4. PENDAHULUAN
Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastuktur
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM
Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan
kerja
Reformasi Birokrasi
APBN yang fokus dan tepat sasaran
Visi Presiden Joko Widodo 2019-2024
1
1.
.
2
2.
.
3
3.
.
4
4.
.
5
5.
.
Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastuktur
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM
Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan
kerja
Reformasi Birokrasi
APBN yang fokus dan tepat sasaran
Visi Presiden Joko Widodo 2019-2024
1.
2.
3.
4.
5.
5. Deskripsi Masalah
Sumber : DPMPTSP Kota Madiun 2021-2023
Keterangan : (1)Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Bahu Badan Jalan,(2) Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Penurunan Trotoar,(3)
Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung dan/atau Lapangan, (4) Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan/atau Bangunan,
(5) Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Lahan Parkir,(6) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) non
Berusaha, (7) Izin Penempatan Bangunan Reklame, (8) Izin Reklame Insidentil, (9) Izin Reklame Permanen, (10) Izin Praktik Dokter
Hewan/Dokter Hewan Spesialis, (11) Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG),(12) Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan
Dasar, (13) Izin Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
7. REKOMENDASI
KEBIJAKAN
Program Pelayanan Satu Atap yang
Terintegrasi
pelayanan satu atap (sebagian pelayanannya menggunakan
sistem elektronik, tetapi sebagian masih tetap menggunakan
pelayanan manual/tatap muka).
menyatu-padukan jumlah hari (jangka waktu proses
pelayanan) pada beberapa jenis pelayanan yang saling terkait
pada pelayanan satu atap/MPP.
Penyusunan SOP dan Standar
Pelayanan yang Terintegrasi
Program Pelayanan Digital untuk
Semua Jenis Pelayanan
MPP digital (ekosistem pelayanan terintegrasi dimana
pelayanan dapat diakses melalui face recognition).
8. GRID ANALYISIS
1.Responsivitas sebesar 40%
Kriteria ini memiliki bobot terbesar karena integrasi pelayanan satu atap
sangat dibutuhkan masyarakat maka diperlukan kebijakan dengan
respon cepat sehingga dapat memberi kemudahan, kenyamanan, dan
kepuasan masyarakat.
2.Efektifitas sebesar 20%
Efektif dapat mencapai tujuan peningkatan mutu pelayanan yang prima
dengan tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.
3.Efisien sebesar 20%
Efisien dalam memfasilitasi keterjangkauan pelayanan masyarakat
dengan mensinergikan dan menyatukan berbagai jenis pelayanan pada
satu atap/gedung sehingga hemat biaya transport.
4.Kelayakan sebesar 20%
Kelayakani kebijakan dinilai dapat memberi manfaat yang lebih besar
bagi masyarakat dibanding dengan biaya yang dikeluarkan.
9. STRATEGI
IMPLEMENTASI
Komitmen Pimpinan untuk mendukung realisasi program
pembangunan pelayanan satu atap yang terintegrasi di
Kota Madiun. (aktor yg terlibat : Ka OPD & Stakeholder)
Penyusunan kajian Pra Studi kelayakan pembangunan Mal
Pelayanan Publik (MPP) (aktor yg terlibat: Bappeda, BKAD,
DPUPR, DPMPTSP).
Penyusunan Keputusan Walikota untuk membentuk Tim
Penyelenggaraan MPP
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sekaligus penguatan
komitmen (aktor yg terlibat: masyarakat, instansi vertikal,
BUMN, BUMD, dan swasta).
Advokasi dan laporan kepada Sekretaris Daerah dan
Walikota Madiun untuk penentuan kebijakan lebih lanjut.
1.
2.
3.
4.
5.
10. KESIMPULAN
Diantara 3 alternatif kebijakan
tersebut, program pelayanan satu
atap yang terintegrasi merupakan
alternatif yang terpilih melalui grid
analysis berdasarkan 4 aspek yaitu,
responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan
kelayakan.
11. DAFTAR PUSTAKA
Kementerian PANRB RI 2023. Deputi Bidang
Pelayanan Publik. Data per September 2023
Data Laporan Pengaduan, DPMPTSP Kota Madiun
KemenPanRB, Read more: Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Donec tellus
diam, efficitur sed felis et, maximus placerat nibh.
Nullam sagittis, tellus sit amet efficitur
consectetur, tellus ipsum varius nisi, sodales mollis
urna quam sed turpis
https://nasional.tempo.co/read/1739374/menpan-
rb-sebut-mal-pelayanan-publik-digital-akan-jadi-
super-app-satu-pintu-untuk-segala-layanan
