Dokumen tersebut membahas tentang permasalahan birokrasi di Indonesia, meliputi kualitas SDM, budaya KKN, dan politisasi birokrasi. Beberapa solusi yang disarankan adalah reformasi birokrasi, penerapan agile governance, serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur negara.
Dokumen tersebut membahas tentang debirokratisasi dan deregulasi dalam upaya mencapai good governance. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa birokrasi yang berlebihan dapat menyebabkan inefisiensi dan beban ekonomi tinggi, serta regulasi yang terlalu banyak dapat menghambat aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, debirokratisasi dan deregulasi diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut dan
Tiga tantangan utama dalam pengembangan e-government menurut artikel ini adalah: (1) menentukan kanal akses digital yang efektif untuk masyarakat dan pemerintah, (2) melibatkan pihak swasta dan non-pemerintah dalam pengembangan infrastruktur, dan (3) menyusun strategi biaya dan manajemen perubahan. Salah satu tantangan kunci adalah menentukan jenis kanal akses yang tepat untuk memfasilitasi interaksi e-
Dokumen tersebut membahas permasalahan pemilu di Indonesia dengan menyajikan data jumlah peserta dan pemenang pemilu serta tingkat partisipasi pemilih dari tahun ke tahun. Isu strategis yang diidentifikasi adalah kualitas daftar pemilih, logistik pemilu, sistem informasi dan penghitungan suara, serta dana kampanye. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan strategi yang matang dalam penyelenggaraan pemilu.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep birokrasi dan kajian politik. Secara singkat, dokumen menjelaskan definisi birokrasi menurut para ahli seperti Max Weber dan Martin Albrow, klasifikasi birokrasi, serta karakteristik ideal birokrasi menurut konsep Weber.
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Dokumen tersebut membahas tentang patologi birokrasi. Patologi birokrasi adalah ketimpangan yang terjadi dalam sistem dan mekanisme birokrasi, seperti sikap menyisih berlebihan, taat pada aturan tanpa fleksibilitas, dan desakan otoritas. Dokumen ini menjelaskan faktor-faktor penyebab patologi birokrasi seperti rekrutmen yang tidak tepat, korupsi, serta lemahnya peng
Dokumen tersebut membahas tentang debirokratisasi dan deregulasi dalam upaya mencapai good governance. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa birokrasi yang berlebihan dapat menyebabkan inefisiensi dan beban ekonomi tinggi, serta regulasi yang terlalu banyak dapat menghambat aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, debirokratisasi dan deregulasi diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut dan
Tiga tantangan utama dalam pengembangan e-government menurut artikel ini adalah: (1) menentukan kanal akses digital yang efektif untuk masyarakat dan pemerintah, (2) melibatkan pihak swasta dan non-pemerintah dalam pengembangan infrastruktur, dan (3) menyusun strategi biaya dan manajemen perubahan. Salah satu tantangan kunci adalah menentukan jenis kanal akses yang tepat untuk memfasilitasi interaksi e-
Dokumen tersebut membahas permasalahan pemilu di Indonesia dengan menyajikan data jumlah peserta dan pemenang pemilu serta tingkat partisipasi pemilih dari tahun ke tahun. Isu strategis yang diidentifikasi adalah kualitas daftar pemilih, logistik pemilu, sistem informasi dan penghitungan suara, serta dana kampanye. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan strategi yang matang dalam penyelenggaraan pemilu.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep birokrasi dan kajian politik. Secara singkat, dokumen menjelaskan definisi birokrasi menurut para ahli seperti Max Weber dan Martin Albrow, klasifikasi birokrasi, serta karakteristik ideal birokrasi menurut konsep Weber.
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Dokumen tersebut membahas tentang patologi birokrasi. Patologi birokrasi adalah ketimpangan yang terjadi dalam sistem dan mekanisme birokrasi, seperti sikap menyisih berlebihan, taat pada aturan tanpa fleksibilitas, dan desakan otoritas. Dokumen ini menjelaskan faktor-faktor penyebab patologi birokrasi seperti rekrutmen yang tidak tepat, korupsi, serta lemahnya peng
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
Tiga aktor utama dalam good governance yaitu negara, swasta, dan masyarakat madani. Negara bertugas membuat kebijakan dan mengatur lingkungan politik, swasta menjalankan bisnis dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan masyarakat madani berperan mengawasi pemerintah dan mewakili aspirasi rakyat. Ketiga aktor saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. UU tersebut mengatur tentang standar pelayanan, hak-hak masyarakat, dan sanksi bagi penyelenggara pelayanan publik yang tidak memenuhi standar.
Presentasi desentralisasi dan politik lokalIke Hanisyah
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah dan dinasti politik lokal di Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. Dinasti politik lokal berkembang di mana istri atau kerabat dekat pejabat daerah menggantikan jabatan suaminya yang tidak bisa mencalonkan diri lagi. Dokumen ini juga membahas pengaruh sejarah politik terhadap otonomi
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...Researcher Syndicate68
Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh
pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam
pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu
adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan
beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya
kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah
dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan publik dengan
lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sebagaimana
dikemukakan Hoessein, (2001)
Modul ini membahas tentang orientasi pelatihan advokasi kebijakan publik yang mencakup pembukaan dan penutup pelatihan, perkenalan peserta untuk menciptakan suasana akrab, serta penjelasan mengenai tujuan dan tata cara pelaksanaan pelatihan."
Dokumen tersebut membahas tentang formulasi kebijakan publik. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan definisi dan proses formulasi kebijakan serta model-model yang digunakan dalam perumusan kebijakan seperti model rasional komprehensif dan inkremental. Dokumen tersebut juga membahas tahapan dan teknik yang digunakan dalam perumusan masalah kebijakan.
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas. Dokumen ini berisi ringkasan tentang latar belakang pribadi dan pekerjaan Dr. Solihin serta penjelasan mengenai konsep kebijakan publik, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan, serta indikator kinerja.
Komunikasi di pemerintahan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Esensi pada komunikasi pemerintahan menekankan pada kemampuan managing staff (internal communication) dan managing people (external communication).
Dokumen tersebut merangkum berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini juga membahas klasifikasi kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi dan proses pelayanan publik. Pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa publik. Proses pelayanan publik melibatkan berbagai faktor seperti sistem, SDM, sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat.
Kebijakan publik adalah upaya pemerintah dalam mengatasi masalah publik dengan menggunakan sumber daya secara strategis. Bab ini menjelaskan konsep dasar kebijakan publik, aktor yang terlibat, tahapan penyusunan kebijakan publik, dan peran auditor dalam menganalisis kebijakan publik."
Tinjauan literatur mengenai reformasi birokrasi di berbagai negara menunjukkan beberapa hal. Pertama, negara-negara maju maupun berkembang telah melakukan reformasi birokrasi dengan merestrukturisasi organisasi pemerintah dan meningkatkan kinerja aparatur. Kedua, negara-negara Afrika fokus memerangi korupsi, melibatkan masyarakat, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Ketiga, reformasi di Indonesia bert
Dokumen tersebut membahas analisis kinerja birokrasi pemerintah kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. Beberapa poin utama yang diangkat antara lain rendahnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik, perlunya meningkatkan profesionalisme aparatur negara, serta pentingnya menilai kinerja birokrasi berdasarkan faktor output bukan hanya input. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan W
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
Tiga aktor utama dalam good governance yaitu negara, swasta, dan masyarakat madani. Negara bertugas membuat kebijakan dan mengatur lingkungan politik, swasta menjalankan bisnis dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan masyarakat madani berperan mengawasi pemerintah dan mewakili aspirasi rakyat. Ketiga aktor saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. UU tersebut mengatur tentang standar pelayanan, hak-hak masyarakat, dan sanksi bagi penyelenggara pelayanan publik yang tidak memenuhi standar.
Presentasi desentralisasi dan politik lokalIke Hanisyah
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah dan dinasti politik lokal di Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. Dinasti politik lokal berkembang di mana istri atau kerabat dekat pejabat daerah menggantikan jabatan suaminya yang tidak bisa mencalonkan diri lagi. Dokumen ini juga membahas pengaruh sejarah politik terhadap otonomi
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...Researcher Syndicate68
Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh
pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam
pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu
adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan
beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya
kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah
dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan publik dengan
lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sebagaimana
dikemukakan Hoessein, (2001)
Modul ini membahas tentang orientasi pelatihan advokasi kebijakan publik yang mencakup pembukaan dan penutup pelatihan, perkenalan peserta untuk menciptakan suasana akrab, serta penjelasan mengenai tujuan dan tata cara pelaksanaan pelatihan."
Dokumen tersebut membahas tentang formulasi kebijakan publik. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan definisi dan proses formulasi kebijakan serta model-model yang digunakan dalam perumusan kebijakan seperti model rasional komprehensif dan inkremental. Dokumen tersebut juga membahas tahapan dan teknik yang digunakan dalam perumusan masalah kebijakan.
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas. Dokumen ini berisi ringkasan tentang latar belakang pribadi dan pekerjaan Dr. Solihin serta penjelasan mengenai konsep kebijakan publik, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan, serta indikator kinerja.
Komunikasi di pemerintahan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Esensi pada komunikasi pemerintahan menekankan pada kemampuan managing staff (internal communication) dan managing people (external communication).
Dokumen tersebut merangkum berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini juga membahas klasifikasi kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi dan proses pelayanan publik. Pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa publik. Proses pelayanan publik melibatkan berbagai faktor seperti sistem, SDM, sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat.
Kebijakan publik adalah upaya pemerintah dalam mengatasi masalah publik dengan menggunakan sumber daya secara strategis. Bab ini menjelaskan konsep dasar kebijakan publik, aktor yang terlibat, tahapan penyusunan kebijakan publik, dan peran auditor dalam menganalisis kebijakan publik."
Tinjauan literatur mengenai reformasi birokrasi di berbagai negara menunjukkan beberapa hal. Pertama, negara-negara maju maupun berkembang telah melakukan reformasi birokrasi dengan merestrukturisasi organisasi pemerintah dan meningkatkan kinerja aparatur. Kedua, negara-negara Afrika fokus memerangi korupsi, melibatkan masyarakat, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Ketiga, reformasi di Indonesia bert
Dokumen tersebut membahas analisis kinerja birokrasi pemerintah kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. Beberapa poin utama yang diangkat antara lain rendahnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik, perlunya meningkatkan profesionalisme aparatur negara, serta pentingnya menilai kinerja birokrasi berdasarkan faktor output bukan hanya input. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan W
Dokumen tersebut membahas tentang aktualisasi kapasitas dan karakter pemimpin dalam pelayanan publik di era new normal. Secara singkat, dokumen menjelaskan tantangan pelayanan publik di era yang tidak pasti ini seperti perubahan yang cepat dan sulit diprediksi, ketidakpastian, kompleksitas, serta ambiguitas. Dokumen juga menekankan pentingnya pemimpin yang cerdas, berkarakter, serta berani mengambil risiko dalam menghadapi tantangan era
PENDAHULUAN
Manusia merupakan faktor paling menentukan dalam setiap organisasi termasuk
dalam hal ini birokrasi pemerintah yang terdiri dari sumberdaya manusia aparaturnya
sebagai birokrat profesional karier. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk
membangun birokrasi pemerintah, dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia aparatur harus terus diupayakan penerapan kompetensi dengan profesionalisme
dan budaya kerja, dengan berkomitmen dan berintegritas dalam segala kreativitas dan
inovasinya ketika bekerja
Dokumen tersebut membahas tim peneliti yang akan melakukan penelitian tentang reformasi birokrasi di Kalimantan. Dokumen menjelaskan latar belakang permasalahan birokrasi di Indonesia serta hasil penelitian terdahulu. Dokumen juga menjelaskan model-model pelaksanaan reformasi birokrasi di beberapa daerah di Kalimantan sebagai lokasi penelitian.
Peran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCATri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Kegiatan Workshop Internet of Things for Intellectual Property System
Kemenkumham, 10 November 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Dokumen tersebut membahas mengenai rekonstruksi budaya birokrasi untuk perbaikan pelayanan publik. Rekonstruksi budaya birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik agar dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Dokumen juga membahas mengenai tantangan yang dihadapi birokrasi dalam merekonstruksi budaya pelayanannya sehingga dapat lebih memihak kepentingan masyarakat.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. KELOMPOK 2
BIROKRASI DI INDONESIA
DOSEN PENGAMPU : RETNO SUNU ASTUTI
1. Neti Fitriani (14020120120041)
2. Raina Nurvita Mashpufah (14020120120012)
3. Hilmi Iqbal (14020120130124)
4. Habil Muhammad Yafis (14020120130123)
2. Konsep birokrasi
● Bidang publik dimaknai sebagai proses dan
sistem secara rasional untuk menjamin
mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti
dan mudah dikenalkan (Said, 2007).
● Secara luas disebut sebagai badan/sektor
pemerintah, atau dalam konsepsi bahasa inggris
disebut public sector, atau public service atau
public administration (Setiyono, 2004).
● Secara bahasa, birokrasi diperkenalkan oleh
filosof Perancis Baron de Grimm dan Vincent de
Gournay dari asal kata “bureau” yang artinya
kantor atau meja tulis dan kata Yunani, “kratein”
yang berarti mengatur.
4. BIROKRASI DI INDONESIA
Struktur organisasi yang terlalu besar, rekrutmen yang tidak objektif,
maraknya praktik KKN, integritas aparatur yang masih bermasalah, pelayanan
publik yang tidak berkualitas dan transparan, kurang inovatif serta sistem dan
budaya kerja yang belum terbangun menjadi potret masalah birokrasi di
Indonesia.
Sejak era reformasi, berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk
mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam birokrasi di Indonesia,
diantaranya:
● Menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan
pelayanan publik,
● Mengeluarkan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.
5. Namun, saat ini kondisi birokrasi di Indonesia memang masih belum bisa
dikatakan berada pada posisi yang baik, mengingat mentalitas birokrat masih
belum menunjukkan kepedulian terhadap perubahan dan tuntutan
masyarakat akan pelayanan. Hal tersebut dapat dilihat dari:
1. Laporan Institute for Management Development (IMD) World
Competitive Yearbook 2022 menyebut, daya saing Indonesia pada
tahun 2022 berada di posisi ke-44 dari posisi 37 di tahun 2021.
2. Dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021 yang dirilis oleh
Transparency International, posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari
180 negara.
3. Sepanjang tahun 2021 jumlah laporan masyarakat yang masuk ke
Ombudsman RI sebanyak 7.186 laporan.
7. perrmasalahan dalam birokrasi dan contoh
kasusnya
● Kualitas SDM (prokrastinasi mal administrasi)
● Budaya KKN (suap-menyuap jabatan/posisi)
● Politisasi Birokrasi (penunjukan kepala daerah oleh
presiden dan kementerian dalam negeri)
8. Kualitas sdm
birokrat
Menurut data pengaduan Ombudsman dugaan maladministrasi
tahun 2016-2020, terdapat tiga kasus utama yaitu maladministrasi
penundaan berlarut (31%), penyimpangan prosedur (20%), dan
tidak memberikan pelayanan (15%).
Penundaan pekerjaan ini dapat berdampak pada:
1. Output pekerjaan tidak sesuai hasil, biaya, dan waktu
2. Hilangnya kepercayaan masyarakat
3. Penurunan citra instansi di mata publik
9. Kasus kkn di indonesia
Kasus Korupsi Bupati Pemalang
Mukti Agung Wibowo terkait
dengan jual beli jabatan. Total
uang yang diterima MAW
sebesar Rp 6,1 miliar menurut
dugaan KPK.
10. Kasus Korupsi Rektor Universitas
Lampung (Unila) Profesor
Karomani terkait dengan suap
penerimaan mahasiswa baru
melalui jalur mandiri. Rektor telah
memperoleh Rp 5 miliar
berdasarkan dugaan KPK
Kasus kkn di indonesia
11. Politisasi birokrasi
Pemilihan Kepala Daerah 2024
(27 November 2024)
Penunjukan Penjabat (PJ)
Kepala Daerah
Total terdapat 272 kepala daerah yang diisi oleh PJ
(24 gubernur, 191 bupati, dan 57 walikota)
Gubernur ditunjuk dari birokrat
setingkat eselon I
(sekjen, irjen, dirjen kepala
bidang, dan staf ahli
kementerian)
Bupati/Walikota ditunjuk dari
birokrat setingkat eselon II
(asisten sekda, kepala dinas, kepala
badan, dan staf ahli gubernur).
12. Politisasi Birokrasi
Ancaman Politisasi bagi Birokrat:
1. Formulasi kebijakan untuk
menguntungkan/merugikan pihak
tertentu
2. Potensi tindak pidana KKN
3. Pemilihan PJ yang sesuai dengan
arah politik
13. rekomendasi
Untuk meningkatkan kualitas birokrasi Indonesia
Reformasi Birokrasi
Agile Governance
Perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN
sebagai upaya untuk melakukan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintah
Paradigma baru dalam organisasi, dimana
birokrasi sebagai sebuah organisasi publik harus
memiliki kemampuan untuk merespon secara
cepat setiap perubahan zaman sehingga dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal
Kelembagaan
(organisasi)
Ketatalaksanaan
Sumber daya
aparatur
14. ReformaSi birokrasi
Unsur Upaya Yang Dilakukan
Kelembagaan ● Melakukan restrukturisasi organisasi untuk mengurangi tingkatan-tingkatan
(hierarki) yang ada dalam birokrasi
● Mewujudkan kelembagaan yang sederhana, responsive, adaptif dan kolaboratif
Sumber Daya
Aparatur
● Meningkatkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) dan Sistem MERIT baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah
● Mendukung terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan memiliki etos
kerja tinggi
● Mendorong para ASN untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan baik secara
formal maupun informal
● Meningkatkan kompetensi para ASN melalui berbagai diklat, seminar, atau
workshop
Ketatalaksanaan ● Melakukan penyederhanaan birokrasi dengan memangkas pejabat eselon IV
dan V
● Menyediakan Mal Pelayanan Publik di seluruh daerah Indonesia
● Memperluas dan mengembangkan inovasi pelayanan publik
15. Agile governance
● Paradigma Agile sudah mulai diimplementasikan oleh birokrasi di luar negeri
sejak dua dekade terakhir.
● Birokrasi Indonesia harus mereposisi diri terhadap adanya perkembangan
teknologi agar dapat menjawab tuntutan publik yang semakin demanding.
● Agile Governance mendorong adanya integrasi ICT di sektor pemerintahan
Indonesia agar dapat menciptakan efisiensi, produktivitas, dan daya saing
dalam menghadapi tuntutan global
● Birokrasi di Indonesia perlu bertransformasi kearah yang lebih baik sehingga
dapat meningkatkan struktur, proses, perilaku, dan budaya birokrasi publik
(Cooke, 2012)
● Keberhasilan birokrasi Indonesia menuju agile governance terletak pada
kemampuan birokrat untuk mau berubah dan bergerak. Sehingga perlu adanya
perubahan dalam cara kerja birokrasi gaya lama ke cara kerja yang baru dengan
lebih terbuka, adaptif, dan responsive (Dhir & Sushil, 2018)
16.
17. Fatkhuri, F. (2018). Korupsi dalam birokrasi dan strategi pencegahannya. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan
Kebijakan Sosial, 1(2).
Ferdinand, Agus. (2021). Tinjauan Singkat Perilaku Prokrastinasi Dalam Maladministrasi. Internet Article taken
from https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tinjauan-singkat-perilaku-prokrastinasi-dalam-
maladministrasi at 22.40 WIB on September 12th 2022
Gedeona, T. H. (2013). Birokrasi Dalam Praktiknya Di Indonesia: Netralitas Atau Partisan? Jurnal Ilmu
Administrasi, 10(2), 232–245.
Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik.
Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik, 4(1), 25–37.
Hayati, M. (2021). MALADMINISTRASI DALAM TINDAKAN PEMERINTAH. WASAKA HUKUM, 9(1), 113-150.
Kompas.com. (2022). Korupsi Rektor Unila, Forum Rektor: Cederai Pendidikan dan Keadilan. News Article
taken from https://www.kompas.com/edu/read/2022/08/22/113558371/korupsi-rektor-unila-forum-
rektor-cederai-pendidikan-dan-keadilan?page=all at 21.29 WIB on September 13th 2022.
REFERENSI
18. Kompas.com. (2022). Peringkat Daya Saing Indonesia Merosot ke Posisi 44, Ini Penyebabnya. News Article taken from
https://money.kompas.com/read/2022/06/21/150500426/peringkat-daya-saing-indonesia-merosot-ke-posisi-
44-ini-penyebabnya at 20.00 WIB on September 14th 2022.
Merdeka.com. (2022). Data ICW: Kasus dan Pelaku Korupsi Meningkat, Usia Termuda 24 Tahun. News Article taken
from https://www.merdeka.com/peristiwa/data-icw-kasus-dan-pelaku-korupsi-meningkat-usia-termuda-24-
tahun.html at 20.00 WIB on September 14th 2022.
Ombudsman RI. (2022). Ombudsman RI Luncurkan Laporan Tahunan 2021, Layanan Pemda Paling Banyak Dilaporkan
Masyarakat. News Article taken from https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-luncurkan-laporan-tahunan-2021--
layanan-pemda-paling-banyak-dilaporkan-
masyarakat#:~:text=Ketua%20Ombudsman%20RI%2C%20Mokhammad%20Najih,Prakarsa%20Sendiri%2C%22%20tera
ng%20Najih. at 21.00 WIB on September 14th 2022.
19. Risan, Pudjo Rahayu. (2021). 272 kepala daerah diisi penjabat rawan politisasi birokrasi?. News Article taken from
https://www.antaranews.com/berita/2064622/272-kepala-daerah-diisi-penjabat-rawan-politisasi-birokrasi at 23.32 WIB
on September 14th 2022.
Said, M. Mas’ud. 2007. Birokrasi di Negara Birokratis. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
Setiyono, Budi. 2004. Birokrasi dalam Perspektif Politik & Administrasi. Semarang: Puskodak Undip.
Sudirman, Rusdianto. (2022). OPINI: Polemik Penunjukan Pj Kepala Daerah. News Article taken from
https://www.iainpare.ac.id/opini-polemik-penunjukan-pj-kepala-daerah/ at 21.34 WIB on September 14th 2022.
Tempo.co. (2022). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara. News Article taken from
https://nasional.tempo.co/read/1553924/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-
negara at 20.30 WIB on September 14th 2022.
Tempo.com. (2022). Ini Kronologi OTT Bupati Pemalang: Ditangkap Setelah Bertemu Orang di DPR. News Article taken from
https://nasional.tempo.co/read/1622301/ini-kronologi-ott-bupati-pemalang-ditangkap-setelah-bertemu-orang-di-dpr at
20.40 WIB on September 13th 2022.
Yusriadi, Y. (2018). Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang dan Hambatan. Jurnal Administrasi Publik : Public
Administration Journal, 8(2), 178. https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1824