Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Analisa Industri dan Pengupahan Indonesia
Similar to Analisa Industri dan Pengupahan Indonesia (20)
More from Penerbit Manggu
More from Penerbit Manggu (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Analisa Industri dan Pengupahan Indonesia
- 1. Analisa Industri dan Pengupahan Indonesia Ricky Virona Martono
- 2. Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana pen- jara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komesial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). 4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam ben- tuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah). ©Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Diterbitkan oleh Penerbit Manggu Makmur Tanjung Lestari Bandung, 2022 Analisa Industri dan Pengupahan Indonesia Penyusun: Ricky Virona Martono Penyunting: M. A. P Penata Sampul: Ripqi Z. Penata Aksara: Mutiara Penerbit: MANGGU MAKMUR TANJUNG LESTARI (ANGGOTA IKAPI) Bandung—Indonesia www.penerbitmanggu.co.id 2022 104 hlm.; 14,5 cm × 21 cm ISBN 978-623-6003-64-0
- 3. iii Kata Pengantar Pertama-tama, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan kekuatan yang diberikan kepada saya sampai buku ini selesai. Terima kasih juga kepada keluarga, teman, dan kepada Bapak Toto Prihadi yang terus mendukung saya untuk terus menulis dan berbagi pengalaman. Saya berharap isi buku ini dapat menambah pengetahuan dan berguna bagi para pembaca dalam menjalankan pekerjaannya, meskipun apa yang ingin disampaikan melalui buku ini masih jauh dari sempurna. Akhir kata, saya berharap para pembaca dapat menikmati isi buku ini dan ikut menularkan pengetahuan kepada orang lain. Ricky Virona Martono
- 4. iv Daftar Isi Kata Pengantar.........................................................................................................iii Daftar Isi......................................................................................................................iv Bab 1 Kebijakan Industri Nasional.................................................................................1 A. Kebijakan Industri Nasional..............................................................3 B. Masalah.......................................................................................................4 Bab 2 Tujuan Jangka Panjang, Menengah, Pendek..................................................6 Bab 3 Kawasan Industri......................................................................................................9 A. Tujuan Pembangunan Kawasan Industri.....................................9 B. Kawasan Industri Berikat................................................................13 1. Konsumen......................................................................................18 2. Value dan Kesejahteraan.........................................................24 3. Masyarakat dan Pemerintah..................................................31 D. Cikarang Dry Port (CDP)...................................................................42 E. Pembangunan Pelabuhan Patimban untuk Efisiensi Biaya Distribusi Jawa Barat.............................................................43 Bab 4 Upah Minimum Propinsi.....................................................................................47
- 5. v Bab 5 Pandangan Pemerintah.......................................................................................57 Bab 6 Upah Tenaga Kerja Outsource...........................................................................70 Bab 7 Upah Berbagai Status Pekerjaan.....................................................................77 Bab 8 Pemutusan Hubungan Kerja.............................................................................84 Daftar Pustaka.........................................................................................................94 Profil Penulis............................................................................................................95
- 6. vi
- 7. Analisa Industri dan Pengupahan Indonesia 1 Bab 1 Kebijakan Industri Nasional Penetapan kebijakan industri nasional dimaksudkan untuk: 1) arahan bagi pelaku industri, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor industri ataupun bidang lain yang berkaitan; 2) pedoman operasional bagi aparatur pemerintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya; 3) tolok ukur kemajuan dan keberhasilan pembangunan industri; dan 4) Informasi untuk menggalang dukungan sosial-politis mau pun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk men dorong par tisipasi luas masyarakat untuk memberikan kon tribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri. Adapun tujuan kebijakan industri nasional untuk: 1) merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan perannya dalam perekonomian nasional; 2) membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritas nasional dan kompetensi daerah;
- 8. 2 Analisa Industri dan Pengupahan Indonesia 3) meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah agar lebih seimbang dengan industri berskala besar; 4) mendorong pertumbuhan industri di luar Pulau Jawa; dan 5) terciptanya sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangu nan yang lain dalam mendukung pembangunan industri nasional. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL Pasal 1 (1) Pemerintah menetapkan kebijakan industri nasional. (2) Kebijakan industri nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Bangun Industri Nasional, Strategi Pem bangunan Industri Nasional dan Fasilitas Pemerintah. (3) Kebijakan industri nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran Peraturan Presiden ini. Semakin membaiknya Perekonomian Indonesia serta kondisi riil paska krisis ekonomi akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan sektor industri. Lima tahun setelah terjadinya krisis ekonomi pertumbuhan sektor industri masih sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan per tumbuhannya pada saat sebelum krisis. Upaya mempercepat pem bangunan, membangun kemandirian ekonomi, pemerataan pem bangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah dengan cara mem
- 9. Analisa Industri dan Pengupahan Indonesia 3 berikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola seluruh potensi sumber daya yang dimiliki, telah dilakukan dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Di sisi lain, isu-isu globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia terkait dengan sektor industri telah bergerak begitu cepat, secara kasat mata negara-negara maju lebih siap sehingga cenderung lebih mampu memanfaatkan kesempatan dibandingkan dengan negara- negara sedang berkembang. Dalam upaya mempercepat proses industrialisasi untuk men dukung pembangunan ekonomi nasional sekaligus menganti sipasi dampak negatif globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia dan per kembangan di masa yang akan datang, diperlukan suatu arahan dan kebijakan yang jelas dalam jangka menengah, maupun jangka Panjang yang tertuang dalam sebuah dokumen A. Kebijakan Industri Nasional Kebijakan Industri Nasional tersebut mencakup Bangun Industri Nasional, Strategi Pembangunan Industri Nasional dan Fasilitas Pemerintah. Kebijakan Industri Nasional dimaksud disusun bersama seluruh pemangku kepentingan yaitu Kamar Dagang dan Industri (KADIN), lembaga pendidikan, lembaga litbang, daerah, dan sebagainya. Arah dan kebijakan industri nasional yang disepakati bersama, sangat dibutuhkan agar industri tidak tumbuh secara alami tanpa ke jelasan akan bentuk bangun industri yang akan terjadi, yang akan menimbulkan dampak pemborosan sumber daya pembangunan
- 10. 98 Analisa Industri dan Pengupahan Indonesia PROFIL PENULIS Penulis adalah lulusan Sarjana Teknik Industri Universitas Gadjah Mada tahun 2003, memulai karir di bidang produksi, inventori, dan logistik pada industri otomotif, farmasi, dan elektronik. Saat ini penulis berkarya sebagai konsultan dan trainer bidang Logistik dan Produktivitas, dengan sertifikasi CPIM (Certified in Production and Inventory Management) dari APICS. Di waktu seng gangnya, penulis menuangkan pengetahuan dan pengalamannya dalam bentuk buku dan artikel di beberapa media cetak.