Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Konstitusi memberikan kerangka hukum dasar bagi negara dan mengatur hubungan antar lembaga negara serta hubungan antara negara dan warganya."

1. TUGAS KELOMPOK KEWARGANEGARAAN
KONSTITUSI NEGARA
Dosen Mata : Raharjo S.Pd., M.Sc.
Disusun Oleh:
Fari Nasywan Zuhdi (I0321041)
Jasmine Tuffahati Ramadhina (I0321053)
M. Fatkur Rohman (I0321062)
Muhammad Rafi Nur Iman (I0321074)
Muhammad Hanif Al Farisi (I0321072)
PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2. KATA PENGANTAR
Bismillaahirrahmaanirrahim,
Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,
karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, dan maha suci Engkau yang telah memberi
kemudahan dalam menyusun makalah ini guna memenuhi tugas mata kuliah,
“Kewarganegaraan” sehingga makalah ini dapat kami selesaikan dengan baik. Sholawat dan
salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah
menuntun kita dari jalan yang penuh kegelapan ke jalan yang penuh dengan cahaya yaitu
Agama Islam.
Walupun mungkin terdapat kesalahan dan kekurangannya, penulis sebagai manusia
biasa yang tak terlepas dari kesalahan dan kekurangan, sangat mengharapkan bimbingan dan
kritik dari berbagai pihak, dengan harapan penulis dapat menyempurnakan segala kesalahan
dan kekurangan dari makalah ini.
Oleh karena itu sudah sepatutnya jika penulis menyampaikan ucapan terima kasih, rasa
hormat dan penghargaan setinggi – tingginya kepada :
1. Dosen Pengampu Mata Kuliah “Kewarganegaraan” Raharjo S.Pd., M.Sc.
2. Teman-teman yang ada di semester satu ini.
Hanya untaian do’a yang dapat kami panjatkan semoga amal baiknya di terima oleh Allah
SWT. Dan menjadi amal saleh yang senantiasa mengalir keharibaan penguasa alam semesta.
Akhirnya kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh sekali dari kesempurnaan,
oleh karena itu kritik dan saran yang mampu membangkitkan jiwa kami, sangat diharapkan.
Mudah-mudahan makalah ini mamapu memberi manfaat serta menunjang ilmu pengetahuan
bagi penullis khususnya dan bagi para generasi yang akan datang. Serta senantiasa mendapat
ridho-Nya. Amin.

3. DAFTAR ISI
Halaman judul ………………………………………………….. 1
Kata Pengantar …………………………………………………. 2
Daftar Isi ……………………………………………………….. 3
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………… 4
1.1 Latar Belakang …………………………………………. 4
1.2 Tujuan ………………………………………………….. 5
BAB II PEMBAHASAN ………………………………………. 6
BAB III PENUTUP ……………………………………………. 15
A. Kesimpulan ………………………………………... 15
B. Saran ………………………………………………. 15

4. BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Berdirinya sebuah negara erat kaitannya dengan adanya konstitusi yang
mendasarinya. Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai
ketatanegaraan. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang sering disebut
dengan Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi menjadi
dasar dari tatanan hukum sebuah negara, yang di dalamnya terdapat
perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengatur tentang
distribusi kekuasaan (Distribution of Power) dalam penyelenggaraan negara.
Konstitusi biasanya juga disebut sebagai hukum fundamental negara, sebab konstitusi
ialah aturan dasar. Aturan dasar yang nantinya akan menjadi acuan bagi lahirnya
aturan-aturan hukum lain yang ada dibawahnya.
Konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen resmi, seperangkat norma
hukum yang hanya dapat diubah di bawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus,
yang tujuannya adalah untuk menjadikan perubahan norma-norma ini lebih sulit.
Konstitusi dalam arti material terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur
pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, terutama pembentukan
undang-undang. Di Indonesia, konstitusi yang digunakan merupakan konstitusi
tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau
biasa disebut UUD 1945. UUD 1945 pertama kali disahkan sebagai konstitusi negara
Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu pada
tanggal 18 Agustus 1945. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mempertegas
kedudukan Undang-Undang Dasar sebagai sebuah Hukum Dasar.
Konstitusi merupakan hukum dasar suatu Negara. Dasar-dasar dalam
penyelenggaraaan bernegara didasarkan pada konstitusi. Dalam hal yang sama,
sesungguhnya esensi dari sebuah hukum adalah melindungi rakyat dari
kesewenang-wenangan Negara atau pemerintah dalam menjalankan tugas
danfungsinya dengan maksud membatasi rakyat dalam menjalankan fungsi
Negara yang berdasarkan Kedaulatan Rakyat. Perasaan tersebut merupakan hasil
dari fungsikonstitusi yaitu dalam hal membatasi kekuasaan dan menjamin hak
rakyat.

5. TUJUAN
Tujuan-tujuan adanya konstitusi secara ringkas dapat dibagi menjadi tiga,
yaitu sebagai berikut.
1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan
terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan
penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat
banyak.
2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan
sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM),
sehingga dengan adanya konstitusi maka setiap penguasa dan masyarakat wajib
menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan
haknya.
3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa
dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk
penguasa dalam menjalankan kekuasaanya, hal ini juga bertujuan untuk
memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri
kokoh.

6. BAB II
PEMBAHASAN
A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Konstitusi Dalam Kehidupan Berbangsa-
Negara
Konstitusi dalam artian secara luas adalah keseluruhan aturan baik tertulis
maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan
suatu pemerintahan sebagai organisasi sebuah negara. Artian secara sempit konstitusi
adalah aturan dasar negara tertinggi yang bersifat tertulis, di Indonesia dikenal dengan
UUD NRI 1945.
Lazim dipahami bahwa salah satu sendi hukum ketatanegaraan yang
paling utama adalah konstitusi. Boleh dikatakan dewasa ini setiap negara di dunia
memiliki konstitusi. Konstitusi berasal dari Bahasa Latin, constitutio. Istilah ini
berkaitan dengan kata jus atau ius, yang berarti hukum atau prinsip. Saat ini,
bahasa yang biasa dijadikan rujukan istilah konstitusi adalah bahasa Inggris,
Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Portugis, dan Belanda. Menurut Jimly
Asshiddiqie, untuk pengertian constitution dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda
membedakan antara constitutie dan grondwet, sedangkan bahasa Jerman
memebdakan antara verfassung dan gerundgesetz. Malah dalam bahasa Jerman
pengertian tentang konstitusi ini dibedakan pula antara gerundrecht dengan
gerundgesetz seperti antara grondrecht dengan grondwet dalam bahasa Belanda.
Gerundrecht (Jerman) dan grondrecht (Belanda) secara harfiah berarti hak dasar,
tetapi sering juga diartikan sebagai hak asasi manusia.
Dalam bahasa Prancis, digunakan istilah Droit Constitutionel untuk
pengertian luas, sedangkan pengertian sempit, yaitu konstitusi yang tertulis
digunakan istilah Loi Constitutionnel. Droit Constitutionnel identik dengan
pengertian konstitusi, sedangkan Loi Constitutionnel identik dengan Undang-
Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, yaitu dalam arti konstitusi tertulis.4
Dalam bahasa Italia, istilah yang dipakai untuk pengertian konstitusi
adalah Dirrito Constitutionale. Dalam bahasa Arab dipakai pula beberapa istilah
yang terkait dengan pengertian konstitusi itu, yaitu Masturiyah, Dustuur, atau
Qanun Asasi.
Di Negeri Belanda, pada awalnya digunakan istilah staatsregeling untuk
menyebut konstitusi. Tetapi, atas prakarsa Gijbert Karel van Hogendorp pada
tahun 1813, istilah grondwet digunakan untuk menggantikan istilah staatsregeling
yang juga memiliki pengertian undang-undang dasar atau konstitusi. Menurut
Jimly Asshiddiqie, di berbagai negara di Eropa Kontinental, yang menganut tradisi
civil law, istilah konstitusi memang selalu dibedakan antara pengertian konstitusi
tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang tertulis itulah yang biasa
disebut dengan istilah-istilah grondwet (Belanda), gerundgesetz (Jerman), Loi
Constituionnel (Prancis). Sementara itu, kata constitutie, verfassung, gerundrecht,
grondrecht, Droit Constitutionnel, Dirrito Constitutionale, merupakan istilahistilah
yang dipakai dalam arti luas.7 Dalam praktik sehari-hari memang yang
digunakan sebagai pemahaman adalah pengertian dalam arti sempit tersebut.
Tulisan ini memaknai konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar. Tetapi perlu
diperingatkan bahwa konstitusi hanya salah satu sumber hukum tata negara. Selain

7. konstitusi, ada berbagai kaidah-kaidah lain, baik dalam bentuk peraturan
perundang-undangan, kebiasaan (konvensi), dan yurisprudensi, yang menjadi
sumber dan aturan-aturan hukum tata negara.8
Dalam penyusunan konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma dasar yang
hidup dalam masyarakat dan dalam praktik penyelenggaraan negara turut
mempengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah Undang-Undang Dasar.
Karena itu, suasana kebatinan (geistichenhentergrund) yang menjadi latar
belakang filosofis, sosiologis, politis, dan historis, perumusan yuridis suatu
ketentuan Undang-Undang Dasar perlu dipahami dengan saksama, untuk dapat
dimengerti sebaik-baiknya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar.
Sebagai contoh negara pada yang didasarkan atas prinsip demokrasi
misalnya, yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan ditentukan oleh
rakyat, aturan hukum tentang hubungan antara masyarakat dengan penguasa dan
antaranggota masyarakat sendiri, akan mencerminkan perwujudan setiap
kemugkinan dari pelaksanaan kekuasaan rakyat. Isi segenap pengaturan hukumnya
akan emnghidnari perumusan yang bisa berakibat pengekangan pelaksanaan
kekuasaan rakyat tadi. Arahnya bersifat membuka jalan dan memudahkan
(fasilitatif) penyaluran hasrat rakyat dalam pembentukan kebijaksanaan
pemerintahan. Jika prinsip kekuasaan di tangan rakyat menjadi patokan dasar
dalam mengatur kehidupan kenegaraan karena tercantum dalam konstitusi, maka
dapat dijelaskan misalnya, mengapa tidak dibolehkan munculnya aturan hukum
yang memuat kekangan terhadap hak menyatakan pendapat. Tidak lain karena
prinsip kekuasaan di tangan rakyat tidak mungkin diwujudkan tanpa didahului
dengan kemampuan rakyat untuk menyatakan apa yang ada dalam kalbunya,
menentukan mana yang baik dan tidak, memilih apa yang diinginkannya, dan apa
yang tidak disukainya.
Ada beberapa fungsi dari UUD 1945 sebagai konstitusi negara, diantaranya :
1. Penentu atau pembatas kekuasaan.
2. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
3. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara
4. Pemberi sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan
penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada
organ negara.
6. Fungsi simbolik sebagai sarana pemersatu (symbolic of unity)
7. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (Social Control)
8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pemberharu masyarakat (Social
Engineering atau social reform).
B. Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia
Setiap negara perlu memiliki konstitusi karena konstitusi mengandung
permulaan dari segala peraturan mengenai negara (Prodjodikoro, 1970), disisi lain
konstitusi merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan
hukum yang menetapkan lembaga-lembaga tetap dan menetapkan fungsi-fungsi dan
hak dari lembaga-lembaga. permanen tersebut. Setiap negara didunia memiliki
konstitusi tetapi ada beberapa negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis seperti
Inggris, Arab, Saudi Arabia, Israel, Selandia Baru, dan Kanada.

8. Di dalam konstitusi terdapat beberapa muatan menurut J.G. Steenbeek, yakni adanya
jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya, ketatanegaraan suatu
negara yang bersifat fundamental, dan pembagian tugas ketatanegaraan yang juga
bersifat fundamental. konstitusi menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan
demikian dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk.
Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan
suatu negara. Hamid S. Attamimi, berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi
atau Undang-Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas,
sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.
C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik Tentang Konstitusi Dalam
Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia
 Historis
Pandangan dari Thomas Hobbes (1588-1879 membantu manusia memahami pentingnya
konstitusi dalam bernegara. Menurut Hobbes, manusia pada “status naturalis” bagaikan
serigala. Hingga timbul beberapa istilah berikut :
1. Istilah Adagium homo homini lupus (man is a wolf to [his fellow] man)
2. Pandangan Bellum omnium contra omnes
3. Perjanjian Factum unionis
4. Istilah Factum subjectionis
Dalam bukunya yang berjudul Leviathan (1651) ia mengajukan suatu argumentasi tentang
kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan
kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak (absolut).
Pemikiran Hobbes ini dipengaruh oleh kondisi zaman ketika itu (zeitgeist-nya) sehingga ia
cenderung membela monarkhi absolut (kerajaan mutlak) dengan konsep divine right.
Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiran. Salah satu contoh raja yang
berkuasa secara mutlak adalah Louis XIV. Louis XIV meningkatkan kekuasaan Perancis di
Eropa melalui tiga peperangan besar: Perang Perancis-Belanda, Perang Aliansi Besar, dan
Perang Suksesi Spanyol antara 1701-1714. Louis XIV berhasil menerapkan absolutisme dan
negara terpusat. Ungkapan "L'État, c'est moi" ("Negara adalah saya") sering dianggap berasal
dari dirinya. Akibat pemerintahannya yang absolut, Louis XIV berkuasa dengan
sewenangwenang, hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada
rakyat. Sepeninggal dirinya, kekuasaannya yang mutlak dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya
hingga Louis XVI. Louis de Rouvroy, bahkan mengaku bahwa ia mendengar Louis XIV
berkata sebelum ajalnya: "Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours" ("saya akan pergi, tapi
negara akan tetap ada"). Kekuasaan Louis XVI akhirnya dihentikan dan dia ditangkap pada
Revolusi 10 Agustus, dan akhirnya dihukum dengan Guillotine. Gagasan untuk membatasi
kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme.
Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia tersebut berujung pada
penyusunan konstitusi negara. Fungsi kostitusi negara :
1. Untuk membatasi kekuasaan penyelenggaran negara
2. Untuk menjamin hak-hak dasar warga negara

9.  Sosiologis
Sesuai pendapat dari Naoki Kobayashi mengemukakan bahwa undang-undang dasar
membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui
fungsi ini undang-undang dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan
pembinaan tatanan politik yang demokratis. UUD NRI TAHUN 1945 yang melakukan
pembatasan kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, pasal-pasal itu :
1. Pedoman bagi Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4, Ayat 1).
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon Presiden dan calon Wakil Presiden (Pasal
6 Ayat 1).
3. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 7).
4. Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya (Pasal 7A dan 7B).
5. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR (Pasal 7C).
6. Pernyataan perang, membuat pedamaian, dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11
Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3).
7. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12).
8. Mengangkat dan menerima duta negara lain (Pasal 13 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat3).
9. Pemberian grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 Ayat 1).
10. Pemberian amnesti dan abolisi (Pasal 14 Ayat 2).
11. Pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lan tanda kehormatan (Pasal 15).
12. Pembentukan dewan pertimbangan (Pasal 16).
Semua pasal tersebut berisi aturan dasar yang mengatur kekuasaan Presiden, baik sebagai
kepala negara maupun kepala pemerintahan. UUD NRI 1945 tersebut merupakan bukti adanya
pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Penting ada karena sesuai Hukum Besi
Kekuasaan bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi
sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: “Power tends to corrupt, and
absolute power corrupts absolutely”.
 Politis
Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini
didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu di antaranya adalah membagi kekuasaan
dalam negara. Kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara
badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-
pusat kekuasan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam
hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Definisi konstitusi menurut para ahli :
1. J. G. Steenbeek mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya
bermuatan hal-hal sebagai berikut :
a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;
b. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yg bersifat fundamental;
c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yg juga bersifat fundamental.
2. K.C. Wheare menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur
dalam konstitusi pada asasnya hanya tiga masalah pokok berikut :
a. Struktur umum negara, seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan
legislatif, dan kekuasaan yudisial.
b. Hubungan – dalam garis besar – antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama
lain.

10. c. Hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga Negara.
3. A.A.H. Struycken menyatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen formal
berisikan hal-ahal sebagai berikut :
a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yg lampau.
b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu
sekarang maupun untuk masa yang akan datang.
d. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa
hendak dipimpin.
4. Phillips Hood & Jackson menegaskan bahwa materi muatan konstitusi adalah sebagai
berikut (Asshiddiqie, 2002): “Suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan
yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara yg mengatur hubungan-
hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-
organ negara itu dengan warga negara.”
5. Miriam Budiardjo (2003) mengemukakan bahwa setiap UUD memuat
ketentuanketentuan mengenai:
a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif
dan yudikatif.
b. Prosedur mengubah UUD.
c. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.
Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut UndangUndang Dasar,
dan dapat pula tidak tertulis.
Maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak
tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-
fungsi dari pelbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan
mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara (individu).
maka kita mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti
sempit dan konstitusi dalam arti luas.
a. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen
yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara (sebagai suatu
dokumen atau seperangkat dokumen)
b. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis,
yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan.
Namun, Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar.
Kerajaan Inggris misalnya, sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu
naskah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, kita harus mengambil pengertian konstitusi
secara luas sebagai suatu peraturan, tertulis maupun tidak tertulis, yang menentuka n
bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Jika demikian Kerajaan Inggris memiliki
konstitusi. Negara lainnya yang tidak memiliki konstitusi tertulis di antaranya adalah Israel
dan Selandia Baru.

11. D. Membangun Argumen Tentang Dinamika dan Tantangan Konstitusi Dalam
Kehiduoan Berbangsa-Negara Indonesia
Pada pertengahan1997, negarakitadilandakrisisekonomidanmoneteryangsangat
hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu
tantanganyangsangatberat.Akibatdarikrisistersebutadalahharga-hargamelambungtinggi,
sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu nilai tukar Rupiah terhadap
mata uang asing, terutama Dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu,
pemerintahberusahamenanggulanginyadenganberbagai kebijakan.Namunkondisiekonomi
tidakkunjungmembaik.Bahkankianharisemakinbertambahparah.Krisisyangterjadi meluas
pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah. Maka timbullah
krisis kepercayaan pada Pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di
Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan
berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan
keadaan. Maka pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakanberhenti dari jabatannya.
Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal era
reformasi (pertengahan1998), muncul berbagai tuntutanreformasi di masyarakat.Tuntutan
tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan
pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah:
a. mengamandemen UUD NRI 1945,
b. menghapuskan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia,
c. menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia
(HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
d. melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan
daerah,
e. mewujudkan kebebasan pers,
f. mewujudkan kehidupan demokrasi.
Di dalam bernegara, konstitusi Indonesia yakni UUD 1945 memiliki beberapa
muatan yang terkandung di dalamnya, yakni kaidah yang mengatur tentang pembatasan
kekuasaan, pembagian tugas penyelenggaraan negara, deskripsi Lembaga negara, dan
perlindungan terhadap hak asasi manusia. Adapun tujuan dari konstitusi negara adalah
memberikan hak dan larangan tentang hal-hal yang boleh atau tidak dilakukan dalam
kekuasaan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
Konstitusi bukanlah alat yang bersifat kekal, tetapi dalam kurun beberapa
waktu dapat berubah. Perubahan yang terjadi dalam konstitusi ada 2 macam, yaitu
amandemen dan pembaharuan. Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi
atau catatan tertentu tanpa melakukan perubahan terhadap UUD. Bisa dikatakan
melengkapi dan memperbaiki beberapa rincian dari UUD yang asli. perubahan
konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan kemudian adalah konstitusi
yang benar-benar baru. Indonesia tercatat telah beberapa kali mengalami
pembaharuan konstitusi yakni UUD (18 Agustus 1945-27 Desember 1949), Konstitusi
RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950), UUDS (17 Agustus 1950-5 Juli 1959),
UUD 1945 (5 Juli 1959-19 Oktober 1999), UUD NRI 1945 Amandemen (reformasi
sampai dengan sekarang). Sepanjang sejarahnya, UUD 1945 telah mengalami 4
(empat) kali amandemen atau perubahan dalam kurun waktu dari tahun 1999 hingga

12. 2002 yang dilakukan dalam Sidang Umum maupun Sidang Tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berikut ini rangkaian pelaksanaan amandemen
UUD 1945 seperti dikutip dari buku Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD 1945?
(2019) karya Taufiequrachman Ruki dan kawan-kawan
1. Amandemen Pertama UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR 14-21
Oktober 1999
2. Amandemen Kedua UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 7-18
Agustus 2000
3. Amandemen Ketiga UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-9
November 2001
4. Amandemen Keempat UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-11
Agustus 2002
E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-
Negara
Jenjang norma hukum di Indonesia terwujud dalam tata urutan peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, maka jenis dan hierarki Peraturan Perundang-
undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah:
a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR).
c. Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perppu).
d. Peraturan Pemerintah (PP).
e. Peraturan Presiden (Perpres).
f. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi.
g. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten atau Kota.
F. Contoh Kasus Tentang Konstitusi Negara
Korupsi Oleh Bupati Probolinggo dan Jajarannya
Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan
(OTT) terhadap 10 orang di sejumlah tempat di Probolinggo, termasuk Bupati Puput
Tantriana Sari dan suaminya yang juga anggota DPR RI Hasan Aminuddin. “Pada
kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 10 orang pada hari Senin
tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 WIB di beberapa tempat di wilayah
Probolinggo, Jawa Timur,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Selasa.
Selain Bupati dan Suaminya, dalam kegiatan tangkap tangan tersebut KPK
juga mengamankan Camat Krejengan, Doddy Kurniawan, Pejabat Kades Karangren,
Sumarto dan Camat Kraksaan Ponirin. Kemudian, Camat Banyuayar Imam Syafi’i,
Camat Paiton Muhamad Ridwan, Camat Gading Hary Tjahjono, serta dua orang
Ajudan bernama Pitra Jaya Kusuma dan Faisal Rahman.
Kemudian, Camat Banyuayar Imam Syafi’i, Camat Paiton Muhamad Ridwan,
Camat Gading Hary Tjahjono, serta dua orang Ajudan bernama Pitra Jaya Kusuma
dan Faisal Rahman.

13. Adapun 22 orang yang jadi tersangka dalam kasus ini terdiri dari 18 orang
yang diduga sebagai pemberi suap yakni Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi,
Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im dan Akhmad
Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito dan
Samsuddin.
Sementara itu, ada empat orang yang diduga sebagai penerima suap yakni
Hasan Aminudin, Puput Tantriana Sari, Doddy Kurniawan dan Muhamad Ridwan.
Atas perbuatannya, para tersangka yang diduga sebagai pemberi suap
disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
Sedangkan, tersangka yang diduga menerima suap disangkakan melanggar
Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo
Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

14. BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa,
Konstitusi berasal dari Bahasa Latin, constitutio, dan berkaitan dengan kata jus atau ius
yang berarti hukum atau prinsip. Konstitusi dalam artian luas adalah keseluruhan aturan
baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara
penyelenggaraan suatu pemerintahan sebagai organisasi sebuah negara, sedangkan
artian secara sempit dari konstitusi adalah aturan dasar negara tertinggi yang bersifat
tertulis, di Indonesia sendiri dikenal dengan UUD NRI 1945. Konstitusi juga
merupakan sendi ketatanegaraan yang paling utama, karena di setiap negara pasti
memiliki konstitusi. Adapun tujuan dari konstitusi negara adalah memberikan hak dan
larangan tentang hal-hal yang boleh atau tidak dilakukan dalam kekuasaan dan
pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Kontitusi di Indonesia atau biasa disebut UUD
1945 memiliki beberapa muatan yang terkandung di dalamnya, yakni kaidah yang
mengatur tentang pembatasan kekuasaan, pembagian tugas penyelenggaraan negara,
deskripsi Lembaga negara, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konstitusi ini
bukanlah alat yang bersifat kekal, tetapi dalam kurun beberapa waktu dapat berubah.
Perubahan yang terjadi dalam konstitusi ada 2 macam, yaitu amandemen dan
pembaharuan. Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan
tertentu tanpa melakukan perubahan terhadap UUD, sedangkan perubahan memiliki
arti perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan kemudian
adalah konstitusi yang benar-benar baru, jadi amandemen hanya melengkapi dan
memperbaiki beberapa rincian dari UUD yang asli sedangkan pembaharuan merubah
konstitusi sevara keseluruhan.
Saran
1. Sebagai warga negara Indonesia kita harus memahami makna dari hukum
dasar yang ada di negara Indonesia, yaitu UUD NRI 1945, karena konstitusi
atau Undang-Undang Dasar yang disusun dan ditetapkan bertujuan untuk mencegah
adanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan kata lain,dalam konstitusi
berisi pembatasan kekuasaan dalam negara.
2. Setiap warga negara Inonesia harus menyadari betapa Undang-Undang Dasar
berpengaruh besar dan memiliki peran terhadap negara Indonesia

15. DAFTAR PUSTAKA
1. Isharyanto. 2016. Konstitusi dan Perubahan. Surakarta: Pustaka Hanif.
2. Nurwardani, Paristiyanti, Hestu Yoga Saksama, Udin Sarifudin Winataputra, Dasim
Budimansyah, Sapriya, Winarno, Edi Mulyono, Sanityas Jukti Prawatyani, Aan
Almaidah Anwar, Evawany, Fajar Priyautama, Ary Festanto. 2016. Buku Ajar Mata
Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Direktorat Jendral
Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi.
3. Kamil, Irfan. 2021. KPK Tetapkan Bupati Probolinggo dan Suaminya Tersangka
Dugaan Suap Seleksi Jabatan.
https://nasional.kompas.com/read/2021/08/31/04171131/kpk-tetapkan-bupati-
probolinggo-dan-suaminya-tersangka-dugaan-suap-seleksi. Diakses pada tanggal 6
September 2021.