan
(S3) Universitas Negeri Medan (UNIMED). Menikah pada tahun
1990 dengan Farida, SE putri pasangan Ahmad dengan Hajjah
Fathimah dan dikaruniai 7 orang anak, yaitu 4 laki-laki dan 3
perem­
puan. Masing-masing bernama Fahman Urdawi Nasution
(LK), Winda Suci Lestari Nasution (PR), Muhammad Fadhil Walid
Nasution (LK), Indah Suci Maharani Nasution (PR), Azizah Suci
Mestika (PR), Muhammad Hanafi Nasution (LK) dan Hasnan An­
tova Nasution (LK).

17. 224 Capita Selecta Tata Hukum Indonesia
Jabatan yang pernah di emban adalah Keatua Umum OSIS SPG
Bina Karya Medan, Sekretaris Umum Generasi Muda Islam Pahae
(GEMISPA),WakilSekretarisGenerasiMudaPahaeJae(GEMPAJA),
Sekretaris Umum Himpunan Keluarga Mandailing (HIKMA) Kota
Medan, Sekretaris Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta
Kota Medan, Wakil Ketua Umum Badan Musyawarah Kepala Se­
kolah dan Madrasah Swasta Sumatera Utara, Wakil Sekretaris
Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta Sumatera Utara.
Pekerjaan yang di pernah di emban adalah guru mata pela­
jaran PMP Dpk pada SMP Nurul Islam Indonesia (1980-1986),
Kepala SMP Nurul Islam Indonesia (SK Ketua Yayasan Nurul Islam
Indonesia, 1985-1999), Kepala dpk pada SMP Nurul Islam Indo­
nesia (2000-hingga sekarang), Kepala SMA Nurul Islam Indonesia
(1993-1995), Dosen Luar Biasa IAIN Sumatera Utara, Dosen Luar
Biasa UMSU, Dosen Luar Biasa UPMI, Dosen Kelas Jauh UMN,
Tutor UT- UBJJ Medan, Tim Penilai Kinerja Kepala SD Kota Medan
dan Tim Akreditasi (Assesor) SMP Kota Medan.
Karya Tulis (Diktat) dan jurnal yang pernah di publikasikan
diantaranya, yaitu: 1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
untukSMP(Buku).2)PendidikanPancasilauntukMahasiswa(Diktat).
3) Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa (Diktat). 4) Kapita
Selecta Tata Hukum Indonesia untuk Mahasiswa (Diktat). 5) Aspek
Perkembangan Motorik dan Keterhubungannya dengan Aspek Fi­
sikdanIntelektualAnak,JurnalISSN1979-9950(INTIQAD,volume
3 Nomor 1 Juni 2009). Dan 6) Implikasi Pendidikan Terhadap Per­
kembangan Fisik Remaja, Jurnal 1979-9950 (INTIQAD, volume 2
Nomor 2 Desember 2009).