Paparan Bappenas dalam Workshop Pengembangan dan Studi Implementasi Penguatan Regional Management dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal Solo 7 Oktober 2014

1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI
KERJASAMA ANTARDAERAH
RPJMN 2015-2019
Disampaikan oleh:
Direktur Perkotaan dan Perdesaan BAPPENAS
Dalam Workshop Pengembangan dan Studi Implementasi
Penguatan Regional Management dalam Pengembangan Ekonomi Lokal
Daerah Tertinggal
Solo 7 Oktober 2014

2. 2
ISU STRATEGIS

3. KESENJANGAN DESA DENGAN KOTA
Urbanisasi
Pull Factor Push Factor
Kota Desa
Kesenjangan Antarwilayah –
Dikotomi Desa Kota
1. Masih terbatasnya persebaran pusat pertumbuhan dan konektivitas antara
kota atau pusat pertumbuhan yang menyediakan pelayanan ekonomi dan
sosial dengan desa-desa di sekitarnya;
2. Masih rendahnya keterkaitan antarsektor dari hulu ke hilir yang dapat
menciptakan diversifikasi kegiatan ekonomi di perdesaan serta memperkuat
hubungan ekonomi antara kota dan desa;
3. Belum optimalnya kerjasama antardaerah yang dapat mendorong terjadinya
peningkatan keterkaitan antara desa-kota dan antar daerah administrasi
3

4. PERKEMBANGAN URBANISASI BERDASARKAN %
PENDUDUK KOTA DAN DESA
4
Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.
Tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan sebesar 2,18% pertahun lebih tinggi dari tingkat
pertumbuhan penduduk rata-rata nasional sebesar 1% pertahun. Sedangkan pertumbuhan
penduduk di perdesaan menurun sebesar 0,64% pertahun.
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 94 kota otonom (termasuk DKI Jakarta)
hanya mencapai 40 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
% terhadap jumlah
penduduk nasional

5. PETA SEBARAN KOTA
Banjar Bakula
Kedung Sepur
Maminasata
KSN Perkotaan (Kawasan Megapolitan)
KSN Perkotaan (Kawasan Metropolitan)
Mebidangro
Jabodetabek
Perkotaan Palembang
Cekungan Bandung
Kartamantul
Gerbang Kertosusila
Sarbagita

6. 6
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERDESAAN
Kemiskinan dan kerentanan ekonomi
• Tingkat pendapatan yang rendah, tingkat penguasaan aset-aset produksi yang
kurang memadai, status gizi dan kesehatan, tingkat pendidikan yang rendah,
serta masih kurangnya pelayanan dasar minimum menjadi penyebab tingginya
angka kemiskinan masyarakat perdesaan, yaitu sekitar 63,20 persen dari total
penduduk miskin di Indonesia (28,07 juta jiwa)
keterbatasan ketersediaan pelayanan dasar
minimum yang jauh tertinggal dari perkotaan
• Terbatasnya pelayanan dasar minimum di perdesaan menyebabkan rendahnya
akses terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat
Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan hidup di
perdesaan
• Eksploitasi berlebihan dan kurangnya regenerasi sumber daya alam, diikuti
dengan kerentanan perdesaan dalam menghadapi bencana dan dampak
perubahan iklim juga turut mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan
sumber daya alam dan lingkungan hidup di perdesaan

7. PETA SEBARAN KAWASAN PERDESAAN
Kota Otonom
Perdesaan Berkembang
Perdesaan Tertinggal
Batas Provinsi
WILAYAH PAPUA:
Desa Tertinggal: 89.5%
Desa Berkembang: 9.8%
Desa Mandiri: 0.7%
WILAYAH SULAWESI:
Desa Tertinggal: 28.8%
Desa Berkembang: 61.4%
Desa Mandiri: 9.8%
WILAYAH MALUKU:
Desa Tertinggal: 64.7%
Desa Berkembang: 32.2%
Desa Mandiri: 3.1 %
WILAYAH KALIMANTAN:
Desa Tertinggal: 49.0%
Desa Berkembang: 43.5%
Desa Mandiri: 7.5%
WILAYAH NUSA
TENGGARA:
Desa Tertinggal: 55.6%
Desa Berkembang: 37.6%
Desa Mandiri: 6.9%
WILAYAH JAWA-BALI:
Desa Tertinggal: 1.8%
Desa Berkembang: 53.8%
Desa Mandiri: 44.4%
WILAYAH SUMATERA:
Desa Tertinggal: 22.8%
Desa Berkembang: 67.9%
Desa Mandiri: 9.3%
Sumber: Potensi Desa Tahun 2005 dan 2011 (diolah)
Catatan: jumlah desa termasuk kelurahan
Perdesaan Mandiri
7

8. 8
ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

9. ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019
KESENJANGAN ANTAR WILAYAH
KTI-KBI
KESENJANGAN PERKOTAAN-PERDESAAN
MENGURANGI KESENJANGAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
PEMERATAAN PEMBANGUNAN GROWTH
Pembangunan
Pusat
Pertumbuhan
Baru (KKD)
Penguatan
Pembangunan
Desa
Optimalisasi
Peran Kota
Sedang/ Kecil
Optimalisasi
Peran KSN
Pembangunan Perdesaan Pembangunan Perkotaan
Arahan
PW
Isu
Strategis
Tujuan
Arah
Kebijakan
Keterkaitan
Kota-Desa
Kerjasama antardaerah

10. 10
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN TAHUN 2015-2019
Mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional (SPN).
Pemenuhan Pelayanan Perkotaan (SPP) dan Kota Layak Huni
Membangun Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana
Membangun Kota Cerdas dan Berdaya Saing
Meningkatkan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan

11. 11
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN TAHUN 2015-2019
Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan di
Desa
Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di
perdesaan.
Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik
Mewujudkan kemandirian pangan dan pengelolaan desa yang berkelanjutan
Mengembangkan Ekonomi Perdesaan

12. ARAH KEBIJAKAN
MEMBANGUN KETERKAITAN DESA-KOTA TAHUN 2015-2019
Perwujudan Konektivitas antar Kota Sedang dan Kota Kecil, dan antar Kota
Kecil dan Desa sebagai Tulang Punggung (Backbone) Keterhubungan Desa-Kota
12
Perwujudan Keterkaitan antara Kegiatan Ekonomi Hulu (upstream linkages)
dan Kegiatan Ekonomi Hilir (downstream linkages) Desa-Kotamelalui
pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan
transmigrasi.
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola, Kelembagaan, dan Masyarakat dalam
Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa

13. 13
KETERKAITAN
KOTA DAN DESA
PERKOTAAN PERDESAAN
UU Desa No. 6 Tahun 2014,
pemenuhan kebutuhan dasar,
2. pembangunan sarana dan
prasarana Desa,
3. pengembangan potensi
ekonomi lokal,
4. pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara
berkelanjutan.
Arah Kebijakan :
Mewujudkan Kota Berkelanjutan
yang Berdaya saing, melalui:
1. Mewujudkan peran kota dalam
sistem perkotaan nasional:
a. Mewujudkan 9 KSN perkotaan
sebagai Pusat Kegiatan
Nasional/Global;
b. Mempercepat peran kota
sedang sebagai PKN atau PKW
untuk mewujudkannya
sebagai penyangga urbanisasi.
2. Mempercepat pembangunan
sarana dan prasarana pelayanan
perkotaan (SPP) khususnya kota
sedang dan kota kecil;
3. Mewujudkan kota hijau yang
berketahanan iklim dan bencana;
mewujudkan kota layak huni
yang aman dan nyaman;
mewujudkan kota cerdas yang
berdaya saing;
4. Meningkatkan kapasitas aparatur
kelembagaan, dan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan
kota, dan mengembangkan
regulasi dan pembiayaan
perkotaan.
Arah Kebijakan:
Mewujudkan keterkaitan hulu
di perdesaan dan hilir di
perkotaan, melalui:
1. Mewujudkan industri
pengolahan dari potensi
produksi perdesaan.
2. Mengembangkan pusat-pusat
kawasan agropolitan,
minapolitan, dan klaster
industri, untuk menjadi
pusat pengolahan hasil
pertanian dan jasa untuk
mendukung sektor pertanian
3. Meningkatkan akses
infrastruktur desa dan pusat-pusat
pertumbuhan.
4. Meningkatkan kelembagaan
dan tata kelola ekonomi
daerah
5. Mengembangkan kerjasama
antar daerah dan kerjasama
pemerintah-swasta
6. Menerapkan teknologi dan
inovasi di tingkat lokal untuk
meningkatkan nilai tambah
Arah Kebijakan :
Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan
kemiskinan sebagaimana amanat
No. 6 Tahun 2014,
melalui:
1. Mengentaskan kemiskinan
dan menciptakan lapangan
kerja.
2. Memenuhi standar pelayanan
minimum (SPM) di
perdesaan.
3. Meningkatkan keberdayaan
masyarakat perdesaan
4. Mewujudkan tata kelola
perdesaan dan yang optimal.
5. Mewujudkan desa yang
berkelanjutan
6. Meningkatkan keterkaitan
desa-kota.

14. A. MENGARAHKAN INVESTASI DI 5 KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
(KSN) PERKOTAAN BARU DI LUAR JAWA
No Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan
1 Kawasan Perkotaan Padang: Sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) yang berorientasi pada
mendorong perkembangan sektor produksi prioritas seperti:
Industri; Perikanan laut; Pariwisata; dan Perdagangan dan jasa.
2 Kawasan Perkotaan Palembang: Sebagai pusat pertumbuhan Nasional (PKN) untuk mendukung
pelayanan pengembangan wilayah di sekitarnya dan wilayah
nasional, dengan memperhatikan fungsi-fungsi keterkaitan dengan
pusat-pusat pertumbuhan wilayah internasional.
3 Kawasan Perkotaan Mataram Sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) yang berorientasi pada
kegiatan pariwisata alam dan jasa.
4 Kawasan Perkotaan Banjarbakula:
Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab.
Banjar, Kab. Baritokuala, dan Kab. Tanah Laut
Diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional,
gerbang pertama Pulau Kalimantan yang berorientasi pada upaya
mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti
kehutanan, pertambangan bijih besi dan agroindustri serta industri
pengolahan
5 Kawasan Perkotaan Manado-Bitung: Diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional yang berbasis pada
pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan
dan kelautan, industri pengolahan dan perhubungan dalam rangka
mempercepat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI)
14

15. B. MENINGKATKAN EFISIENSI KEGIATAN EKONOMI DI 7 KSN
PERKOTAAN YANG SUDAH ADA
No Lokasi Prioritas Fokus Pengembangan
1 Mebidangro:
Kota Medan, Binjai (Ibukota Kab. Langkat), Kab.
Deli Serdang, Kab. Karo
Sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan sebagai pusat
administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai outlet pemasaran
untuk wilayah Sumatera Utara bagian Timur dengan tetap memantapkan
fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah
internasional
2 Jabodetabek:
Kota Jakarta, Kab. Bogor, Kota Bekasi, Kab.
Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Kab.
Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor
Meningkatkan fungsi Jabodetabek sebagai pusat kegiatan nasional (PKN)
menjadi pusat kegiatan global (PKG) yang mendukung pertumbuhan
wilayah nasional dan memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan
pusat-pusat pertumbuhan atau kota-kota ditingkat internasional.
3 Kawasan Perkotaan cekungan Bandung:
Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung
Barat, Kota Cimahi, Kab. Majalengka, Kab.
Sumedang
Diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional yang berorientasi pada
meningkatkan spesialisasi fungsi jasa pendidikan, teknologi sistem
informasi, industri, dan dan pariwisata perkotaan (urban tourism)
4 Kawasan Perkotaan Kedungsepur:
Kota Semarang, Kab. Kendal, Kota Salatiga,
Unggaran (Ibukota Kab. Semarang), Kab. Demak,
Purwodadi (Ibukota Kab. Grobogan)
Diarahkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berfungsi
mendorong pertumbuhan sektor jasa, teknologi informasi, pariwisata, dan
industri wilayah Jawa Tengah
5 Kawasan Perkotaan Gerbang Kertosusila:
Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab.
Mojekerto, Kab. Lamongan, Kab. Bangkalan, Kota
Mojekerto
Dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional yang
mendukung pelayanan pengembangan wilayah Indonesia bagian Timur
6 Kawasan Perkotaan Sarbagita:
Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab.
Tabanan
Diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional yang mendorong pertumbuhan
wilayah disekitarnya sebagai sentra produksi wilayah pulau serta sebagai
pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata yang
bertaraf internasional
7 Kawasan Perkotaan Maminasata:
Kota Makassar, Kab. Maros, Sungguminasa
(Ibukota Kab. Gowa), Kab. Takalar
Diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional yang mendorong pertumbuhan
kota-kota disekitarnya sebagai sentra produksi wilayah pulau serta sebagai
pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama
bagi Kawasan Timur Indonesia;
15

16. PAPUA
• Jayapura
• Sorong
16
C. OPTIMALISASI PERAN 24 KOTA SEDANG DI LUAR JAWA
SULAWESI
• Bitung
• Gorontalo
• Palu
• Kendari
• Palopo
• Bau-bau
MALUKU
• Ternate
• Ambon
KALIMANTAN
• Singkawang
• Palangkaraya
• Banjarmasin
• Banjar Baru
• Tarakan
NUSA TENGGARA
• Mataram
• Bima
• Kupang
SUMATERA
• Lhokseumawe
• Payakumbuh
• Tanjung Pinang
• Tebing Tinggi
• Dumai
• Lubuklinggau

17. 17
D. PERWUJUDAN 39 WILAYAH PENGEMBANGAN KETERKAITAN KOTA-DESA
SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN BARU
No. Jenis Kawasan Papua Maluku Sulawesi Kalimantan
Nusa
Tenggara
Jawa
- Bali
Sumatera Total
Kawasan
Pengembangan
Keterkaitan Kota dan
Desa, mencakup :
4 3 9 7 4 4 8 39
1.
Kawasan
Perkotaan Baru
(KPB)
1 1 6 5 - - 7 20
2.
Kawasan
Transmigrasi
5 3 8 10 5 - 8 39
3.
Kawasan
Agropolitan
6 3 10 5 5 6 14 49
4.
Kawasan
Minapolitan
7 1 6 4 3 1 2 24
5.
Kawasan
Pariwisata
1 1 1 3 2 1 1 10
Kawasan
Agropolitan/
Minapolitan
Kawasan
Transmig
rasi
Kawasan
Pariwisata
Kawasan
Perkotaa
n Baru
Ko
ta
Inti
Kawasan
Agropolitan/
Minapolitan
Kawasan
Perkotaan Baru
Kawasan
Pariwisata/
Transmigra
si
Kawasan
Agropolitan/
Minapolitan
Kawasan
Pariwisata/
Ko
ta
Inti
Ko Transmigrasi
ta
Inti
Pusat
Pertumbuhan 1
Pusat
Pertumbuhan 2
Pusat
Pertumbuhan 3

18. 18
KERJASAMA ANTARDAERAH UNTUK MENDUKUNG
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
MEMBANGUN KETERKAITAN DESA-KOTA

19. IMPLIKASI ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PERKOTAAN DAN PERDESAAN TERHADAP KERJASAMA
ANTARDAERAH
Adanya kebutuhan yang kuat akan
efisiensi dlm pelayanan publik &
pengelolaan sumber daya/potensi daerah
Sinergitas Tata Ruang & Kelestarian fungsi
lingkungan hidup yang tidak mengenal
batas administrasi
Kebutuhan akan meningkatkan kelancaran
arus barang dan jasa antar daerah
Kebutuhan akan sinergitas – keterkaitan
antar-sektor antar-wilayah dlm sistem
produksi & distribusi
Kebutuhan
akan
Kerjasama
Antardaerah

20. BEBERAPA ISU YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM
KERJASAMA ANTAR DAERAH
• Fokus tujuan dan ruang lingkup dari kerjasama antar
daerah
– Efisiensi dan efektivitas
– Ekonomi, non ekonomi (publik)
• Bentuk kerjasama antar daerah
• Aturan bermain (kelembagaan)
– Penyelesaian disputes antar daerah
• Daerah yang terlibat sebaiknya tidak dibatasi oleh
karakteristik tapi lebih didasarkan atas kepentingan
bersama
– Cakupan daerah bisa juga mencakup antara daerah maju dan
daerah tertinggal tidak hanya daerah tertinggal saja atau daerah
maju saja

21. Beberapa Contoh Kerjasama Antardaerah
• Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dibentuk Badan Kerjasama antar daerah dan
Regional management. Contoh :
– Regional Management untuk kawasan Banyumas yang diberi tugas untuk
mempromosikan ekonomi lokal
– Solo raya, kerjasama di bidang pariwisata
• Kerjasama lintas pulau dan provinsi antara Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten
Bulungan dalam bidang ketransmigrasian.
– Pemda Kab.Bulungan sebagai daerah tujuan transmigrasi menyiapkan lokasi dan lahan,
Pemprov Jawa Timur sebagai daerah asal transmigrasi menyiapkan dana untuk membangun
permukiman dan penempatan, pemerintah pusat memfasilitasi proses kerjasama,
penempatan dan pelatihan serta pembinaan pasca penempatan
• Di Bidang kepariwisataan,
– pembentukan Destination management organization (DMO) di beberapa
kawasan pariwisata bersifat lintas daerah seperti di Raja Ampat (Kab. Raja Ampat,
Kota Sorong dan Kabupaten Sorong), Papua, Bunaken (kota Manado, Kabupaten
Minahasa, Kota Bitung dan Kab. Minahasa Selatan)
– Kerjasama antara Pemda D.I Yogyakarta dan Pemda Bali dalam mempromosikan
pariwisata. Kedua provinsi membuat paket wisata yang mempromosikan kedua
wilayah dan membentuk lembaga perwakilan di daerah masing-masing.
21

22. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
• Ada kesadaran dan komitmen bersama utk
melaksanakan pengelolaan secara terpadu
• Memiliki koordinasi dan komunikasi yang kuat
antara sektor-sektor terkait, pemda-pemda
terkait, swasta, masyarakat, media massa
• Memiliki sumberdaya, prasarana dan sarana yang
memadai, serta lembaga (formal dan informal)
• Ada benefit yang akan diterima oleh masing-masing
daerah
• Dukungan kepemimpinan yang memiliki visi, pro-aktif,
dan konsisten.

23. TERIMAKASIH
23