SlideShare a Scribd company logo
1
Disampaikan pada Election Forum
Center for Strategic and International Studies (CSIS)
JAKARTA, 8 November 2018
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
REFORMASI BIROKRASI
telah menjadi agenda
pemerintah dalam
mengakselerasi ketercapaian
visi pembangunan nasional
RBReformasi Birokrasi
VISI REFORMASI
BIROKRASI
Terwujudnya pemerintahan
kelas dunia (Dynamics
Governance)
Tantangan Eksternal
Tantangan Internal
APARATUR SIPIL
NEGARA HARUS
Profesional
Responsif
Adaptif
Mengubah paradigma
sebagai pelayan publik dan
agen perubahan
PENDAHULUAN
PERPRES NO. 81/2010
PERMENPAN NO. 11/2015
AREA
PERUBAHAN
RB
ORGANISASI
TATALAKSANA
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
SDM
APARATUR
PENGAWASAN
AKUNTABILITAS
PELAYANAN
PUBLIK
MINDSET &
CULTURE SET
8 AREA PERUBAHAN RB
TATALAKSANA
• Penghapusan 25 LNS dan
penggabungan/penggantian 9
LNS
• Penerapan PP No. 18 tahun 2016
tentang Perangkat Daerah
• Restrukturisasi Kelembagaan
Pusat dan Daerah
Penerapan PERPRES No. 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
SDM APARATUR
• Pembenahan Rekrutmen
melalui Sistem CAT
• Manajemen ASN didasarkan
pada Merit System
PROGRESS RB
PENGAWASAN
PELAYANAN PUBLIK
• Pengembangan Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (SP4N) dan LAPOR
(Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat)
• Pelaksanaan dan Penghargaan bagi
Pelapor Kasus Korupsi berdasarkan
PP No. 43 Tahun 2018
• Inovasi Pelayanan Publik dan
Pengembangan SiNovik
• Pembangunan Mal Pelayanan
Publik di 8 daerah per tahun
2018
MENTAL APARATUR
• Nilai Indeks Perilaku Korupsi
Indonesia 2018 sebesar 3,66 dari
target RPJMN 2019 sebesar 4,0
• Revolusi Mental: menjadi negara
Asia Tenggara pertama sebagai
negara tamu dalam Festival
Europalia
ORGANISASI
Deregulasi 3.124 PERDA dan 51
PERMENDAGRI
Persentase instansi pemerintah
dengan kategori akuntabilitas
kinerja baik (Kategori “B” keatas)
Persentase instansi pemerintah
dengan Indeks Reformasi
Birokrasi (Kategori “B” keatas)
Instansi 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%)
K/L 60,24 79,22 82,93
KAB/KOTA 2,4 8,6 14,53
PROVINSI 30,3 64,71 64,71
Instansi 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%)
K/L 47 86,84 92,68
KAB/KOTA NA 9,6 37,29
PROVINSI NA 8,82 38,24
Saat ini terdapat 109 unit keja WBK dan
18 unit kerja WBBK. Tahun 2018, fokus
bergerak pada institusi penegak hukum.
AKUNTABILITAS
ORGANISASI
TATALAKSANA
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
SDM APARATUR
PENGAWASAN
AKUNTABILITAS
PELAYANAN PUBLIK
MINDSET & CULTURE SET
KETERKAITAN VISI & MISI
DENGAN AREA PERUBAHAN RB
ORGANISASI TATALAKSANA
• Penataan K/L agar tidak tumpang tindih
tugas dan fungsinya.
• Pembentukaan kelembagaan sesuai
dengan kebutuhan, bukan
dilatarbelakangi kepentingan politis.
Penerapan proses penyelenggaraan
pemerintahan sesuai dengan prinsip-
prinsip good governance melalui SOP
Pelayanan Publik
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Harmonisasi peraturan perundangan-
undangan sesuai dengan hierarki
peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia. Misalnya,
Sinkronisasi Perda dengan peraturan di
tingkat Pusat.
PELAYANAN PUBLIK
Hasil pelaporan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Pemerintah Daerah
untuk:
1. Penilaian kinerja perangkat daerah;
2. Pengembangan kapasitas daerah;
3. Penyempurnaan kebijakan
penerapan SPM dalam
perencanaan dan penganggaran
pembangunan daerah
MIND-SET DAN
CULTURE-SET
peningkatan kepeloporan pemuda
dan kebudayaan, dibidang budaya
seperti pengembangan ideologi
Pancasila dan restorasi toleransi
kerukunan dan saosial.
PROGRAM RB YANG DAPAT
DIADOPSI OLEH KEDUA PASLON
PERPRES 81/2010 TENTANG
GRAND DESIGN RB
PERMENPAN 20/2010 TENTANG
ROADMAP RB 2010-2014
REALISASI TARGET
PERMENPAN 20/2010
PERMENPAN 11/2015 TENTANG
ROADMAP RB 2015-2019
12
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL

More Related Content

What's hot

Entrepreneurial Leadership
Entrepreneurial LeadershipEntrepreneurial Leadership
Entrepreneurial Leadership
Tri Widodo W. UTOMO
 
Strategi dan Teknik Penerapan Inovasi
Strategi dan Teknik Penerapan InovasiStrategi dan Teknik Penerapan Inovasi
Strategi dan Teknik Penerapan Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Membangun Smart ASN Melaui Inovasi
Membangun Smart ASN Melaui InovasiMembangun Smart ASN Melaui Inovasi
Membangun Smart ASN Melaui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Inovasi Administrasi NegaraPeningkatan Kualitas Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pelembagaan Inovasi
Pelembagaan InovasiPelembagaan Inovasi
Pelembagaan Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Kabupaten Banyumas Menjaga Keberlanjutan Inovasi
Kabupaten Banyumas Menjaga Keberlanjutan InovasiKabupaten Banyumas Menjaga Keberlanjutan Inovasi
Kabupaten Banyumas Menjaga Keberlanjutan Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi & Society 5.0: Mendorong Inovasi Berbasis Komunitas
Inovasi & Society 5.0: Mendorong Inovasi Berbasis KomunitasInovasi & Society 5.0: Mendorong Inovasi Berbasis Komunitas
Inovasi & Society 5.0: Mendorong Inovasi Berbasis Komunitas
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Dalam Kerangka Agenda Pembangunan Nasional
Inovasi Dalam Kerangka Agenda Pembangunan NasionalInovasi Dalam Kerangka Agenda Pembangunan Nasional
Inovasi Dalam Kerangka Agenda Pembangunan Nasional
Tri Widodo W. UTOMO
 
Issu-Issu Umum Dalam Pengembangan Inovasi Pemerintahan Daerah
Issu-Issu Umum Dalam Pengembangan Inovasi Pemerintahan DaerahIssu-Issu Umum Dalam Pengembangan Inovasi Pemerintahan Daerah
Issu-Issu Umum Dalam Pengembangan Inovasi Pemerintahan Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahInovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
 
Adaptive Organization
Adaptive OrganizationAdaptive Organization
Adaptive Organization
Tri Widodo W. UTOMO
 
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Ridho Fitrah Hyzkia
 
Inovasi Penyelenggaraan Diklat
Inovasi Penyelenggaraan DiklatInovasi Penyelenggaraan Diklat
Inovasi Penyelenggaraan Diklat
Tri Widodo W. UTOMO
 
Penajaman Strategi LAN Dalam Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-20...
Penajaman Strategi LAN Dalam Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-20...Penajaman Strategi LAN Dalam Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-20...
Penajaman Strategi LAN Dalam Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-20...
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Dalam Diklatpim
Inovasi Dalam DiklatpimInovasi Dalam Diklatpim
Inovasi Dalam Diklatpim
Tri Widodo W. UTOMO
 
RB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
RB, Pelayanan Publik, dan InovasiRB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
RB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Kapasitas Inovasi dan Kolaborasi Governance
Kapasitas Inovasi dan Kolaborasi GovernanceKapasitas Inovasi dan Kolaborasi Governance
Kapasitas Inovasi dan Kolaborasi Governance
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pedoman pengelolaan lab inovasi (final)
Pedoman pengelolaan lab inovasi (final)Pedoman pengelolaan lab inovasi (final)
Pedoman pengelolaan lab inovasi (final)
National Research and Innovation Agency
 
Himpunan Inovasi Administrasi Negara (HIAN)
Himpunan Inovasi Administrasi Negara (HIAN)Himpunan Inovasi Administrasi Negara (HIAN)
Himpunan Inovasi Administrasi Negara (HIAN)
Nugroho Setiawan
 
Inovasi Pelayanan di Era Disrupsi Teknologi
Inovasi Pelayanan di Era Disrupsi TeknologiInovasi Pelayanan di Era Disrupsi Teknologi
Inovasi Pelayanan di Era Disrupsi Teknologi
Tri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (20)

Entrepreneurial Leadership
Entrepreneurial LeadershipEntrepreneurial Leadership
Entrepreneurial Leadership
 
Strategi dan Teknik Penerapan Inovasi
Strategi dan Teknik Penerapan InovasiStrategi dan Teknik Penerapan Inovasi
Strategi dan Teknik Penerapan Inovasi
 
Membangun Smart ASN Melaui Inovasi
Membangun Smart ASN Melaui InovasiMembangun Smart ASN Melaui Inovasi
Membangun Smart ASN Melaui Inovasi
 
Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Inovasi Administrasi NegaraPeningkatan Kualitas Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
 
Pelembagaan Inovasi
Pelembagaan InovasiPelembagaan Inovasi
Pelembagaan Inovasi
 
Kabupaten Banyumas Menjaga Keberlanjutan Inovasi
Kabupaten Banyumas Menjaga Keberlanjutan InovasiKabupaten Banyumas Menjaga Keberlanjutan Inovasi
Kabupaten Banyumas Menjaga Keberlanjutan Inovasi
 
Inovasi & Society 5.0: Mendorong Inovasi Berbasis Komunitas
Inovasi & Society 5.0: Mendorong Inovasi Berbasis KomunitasInovasi & Society 5.0: Mendorong Inovasi Berbasis Komunitas
Inovasi & Society 5.0: Mendorong Inovasi Berbasis Komunitas
 
Inovasi Dalam Kerangka Agenda Pembangunan Nasional
Inovasi Dalam Kerangka Agenda Pembangunan NasionalInovasi Dalam Kerangka Agenda Pembangunan Nasional
Inovasi Dalam Kerangka Agenda Pembangunan Nasional
 
Issu-Issu Umum Dalam Pengembangan Inovasi Pemerintahan Daerah
Issu-Issu Umum Dalam Pengembangan Inovasi Pemerintahan DaerahIssu-Issu Umum Dalam Pengembangan Inovasi Pemerintahan Daerah
Issu-Issu Umum Dalam Pengembangan Inovasi Pemerintahan Daerah
 
Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahInovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 
Adaptive Organization
Adaptive OrganizationAdaptive Organization
Adaptive Organization
 
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
 
Inovasi Penyelenggaraan Diklat
Inovasi Penyelenggaraan DiklatInovasi Penyelenggaraan Diklat
Inovasi Penyelenggaraan Diklat
 
Penajaman Strategi LAN Dalam Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-20...
Penajaman Strategi LAN Dalam Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-20...Penajaman Strategi LAN Dalam Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-20...
Penajaman Strategi LAN Dalam Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-20...
 
Inovasi Dalam Diklatpim
Inovasi Dalam DiklatpimInovasi Dalam Diklatpim
Inovasi Dalam Diklatpim
 
RB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
RB, Pelayanan Publik, dan InovasiRB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
RB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
 
Kapasitas Inovasi dan Kolaborasi Governance
Kapasitas Inovasi dan Kolaborasi GovernanceKapasitas Inovasi dan Kolaborasi Governance
Kapasitas Inovasi dan Kolaborasi Governance
 
Pedoman pengelolaan lab inovasi (final)
Pedoman pengelolaan lab inovasi (final)Pedoman pengelolaan lab inovasi (final)
Pedoman pengelolaan lab inovasi (final)
 
Himpunan Inovasi Administrasi Negara (HIAN)
Himpunan Inovasi Administrasi Negara (HIAN)Himpunan Inovasi Administrasi Negara (HIAN)
Himpunan Inovasi Administrasi Negara (HIAN)
 
Inovasi Pelayanan di Era Disrupsi Teknologi
Inovasi Pelayanan di Era Disrupsi TeknologiInovasi Pelayanan di Era Disrupsi Teknologi
Inovasi Pelayanan di Era Disrupsi Teknologi
 

Similar to Komitmen Politik Reformasi Birokrasi Indonesia

Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi BirokrasiPeran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Bahan PMPRB Kab Magelang
Bahan PMPRB Kab MagelangBahan PMPRB Kab Magelang
Bahan PMPRB Kab Magelang
Zainul Ulum
 
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil NegaraKajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
National Institute of Administration Public
 
Paparan sosialisasi rbp
Paparan sosialisasi rbpPaparan sosialisasi rbp
Paparan sosialisasi rbp
rbpkalbar
 
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
Mohammad Subhan
 
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Hendro Cahyono
 
01 Kebijakan Pelatihan RLA
01 Kebijakan Pelatihan RLA01 Kebijakan Pelatihan RLA
01 Kebijakan Pelatihan RLA
Massaputro Delly TP
 
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptxBAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
MuhammadMubarakChady1
 
Transformasi Administrasi Negara
Transformasi Administrasi NegaraTransformasi Administrasi Negara
Transformasi Administrasi Negara
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Dr. Zar Rdj
 
Anev rb polri 2010
Anev rb polri  2010Anev rb polri  2010
Anev rb polri 2010rbpkalbar
 
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Kurniawan Saputra
 
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Zona integritas
Zona integritasZona integritas
Zona integritas
93220872
 
Rencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
Rencana aksi-pkp-BBPK CilotoRencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
Rencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
FatihElluqmani
 
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
REFORMASI ASN MENCEGAH PUNGLI.pptx
REFORMASI ASN MENCEGAH PUNGLI.pptxREFORMASI ASN MENCEGAH PUNGLI.pptx
REFORMASI ASN MENCEGAH PUNGLI.pptx
herry susanto
 
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumKeterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Dadang Solihin
 
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Deddy Supriady Bratakusumah
 

Similar to Komitmen Politik Reformasi Birokrasi Indonesia (20)

Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi BirokrasiPeran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
 
Bahan PMPRB Kab Magelang
Bahan PMPRB Kab MagelangBahan PMPRB Kab Magelang
Bahan PMPRB Kab Magelang
 
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil NegaraKajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
 
Paparan sosialisasi rbp
Paparan sosialisasi rbpPaparan sosialisasi rbp
Paparan sosialisasi rbp
 
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
 
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
 
01 Kebijakan Pelatihan RLA
01 Kebijakan Pelatihan RLA01 Kebijakan Pelatihan RLA
01 Kebijakan Pelatihan RLA
 
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptxBAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
 
Transformasi Administrasi Negara
Transformasi Administrasi NegaraTransformasi Administrasi Negara
Transformasi Administrasi Negara
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
 
Anev rb polri 2010
Anev rb polri  2010Anev rb polri  2010
Anev rb polri 2010
 
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
 
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
 
Zona integritas
Zona integritasZona integritas
Zona integritas
 
Rencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
Rencana aksi-pkp-BBPK CilotoRencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
Rencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
 
Pbme kota palangkaraya
Pbme kota palangkarayaPbme kota palangkaraya
Pbme kota palangkaraya
 
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
REFORMASI ASN MENCEGAH PUNGLI.pptx
REFORMASI ASN MENCEGAH PUNGLI.pptxREFORMASI ASN MENCEGAH PUNGLI.pptx
REFORMASI ASN MENCEGAH PUNGLI.pptx
 
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumKeterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
 
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
 

More from Tri Widodo W. UTOMO

Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi & Penyetaraan Jabatan
Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi & Penyetaraan JabatanEvaluasi Penyederhanaan Birokrasi & Penyetaraan Jabatan
Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi & Penyetaraan Jabatan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Pengembangan Ekosistem Inovasi Daerah
Strategi Pengembangan Ekosistem Inovasi DaerahStrategi Pengembangan Ekosistem Inovasi Daerah
Strategi Pengembangan Ekosistem Inovasi Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
 
Jabatan Fungsional: Konsep, Peran & Prospeknya
Jabatan Fungsional: Konsep, Peran & ProspeknyaJabatan Fungsional: Konsep, Peran & Prospeknya
Jabatan Fungsional: Konsep, Peran & Prospeknya
Tri Widodo W. UTOMO
 
Optimalisasi Peran JF AK Pasca Penyederhanaan Birokrasi
Optimalisasi Peran JF AK Pasca Penyederhanaan BirokrasiOptimalisasi Peran JF AK Pasca Penyederhanaan Birokrasi
Optimalisasi Peran JF AK Pasca Penyederhanaan Birokrasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Tri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Tri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Tri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
 

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi & Penyetaraan Jabatan
Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi & Penyetaraan JabatanEvaluasi Penyederhanaan Birokrasi & Penyetaraan Jabatan
Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi & Penyetaraan Jabatan
 
Strategi Pengembangan Ekosistem Inovasi Daerah
Strategi Pengembangan Ekosistem Inovasi DaerahStrategi Pengembangan Ekosistem Inovasi Daerah
Strategi Pengembangan Ekosistem Inovasi Daerah
 
Jabatan Fungsional: Konsep, Peran & Prospeknya
Jabatan Fungsional: Konsep, Peran & ProspeknyaJabatan Fungsional: Konsep, Peran & Prospeknya
Jabatan Fungsional: Konsep, Peran & Prospeknya
 
Optimalisasi Peran JF AK Pasca Penyederhanaan Birokrasi
Optimalisasi Peran JF AK Pasca Penyederhanaan BirokrasiOptimalisasi Peran JF AK Pasca Penyederhanaan Birokrasi
Optimalisasi Peran JF AK Pasca Penyederhanaan Birokrasi
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 

Recently uploaded

1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
andikhaidir6
 
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptxBela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
andikhaidir6
 
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air MinumInpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
firlanarahmania
 
2. PENGAWASAN PENERAPAN NSPK Perangkat Daerah.ppt
2. PENGAWASAN PENERAPAN NSPK Perangkat Daerah.ppt2. PENGAWASAN PENERAPAN NSPK Perangkat Daerah.ppt
2. PENGAWASAN PENERAPAN NSPK Perangkat Daerah.ppt
andikhaidir6
 
TUGAS ASYNCRONOUS BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA.pptx
TUGAS ASYNCRONOUS BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA.pptxTUGAS ASYNCRONOUS BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA.pptx
TUGAS ASYNCRONOUS BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA.pptx
andikhaidir6
 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNSPeraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
bkpsdmkamparkab
 
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdfContractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
crestsafety
 
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
firlanarahmania
 

Recently uploaded (8)

1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
 
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptxBela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
 
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air MinumInpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
 
2. PENGAWASAN PENERAPAN NSPK Perangkat Daerah.ppt
2. PENGAWASAN PENERAPAN NSPK Perangkat Daerah.ppt2. PENGAWASAN PENERAPAN NSPK Perangkat Daerah.ppt
2. PENGAWASAN PENERAPAN NSPK Perangkat Daerah.ppt
 
TUGAS ASYNCRONOUS BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA.pptx
TUGAS ASYNCRONOUS BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA.pptxTUGAS ASYNCRONOUS BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA.pptx
TUGAS ASYNCRONOUS BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA.pptx
 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNSPeraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
 
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdfContractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
 
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
 

Komitmen Politik Reformasi Birokrasi Indonesia

  • 1. 1 Disampaikan pada Election Forum Center for Strategic and International Studies (CSIS) JAKARTA, 8 November 2018 PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI http://inovasi.lan.go.id
  • 2. REFORMASI BIROKRASI telah menjadi agenda pemerintah dalam mengakselerasi ketercapaian visi pembangunan nasional RBReformasi Birokrasi VISI REFORMASI BIROKRASI Terwujudnya pemerintahan kelas dunia (Dynamics Governance) Tantangan Eksternal Tantangan Internal APARATUR SIPIL NEGARA HARUS Profesional Responsif Adaptif Mengubah paradigma sebagai pelayan publik dan agen perubahan PENDAHULUAN PERPRES NO. 81/2010 PERMENPAN NO. 11/2015
  • 4. TATALAKSANA • Penghapusan 25 LNS dan penggabungan/penggantian 9 LNS • Penerapan PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah • Restrukturisasi Kelembagaan Pusat dan Daerah Penerapan PERPRES No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SDM APARATUR • Pembenahan Rekrutmen melalui Sistem CAT • Manajemen ASN didasarkan pada Merit System PROGRESS RB PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK • Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) • Pelaksanaan dan Penghargaan bagi Pelapor Kasus Korupsi berdasarkan PP No. 43 Tahun 2018 • Inovasi Pelayanan Publik dan Pengembangan SiNovik • Pembangunan Mal Pelayanan Publik di 8 daerah per tahun 2018 MENTAL APARATUR • Nilai Indeks Perilaku Korupsi Indonesia 2018 sebesar 3,66 dari target RPJMN 2019 sebesar 4,0 • Revolusi Mental: menjadi negara Asia Tenggara pertama sebagai negara tamu dalam Festival Europalia ORGANISASI Deregulasi 3.124 PERDA dan 51 PERMENDAGRI
  • 5. Persentase instansi pemerintah dengan kategori akuntabilitas kinerja baik (Kategori “B” keatas) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori “B” keatas) Instansi 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) K/L 60,24 79,22 82,93 KAB/KOTA 2,4 8,6 14,53 PROVINSI 30,3 64,71 64,71 Instansi 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) K/L 47 86,84 92,68 KAB/KOTA NA 9,6 37,29 PROVINSI NA 8,82 38,24 Saat ini terdapat 109 unit keja WBK dan 18 unit kerja WBBK. Tahun 2018, fokus bergerak pada institusi penegak hukum. AKUNTABILITAS
  • 6. ORGANISASI TATALAKSANA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SDM APARATUR PENGAWASAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK MINDSET & CULTURE SET KETERKAITAN VISI & MISI DENGAN AREA PERUBAHAN RB
  • 7. ORGANISASI TATALAKSANA • Penataan K/L agar tidak tumpang tindih tugas dan fungsinya. • Pembentukaan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan, bukan dilatarbelakangi kepentingan politis. Penerapan proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip- prinsip good governance melalui SOP Pelayanan Publik PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Harmonisasi peraturan perundangan- undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Misalnya, Sinkronisasi Perda dengan peraturan di tingkat Pusat. PELAYANAN PUBLIK Hasil pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah untuk: 1. Penilaian kinerja perangkat daerah; 2. Pengembangan kapasitas daerah; 3. Penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah MIND-SET DAN CULTURE-SET peningkatan kepeloporan pemuda dan kebudayaan, dibidang budaya seperti pengembangan ideologi Pancasila dan restorasi toleransi kerukunan dan saosial. PROGRAM RB YANG DAPAT DIADOPSI OLEH KEDUA PASLON