SlideShare a Scribd company logo
Disampaikan pada Diskusi Wantimpres dengan Tema “Birokrasi Sebagai Penggerak Roda Pemerintahan”
Jakarta, 10 Mei 2017
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Prolog: cynical view on bureaucracy …
Prolog: cynical view on bureaucracy …
Massive waste
Inefficiency
Poor service
Ever-growing
organizations
Mindless rules
Reams of useless forms
Lazy
Hostile
Overpaid
Imperious
Inflexible
http://www.governmentisgood.com
/articles.php?aid=20
Birokrasi: two-edged of sword …
B U R E A U C R A C Y
The Demon SideThe Demon Side
The Angel SideThe Angel Side
Delivering public services to the citizen
Creating just and order in the community
Building and providing infrastructure
Machine of economic growth and social welfare
Peter F. Drucker: 6 Deadly Sins in Public
Administration
Gerald E. Caiden: 178 Bureau-pathologies / mal-
administration
Fred W. Riggs: Prismatic Society
Tri Widodo WU: 6 Contradictive Model of
Bureaucracy
Mengapa Perlu Perubahan (1): Mengatasi Gap IPM
Keterangan:
Wilayah Barat: Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan
Wilayah Timur: Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua
Sumber: BPS
Mengapa Perlu Perubahan (2): Mengatasi Gap Kemiskinan
WILAYAH 2015
Sumatera 9.4 – 9.2
Jawa-Bali 9.1 – 8.9
Nusa Tenggara 16.1 – 15.8
Kalimantan 5.8 – 5.7
Sulawesi 9.7 – 9.5
Maluku 12.9 – 12.7
Papua 27.1 – 26.6
Sumber: RPJMN 2015-2019 (diolah)
WILAYAH 2019
Sumatera 5.6 – 5.1
Jawa-Bali 5.5 – 5.0
Nusa Tenggara 9.6 – 8.7
Kalimantan 3.4 – 3.1
Sulawesi 5.8 – 5.3
Maluku 7.6 – 6.9
Papua 15.9 – 14.4
Progres Jawa-Bali ± 4%; Papua ± 12%
Gap
10%
Gap
18%
Mengapa Perlu Perubahan (3): Akselerasi Kinerja
13,7
55,3
2,2
6,80
6,75
80
45
67,5
3,4
9
8,5
95
2014 2019
==== ratio of doctor/100.000 citizen ====
==== participation rate of high school ====
quantum leap & innovation
==== provincial e-govt index ====
==== integrity index in central govt ====
==== integrity index in local govt ====
==== public satisfaction index ====
Sumber: RPJMN 2015-2019 (diolah)
Mengapa Perlu Perubahan (4): Akselerasi Kinerja
Sumber: RPJMN 2015-2019 (diolah)
Target Pembangunan Desa
• Menurunnya jumlah desa tertinggal sampai
5.000 desa atau meningkatnya desa mandiri
sedikitnya 2.000 desa;
• 1.000 desa pertanian organik;
• 1.000 desa berdaulat benih;
• 16.983 desa terakses SPAM (Sistem
Penyediaan Air Minum);
• 52% tingkat penetrasi mobile broadband;
• 39 pusat pertumbuhan baru (27 KTI, 12 KBI);
• 9 kabupaten tertinggal di Papua terentaskan.
Target Pembangunan Perbatasan &
PPKT
• Berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi, simpul utama
transportasi wilayah, pintu gerbang
internasional/pos pemeriksaan lintas batas
kawasan perbatasan negara, dengan 16
PKSN lainnya sebagai tahap persiapan
pengembangan;
• Peningkatan kesejahteraan masyarakat di 31
PPKT;
• Penyediaan air baku untuk 60 pulau-pulau
kecil.
DICARI !! Birokrat Pejuang, Birokrat Perubahan
Peran LAN Membangun Birokrasi Sebagai Penggerak Perubahan
“Change from Within”“Change from Within”
JALUR KEDIKLATANJALUR KEDIKLATAN
JALUR INOVASIJALUR INOVASI
DIKLATPIM DIKLAT RLA
Tipe: On the job training Tipe: Inter jobs training
Diperuntukkan bagi pejabat
struktural di setiap level
Diperuntukkan bagi manajer level
menengah (Eselon III)
Melakukan perubahan instansional
berfokus pada tugas & fungsi unit
kerjanya
Melakukan perubahan lintas-instansi
untuk memecahkan issu bersama
pada tema tertentu
LAB INOVASI CHAMPION INOVASI
Program pendampingan bagi K/L/D Program pengembangan kapasitas
SDM
Menumbuhkan inovasi secara massif
dan merata
Menyiapkan kader pelopor &
pengelola perubahan
Perubahan Instansional Melalui Diklat Kepemimpinan
Jenjang Jabatan Jumlat Syarat Diklat
Jml Alumni
(2014-2016)
%
Eselon 1 629 Diklatpim 1 219 34,82
Eselon 2 19.461 Diklatpim 2 3.688 18,95
Eselon 3 93.593 Diklatpim 3 15.004 16,03
Eselon 4 & 5 327.961 Diklatpim 4 35.213 10,74
Total 441.644 54.124 12,25
Sumber: BKN dan Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional LAN-RI, 2017
Perubahan Lintas-Instansi Melalui Diklat RLA
Angk/Tahun Jumlah Alumni Tema (Issu Nasional)
1/2013 25 Ease of Doing Business
2/2015 25 Business Regulatory Framework
3/2015 25
Connectivity for Better Sinergy: Allignment between
Transportation, Logistics, IT and Regional Development
4/2016 24
Regional Connectivity to Reduce Disparity in Eastern
Indonesia
5/2016 26 Strengthening e-Government to Achieve Integrated Public
Services
6/2017 25 Village Development
7/2017 25 (est.) Vocational Training in Priority Sectors of Development
8/2017 25 (est.) Building Local Competitiveness
9/2017 25 (est.) Maritime Development
6/2017 25 (est.) Boosting Accountability System of the Government
11/2017 25 (est.) Building Disaster-resilient Community
Sumber: Pusdiklat
Teknis Fungsional
LAN-RI, 2017
Akselerasi Perubahan Melalui Laboratorium Inovasi
1.840
2015-2016
Ide inovasi
Sumber: Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI, 2017
Champion Inovasi Sebagai Penggerak Perubahan
Sumber: Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI, 2016
Laskar
Inovasi
TUGAS:
Memiliki motivasi tinggi untuk
berinovasi;
Mampu mempengaruhi orang
lain untuk berinovasi;
Mampu menganalisis
kebutuhan inovasi;
Mampu menyusun rencana
aksi inovasi;
Mampu memonitor & menilai
efektivitas pelaksanaan inovasi.
What Next?
Program Diklatpim, Diklat RLA, dan Inovasi menjadi prioritas nasional
dalam RKP 2018.
Program Diklatpim akan diintegrasikan dengan pembentukan Sekolah
Kader sesuai amanat PP No. 11/2017.
Program Inovasi akan diorientasikan sebagai kebijakan afirmasi terutama
bagi wilayah Indonesia Timur dan wilayah tertinggal untuk mewujudkan
perubahan yang lebih merata di wilayah nusantara.
Perubahan sistemik perlu dilakukan oleh seluruh aktor birokrasi, antara
lain dengan membangun budaya inovasi, menjadikan target perubahan
sebagai ukuran kinerja pegawai, membentuk komite inovasi internal, dsb.
Terima Kasih
Tiada Negeri Hebat Tanpa Birokrasi yang Hebat
Tiada Birokrasi Hebat Tanpa Inovasi … !!
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL

More Related Content

What's hot

Membangun Mentawai Kepulauan sebagai Kabupaten Inovasi
Membangun Mentawai Kepulauan sebagai Kabupaten InovasiMembangun Mentawai Kepulauan sebagai Kabupaten Inovasi
Membangun Mentawai Kepulauan sebagai Kabupaten Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan InovatifMembangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
Tri Widodo W. UTOMO
 
Kualitas Pelayanan Publik dan Sinergitas Birokrasi
Kualitas Pelayanan Publik dan Sinergitas BirokrasiKualitas Pelayanan Publik dan Sinergitas Birokrasi
Kualitas Pelayanan Publik dan Sinergitas Birokrasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
LAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang Inovatif
LAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang InovatifLAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang Inovatif
LAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang Inovatif
Tri Widodo W. UTOMO
 
Membangun Serang Sebagai Kabupaten Inovasi
Membangun Serang Sebagai Kabupaten InovasiMembangun Serang Sebagai Kabupaten Inovasi
Membangun Serang Sebagai Kabupaten Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Penajaman Strategi LAN Dalam Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-20...
Penajaman Strategi LAN Dalam Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-20...Penajaman Strategi LAN Dalam Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-20...
Penajaman Strategi LAN Dalam Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-20...
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Harga Mati Untuk Akselerasi Pembangunan
Inovasi Harga Mati Untuk Akselerasi PembangunanInovasi Harga Mati Untuk Akselerasi Pembangunan
Inovasi Harga Mati Untuk Akselerasi Pembangunan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Bantul Kabupaten Inovasi
Bantul Kabupaten InovasiBantul Kabupaten Inovasi
Bantul Kabupaten Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
KPDT
 
Mengapa Desa Harus Bernovasi?
Mengapa Desa Harus Bernovasi?Mengapa Desa Harus Bernovasi?
Mengapa Desa Harus Bernovasi?
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan DaerahInovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
 
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
KPDT
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
KPDT
 
Dana desa
Dana desaDana desa
Dana desa
Eka Saputra
 
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desaKebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Rooy John
 
Menyemai dan Merawat Inovasi di Kota Cinta
Menyemai dan Merawat Inovasi di Kota CintaMenyemai dan Merawat Inovasi di Kota Cinta
Menyemai dan Merawat Inovasi di Kota Cinta
Tri Widodo W. UTOMO
 
Komitmen Politik Reformasi Birokrasi Indonesia
Komitmen Politik Reformasi Birokrasi IndonesiaKomitmen Politik Reformasi Birokrasi Indonesia
Komitmen Politik Reformasi Birokrasi Indonesia
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pembangunan infrastruktur desa
Pembangunan infrastruktur desaPembangunan infrastruktur desa
Pembangunan infrastruktur desa
Eka Saputra
 
Momentum Penguatan SIDA Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2017
Momentum Penguatan SIDA Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2017 Momentum Penguatan SIDA Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2017
Momentum Penguatan SIDA Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2017
Tri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (20)

Membangun Mentawai Kepulauan sebagai Kabupaten Inovasi
Membangun Mentawai Kepulauan sebagai Kabupaten InovasiMembangun Mentawai Kepulauan sebagai Kabupaten Inovasi
Membangun Mentawai Kepulauan sebagai Kabupaten Inovasi
 
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan InovatifMembangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
 
Kualitas Pelayanan Publik dan Sinergitas Birokrasi
Kualitas Pelayanan Publik dan Sinergitas BirokrasiKualitas Pelayanan Publik dan Sinergitas Birokrasi
Kualitas Pelayanan Publik dan Sinergitas Birokrasi
 
LAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang Inovatif
LAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang InovatifLAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang Inovatif
LAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang Inovatif
 
Membangun Serang Sebagai Kabupaten Inovasi
Membangun Serang Sebagai Kabupaten InovasiMembangun Serang Sebagai Kabupaten Inovasi
Membangun Serang Sebagai Kabupaten Inovasi
 
Penajaman Strategi LAN Dalam Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-20...
Penajaman Strategi LAN Dalam Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-20...Penajaman Strategi LAN Dalam Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-20...
Penajaman Strategi LAN Dalam Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-20...
 
Inovasi Harga Mati Untuk Akselerasi Pembangunan
Inovasi Harga Mati Untuk Akselerasi PembangunanInovasi Harga Mati Untuk Akselerasi Pembangunan
Inovasi Harga Mati Untuk Akselerasi Pembangunan
 
Bantul Kabupaten Inovasi
Bantul Kabupaten InovasiBantul Kabupaten Inovasi
Bantul Kabupaten Inovasi
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
 
Mengapa Desa Harus Bernovasi?
Mengapa Desa Harus Bernovasi?Mengapa Desa Harus Bernovasi?
Mengapa Desa Harus Bernovasi?
 
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan DaerahInovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
 
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
 
Bappenas ksppn
Bappenas ksppnBappenas ksppn
Bappenas ksppn
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
 
Dana desa
Dana desaDana desa
Dana desa
 
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desaKebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
 
Menyemai dan Merawat Inovasi di Kota Cinta
Menyemai dan Merawat Inovasi di Kota CintaMenyemai dan Merawat Inovasi di Kota Cinta
Menyemai dan Merawat Inovasi di Kota Cinta
 
Komitmen Politik Reformasi Birokrasi Indonesia
Komitmen Politik Reformasi Birokrasi IndonesiaKomitmen Politik Reformasi Birokrasi Indonesia
Komitmen Politik Reformasi Birokrasi Indonesia
 
Pembangunan infrastruktur desa
Pembangunan infrastruktur desaPembangunan infrastruktur desa
Pembangunan infrastruktur desa
 
Momentum Penguatan SIDA Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2017
Momentum Penguatan SIDA Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2017 Momentum Penguatan SIDA Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2017
Momentum Penguatan SIDA Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2017
 

Similar to Birokrasi Sebagai Penggerak Perubahan

Pedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdfPedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdf
DianSopyan
 
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Ridho Fitrah Hyzkia
 
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraVersi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Witra Apdhi Almash
 
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Ridho Fitrah Hyzkia
 
2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...
2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...
2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...
WulanHandayani19
 
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Dadang Solihin
 
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja Pelayanan
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja PelayananRelevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja Pelayanan
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja PelayananTri Widodo W. UTOMO
 
Policy Brief Pemerintah Kota Madiun (1).pdf
Policy Brief Pemerintah  Kota Madiun (1).pdfPolicy Brief Pemerintah  Kota Madiun (1).pdf
Policy Brief Pemerintah Kota Madiun (1).pdf
KetahananBangsa
 
Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan dan  Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019Sinergi Perencanaan dan  Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Dadang Solihin
 
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB Berdampak
Membangun Kolaborasi &  Pemetaan Potensi untuk  RB BerdampakMembangun Kolaborasi &  Pemetaan Potensi untuk  RB Berdampak
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB Berdampak
Tri Widodo W. UTOMO
 
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptxRPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
MuhammadMiftahusZama1
 
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan NasionalSinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Dadang Solihin
 
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011Ar Tinambunan
 
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi BangsaUtang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Beta Uliansyah
 
Executive Summary IGI 2014 lengkap
Executive Summary IGI 2014 lengkapExecutive Summary IGI 2014 lengkap
Executive Summary IGI 2014 lengkapLenny Hidayat
 
Kesiapan kabupaten/ kota kompetisi bidang pelayanan publik
Kesiapan kabupaten/ kota kompetisi bidang pelayanan publikKesiapan kabupaten/ kota kompetisi bidang pelayanan publik
Kesiapan kabupaten/ kota kompetisi bidang pelayanan publik
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Birokrasi di Indonesia
Birokrasi di IndonesiaBirokrasi di Indonesia
Birokrasi di Indonesia
IQChannel
 
Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa
Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa
Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
BudyHermawan3
 

Similar to Birokrasi Sebagai Penggerak Perubahan (20)

Pedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdfPedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdf
 
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
 
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraVersi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
 
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
 
2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...
2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...
2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...
 
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
 
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja Pelayanan
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja PelayananRelevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja Pelayanan
Relevansi OTDA thd Peningkatan Kinerja Pelayanan
 
Policy Brief Pemerintah Kota Madiun (1).pdf
Policy Brief Pemerintah  Kota Madiun (1).pdfPolicy Brief Pemerintah  Kota Madiun (1).pdf
Policy Brief Pemerintah Kota Madiun (1).pdf
 
Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan dan  Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019Sinergi Perencanaan dan  Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
 
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB Berdampak
Membangun Kolaborasi &  Pemetaan Potensi untuk  RB BerdampakMembangun Kolaborasi &  Pemetaan Potensi untuk  RB Berdampak
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB Berdampak
 
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptxRPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
 
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan NasionalSinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
 
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
 
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi BangsaUtang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
 
Executive Summary IGI 2014 lengkap
Executive Summary IGI 2014 lengkapExecutive Summary IGI 2014 lengkap
Executive Summary IGI 2014 lengkap
 
Rancang Perencanaan Pembangunan
Rancang Perencanaan PembangunanRancang Perencanaan Pembangunan
Rancang Perencanaan Pembangunan
 
Kesiapan kabupaten/ kota kompetisi bidang pelayanan publik
Kesiapan kabupaten/ kota kompetisi bidang pelayanan publikKesiapan kabupaten/ kota kompetisi bidang pelayanan publik
Kesiapan kabupaten/ kota kompetisi bidang pelayanan publik
 
Birokrasi di Indonesia
Birokrasi di IndonesiaBirokrasi di Indonesia
Birokrasi di Indonesia
 
Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa
Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa
Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 

More from Tri Widodo W. UTOMO

Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Tri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Tri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Tri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Tri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
Tri Widodo W. UTOMO
 

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 

Recently uploaded

Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 

Recently uploaded (15)

Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 

Birokrasi Sebagai Penggerak Perubahan

  • 1. Disampaikan pada Diskusi Wantimpres dengan Tema “Birokrasi Sebagai Penggerak Roda Pemerintahan” Jakarta, 10 Mei 2017 PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI http://inovasi.lan.go.id
  • 2. Prolog: cynical view on bureaucracy …
  • 3. Prolog: cynical view on bureaucracy … Massive waste Inefficiency Poor service Ever-growing organizations Mindless rules Reams of useless forms Lazy Hostile Overpaid Imperious Inflexible http://www.governmentisgood.com /articles.php?aid=20
  • 4. Birokrasi: two-edged of sword … B U R E A U C R A C Y The Demon SideThe Demon Side The Angel SideThe Angel Side Delivering public services to the citizen Creating just and order in the community Building and providing infrastructure Machine of economic growth and social welfare Peter F. Drucker: 6 Deadly Sins in Public Administration Gerald E. Caiden: 178 Bureau-pathologies / mal- administration Fred W. Riggs: Prismatic Society Tri Widodo WU: 6 Contradictive Model of Bureaucracy
  • 5. Mengapa Perlu Perubahan (1): Mengatasi Gap IPM Keterangan: Wilayah Barat: Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan Wilayah Timur: Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua Sumber: BPS
  • 6. Mengapa Perlu Perubahan (2): Mengatasi Gap Kemiskinan WILAYAH 2015 Sumatera 9.4 – 9.2 Jawa-Bali 9.1 – 8.9 Nusa Tenggara 16.1 – 15.8 Kalimantan 5.8 – 5.7 Sulawesi 9.7 – 9.5 Maluku 12.9 – 12.7 Papua 27.1 – 26.6 Sumber: RPJMN 2015-2019 (diolah) WILAYAH 2019 Sumatera 5.6 – 5.1 Jawa-Bali 5.5 – 5.0 Nusa Tenggara 9.6 – 8.7 Kalimantan 3.4 – 3.1 Sulawesi 5.8 – 5.3 Maluku 7.6 – 6.9 Papua 15.9 – 14.4 Progres Jawa-Bali ± 4%; Papua ± 12% Gap 10% Gap 18%
  • 7. Mengapa Perlu Perubahan (3): Akselerasi Kinerja 13,7 55,3 2,2 6,80 6,75 80 45 67,5 3,4 9 8,5 95 2014 2019 ==== ratio of doctor/100.000 citizen ==== ==== participation rate of high school ==== quantum leap & innovation ==== provincial e-govt index ==== ==== integrity index in central govt ==== ==== integrity index in local govt ==== ==== public satisfaction index ==== Sumber: RPJMN 2015-2019 (diolah)
  • 8. Mengapa Perlu Perubahan (4): Akselerasi Kinerja Sumber: RPJMN 2015-2019 (diolah) Target Pembangunan Desa • Menurunnya jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa atau meningkatnya desa mandiri sedikitnya 2.000 desa; • 1.000 desa pertanian organik; • 1.000 desa berdaulat benih; • 16.983 desa terakses SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum); • 52% tingkat penetrasi mobile broadband; • 39 pusat pertumbuhan baru (27 KTI, 12 KBI); • 9 kabupaten tertinggal di Papua terentaskan. Target Pembangunan Perbatasan & PPKT • Berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, simpul utama transportasi wilayah, pintu gerbang internasional/pos pemeriksaan lintas batas kawasan perbatasan negara, dengan 16 PKSN lainnya sebagai tahap persiapan pengembangan; • Peningkatan kesejahteraan masyarakat di 31 PPKT; • Penyediaan air baku untuk 60 pulau-pulau kecil.
  • 9. DICARI !! Birokrat Pejuang, Birokrat Perubahan
  • 10. Peran LAN Membangun Birokrasi Sebagai Penggerak Perubahan “Change from Within”“Change from Within” JALUR KEDIKLATANJALUR KEDIKLATAN JALUR INOVASIJALUR INOVASI DIKLATPIM DIKLAT RLA Tipe: On the job training Tipe: Inter jobs training Diperuntukkan bagi pejabat struktural di setiap level Diperuntukkan bagi manajer level menengah (Eselon III) Melakukan perubahan instansional berfokus pada tugas & fungsi unit kerjanya Melakukan perubahan lintas-instansi untuk memecahkan issu bersama pada tema tertentu LAB INOVASI CHAMPION INOVASI Program pendampingan bagi K/L/D Program pengembangan kapasitas SDM Menumbuhkan inovasi secara massif dan merata Menyiapkan kader pelopor & pengelola perubahan
  • 11. Perubahan Instansional Melalui Diklat Kepemimpinan Jenjang Jabatan Jumlat Syarat Diklat Jml Alumni (2014-2016) % Eselon 1 629 Diklatpim 1 219 34,82 Eselon 2 19.461 Diklatpim 2 3.688 18,95 Eselon 3 93.593 Diklatpim 3 15.004 16,03 Eselon 4 & 5 327.961 Diklatpim 4 35.213 10,74 Total 441.644 54.124 12,25 Sumber: BKN dan Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional LAN-RI, 2017
  • 12. Perubahan Lintas-Instansi Melalui Diklat RLA Angk/Tahun Jumlah Alumni Tema (Issu Nasional) 1/2013 25 Ease of Doing Business 2/2015 25 Business Regulatory Framework 3/2015 25 Connectivity for Better Sinergy: Allignment between Transportation, Logistics, IT and Regional Development 4/2016 24 Regional Connectivity to Reduce Disparity in Eastern Indonesia 5/2016 26 Strengthening e-Government to Achieve Integrated Public Services 6/2017 25 Village Development 7/2017 25 (est.) Vocational Training in Priority Sectors of Development 8/2017 25 (est.) Building Local Competitiveness 9/2017 25 (est.) Maritime Development 6/2017 25 (est.) Boosting Accountability System of the Government 11/2017 25 (est.) Building Disaster-resilient Community Sumber: Pusdiklat Teknis Fungsional LAN-RI, 2017
  • 13. Akselerasi Perubahan Melalui Laboratorium Inovasi 1.840 2015-2016 Ide inovasi Sumber: Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI, 2017
  • 14. Champion Inovasi Sebagai Penggerak Perubahan Sumber: Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI, 2016 Laskar Inovasi TUGAS: Memiliki motivasi tinggi untuk berinovasi; Mampu mempengaruhi orang lain untuk berinovasi; Mampu menganalisis kebutuhan inovasi; Mampu menyusun rencana aksi inovasi; Mampu memonitor & menilai efektivitas pelaksanaan inovasi.
  • 15. What Next? Program Diklatpim, Diklat RLA, dan Inovasi menjadi prioritas nasional dalam RKP 2018. Program Diklatpim akan diintegrasikan dengan pembentukan Sekolah Kader sesuai amanat PP No. 11/2017. Program Inovasi akan diorientasikan sebagai kebijakan afirmasi terutama bagi wilayah Indonesia Timur dan wilayah tertinggal untuk mewujudkan perubahan yang lebih merata di wilayah nusantara. Perubahan sistemik perlu dilakukan oleh seluruh aktor birokrasi, antara lain dengan membangun budaya inovasi, menjadikan target perubahan sebagai ukuran kinerja pegawai, membentuk komite inovasi internal, dsb.
  • 16. Terima Kasih Tiada Negeri Hebat Tanpa Birokrasi yang Hebat Tiada Birokrasi Hebat Tanpa Inovasi … !! PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL