Pengantar Hukum Indonesia

PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Oleh :
Dr. HARYONO, SH.,MH.
081326168417
Cogito ergo sun ; dimana ada aktivitas disitu ada kehidupan

BAB I Istilah, Pengertian dan Tujuan PHI
BAB II Sistem Hukum Indonesia
BAB III Sejarah Hukum Indonesia
BAB IV Klasifikasi Hukum dan Konsep-konsep
Dasar dalam Hukum Indonesia
BAB V Sumber-Sumber Hukum
BAB VI Tata Urutan Perundang-undangan

BAB VII Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem
Hukum Indonesia
BAB VIII Politik Hukum Nasional Indonesia
BAB IX Perbandingan Hukum dalam Tata Hukum
Indonesia
BAB X Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
BAB XI Kesadaran Hukum, Ketaatan Hukum dan
Efektifitas Hukum di Indonesia

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori
Peradilan, Kencana Perdana Media
Group, Jakarta, 2009
Bernard L Tanya, dkk, Teori Hukum Strategi
Manusia Lintas Ruang dan Generasi,
Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
H. Faried Ali, dkk, Studi Sistem Hukum
Indonesia, Refika Aditama Bndung, 2012
Jimly Assidiqie, Pokok-Pokok HTN Pasca
Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer,
Jakarta, 2008

M.Najih dan Soimin, PHI (Konsep Sejarah Tata
Hukum dan Politik Hukum Indonesia,
Setia Press, Malang, 2014
Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum,
Menegakkan Konstitusi, Rajawali Press ,
Jakarta, 2011
Nico, Ngani, Perkembangan Hukum Adat
Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
2012.
R. Abdoel Djamali, PHI, Rajawali Press, Jkt, 2012
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya
Bandung, 2006,
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,
Intermasa, Jakarta, 1996

Titik Triwulan Tutik, PIH, Prestasi Pustaka,
Jakarta, 2006
Umar Said Sugoarto, PHI, Setia Grafika, Jakarta,
2013
Utang Rasyidin, dan Dedi Supriyadi, PHI, dari
Tradisi Ke Konstitusi, Pustaka Setia,
Jawa Barat, 2014
Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan
Perudang-Undangan yang Baik, Rajawali
Press, Jakarta, 2011

Penilaian :
 Nilai A : 85 ke atas
 Nilai B : 75 - 84
 Nilai C : 65 - 74
 Nilai D : 55 – 64
 Nilai E : dibawah 54

Prosentase Penilaian :
 Tugas : 20 %
 UTS : 30 %
 UAS : 40 %
 Persentasi : 10 %
Toleransi Kuliah :
 Boleh terlambat 15 menit
 Lebih dari 15 menit boleh masuk kecuali jika
sudah izin trelebih dahulu

Perkuliahan :
 Direncanakan 18 pertemuan
 Toleransi tidak masuk kuliah 25 % = 4
 Mid Semester /UTS diberikan batas waktu
sebelum UAS

A. Istilah dan Pengertian PHI
1. Istilah PHI
a. Hartono Hadisoeprapto dalam bukunya
yang berjudul Pengantar Tata Hukum
Indonesia mengatakan bahwa Pengantar
Hukum Indonesia sebenarnya
dipergunakan untuk mengantarkan setiap
orang yang ingin mempelajari aturan-
aturan hokum yang sedang berlaku di
Indonesia.

b. R. Abdul Djamali dalam bukunya yang
berjudul Pengantar Hukum Indonesia bahwa
PHI bahasa dari Belanda Recht Orde, adalah
susunan hukum yang artinya memberikan
tempat yang sebenarnya. Ini bermakna
menyusun dengan baik dan tertib aturan
hukum dalam pergaulan hidup agar dengan
mudah diketahui dan dipergunakan untuk
menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang
terjadi.

c. Soediman Kartohadiprodjo dalam bukunya
Pengantar Tata Hukum Indonesia
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan
PHI adalah hukum yang sekarang berlaku di
Indonesia.
 Dari pendapat di atas, dapatlah disimpulkan
bahwa Pengantar Hukum Indonesia
memberikan pemahaman awal kepada siapa
saja yang ingin mengenal sistematika dan
susunan hukum yang saat ini berlaku di
Indonesia.

2. Pengertian Hukum Indonesia
 a. Hukum
 Secara etimologis hukum berasal dari :
 Law (Inggris), Recht (Belanda dan Jerman) dan
Droit (Perancis) dan Rectum atau lex (latin)
 Dalam perkembangannya hukum juga disebut
“ius” dari kata “iubere” artinya mengatur atau
memerintah atau hukum.
 Istilah “law” mempunyai dua pengertian :
 pertama, sebagai pedoman untuk mencapai
keadilan atau disebut dengan “hukum” sama
dengan istilah “ius” (Latin), “droit” (Perancis),
“recht” (Belanda dan Jerman);
 kedua “juga berarti “undang-undang”
(Indonesia), sama dengan istilah “lex” atau
“legi” (Latin), “loi” (Perancis), “wet” (Belanda),
“gesetz” (Jerman).

 b. Hukum Indonesia
 Hukum yang ada, lahir dan keberadaannya
ada sejak masyarakat Indonesia ada.
 Contoh :
 hukum adat, hokum kebiasaan, hokum
yang berbasis religious.
 Hukum berasal Belanda
 Hukum Indonesia : Hukum warisan Belanda,
Hukum adat, kebiasaan dan Hukum agama.

B. Tujuan Mempelajari PHI
 Mengetahui :
1. Macam-macam hukum (bentuk, isi) yang
berlaku di Indonesia;
2. Perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan
yang diharuskan serta yang diperbolehkan
menurut hukum Indonesia;
3. Kedudukan, hak dan kewajiban setiap orang
dalam masyarakat dan Negara menurut
hukum Indonesia;
4. Macam-macam lembaga atau institusi
pembentuk atau pembuat dan pelaksana
atau penegak hukum menurut hukum
Indonesia;

5. Prosedur hukum (acara peradilan dan
birokrasi hukum/pemerintahan) apabila
menghadapi masalah hukum dengan setiap
orang dan para pelaksana hukum Indonesia.
Jika ada sangketa hukum maka dapat
diselesaikan di pengadilan maupun di luar
pengadilan menurut hukum positip
Indonesia
Contoh : Penyelesaian di luar pengadilan
adalah melalui mediasi yang dilakukan oleh
arbitrase.

C. Perbedaan dan Persamaan PIH dan PHI
 1. PIH :
Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang
objeknya adalah hukum dan khususnya
mengajarkan perihal hukum dalam segala
bentuk dan manifestasinya, ilmu hukum
sebagai kaidah, ilmu hukum sebagi ilmu
pengertian dan ilmu hukum sabagai ilmu
kenyataan.
Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang
objeknya adalah hukum dan khususnya
mengajarkan perihal hukum dalam segala
bentuk dan manifestasinya, ilmu hukum
sebagai kaidah

 PIH :
 ilmu hukum sebagi ilmu pengetahuan
 ilmu hukum sabagai ilmu kenyataan.
: Ilmu hukum adalah peraturan-peraturan
yang berlaku di masyarakat, bersifat
mengatur melindungi dan memaksa dan
memberi sanksi.
Curzon berpendapat bahwa ilmu hukum
adalah suatu ilmu pengetahuan yang
mencakup dan membicarakan segala hal yang
berhubungan dengan hukum

 Menurut Satjipto Rahardjo ilmu hukum
merupakan ilmu pengetahuan yang
menjelaskan dan menelaah secara rinci
hukum
 ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari
semua seluk beluk mengenai hukum,
misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-
asas, sistem, macam pembagian, sumber-
sumber, perkembangan, fungsi dan
kedudukan hukum di dalam masyarakat.
 Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai
objek hukum menelaah hukum sebagai suatu
gejala atau fenomena kehidupan manusia
dimanapun didunia ini dari masa kapanpun

2. PHI
- Pengertian : mengantarkan atau
memberikan pedoman kepada mahasiswa
untuk mempelajari hukum yang berlaku di
Indonesia dewasa ini atau hukum positif
- Hukum positif atau stellingsrecht atau Ius
Constitutum merupakan suatu kaidah yang
berlaku sekarang ini
- Contoh Hukum positif : UUD NRI 1945,
Perundang-undangan, Permen, Pergub,
Perda (Propinsi, Kab.Kota). Hukum Adat
dsb.
- Tujuannya adalah mempelajari hukum yang
berlaku sekarang, sehingga memahami
fungsinya.

3. Perbedaan, Persamaan, Hub PIH dan PHI
 Perbedaan
 Obyeknya
PHI berobyek pada hukum yang sedang berlaku
di masa sekarang,
 PIH berobyek pada hukum yang tidak terbatas
pada aturan hukum yang berlaku pada suatu
tempat dan waktu tertentu.
 Persamaan
 Baik PIH maupun PHI merupakan mata kuliah
dasar untuk mempelajari hukum.
 Hub PIH dan PHI
 PIH mendukung atau menunjang kepada setiap
orang yang akan mempelajari hukum positif
Indonesia ( tata hukum indonesia = PHI).
 PIH menjadi dasar dari PHI

4. Ruang Lingkup PHI
a. Hukum sebagai Norma/ Kaidah
Menempatkan hukum sebagai pedoman yang
mengatur kehidupan manusia .
b. Hukum sebagai Gejala Perilaku di Masyarakat
Hukum sebagai manifestasi dari pola tingkah
laku yang berkembang di masayarakat.
c. Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan ada 2
pengertian :
1) Dalam arti luas, yaitu ilmu yang mencakup
dan membicarakan segala hal yang
berhubungan dengan hukum dan semua
seluk-beluk hukum ( Sstjipto Rahardjo)
2) Dalam arti sempit, yaitu ilmu yang
mempelajari makna objektif tata hukum
positif yang disebut dogmatik hukum (ajaran
hukum) ( Radbruch).

Sejarah Hukum
 mempelajari perkembangan dan asal usul sistem
hukum dalam masyarakat tertentu dan
memperbandingkan antar hukum yang berbeda
karena di batasi waktu yang berbeda.
Politik Hukum
 Kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam
undang-undang atau peratuan perundang-
undangan.
Perbandingan Hukum
 mempelajari dan mengidentifikasi persamaan
dan perbedaan dua atau lebih sistem hukum.
Antropologi Hukum
 mempelajari pola-pola kehidupan masyarakat
sederhana maupun modern

Filsafat Hukum
 cabang filsafat yang mempelajari hakikat dari
hukum , objek dari filsafat hukum dalah hukum
yang dikaji secara mendalam.
Sosiologi Hukum
 secara analitis dan empiris mempelajari
hubungan timbal balik antara hukum dengan
gejala sosial lainnya .
Psikologi Hukum
 mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan
jiwa manusia .
Ilmu Hukum Positif
 Ilmu yang mempelajari hukum sebagai suatu
kenyataan yang hidup berlaku sekarang.

A. Sistem Hukum
1. Pengertian Sistem Hukum
Suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-
unsur yang mempunyai interaksi satu sama
lain dan bekerja sama untuk mencapai
tujuan kesatuan tersebut.
Unsur-unsur hukum/yuridis seperti
peraturan hukum, asas hukum, dan
pengertian hukum

 Subekti
Suatu susunan atau tatanan yang teratur,
suatu keseluruhan dimana terdiri dari
bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain,
tersusun menurut suatu rencana atau pola,
untuk mencapai suatu tujuan.
 Sudikno Mertukusumo
Suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur
yang mempunyai interaksi satu sama lain dan
bekerja sama untuk mencapai tujuan
kesatuan tersebut.

Bellefroid,
Rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum
yang disusun secara tertib menurut asas-
asasnya.
Scolten
Kesatuan peraturan-peraturan hukum yang
terdiri atas bagian-bagian (hukum) yang
mempunyai kaitan (interaksi) satu sama lain,
yang tersusun sedemikian rupa menurut asas-
asasnya, dimana berfungsi untuk mencapai
tujuan

2. Macam-macam Sistem Hukum
a. Sistem Hukum Common Law atau
Unwriten law (Hk tdk tertulis)
-Sistem hukum ini berasal dari tradisi
Anglo Saxon Inggris
-Muncul abad VI – XIII Hukum Kerajaan
atau Hukum Gereja (Canon Law)
-Sistem hukum yang tdk dikembangkan
di universitas atau tdk melalui penulisan
doktrinal –Kodifikasi (dibukukan)
-Sistem hukum yang dikembangkan oleh
para praktisi atau proseduralis (Hakim)
-Sumber hukumnya adalah putusan
hakim
-Sistemnya luas dan kurang jelas

b. Sistem Hukum Civil Law (Hukum Sipil)
- Sistem hukum ini berasal dari tradisi Eropa
Kontinental (Romawi). Kemudian diikuti
Belanda
- Dikatakan hukum Romawi karena sistem
hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang
berlaku di kekaisaran Romawi pada masa
Pemerintahan Kaisar Yustinianus abad V
(527-565 M).
- Sistem hukum yang dikembangkan di
universitas atau melalui penulisan doktrinal –
Kodifikasi
- Sumber hukumnya adalah Undang-Undang,
Peraturan-peraturan dan kebiasaan-
kebiasaan
- Sistemnya lebih jelas dan sederhana
- Dianut di Indoesia (ttp Yurisprudensi juga
diperhatikan )

B. Sejarah Sistem Hukum
Hukum Indonesia merupakan campuran dari
sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama
dan hukum Adat
Sistem
Hukum
Indonesia
Eropa Agama
Adat

C. Periode Masuknya Hukum Eropa
1.Periode Kolonialisme
Periode ini terbagi ke dalam tiga tahapan
besar, yakni:
Kolonialisme
a. Periode VOC
b. Liberal Belanda dan
c. Politik Etis hingga
Penjajahan Jepang

 a. Periode VOC
VOC Tujuan
1) Kepentingan ekspolitasi
ekonomi demi mengatasi
krisis ekonomi di negeri
Belanda
2) Pendisiplinan rakyat pribumi
dengan cara yang otoriter;
dan
3) Perlindungan terhadap
pegawai VOC, sanak-
kerabatnya, dan para
pendatang Eropa
-Orang Belanda atau Eropa menggunakan hk Belanda
- Pribumi, menggunakan hukum-hukum yang dibentuk oleh tiap-
tiap komunitas secara mandiri.
- Tata pemerintahan dan politik pada zaman itu telah meminggirkan
hak-hak dasar rakyat di nusantara dan menjadikan penderitaan
yang mendalam terhadap rakyat pribumi di masa itu.

b.Periode Liberal Belanda
1854
Regeringsreglement
(RR 1854) atau
Peraturan tentang
Tata Pemerintahan
(di Hindia Belanda)
Tujuan :
- melindungi kepentingan kepentingan usaha-usaha swasta di negeri
jajahan
- mengatur perlindungan hukum terhadap kaum pribumi dari
kesewenang-wenangan pemerintahan jajahan
- mengatur tentang pembatasan terhadap eksekutif (terutama
Residen) dan kepolisian, dan jaminan terhadap proses peradilan
yang bebas

c. Periode Politik Etis Sampai Kolonialisme
Jepang
1.Pendidikan untuk anak-anak pribumi, termasuk
pendidikan lanjutan hukum
2.Pembentukan Volksraad, lembaga perwakilan
untuk kaum pribumi
3.Penataan organisasi pemerintahan, khususnya
dari segi efisiensi
4.Penataan lembaga peradilan, khususnya dalam
hal profesionalitas
5.Pembentukan peraturan perundang-undangan
yang berorientasi pada kepastian hukum.
Kebijakan Politik Etis dalam
Pembaharuan Hukum

Politik Etis lainnya dalam pembaharuan hukum
1.Penghapusan dualisme/pluralisme tata
peradilan
2.Unifikasi kejaksaan
3.Penghapusan pembedaan polisi kota dan
pedesaan/lapangan
4.Pembentukan lembaga pendidikan hukum
5.Pengisian jabatan-jabatan administrasi
pemerintahan dan hukum dengan orang-orang
pribumi

2. Periode Revolusi Fisik Sampai Demokrasi Liberal
a Periode Revolusi Fisik
Pembaharuan dibidang Peradilan : tujuan :
- Unfikasi badan-badan peradilan
dengan melakukan penyederhanaan
- Mengurangi dan membatasi peran
badan-badan pengadilan adat dan
swapraja,
- Pengadilan agama yaitu adanya
Mahkamah Islam Tinggi.

b. Periode Demokrasi Liberal
Muncul pengadilan atau penyelesaian
sengketa di luar pengadilan negara,
yang ditetapkan melalui UU No.
9/1950 tentang Mahkamah Agung dan
UU Darurat No. 1/1951 tentang
Susunan dan Kekuasaan Pengadilan
- Berlaku sejak tahun 1950
- Adanya pengakuan HAM

c. Periode Demokrasi Terpimpin Sampai Orde Baru
1. Demokrasi Terpimpin / Orde Lama
Langkah-langkah sangat berpengaruh dalam
dinamika hukum dan peradilan adalah:
a) Menghapuskan doktrin pemisahan kekuasaan dan
mendudukan MA dan badan-badan pengadilan di
bawah lembaga eksekutif
b) Mengganti lambang hukum . Dewi keadilan > pohon
beringin yang berarti pengayoman
c) Memberikan peluang kepada eksekutif untuk
melakukan campur tangan secara langsung atas proses
peradilan berdasarkan UU No.19/1964 dan UU
No.13/1965 Menyatakan bahwa hukum perdata pada
masa kolonial tidak berlaku kecuali sbg rujukan.

2) Orde Baru
-Pembekuan thd pelaksanaan UU Pokok Agraria,
UU Penanaman Modal Asing, UU Kehutanan, dan
UU Pertambangan.
-Selain itu, orde baru juga melakukan:
(a) Penundukan lembaga-lembaga hukum di
bawah eksekutif (Politik Lebih Kuat drpd
hukum)
(b)penghancuran pemikiran kritis, termasuk
dalam pemikiran hukum

d. Periode Pasca Orde Baru (1998 – Sekarang)
1)Pembaruan sistem politik dan
ketetanegaraan
2)Pembaruan sistem hukum dan hak asasi
manusia
3)Pembaruan sistem ekonomi.
Kelemahannya:
- Penyakit lama orde baru, yaitu KKN (korupsi, kolusi
dan nepotisme) masih kokoh mengakar, bahkan kian
luas jangkauannya.
- Kemampuan perangkat hukum pun dinilai belum
memadai untuk dapat menjerat para pelaku semacam
itu.
- Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan
hakim (kini ditambah advokat) dilihat masih belum
mampu mengartikulasikan tuntutan permbaruan
hukum

Kelebihannya
Pemberdayaan rakyat untuk menuntut hak-
haknya dan mengembangkan sumber daya
hukumnya secara mandiri, semakin gencar dan
luas dilaksanakan

D. Ciri-Ciri Sistem Hukum Indonesia
Ciri SHI
Perintah dan Larangan
Sanksi
Pemaksaan
Contoh : UU Lalu Lintas

E. Unsur-Unsur Sistem Hukum Indonesia:
Unsur
SHI
1. Peraturan yang mengatur
tingkah laku manusia
dalam pergaulan hidup
bermasyarakat
2. Peraturan yang
ditetapkan oleh badan-
badan resmi negara
3. Peraturan yang bersifat
memaksa
4. Peraturan yang memiliki
sanksi yang tegas

1. Sistem Eropa Kontinental
Ciri-cirinya :
Hukumnya dikodifikasikan (dibukukan)
Hk Pidana > WvS, Code Penal ( KUHP)
Hk Perdata > BW ( KUH Perdata)
HK Dagang > WvK (Koop Handel, KUHD)
Dalam Penerapannya hukum ditafsirkan oleh
Hakim

 2. Sistem Anglo Saxon
Sistem hukum yang didasarkan pada
yurisprudensi, yaitu keputusan-
keputusan hakim terdahulu yang
kemudian menjadi dasar putusan
hakim-hakim selanjutnya
Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia,
Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika
Selatan, Kanada (kecuali Provinsi
Quebec) dan Amerika Serikat )kecuali
Lusiana
Indonesia juga menggunakan
Yurisprudensi dalam menyelesaikan
masalah

3. Sistem Hukum Adat
Hukum Adat adalah seperangkat norma dan
aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu
wilayah
Adat bisa berupa :
Warisan , perkawinan, pidana

 4. Sistem Hukum Islam
Sistem hukum yang beradasarkan
nilai-nilai Islam
(Syariah)
Berlaku di negara-negara Islam
Berlaku di Aceh

A. 1840-1890
1. Perkembangan Awal
- Supremasi Hukum untuk Eksekutif (Pem Kolonialis)
- Kebijakan hk > kep. Orang Eropa Semata
- Memberdayakan hk Eropa utk digunakan oleh bangsa
Pribumi
- Tujuan adalah persamaan kedudukannya dalam
bermasyarakat.
- Grondwet 1848 dan Regeringreglement 1854 sbg
bentuk liberalisme hukum di Hindia Belanda.
- Sejak adanya RR atau machtenscheiding digunakan
membatasi kekuasaan Eksekutif Indo dg Hk Belanda
- Akibatnya : bahwa hukum Indonesia sejak 1854 yang
berasal dari belanda adalah hk yang liberal

2. Kebijakan Unifikasi Hukum
 Unifikasi dg cara kodifikasi hk
 Tujuan utama adalah mempositifkan hukum
dan menegakkan dan membenahi badan-
badan peradilan.
 Dg adanya kodifikasi dan penataan agar ada
kepastian hukum
 Tetapi dalam realitas ada dualisme hk dan
peradilan yaitu hk dan peradilan belanda -
hukum dan peradilan masyarakat.
 Peradilan umum yg berlaku : Districgerecht,
Regentschapsgerecht, Landard,
Residentiegerecht, Raad Van Justie dan
Hoggerechtshof, serta Politerol Rechtbank
van Omegang.
 Unifikasi dan kodifikasi hk dikenal dengan
istilah Bewusterechtspolitiek.

 Districgerecht atau devision court adalah
pengadilan ditingkat kawedanan
 Regentschapsgerecht adalah Badan peradilan
yang diselenggarakan di kabupaten 2 untuk
orang pribumi (peradilan banding untuk perkara
Districgerecht
 Landard adalah badan peradilan sehari-hari
untuk kaum pribumi
 Residentiegerecht adalah badan peradilan
ditingkat karesidenan yang dipimpin oleh
Residen.
 Raad Van Justie adalah peradailan untuk orang
Eropa ada sejak jaman VOC
 Hoggerechtshof adalah peradilan tingkat kasasi.
 Politerol adalah badan peradilan untuk perkara
sumir ysng tdk masuk yuridiksi landraad atau
Rechtbank van Omegang .
 Rechtbank van Omegang atau Court of circuit
adalah badan peradilan untuk kaum pribumi

B. Eksperimentasi dengan UU (1860-1890)
1. Ada usaha merealisasi berlakunya hukum
Eropa secara luas di HB
2. Adanya konflik budaya (hukum) akbiat
pertemuan ide eropa dan pribumi.
3. Adanya Cultuurwet 1865 (UU Pertanian)
4. Agrarisch Wet 1870 ( UU Pertanahan)
5. Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van
Strafrecht voor inlanders, 1879.
6. Koeli Ordonatie 1880 (peraturan buruh
buruh)

 C. Politik Etis (1890-1910)
1. Eksploitasi Ekonomi
2. Politik Etis adalah atau Balas budi
3. Politik etis pada hakikatnya adalah
peningkatan kesejahteraan sosial dan
ekonomi penduduk pribumi, melalui
bidang pendidikan.
4. Tujuannya adalah adanya Zelfbestuur ,
yaitu pemerintah Hiandia Belanda yang
merupakan bagian dari Kerjaan
Belanda.

 D. Berlakunya Hukum Adat (1910-1942)
1. Pengakuan Hukum Adat
- Di Belanda th 1914 muncul RUU Idenburg
yang disampaikan oleh van Volenhoven
- Salah satu isi yang penting adalah adanya
pengakuan hukum rakyat yang tidak
tertulis (hukum Adat)
- Dalihnya bahwa hukum penduduk
pribumi berbeda dengan hukum eropa.
- Sejak tahun 1923 hukum Adat diakui
melalui RUU Kitab UU Hukum Perdata
untuk HB
- Sejak tahun 1925 hukum adat mulai
berlaku dengan dalih Cowan dan van
Vollenhoven

2. Lahirnya Landrad sbg Badan Peradilan
untuk Pribumi
a. Dalam Peradilan hukum adat
digunakan untuk menyelesaikan
perkara Landrad
b. Hukum adat dianggap sebagai self-
regulating-mechanism
c. Tahun 1930 hukum adat kian
berpengaruh dalam pemerintahan
maupun peradilan.
d.Hukum adat diakui oleh Pemerintah
Belanda sebagi dualisme hukum, yang
dapat digunakan untuk menyelesaikan
masalah hukum kaum pribumi.

E. Pendidikan Hukum Rechtschool untuk
Pribumi
1. Berdiri sekolah hukum untuk pribumi
adalah Opleidingschool atau
Rechtschool (1909) kemudian
Rechtshoogenschool berdiri di Batavia
1924, oleh Gub Jend D. Fock.
2. Meester yaitu program sekolah lanjutan
lulusan rechtschool di Leiden Belanda.

 F. Perkembangan Hukum Pasca Kolonial
1. 1940-1945 (akhir Kekuasaan Kolonial)
- Masih ada dualisme hukum. (Van der
Vinne).Dia mengatakan bhw tdk keberatan
menerapkan dualisme hk
- Masih ada penggolongan rakyat,
golongan Eropa, Pribumi, Timur Asing
(Cina dan bukan Cina)
a. Jaman Jepang (1942-1945)
- Berlaku hukum Jepang (Osamu Sirei) 1942.
- Badan peradilan
- Hoogerchtsshof : Saiko Hoin,
- Raad van Justie : Kato Hoin,
- Landrad :Tio Hoin,
- Regenschaprecht : Ken Hoin,
Districhtsgerecht : Gun Hoin.

b. Awal Kemerdekaan
 Berlaku hukum Nasional
 Dasar adalah Pasal II Aturan Peralihan
“Segala Badan Negara dan Peraturan
yang ada masih langsung berlaku,
selama belum diadakan yang baru
menurut Undang-undang Dasar ini”.
 Mulai berlaku tertib hukum nasional
yaitu hukum Indonesia

 2. 1945-1950
a. 1945-1949 berlaku UUD 1945
Berlaku Demokrasi Liberal karena
adanya Maklumat Pemerintah
No. X/U/VIII/1945
b. 1949-1950 berlaku KRIS
Berlaku demokrasi Liberal. Negara
Indonesia menjadi Republik Serikat.
Hukum yang berlaku hukum Belanda
yang Liberal.

 3. 1950-1959 (Revolusi Fisik)
a. Berlaku UUDS
b. Berlaku demokrasi liberal
Hukum yang berlaku adalah hukum
liberal
4. 1959-1966 (Orde lama)
a. Berlaku demokrasi terpimpin
b. Politik kuat hukum melemah
5. 1966-1998 (Orde Baru)
a. Fokus Pembangunan Ekonomi
b. Hukum sebagai social enginering
c. Hukum Nasional sebagai
pengembangan hukum Adat.

 6. 1998 –Sekarang (reformasi)
a. Hukum dibangun berdasarkan HAM
b. Hukum dibangun harus konstitutif.
c. Hukum dibangun sejajar dengan
Politik.
d. Ada lembaga hukum MK, KPK, dsb
e. Ada Pembaharuan hukum antara
lain :
1) Pembaruan sistem politik dan
ketatanegaraan (HTN)
2) Pembaruan sistem hukum dan
hak asasi manusia
3) Pembaruan sistem ekonomi (HK
Ekonomi)

A. Klasifikasi atau Penggolongan Hukum
Penggolongan hukum ada 5 yaitu sifatnya, isi
atau materinya, bentuknya, waktu dan tempat
berlakunya
1. Sifatnya
a. Hukum Memaksa (imperative)
Adalah hukum yang dalam keadaan
bagaimana pun juga harus dan mempunyai
paksaan mutlak.
b. Hukum Mengatur (fakultatif/pelengkap)
Adalah hukum yang dapat dikesampingkan
apabila pihak-pihak yang bersangkutan
telah membuat peraturan sendiri dalam
suatu perjanjian

2. Isi atau Materi
a. Hukum Publik
Adalah hukum yang mengatur hubungan antara
Negara dengan alat-alat perlengkapan atau
hubungan antara Negara dengan perseorangan
(warga negara) :
Hukum Publik terdiri dari :
-HTN :mengatur bentuk dan susunan pemerintah
suatu negara serta hubungan kekuasaan antara
alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan
hubungan antar Negara
-HAN : mengatur cara-cara menjalankan tugas
(hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat
perlengkpan negara.
-Hukum Pidana : mengatur perbuatan-perbuatan
apa yang dibolehkan dan dilarang
-Hukum Acara : mengatur bagaimana cara dan
siapa yang berwenang menegakkan hukum
materiil .


b. Hukum Privat
Hukum yang mengatur hubungan :
-Individu dg Individu
-Individu dg badan hukum
-Badan hukum dg badan hukum
Hukum Privat terdiri dari :
-Hukum Perorangan
-Hukum Keluarga
-Hukum Kekayaan
-Hukum Waris
-Hukum Bisnis

c. Bentuknya
1) Hukum tertulis
hukum yang dituliskan atau
dicantumkan dalam perundang-
undangan
Contoh Hukum Pidana (KUHP) Hukum
Perdata (KUH Perdata) dsb
2) Hukum tidak tertulis
hukum yang tidak dituliskan atau
dicantumkan dalam perundang-
undangan
Contoh : Hk Adat dan Hk Kebiasaan

d. Waktu Berlakunya
1) Ius Constitutum (Hukum Positif)
Adalah hukum yang berlaku sekarang (UU)
2) Ius Constituendum (Cita Hukum)
Adalah hukum yang diharapkan berlaku pada
waktu yang akan datang. (RUU)
3) Hukum Antar Waktu
Adalah hukum yang berlaku dimana-mana
dalam segala waktu dan untuk segala bangsa
di dunia. Hukum ini tak mengenal batas
waktu melainkan berlaku untuk selama-
lamanya (abadi) terhadap siapapun juga
diseluruh tempat. (HK HAM)

e. Wilayah Berlakunya
1) Lokal, hk yang berlaku pada Daerah tertentu
(Perda, Kep Gub, Kep Bupati/ Walikota, Instruksi
Gub, Bupati/Walikota
2) Nasional, hk yang berlaku di Negara tertentu
(Peraturan Perundangan)
3) Internasional, hk yang berlaku di Dua Negara atau
Banyak Negara (Bentuknya Perjanjian Internasional :
NATO, AFTA, MEA, ASEAN, UN, WHO, ADB, WB dsb)

B. Konsep Hukum
1. Pengertian Konsep Hukum
a. Hans Kelsen
- Teorinya hukum “murni” (the pure theory of law).
Bahwa hukum bebas dari elemen-elemen asing pada kedua
jenis teori tradisional, teori tersebut tidak tergantung pada
pertimbangan-pertimbangan moralitas dan fakta-fakta
aktual.
- Konsep hukum Hans kelsen dalam hukum murninya. Hukum
harus dibersihkan dari anasir-anasir yang nonyuridis,
seperti unsur sosiologis, politis, historis, etis.
- Kelsen memahami pure theory of law-nya sebagai teori
kognisi hukum, teori pengetahuan hukum.
- Tujuan pure theory of law adalah kognisi atau pengetahuan
tentang objeknya atau hukum itu sendiri.
- Ajaran Hans Kelsen adalah teori Hukum Positif. Hukum
adalah karya ilmiah. Untuk itu hukum harus mendapatkan
pembenarannya dan didukung sepenuhnya oleh fakta empiris

 b. John Austin (Inggris)
John Austin adalah ahli filsafat hukum inggris, yang
pertama memperkenalkan positivisme hukum sebagai
sistem. Pemikiran pokoknya tentang hukum dituangkan
dalam karyanya yang berjudul the province of jurisprudence
determind .
Dua konsep hukum John Austin yaitu:
a. Bahwa hukum memiliki dua dimensi
b. Bahwa hukum adalah sebagai komando (law is
command of sovereign)
a. Bahwa hukum memiliki dua dimensi
1) Yurisprudensi analisis
- Berkaitan dengan dimensi yang pertama, tugas filsuf hukum
adalah melakukan analisis tentang konsep dasar dalam
hukum dan struktur hukum sebagaimana adanya.
- Pertanyaan tentang apa itu hukum, tanggung jawab hukum,
hak dan kewajiban hukum,

2) Yurisprudensi normatif
- Bahwa yurisprudensi normatif berusaha mengevaluasi atau
mengkritik hukum dengan berangkat dari konsep hukum
sebagaimana seharusnya.
- Pertanyaan-pertanyaan pokok yang diajukan antara lain
mengapa hukum disebut hukum, mengapa kita wajib
mantaati hukum, manakah batas validitas hukum, dan
sebagainya.
- Dimensi yang kedua ini berurusan dengan dimensi ideal dari
hukum.
b. Konsep hukum bahwa hukum adalah sebagai komando (law
is command of sovereign)
Hukum harus dipahami sebagai komando, karena semua hukum
tidak lain merupakan kumpulan perintah yang bersifat komando
(laws are commands).
Hukum adalah sebuah komando atau perintah

 c. H.L.A. Hart (Inggris)
Konsep hukum Hart yang dituangkan pada bukunya The
Concept of Law, bahwa hukum dipahami sebagai sistem
peraturan
Konsep hukumnya ada dua :
1) Hukum Primer
- Hukum adalah apa yang boleh dilakukan dan apa yang
dilarang peraturan primer (sebagai kewajiban subyek hukum).
-Bisa efektif mengatur tata tertib sosial apabila :
a. Membuat pembatasan terhadap kekerasan, pencurian, dan
penipuan.
b. Mendapat dukungan mayoritas.
c. Masyarakat relatif memiliki keterikatan primordial (misalnya
ikatan darah, perasaan, dan keyakinan)
- Kelemahannya :
(1) Tidak ada lembaga atau otoritas resmi yang berfungsi
melakukan penilaian dan penyelesaian konflik. Akibatnya
tidak ada kepastian.
(2) Bersifat statis. maka tidak cukup responsif terhadap
perkembangan masyarakat.
(3) Inefisiensi dalam penegakan hukum,

 2) Huk
2) Hukum Sekunder
- Aturan-aturan sekunder adalah sekelompok aturan yang
memberikan kekuasaan untuk mengatur penerapan aturan-
aturan hukum
- Berisi kepastian syarat-syarat bagi berlakunya kaidah-kaidah
primer dan dengan demikian menampakkan sifat yuridis
kaidah kaidah-kaidah itu.
- Peraturan sekunder dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
a. Peraturan pengakuan
Peraturan yang berfungsi mengatasi problem ketidak
pastian peraturan primer
b. Peraturan perubahan
Peraturan yang berfungsi untuk mengatasi masalah
berkaitan dengan siat status peraturan primer
c. Peraturan penilaian dan penyelesaian konflik
Peraturan ini menetapkan mekanisme untuk mengatasi
problem inefiensi dalam peraturan primer.

 D. Gustav Radbrug (Austria)
Ada dua konsep hukum :
1. konsep yuridis relevan (legally relevant concepts)
konsep komponen aturan hukum khususnya konsep yang
digunakan untuk memaparkan situasi fakta dalam
kaitannya dengan ketentuan undang-undang yang
dijelaskan dengan interpretasi, misalnya konsep fakta
seperti benda : membawa pergi atau mengambil, tujuan
atau maksud (intensi).
2. konsep hukum asli (genuine legal concepts)
konsep hukum (genuine legal concepts) adalah konsep
konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk
memahami sebuah aturan hukum (misalnya konsep hak,
kewajiban, hubungan hukum, lembaga hukum, perikatan,
perkawinan, waris dan jual beli).
Dari konsep tsb di atas melahirkan 5 kajian hukum : -

 5 Kajian Hukum adalah sbb:
1. Tipe kajian filsafat hukum yang bertolak dari pandangan bahwa
hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati
dan berlaku universal. Tipe kajian ini berorientasi kefilsafatan,
dengan menggunakan metode logika-deduksi dari premis
normatif yang diyakini bersifat self-evident.
2. Tipe kajian hukum murni yang mengkaji “law as it is written in
the books” yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah
norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan
hukum nasional. Berorienrasi positivistis, dan menggunakan
metode doktrinal bersaranakan logika deduksi untuk membangun
sistem hukum positif.
3. Tipe kajian American sociological jurisprudence yang mengkaji
law as it is by judges through judicial process, yang bertolak dari
pandangan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim
inkonkreto dan tersistematisasi sebagai judge made law.
Berorientasi behavioural dan sosiologik serta menggunakan
metode doktrinal dan nondoktrinal bersaranakan logika induksi
untuk mengakaji “court behaviours”.

4. Tipe kajian sosiologi hukum yang mengkaji “law as it is in society”
yang bertolak dari pada pandangan bahwa hukum adalah pola
perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variable sosial
yang empirik. Berorientasi struktural, dan menggunakan metode
sosial/ nondoktrinal dengan pendekatan struktural/ makro dan
umumnya kuantitatif.
5. Tipe kajian sosiologi dan/ atau antropologi hukum yang mengkaji
law as it is in (human) action, yang bertolak dari pandangan
bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pelaku
sosial sebagaimana tampak dalam interaksi mereka. Berorientasi
simbolik interaksional, dan menggunakan metode sosial/
nondoktrinal dengan pendekatan interaksional/ mikro dengan
analisis kualitatif.
- Tipe kajian hukum (1) (2), dan (3) berada dalam tipe penelitian
hukum yang mengacu konsep hukum sebagai kaidah /norma
(penelitran normatif)
- Tipe kajian hukum (4) dan (5) termasuk penelitian hukum yang
mengacu konsep hukum sebagai proses atau perilaku
(penelitian emperik)

2. Subyek Hukum
- L.J Van Apeldorn subyek Hukum adalah
sesuatu yang mempunyai kewenangan
hukum.
- Chidir Ali : Subyek hukum adalah manusia
yang berkepribadian hukum dan segala
sesuatu yang berdasarkan tuntutan
masyarakat yang oleh hukum diakui hak
dan keajibannya.
- CST Cansil subyek Hukum adalah sesuatu
yang mempunyai hak dan kewajiban
- Dalam hk privat : sb hk adalah manusia
dan badan hukum

3. Obyek Hukum
- Umum : segala sesuatu yang dapat dijadikan
obyek hubungan hokum
- Utrecht ; obyek hk adalah segala sesuatu
yang berguna bagi subyek hokum
- Dalam bhs Belanda obyek hk = Zaak, artinya
benda
- Benda ada 5 (lima) yaitu :
1. Benda berwujud dan tidak berwujud
2. Benda bergerak dan tidak bergerak
3. Benda yg dpt diganti dan tdk dpt diganti
4. Benda yg sdh ada dan yang akan datang
5. Benda yg dpt dibagi dan tdk dibagi

 4. Hak
- Berasal dari kata recht (Belanda dan Jerman)
droit (Perancis), Law, right (Inggris).
- Rudolf F. Jhering ; Hak kepentingan yg
dilindungi oleh hukum
- Bernhard Windscheid ; Hak adalah kekuasaan
yang diberikan oleh tata hukum
- L.j. Van Apeldorn, Hak adalah kepentingan
yang dilindungi hukum.
- Hak ada dua :
a. Hak mutlak adalah hak yang memuat
kekuasaan bertindak
b.Hak relatif adalah hak yang memuat
kekuasaan menuntut agar orang lain
bertindak.

 5. Kewajiban Hukum
- Berasal dari bhs Rechtsplicht (Belanda),
Legal obligation (Inggris)
- Kwjb hk : syarat yang ditentukan dalam
hukum tentang bagaimana orang
seharusnya bersikap dan bertindak.

 6. Peristiwa Hukum
- berasal dari kata Rechtfeit (Belanda ) artinya
peristiwa yang membawa akibat hukum.
- Contohnya : Warisan dalam wasiat,
Perjanjian
- 7. Hubungan Hukum
- Berasal dari kata rechtsbetrekking (Belanda)
artinya hubungan yang diatur oleh hukum.
- Hubungan hukum terjadi karena ada
peristiwa hukum
- Contoh : hubungan hukum antara dokter
dan pasien ( di ruang praktek dokter) tdk
disembarang tempat.

 8. Kepastian Hukum
- Berasal dari kata rechtszekerheid
(Belanda), legal certainty (Inggris).
- Kepastian hukum adalah kepastian
kmengenai hak dan kewajiban, kewajiban
yang menurut hukum hukum boleh atau
tidak boleh.
- 9. Keadilan
- Konsep keadilan sdh ada sejak jaman
Yunani Kuno Yaitu Themis dewi Keadilan.
- Themis adalah wanita yg memegang
timbangan dan suatu untaian barang.

10. Asas-asas Hukum
a. Juris pracepta sunt haec artinya peraturan
dasar dari hukum adalah hidup dengan
patut, tidak merugikan orang lain
memberikan kepada orang lain yang menjadi
bagiannya.
b. Tiap orang dianggap tahu hukum ( Belanda :
eenider word geacht de wet te kennen)
c.UU tidak berlaku surut. Dalam hukum
Romawi dikenal dengan istilah Corpus Iuris
Civics.
d.Ketentuan yang kebih tinggi
mengesampingkan ketentuanLex Superior
derogat legiinferiori) yang lebih rendah.
e.Ketentuan baru mengesampingkan
ketentuan terdahulu (Lex posterior derogat
legi priori)

f. Ketetuan khusus mengesampingkan
ketentuan umum (Lex speciali derogat
lex generali)
g.Pacta Sun Servanda (perjanjian yang
mengikat)
h.Tidak seorangpun memberikan sesuatu
yang melebihi apa yang dimikinya (nemo
plus juris ad alium transferre potes ,
quam ipse heberret)
i. Tiada kejahatan tiada pidana (Nullum
delictum nulla poena sine previa lege
poenali). Seseorang tdk dpt dipidana
kecuali dlm uu sudah diatur.

A. Pengertian Sumber Hukum
1. Sumber hukum dalam arti sejarah adalah
darimana pembuat UU memperoleh bahan
untuk membentuk UU.
Contoh
- Code Civil Perancis merupakan sb hk
bagi Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata)
- BW sb hk bagi KUH Perdata
- Koop Handel sb hk bagi KUH Dagang

◦ 2. Sumber Hukum Sosiologis
Sumber Hukum Sosiologis adalah faktor-faktor
yang menentukan isi hukum positif.
Contoh :
Ekonomi, politik, pandangan agama yang
mempengaruhi pembentuk UU dalam
Membentuk UU

 3. Sumber Hukum dalam Arti Filosofis
Menurut L. J. Apeldorn sumber hukum
ada dua yaitu :
a. Sumber hukum untuk isi hukum
Ukuran untuk menguji hukum agar
dapat mengetahui ‘apakah ada hukum
yang baik ?’
b. Sumber kekuatan mengikat hukum
Sumber adalah ratio atau akal.
4. Sumber hukum formal : UU, Kebiasaan,
Yurisprudensi, Pendapat Ahli Hukum dan
Perjanjian

B. Sumber Hukum
1.UU
Pengertian UU :
a. Dalam arti formal adalah berkaitan
dengan formalitas cara terjadinya
UU di Indonesia bisa dibuat oleh DPR
kerjasama dengan Pemerintah
b. Dalam material adalah berkaitan
dengan isinya yang mengikat umum
UU sebagai regeling adalah peraturan
hukum yang berlaku bagi umum

B. Kebiasaan
Kebiasanadalah perbuatan yang dilakukan
secara berulang-ulang dalam masyarakat.
Kebiasaan menjadi sumber hukum karena
dipengaruhi oleh Mahzab Historical
Yurisprudence.
Syarat terbentuknya hukum kebiasaan :
1. Syarat material, pemakaian yang tetap
2. Syarat psikhologis, bahwa kebiasaan
diyakini sebagai kewajiban hukum oleh
komunitas atau kelompok

D. Traktat
Traktat adalah perjanjian antar negara.
Traktat dalam pembuatannya ada dua
prosedur :
1. Pembentukan melalui tiga tahap yaitu
perundingan, penandatangan dan
ratifikasi
Perjanjian yang dianggap penting.
Perjanjian dengan negara lain .
2. Perundingan dan Penandatangan
Dilakukan untuk perjanjian-perjanjian
yang kurang penting.

F. Pendapat Ahli Hukum /Doktrin
1. Pengertian Doktrin
Berasal dari bahasa latin : doctrina atau
doctrine artinya ajaran hukum (rechtsleer)
Zaman Romawi : Corpus iuris civil .
Zaman Pertengahan pendapat ahli
Hukum menjadi sumber hukum bahwa
orang tidak boleh menyimpang dari
pendapat ahli

E. Yurisprudensi
Yurisprudensi adalah putusan pengadilan
tertinggi.
Di Inggris Yurisprudensi dikenal dengan
istilah Judge-made law. (Common Law)
Dalam proses peradilan Amerika dan Inggris
Yurisprudensi dapat digunakan hakim dalam
memutus perkara.
Tetapi hakim juga boleh tidak memberikan
putusan dalam peradilan, sehingga akan
diputuskan oleh para Juri.
Di Indonesia hakim juga bisa menggunakan
Yurisprudensi dalam memutus perkara

A. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Berdasakan Pasal 7 UU No 10 Tahun 2004 :
1. UUD 1945
2. UU/Perppu
3. PP
4. Peraturan Presiden
5. Perda (Perda Propinsi, Kabupaten, Kota)

Dalam UU No.12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 1
disebutkan Jenis dan hierarki Peraturan
Perundang-undangan terdiri atas:
a. UUD NRI 1945;
b. Tap MPR;
c. UU/PERPPU;
d. PP;
e. Perpres;
f. Perda Provinsi; dan
g. Perda Kabupaten/Kota.

B. UUD NRI 1945
1. UUD 1945
Pengertian UUD 1945
-UUD yang dibuat tahun 1945
-Naskah yang terdiri dari :
- 16 Bab
- 37 Pasal
- 4 Pasal Aturan Peralihan
- 2 Ayat Aturan Tambahan

 2. UUD NRI 1945
Pengertian :
UUD 1945 yang sudah diamandemen
oleh DPR sebanyak 4 kali.
Naskah yang terdiri dari :
- Pembukaan
- Pasal-Pasal

C. UU/PERPPU
1. UU
a. Pengertian UU
1) Dalam arti formal / sempit
Peraturan yang dibentuk oleh alat
perlengkapan negara yang diberi
kekuasaan membentuk UU.
UU dibuat bersama antara Pemerintah
dan DPR : Setiap RUU dibahas oleh DPR
dan Presiden untuk mendapatkan
persetujuan bersama.
2) Dalam arti material /Luas
Tiap-tiap keputusan penguasa yang
karena materi (isi)nya disebut undang-
undang atau peraturan perundang-
undangan.

b. Fungsi UU
1) Sebagai sumber hukum bagi peraturan
di bawahnya
2) Sebagai petunjuk teknis dalam
pembuatan peraturan dibawahnya
3) Sebagai pengatur kehidupan
Masyarakat
4) Sebagai bentuk Perlindungan HAM
OKI : Peraturan di bawahnya tidak boleh
bertentangan dengan UU

2. PERPPU = Peraturan Pemerintah Pengganti
UU
-Dibuat apabila ada masalah tetapi belum
ada UU yang mengatur
-Dibuat dalam situasi genting
-Dibuat oleh Presiden
-Apabila telah disetujui DPR maka Perppu
menjadi UU

C. Peraturan Pemerintah (PP)
1. Pengertian PP
Peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan Presiden untuk menjalankan UU
sebagaimana mestinya.

D. Peraturan Presiden (Perpres)
i. Pengertian Peraturan Presiden
Peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan Presiden untuk menjalankan PP
yang lebih tinggi atau atau dalam rangka
menyelenggarakan kekuasaan
pemerintahan.

E.Peraturan Daerah (Perda)
Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 tahun
2004 tentang Herarkhi Peraturan Perundang-
undangan, bahwa Peraturan Daerah terdiri
dari Perda Propinsi, Perda kabupaten dan
Perda Kota.

A. Hukum Adat
1. Pengertian Hukum Adat .
hukum/ peraturan tidak tertulis yang
tumbuh dan berkembang di dalam
masyarakat yang hanya ditaati oleh
masyarakat yang bersangkutan.

 Ter Haar yang terkenal dengan teorinya
Beslissingenleer (teori keputusan)
 Hukum Adat adalah seluruh peraturan yang
ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan
penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya
“diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya
keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya
dinyatakan mengikat sama sekali.

 Soekanto,
 Hukum Adat adalah keseluruhan adat (yang
tidak tertulis) dan hidup di dalam masyarakat
berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman
yang mempunyai akibat hukum.
 Hazairin
 Hukum Adat merupakan kaidah-kaidah
kesusilaan yang kebenarannya telah
mendapat pengakuan umum dalam
masyarakat itu yang dibuktikan dengan
kepatuhannya terhadap kaidah-kaidah
tersebut.


 Cornelis Van Vollenhoven, Hukum Adat adalah
Keseluruhan aturan tingkah laku yang positif, yang
dimana di satu pihak mempunyai sanksi (oleh
karenanya itu disebut hukum) dan di pihak yang lain
dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karenanya
itu disebut adat).
 Cornelis van Vollenhoven: mengangkat nilai-nilai
hukum adat sebagai kodifikasi rakyat pribumi.
 “Elk volk heeft zijn waarde en beteekenis, en alle
menschelijke gaven en talenten, in al hun
verscheidenheid hebben aanspraak op volle
ontplooiing”.
 ~Cornelis van Vollenhoven~
 (Tiap-tiap bangsa mempunyai harga dan arti sendiri,
dan semua karunia dan pepandaian yang
diberikannya mempunyai hak untuk berkembang
sepenuhnya.)


Suroyo Wignjodipuro
Hukum Adat merupakan suatu kompleks dari
norma-norma yang bersumber pada perasaan
keadilan rakyat yang terus berkembang serta
meliputi peraturan tingkat laku individu atau
manusia dalam kehidupan sehari-hari di dalam
masyarakat, sebagian besar tidak tertulis dan
memiliki akibat hukum (sanksi) bagi
pelanggarnya.

2. Sistem Hukum Adat
 Soepomo membedakan antara sistem hukum
adat dari sistem hukum barat agar dapat
mengetahui sistem hukum adat.
(1) Hukum barat mengenal zakelijke rechten
(yaitu hak atas suatu barang yang berlaku
terhadap setiap orang) dan persoonlijke
rechten (yaitu hak yang bersifat perorangan
terhadap suatu objek), sedangkan hukum
adat tidak mengenal pembagian ke dalam dua
jenis hak tersebut.
(2) Hukum barat membedakan antara publiek
recht dan privaatrecht, sedangkan perbedaan
demikian tidak dikenal dalam hukum adat.
Jika diadakan perbedaan seperti itu, maka
batas-batas kedua lapangan hukum itupun
berbeda pada kedua sistem hukum itu.

(3) Pelanggaran hukum dalam sistem hukum
barat yang bersifat pidana dan yang
bersifat perdata (sehinggaharus ditangani
oleh hakim yang berbeda), perbedaan
demikian tidak dikenal dalam hukum
adat. Setiap pelanggaran hukum adat
memerlukan pembentulan hukum dengan
adat reaksi yang ditetapkan oleh hakim
(kepala adat).

 hukum/ peraturan tidak tertulis yang tumbuh
dan berkembang di dalam masyarakat yang
hanya ditaati oleh masyarakat yang
bersangkutan. Hukum adat mempunyai
kemampuan menyesuaikan diri dan elastis
karena peraturan-peraturannya tidak tertulis.
Dalam hukum adat dikenal juga Masyarakat
Hukum adat yaitu sekumpulan orang yang di ikat
oleh tatanan hukum/ peraturan adat sebagai
warga bersama dalams satu persekutuan hukum
yang tumbuh karena dasar keturunan ataupun
kesamaan lokasi tempat tinggal.

B. Hukum Pidana
1. Pengertian Hukum Pidana.
Hukum Pidana berasal dari kata Wetboek van
Strafrecht (Belanda) Criminal Law (Inggris),
artinya keseluruhan aturan yang mengatur
tentang kejahatan dan pelanggaran.
2. Sumber hukum Pidana
a. KUHP
b. Diluar KUHP :
- Pidana Khusus seperti UU Anti Korupsi,
UU Anti Narkotika, UU Imigrasi dll.
- Delik-delik dalam perundangundangan
bukan pinda seperti UU Agraria, UU
Kehutanan, UU Pemilu dll

3. KUHP memuat 3 buku :
Bk I : Berdasarkan ketentuan Umum (Ps 1- Ps
103) mengatur :
- Lingkungan kekuasaan berlakunya
ketentuan hk pidana
- Sistem Pidana yang dipakai dlm
hukum pidana
- Hal-hal yg menghapus, mengurangi
atau memberatkan pidana
- Percobaan : Penyertaan : Gabungan
atau Perbarengan perbuatan

Buku II : Memuat Perihal Kejahatan (Ps.
104-488) antara lain tentang :
-Pencurian 362-367
-Penggelapan 372-375
-Penipuan 378-437
-Pembunuhan : Ps. 338-370
Buku III : Memuat Perihal Pelanggaran (Ps.
489-570) antara lain tentang :
-Pelanggaran Keamanan Umum
-Pelanggaran ketertiban
-Pelanggaran terhadap penguasa
umum
-Pelanggaran kesusilaan

Jenis Pidana (Ps 10 ) KUHP adalah :
a. Pidana Pokok terdiri :
Pidana mati
Pidana penjara
Pidana kurungan
Pidana denda
b. Pidana Tambahan
Pencabutan hak
Perampasan barang
Pengumuman putusan hakim

C. Hukum Acara Pidana
1. Pengertian
Berasaal dari bahasa Belanda :
Strafprocesrecht yang artinya
keseluruhan aturan-aturan hukum yang
mengatur cara bagaimana
mempertahankan aturan hukum pidana
material.
2. Dasar hukum berlakunya Hukum Acara
adalah UU No.8 tahun 1981 Ps 285
tentang KUHAP
3. Azas Hukum Acara Pidana

1) Asas Legalitas
2) Asas Perlakuan Yang Sama Di Muka Hukum
( Equality Before The Law )
3) Asas Praduga Tak Bersalah ( Presumption Of
Innocent )
4) Asas Penangkapan, Penahanan,
Penggeledahan, dan Penyitaan Dilakukan
Berdasarkan Perintah Tertulis Pejabat Yang
Berwenang
5) Asas Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi

6) Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya
Ringan
7) Asas Tersangka / Terdakwa Berhak
Mendapat Bantuan Hukum.
8) Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana
dengan Hadirnya Terdakwa.
9) Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum.

D. Hukum Pidana
1. Pengertian Hukum Pidana
Hukum Pidana adalah keseluruhan dari
peraturan-peraturan yang menentukan
perbuatan apa yang dilarang dan termasuk
ke dalam tindak pidana, serta menentukan
hukuman apa yang dapat dijatuhkan
terhadap yang melakukannya.

Pengertian Hukum Pidana menurut Pakar
a. WPJ. Pompe,
Pengertian Hukum Pidana ialah keseluruhan
dari peraturan-peraturan yang sedikit
banyaknya bersifat umum yang abstrak dari
keadaan-keadaan yang bersifat konkret.
b. Wirjono Prodjodikoro
Hukum Pidana merupakan peraturan hukum
mengenai pidana. Kata “pidana” diartikan
sebagai “dipidanakan” dimana oleh instansi
tertentu yang berkuasa dilimpahkan kepada
seseorang oknum sebagai hal yang tidak
enak dirasakannya dan juga hal yang tidak
sehari-hari dilimpahkan.

c. Moeljatno
Hukum pidana adalah bagian daripada
keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu
negara, dimana dasar-dasar dan aturan-
aturannya untuk :
a. Hukum pidana menentukan perbuatan-
perbuatan yang tidak boleh dilakukan
(dilarang) dengan disertai ancaman pidana
bagi siapa yang melanggarnya.
b. Hukum pidana menentukan kapan dan dalam
hal apa kepada mereka yang melanggar
larangan dapat dikenakan pidana
c. Hukum pidana menentukan dengan cara
bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang
melanggarnya.

3. Asas Hk Pidana (menurut Tempat)
a. Asas Teritorial.
 Pasal 2 KUHP yang menyatakan :
“Ketentuan pidana dalam perundang-
undangan Indonesia diterapkan bagi setiap
orang yang melakukan suatu tindak pidana
di Indonesia”.
 Perluasan dari Asas Teritorialitas diatur
dalam Pasal 3 KUHP yang menyatakan
: “Ketentuan pidana perundang-undangan
Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di
luar wilayah Indonesia melakukan tindak
pidana didalan kendaraan air atau pesawat
udara Indonesia”.

 b. Asas Personal (Nasionaliteit aktif)
 Apabila warganegara Indonesia melakukan
ke-jahatan meskipun terjadi di luar
Indonesia, pelakunya dapat dikenakan hukum
pidana Indonesia, apabila pelaku kejahatan
yang hanya dapat dikenakan hukum pidana
Indonesia-sedangkan perbuatan pidana yang
dilakukan warganegara Indonesia di negara
asing yang telah menghapus hukuman mati,
maka hukuman mati tidak dapat dikenakan
pada pelaku kejahatan itu, hal ini diatur
dalam pasal 6 KUHP.

 C. Asas Perlindungan (Nasional Pasif)
 Tolak pangkal pemikiran dari asas perlindungan
adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib
melindungi kepentingan hukumnya atau
kepentingan nasionalnya.
 Ciri utamanya adalah Subjeknya berupa setiap
orang tidak terbatas pada warga negara saja,
selain itu tidak tergantung pada tempat, ia
merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan
sangat merugikan kepentingan nasional
indonesia yang karenanya harus dilindungi.

d. Asas Universal
 Asas universal adalah asas yang menyatakan
setiap orang yang melakukan perbuatan
pidanan dapat dituntut undang-undang
hukum pidana Indonesia di luar wilayah
Negara untuk kepentingan hukum bagi
seluruh dunia.
 Asas ini melihat hukum pidana berlaku
umum, melampaui batas ruang wilayah dan
orang, yang dilindungi disini ialah
kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang
dicantumkan pidanan menurut asas ini
sangat berbahaya tidak hanya dilihat dari
kepentingan Indonesia tetapi juga
kepentingan dunia. Secara universal
kejahatan ini perlu dicegah dan diberantas.

 Selain asas di atas asas lainnya adalah :
 Asas Legalitas
 Secara Hukum Asas legalitas terdapat di Pasal
1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan
dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan
pidana dalam perundang-undangan yang
telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”
 ”Nullum delictum nulla poena sine praevia
legi poenali”, yang dapat diartikan harfiah
dalam bahasa Indonesia dengan: ”Tidak ada
delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan
pidana yang mendahuluinya”.
 Dalam istilah Latin:”Nullum crimen sine lege
stricta, yang dapat diartikan dengan: ”Tidak
ada delik tanpa ketentuan yang tegas”.

 Asas transitoir
 Asas yang menentukan berlakunya suatu
aturan hukum pidana dalam hal terjadi atau
ada perubahan undang-undang
 Asas retroaktif
 Asas hukum dapat diberlakukan surut.
Artinya hukum yang aru dibuat dapat
diberlakukan untuk perbuatan pidana yang
terjadi pada masa lalu sepanjang hukum
tersebut mengatur perbuatan tersebut,
misalnya pada pelanggaran HAM berat.

E. Hukum Acara Pidana
1. Pengertian HAP
Hukum Acara Pidana adalah Sederet aturan
dan peraturan yang dibuat dengan tujuan
memberikan sebuah pedoman dalam usaha
mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi
tindak pidana (contoh pemerkosaan) atau
pelanggaran terhadap ketentuan hukum
yang bersifat materiil.

 HAP menurut Para Ahli
 a. Van Bemmelen
 HAP mempunyai peraturan mengenai yang terjadi
antara saat timbulnya dugaan bahwa suatu delik
telah dilakukan dan dilaksanakannya pidana yang
dijatuhkan kepada terdakwa.
 b. Dr. A. Hamzah. SH.
 HAP adalah bagian dari hukum pidana dalam arti
yang luas, meliputi baik hukum pidana
substantive (materiil) maupun hukm pidana
formal atau hukum acara pidana.
 c. S. M. Amin.
 HAP adalah Kumpulan peraturan dg tujuan
memberikan pedoman dalam usaha mencari
kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan
atau pelanggaran yang terhadap ketentuan
hukum pidana materiil.

 d. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.
 HAP adalah rangkaian peraturan yang
memuat cara bagaimana badan-badan
pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian,
kejaksaan dan pengadilan harus bertindak
guna mencapai tujuan negara dengan
mengadakan hukum pidana
FUNGSI / TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA
1. Fungsi Penegakan Hukum
2. Tujuan Mencari dan Mendapatkan
Kebenaran Materiil
3. Melaksanakan Putusan Pengadilan
4. Tujuan Melindungi Hak Asasi Manusia

 Asas HAP
1. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
2. Praduga tak bersalah (presumtion of innocence)
3. Perlakuan yang sama didepan hukum (Equality
before the law)
4. Pengadilan terbuka untuk umum kecuali diatur
UU
5. Asas Legalitas dan Oportunitas (sebagai
pengecualian) :
Asas legalitas adalah asas yang menghendaki
bahwa penuntut umum wajib menuntut semua
perkara pidana yang terjadi tanpa memandang
siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke
muka siding pengadilan.
Asas opportunitas adalah memberikan
wewenang kepada penuntut umum untuk
menuntut atau tidak menuntut seseorang atau
suatu badan yang telah melakukan tindak
pidana demi kepentingan umum.

A. Politik Hukum
1. Pengertian Politik Hukum
Politik Hukum berasal dari bahasa
Belanda Rechtspolitiek.
Politik hukum mengandung dua
pengertian yaitu :
a. Dalam arti luas dan Teoritis yaitu
sebagai ilmu politik tentang hukum
(politic of law)
b. Dalam arti sempit dan praktis adalah
Kebijakan Hukum (legal Policy)

2. Pengertian Polhuk menurut Ahli
 Moh Mahfud MD
 Politik hukum adalah legal policy atau garis
(kebijakan) resmi tentang hukum yang akan di
berlakukan dengan pembuatan hukum baru
maupun menggantikan hukum lama guna unt
uk mencapai tujuan Negara
 Abdul Hakim Garuda Nusantara
 Politik hukum adalah kebijakan hukum (legal
policy) yang hendak diterapkan atau
dilaksanakan secara nasional oleh suatu
pemerintah negara tertentu.

 Padmo Wahjono,
 Politik Hukum berkaitan dengan hukum yang
berlaku di masa yang akan datang (ius
constituendum).
 Teuku Mohammad Radhie
 Sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa
negara mengenai hukum yang berlaku di
wilayahnya dan mengenai arah perkembangan
hukum yang dibangun.
 Satjipto Rahardjo
 Politik Hukum sebagai aktivitas memilih dan cara
yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan
sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

3. Kategori Polhuk ada 2 :
a. Politik Hukum Permanen
Politik hokum yang bersifat permanen spt
pemberlakuan prinsip pengujian yudisial,ekono
mi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian
hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantia
n hukum peninggalan kolonial
dengan hukum-hukum nasional, penguasaan
sumber daya alam oleh Negara , kemerdekaan
kekuasaan kehakiman dan sebagian
b. Polhuk Periodik
Politik hukum yang dibuat berdasarkan kebutuh
an dan perkembangan situasi yang dihadapi pa
da setiap periode tertentu baik akan diberlak
ukan maupun di cabut,
Contoh pada tahun 1988 ada politik hokum
untuk membentuk Peradilan Tata Usaha Negara

B. Penemuan Politik Hukum
Politik hukum dalam arti kebijakan dapat
ditemukan :
a. Rencana Pembangunan atau Rencana
Kerja Pemerintah khususnya bagian
Hukum (RPJP (Pendek), RPJM (Menengah),
RPJP (Panjang)
b. Dalam UU atau Peraturan Perundang-
undangan

C. Politik Hukum Indonesia
1. Pancasila (Polhuk- Ideal)
Pancasila sebagai polhuk ideal dalam
membuat kebijakan.
2. UUD NRI 1945(Polhuk-Konstitusional)
UUD 1945 sebagai politik hukum
konstitusional dalam membuat
kebijakan
3. Peraturan Perundang-undangan (Polhuk-
Operasional)
4. Perundang-undangan menjadi politik
hokum operasional dalam membuat
kebijakan

A. Perbandingan Hukum
1. Pengertian Perbandingan Hukum
 Perband hukum mrp suatu metode studi
dan penelitian dengan cara
memperbandingkan peraturan
perundang-undangan dan institusi
hukum dari satu negara atau lebih.
 Bergerak pada pertanyaan ilmiah dan
juga merupakan metode studi.

2. Fungsi Perbandingan Hukum
 Untuk memfasilitasi legislasi dan perbaikan
hukum secara praktis.
 memberikan perbedaan klasifikasi dari
perbandingan hukum.
 Klasifikasi oleh Gutteridge mengenai
perbandingan hukum dipertimbangkan
sebagai salah satu yang mempunyai nilai
keseimbangan

3. Tujuan Perbandingan Hukum :
 untuk meningkatkan pemahaman akan
sistem hukum dari negara lain.
 Untuk mengetahui kelemahan dan
kelebihan suatu hukum.

B. Kelemahan mlkk Perbandingan Hukum
1. Proses yang sangat sulit;
2. Tidak tersedianya bahan studi;
3. Minimnya ahli di bidang ini;
4. Kesulitan dan bahasa;
5. Perbedaan mengenai istilah dan perlakuan
hukum;
6. Tidak terdapat standarisasi teknik dalam
perbandingan;
7. Rentan dengan hasil yang keliru.

C. Manfaat Perband Hukum
1. Pemahaman akan hukum yang lebih baik;
2. Membantu dalam hal pembuatan
peraturan perundang-undangan dan
badan reformasi hukum lainnya;
3. Membantu pembentukan hukum dalam
sistem peradilan;
4. Membantu para pengacara untuk
berpraktik;
5. Berguna dalam hal hubungan
perdagangan dan ekonomi dengan
negara lain.

A. Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman
1. Pengertian asas
Asas adalah dasar yang digunakan untuk
melaksanakan kegiatan
Dalam pasal 2 UU No.48 tahun 2009
dikemukakan beberapa asas:
a. Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”
Makna bahwa putusan pengadilan harus
diawali atau berkepala :Demi Keadilan …..
Mempunyai kekuatan eksekutorial > agar
dapat dilaksanakan

b. Peradilan dilakukan dengan sederhana,
cepat dan biaya ringan.
c. Hakim harus menjaga kemandiriannya
d. Dalam mengadili tidak membeda-
bedakan (Equality before the law)
e. Pengadilan membantu pencari keadilan
f. Hakim dan hakim Konstitusi wajib
menggali, mengikutidan memahami
nilai-nilai hukum dan keadilan
g. Hakim harus memiliki integritas, jujur,
adil, tidak tercela, profesional,dan
berpengalaman dalam hukum
h. Tidak seorang pun dapat dihadapkan
di depan pengadilan kecuali uu
menentukan lain.

i. Asas Praduga tak bersalah yaitu tak
seorangpu dapat dikatakan bersalah
sebalum diputus oleh hakim bersalah
j. Asas ganti Rugi dan rehabilitasi apabila
salah tangkap
k. Asas hakim wajib mengadili suatu
perkara yang diajukan oleh jaksa

B. Penyelenggaraan Peradilan
Dalam proses peradilan hakim berhak
memeriksa, mengadili dan memutus perkara
Penyelenggara peradilan :
1. Peradilan Umum -> Pengadilan Negeri
2. Peradilan Agama -> Pengadilan Agama
3. Peradilan Militer -> Pengadilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara ->
Pengadilan Tata Usaha Negara

C. Mahkamah Agung
1. Pengertian MA
Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga
negara badan kehakiman tertinggi yang
membawahi badan peradilan dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan tata usaha
negara.
Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota
negara.
Susunan Mahkamah Agung terdiri atas
Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan
Sekretaris.

2. Fungsi MA
a. Fungsi Peradilan ada tiga:
1) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah
Agung merupakan pengadilan kasasi yang
bertugas membina keseragaman dalam
penerapan hukum melalui putusan kasasi dan
peninjauan kembali menjaga agar semua hukum
dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI
diterapkan secara adil, tepat dan benar.
2) Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan
memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
3) Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak
uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai
secara materiil peraturan perundangan dibawah
Undang-undang tentang hal apakah suatu
peraturan ditinjau dari isinya (materinya)
bertentangan dengan peraturan dari tingkat
yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang MA
Nomor 14 Tahun 1985).

b. Fungsi Pengawasan
1) MA mlkk pengawasan tertinggi thd
jalannya peradilan di semua lingkungan
peradilan dengan tujuan agar peradilan
yang dilakukan Pengadilan-pengadilan
diselenggarakan dengan seksama dan
wajar dengan berpedoman pada azas
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan, tanpa mengurangi kebebasan
Hakim dalam memeriksa dan memutuskan
perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-
undang Ketentuan Pokok Kekuasaan
Nomor 14 Tahun 1970).

2) MA juga melakukan pengawasan thd:
a) Pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para
Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan
dalam menjalankan tugas yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan
Kehakiman, yakni dalam hal menerima,
memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan
setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan
meminta keterangan tentang hal-hal yang
bersangkutan dengan teknis peradilan serta
memberi peringatan, teguran dan petunjuk
yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan
Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah
Agung Nomor 14 Tahun 1985).
b) Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang
menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-
undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun
1985).

c. Fungsi Mengatur
a. MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang
diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan
peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum
cukup diatur dalam UU tentang MA sebagai
pelengkap untuk mengisi kekurangan atau
kekosongan hukum yang diperlukan bagi
kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal
27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal
79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).
b. MA dapat membuat peraturan acara sendiri
bilamana dianggap perlu untuk mencukupi
hukum acara yang sudah diatur Undang-
Undang.

d. Fungsi Nasihat
a
.
MA memberikan nasihat-nasihat atau
pertimbangan-pertimbangan dalam bidang
hukum kepada :
- Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 UU
MA No.14 Tahun 1985).
- Presiden selaku Kepala Negara dalam
rangka pemberian atau penolakan grasi
(Pasal 35 UU MA No.14 Tahun 1985).
Selanjutnya Perubahan Pertama UUD NRI
1945 Ps. 14 Ayat (1),
- Presiden selaku Kepala Negara selain
grasi juga rehabilitasi.

b. MA berwenang meminta keterangan dari
dan memberi petunjuk kepada
pengadilan disemua lingkungan
peradilan dalam rangka pelaksanaan
ketentuan Ps. 25 UU No.14 Th 1970
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman. (Ps. 38 UU No.14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

e. Fungsi Administrasi
a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan
Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara)
sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) UU No.14 Tahun
1970 secara organisatoris, administrative dan finansial
sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang
bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) UU No. 35
Th 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah
Agung.
b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta
tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja
Kepaniteraan Pengadilan (UU No. 35 Th 1999 tentang
Perubahan Atas UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

f. FUNGSI LAIN-LAIN
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa
dan mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal
2 ayat (2) UU No. 14 Th1970 serta Pasal 38 UU
No 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat
diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan
Undang-undang.

D. MK
1. Pengertian MK
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu
pelaku kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Peran MK penting adalah
mengharmoniskan hubungan antar
lembaga negara yang sering berbenturan

2. Fungsi MK
a. Fungsi Mk dalam UUD 1945
Menangani perkara tertentu di bidang
ketatanegaraan, hal ini dilakukan dalam
rangka menjaga konstitusi agar
dilaksanakan secara bertanggung jawab
sesuai dengan cita-cita demokrasi dan
kehendak rakyat. Keberadaan mahkamah
konstitusi sekaligus untuk menjaga
terselenggaranya suatu pemerintahan
negara yang stabil dan sebagai koreksi
terhadap pengalaman kehidupan
ketatanegaraan di masa lalu yang
menimbulkan tafsir ganda terhadap
konstitusi.

b. Fungsi MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie
Menegakkan keadilan konstitusional di
tengah kehidupan masyarakat.
Tugas mahkamah konstitusi untuk
mendorong dan menjamin agar negara
secara konsisten dan bertanggung jawab.
Oleh karena sistem konstitusi memiliki
kelemahan, maka perlu peran mahkamah
konstitusi sebagai penafsir agar spirit
konstitusi selalu hidup dan mewarnai
keberlangsungan bernegara dan
bermasyarakat.

3. Wewenang MK
 Wewenang MK menurut UUD 1945, yaitu :
(1) Wewenang mahkamah konstitusi untuk
mengadilai pada tingakat pertama dan terakhir
yang dalam putusannya bersifat final.
(2) Wewenang mahkamah konstitusi untuk menguji
UU tehadap UUD 1945.
(3) Wewenang mahkamah konstitusi untuk memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD.
pembubaran partai politik.
perselisihan yang terjadi atas hasil dari proses
pemilu yang berlangsung.
(6) Wewenang mahkamah konstitusi untuk memberi
putusan atas pendapat DPR (Dewan Perwakilan
Rakyat) mengenai dugaan pelanggaran Presiden
atau Wakil Presiden menurut UUD.

 Wewenang Mk dalam Ps. 10 UU MK yaitu :
(1) Menguji UU terhadap UUD 1945.
(2) memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh
UUD 1945.
(3) Memutus pembubaran partai politik.
(4) Memutus perselisihan yang terjadi akibat
hasil dari pemilihan umum.
(5) Memberi putusan atas pendapat dari DPR
mengenai presiden atau wakil presiden
yang diduga melakukan pelanggaran
hukum berupa penghianatan terhadap
negara, penyuapan, korupsi, tindak pidana
berat lainnya atau perbuatan tercela, dan
tidak lagi memenuhi syarat sebagai
presiden atau wakil presiden sebagaimana
dimaksud dalam UUD 1945.

C. KY (Komisi Yudisial)
1. Pengertian KY
Lembaga negara yang dibentuk
berdasarkan UUD NRI 1945
Komisi Yudisial merupakan lembaga
negara yang bersifat mandiri dan dalam
pelaksanaan wewenangnya bebas dari
campur tangan atau pengaruh kekuasaan
lainnya.
Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada
publik melalui DPR, dengan cara
menerbitkan laporan tahunan dan
membuka akses informasi secara lengkap
dan akurat

2. Dasar Hukum
 UUD NRI 1945
◦ Pasal 24A ayat (3): Calon hakim agung diusulkan KY
kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan
selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh
Presiden.
◦ Pasal 24B:
 KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan mempunyai
wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,serta
perilaku hakim.
 Anggota KY harus mempunyai pengetahuan dan
pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas
dan kepribadian yang tidak tercela.
 Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
 Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial
diatur dengan undang-undang.

 UU No 22 Th 2004 ttg Komisi Yudisial.
 UU No 3 Th 2009 ttg Perubahan Kedua Atas
UU No. 14 Tahun 1985 ttg MA.
 UU No 48 Th 2009 ttg Kekuasaan Hakim.
 UU No. 49 Th 2009 ttg Perubahan Kedua Atas
UU No. 2 Th 1986 ttg PERADUM
UU No. 7 Th 1989 ttg PERAGAMA.
UU No. 5 Th 1985 ttg PERATUN
 UU No 18 Th 2011 ttg Perubahan Atas UU No.
22 Th 2004 ttg KY.

3. Tujuan Pembentukan KY
 Mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang
mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan.
 Meningkatkan integritas, kapasitas, dan profesionalitas
hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku
hakim dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya.
4. Wewenang KY
 Sesuai Pasal 13 UU No. 18 Th 2011 ttg Perubahan Atas
UU No 22 Th 2004 ttg Komisi Yudisial.
 Wewenang KY:
 Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad
hoc di MA kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
 Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim;
 Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan MA;
 Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik
dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

5. Tugas KY
 Berdasarkan Pasal 14 UU No. 18 Th 2011,
dalam melaksanakan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan
hakim agung dan hakim ad hoc di
Mahkamah Agung kepada DPR untuk
mendapatkan persetujuan, maka Komisi
Yudisial mempunyai tugas:
 Melakukan pendaftaran calon hakim
agung;
 Melakukan seleksi terhadap calon hakim
agung;
 Menetapkan calon hakim agung; dan
 Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

A. Kesadaran Hukum
1. Pengertian Kesadaran Hukum
Webster dalam Soerjono Soekanto, 1982: 150):
a. Awareness esp. Of something within oneself; also:
the state or fact of being conscious of an external
object, state or fact.
b. The state of being characterized by sensation,
emotion, volition, ans thought; mind.
c. The totality of conscious states of an individual.
d. The normal state of conscious life.
e. The upper level of mental life as contrassed with
unconscious processes.
Jadi kesadaran sebenarnya menunjuk pada
interdependensi mental dan interpenetrasi mental,
yang masing-masing berorientasi pada “aku”nya
manusia dan pada “kaminya (Soerjono Soekanto,
1982: 150-151).

2. Indikator Kesadaran Hukum
Indikator-indikator dari masalah kesadaran
hukum tersebut adalah (Kutschincky dalam
Soerjono Soekanto, 1982: 159):
a. Pengetahuan tentang peraturan-
peraturan hukum (law awareness)
b. Pengetahuan tentang isi peraturan-
peraturan hukum (law acquaintance)
c. Sikap terhadap peraturan-peraturan
hukum (legal attitude)
d. Pola-pola perikelakuan hukum (legal
behavior)

B. Ketaatan Hukum
1. Pengertian
 Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga
jenis, mengutip H. C Kelman (1966) dan L.
Pospisil (1971) dalam buku Prof DR. Achmad
Ali,SH :
a.Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika
seseorang menaati suatu aturan, hanya
karena takut terkena sanksi. Kelemahan
ketaatan jenis ini, karena membutuhkan
pengawasan yang terus-menerus.
b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu
jika seseorang menaati suatu aturan, hanya
karena takut hubungan baiknya dengan pihak
lain menjadi rusak.
c. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu
jika seseorang menaati suatu aturan, benar-
benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai
dengan nilai-nila intristik yang dianutnya.

C. Efektifitas Hukum
1. Pengertian Ef Hk
Berfungsinya hukum bagi kehidupan
masyarakat. Untuk supaya hukum dapat
berfungsi dengan baik maka perlu adanya
penegak hukum. Penegak hukumnlah
yang akan memberikan sanksi apabila ada
pelanggaran hukum.

2. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan
aparat penegak hukum untuk menegakkan
sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat
diaktualisasikan kepada masyarakat dalam
bentuk ketaatan (compliance), dengan
kondisi tersebut menunjukkan adanya
indikator bahwa hukum tersebut adalah
efektif.
Sanksi merupakan aktual dari norma hukum
yang mempunyai karakteristik sebagai
ancaman atau sebagai sebuah harapan.
Sanksi akan memberikan dampak positif atau
negatif terhadap lingkungan sosialnya.

Pengantar Hukum Indonesia

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Pengantar Hukum Indonesia

Similar to Pengantar Hukum Indonesia (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (6)

Pengantar Hukum Indonesia