Downloaded 168 times
Uploaded byKPDT
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemerintah dalam memperkecil ketimpangan antar daerah, khususnya melalui program pembangunan daerah tertinggal. Strategi yang diusung antara lain meningkatkan perekonomian lokal, sarana prasarana, dan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal.
More Related Content
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
- 1. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAHTERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA Disampaikan oleh : Dr. Ir. H. M. NURDIN, MT Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Workshop dan Studi Implementasi ”Penguatan Regional Management Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal” dalam rangka Sinergitas Program Kerjasama Bilateral KPDT, Bappenas dan GIZ – RED (Deutsche Gesellschaft Internationale Zummernarbeit – Regional Economic Development) Solo, 7 Oktober 2014 1
- 2. 2 KESENJANGAN PEMBANGUNANANTAR DAERAH (DISPARITAS) JAWA LUAR JAWA KAWASAN BARAT KAWASAN TIMUR PERKOTAAN PERDESAAN DAERAH TERTINGGAL DAERAH NON TERTINGGAL
- 3. 2009 2014 122kab 199 kab 70 kab Keluar DOB 34 183 kab target keluar 2004 199-50+ 34 75 kab 2019 DOB 9 Keluar 50 kab 183-70+ 9 47 kab 122-75 3
- 4. PERBANDINGAN PERGESERAN PENDUDUK DESA & KOTA 4 90 80 70 60 50 40 30 20 10 DESA 70 60 50 40 30 20 10 KOTA • Terjadi pergeseran penduduk dari Desa ke Kota (Urbanisasi) • Mengakibatkan Deformasi Struktural dan “Premature Urbanization” • Perlu dicegah / dieliminer dengan membangun perdesaan • Mengubah paradigma “Infrastructure follow People” menjadi “People follow Infrastructure” Eksisting 2012 =48% Eksisting 2012=52% 0 1970 1980 1990 1995 2002 2005 2010 2015 2020 2025 0 1970 1980 1990 1995 2002 2005 2010 2015 2020 2025
- 5. 5 Masalah dan Tantangan dalam RPJPN 2005-2025 Pada umumnya masyarakat yang berada di wilayah-wilayah tertinggal masih mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu, kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari pemerintah Arah Kebijakan dalam RPJPN 2005-2025 Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. Upaya yang dilakukan antara lain melalui: pengembangan produk unggulan daerah, mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah
- 6. 6 RPJMN 2010-2014RANCANGAN RPJMN 2015-2019 1. Pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah tertinggal masih belum optimal. 2. Kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal masih rendah. 3. Koordinasi antarpelaku pembangunan di daerah tertinggal masih lemah. 4. Tindakan afirmatif kepada daerah tertinggal belum optimal. 5. Aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah masih rendah. 6. Sarana dan prasarana pendukung ekonomi lainnya masih terbatas, yang meliputi energi listrik, telekomunikasi, irigasi dan air bersih. 1.Masih lemahnya koordinasi antar pelaku pembangunan untuk dan di daerah tertinggal. 2. Adanya regulasi yang tidak memihak terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal. 3. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah tertinggal. 4.Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal. 5.Belum optimalnya tindakan afirmatif kepada daerah tertinggal. 6. Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah. 7.Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik di daerah tertinggal (Sarpras DT) 8.Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal
- 7. 7 RPJMN 2010-2014RANCANGAN RPJMN 2015-2019 Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal: Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengatasi ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang sudah relatif lebih maju. Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal diprioritaskan untuk: • pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dan ; • mengoptimalkan pengembangan perekonomian masyarakat secara terpadu
- 8. 8 RPJMN 2010-2014RANCANGAN RPJMN 2015-2019 1. Terentaskannya Minimal 50 Kabupaten Daerah Tertinggal; 2. Meningkat rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi 7,10 persen pada tahun 2014; 3. Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal pada tahun menjadi 14,20 persen pada tahun 2014; dan 4. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi 72,20 pada tahun 2014 1. Terentaskannya Minimal 75 Kabupaten Daerah Tertinggal; 2. Meningkat rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi 7,35 persen pada tahun 2019; 3. Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 12,50 persen pada tahun 2019; dan 4. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi 71,50 pada tahun 2019.
- 9. 9 RPJMN 2010-2014RANCANGAN RPJMN 2015-2019 Strategi: a) Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal; b) Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal; c) Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal; d) Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal; e) Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Strategi: (a) Penguatan koordinasi lintas sektor di Pusat dan Daerah, dan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah melalui penyusunan regulasi dan penyusunan instrumen untuk dapat mengarahkan sektor dalam mengintervensi daerah tertinggal (misal : roadmap/rencana aksi pembangunan daerah tertinggal) (b) Penyempurnaan peraturan-peraturan yang kurang harmonis dengan pembangunan daerah tertinggal, misalnya UU Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, UU Jalan, UU Sumber Daya Air dll. (c) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar di Daerah Tertinggal (Pendidikan, Kesehatan, Air Bersih, Jalan, Listrik dan Telekomunikasi); (d) pengembangan kegiatan produksi yang menghasilkan produk yang cepat dapat diperdagangkan berbasis komoditi unggulan Kabupaten; (e) Penyediaan sarana prasarana penunjang pengembangan ekonomi lokal; (f) Pemberian insentif bagi pelaku usaha guna meningkatkan iklim investasi dan mendorong perekonomian di daerah tertinggal (g) Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi di daerah tertinggal dan yang menghubungkan daerah tertinggal dan daerah maju sebagai pusat pemasaran; (h) Pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. (i) Memperbanyak pengembangan pendidikan keterampilan (j) Pengembangan pendidikan aparatur untuk peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
- 10. 10 Arahan RPJPN:Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana alokasi khusus. BUMN & SWASTA APBN APBD DAERAH TERTINGGAL PKBL; CSR; Dana Kegiatan Sosial (yang dihimpun dari lembaga-2 sosial (Keagamaan, LSM, Media, Ormas, dll) DAU; DAK; DANA Otsus; APBN-P; Tugas Pembantuan; Dana Dekonsentrasi; Bantuan Sosial; Jaminan Sosial.
- 11. 1. Meningkatkan belanjapublik yang bermanfaat langsung bagi masyarakat; 2. Mendorong pengembangan produk unggulan, pusat pertumbuhan, investasi dan kemitraan dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi; 3. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan/ketrampilan dan kesehatan dasar/lanjutan masyarakat ; 4. Meningkatkan ketersediaan fasilitasi listrik dan air bersih di daerah Perbatasan, Pulau Terdepan, Terluar dan Terpencil serta Daerah Rawan Konflik; 5. Mendorong peningkatan infrastruktur transportasi, kesehatan, pendidikan, ekonomi, energi, informasi dan telekomunikasi; 6. Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung domestic connectivity di wilayah Pulau Terpencil Terluar. 11
- 12.