Dokumen tersebut merangkum kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan nasional Indonesia hingga tahun 2050. Dokumen tersebut menjelaskan tentang isu dan tantangan pembangunan perkotaan, maksud dan tujuan kebijakan, visi untuk mencapai kota masa depan yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta target dan strategi yang mencakup pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan, peningkatan daya saing

1. Kebijakan dan Strategi
Pembangunan Perkotaan Nasional
(KSPPN)
Sebagai Naskah Akademis RUU Perkotaan
Direktorat Perkotaan dan Perdesaan
Road Show Exit Strategy USDRP
23-24 April 2013

2. MUATAN POKOK
1. Isu dan Tantangan
2. Maksud dan Tujuan
3. Visi dan Misi
4. Target/Sasaran dan Periodisasi
5. Kebijakan dan Strategi

3. 1. ISU DAN
TANTANGAN

4. Isu Strategis Perkotaan
1. Belum optimalnya modal sosial masyarakat
perkotaan
2. Belum optimalnya pengembangan ekonomi
lokal perkotaan
3. Belum optimalnya penyediaan Sarana
Prasarana perkotaan
4. Belum efisiennya penyelenggaraan
Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah
di perkotaan
5. Belum optimalnya Pengelolaan Lingkungan,
Mitigasi dan Adaptasi Bencana serta
Perubahan Iklim
6. Belum optimalnya Tata Kelola dan
Kelembagaan pemerintah daerah dalam
pembangunan dan pengelolaan perkotaan
ISU UMUM ISU SPESIFIK
1. Kota Metropolitan dan Besar
a.Terjadinya urban sprawl
b.Belum optimalnya sistem angkutan massal
c.Belum optimalnya kerjasama antar kota & kota-
kabupaten
d.Meningkatnya kriminalitas dan konflik sosial
2. Kota Menengah dan Kecil
a. Belum optimalnya pengembangan ekonomi
lokal
b. Belum memadainya prasarana permukiman
c. Belum optimalnya Kerjasama antar kota &
kota-kabupaten
1. Belum optimalnya peran kota sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi regional dan
nasional
2. Adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah
3. Belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan pemerintahan perkotaan
4. Rendahnya ketahanan kota terhadap bencana & perubahan iklim.
ISU NASIONAL

5. Tantangan Pembangunan
Perkotaan

6. 2. MAKSUD,
TUJUAN DAN
MANFAAT

7. MAKSUD
1.Menjabarkan dan mengisi prioritas pembangunan perkotaan dalam RPJPN
2.Menjadi acuan yang komprehensif dan memberikan arahan bagi pembangunan
perkotaan hingga tahun 2050 mendatang.
MAKSUD
1.Menjabarkan dan mengisi prioritas pembangunan perkotaan dalam RPJPN
2.Menjadi acuan yang komprehensif dan memberikan arahan bagi pembangunan
perkotaan hingga tahun 2050 mendatang.
MAKSUD DAN TUJUAN
TUJUAN
1.Mewujudkan sinkronisasi pembangunan perkotaan antar sektor dan antar
wilayah; dan
2.Mewujudkan perkotaan yang menjamin kesejahteraan penduduknya.
TUJUAN
1.Mewujudkan sinkronisasi pembangunan perkotaan antar sektor dan antar
wilayah; dan
2.Mewujudkan perkotaan yang menjamin kesejahteraan penduduknya.

8. Manfaat RUU Perkotaan
1. Memberikan payung hukum yang mengikat bagi
pembangunan kota dan kawasan perkotaan
2. Mengatur fungsi kota dan penataan ruang kota (aspasial
dan spasial) untuk pembangunan kota berkelanjutan dan
berdaya saing
3. Sebagai instrumen perencanaan yang menjadi acuan bagi
setiap K/L dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan perkotaan
4. Menjadi dasar dalam sinkronisasi, regulasi dan kebijakan
terkait pembangunan perkotaan

9. 3. VISI & MISI
PEMBANGUNAN
PERKOTAAN

10. Visi dan Misi
Pembangunan Perkotaan Sebagai Target
Jangka Panjang RUU Perkotaan
KOTA MASA DEPANKOTA MASA DEPAN
Kota Berkelanjutan dan Berdayasaing
untuk Kesejahteraan Masyarakat
Kota Layak Huni,
Berkeadilan, dan
mengakui
Keragaman
Kota Layak Huni,
Berkeadilan, dan
mengakui
Keragaman
Kota Inovatif,
Kreatif, &
Berbasis IT
Kota Inovatif,
Kreatif, &
Berbasis IT
Kota Produktif,
Hijau, &
Berketahanan
Iklim
Kota Produktif,
Hijau, &
Berketahanan
Iklim
Membangun keterkaitan dan
manfaat antarkota dan desa-
kota dalam SISTEM
PERKOTAAN INDONESIA
berbasis kewilayahan
Membangun IDENTITAS
PERKOTAAN INDONESIA
berbasis karakter fisik,
keunggulan ekonomi,
budaya lokal

11. 4. TARGET/
SASARAN DAN
PERIODISASI

12. 12
2015
2050
2025
2040
RPJP 2005-2025
RPJP 2026-2046
Tahapan Pembangunan
Perkotaan

13. 5. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
MEWUJUDKAN KOTA MASA
DEPAN

14. Mengembangkan kota-kota yang telah ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan untuk mengatasi
ketimpangan pembangunan antar-wilayah dan memastikan hubungan kota-desa yang saling
menguntungkan (decentralized concentration).
Mengembangkan kota-kota yang telah ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan untuk mengatasi
ketimpangan pembangunan antar-wilayah dan memastikan hubungan kota-desa yang saling
menguntungkan (decentralized concentration).
Kebijakan Perwujudan Sistem
Perkotaan Nasional
STRATEGI

15. Mengembangkan kota berdaya saing sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, regional dan
nasional yang berketahanan iklim, serta berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan
pengentasan kemiskinan (“urban led development policy”)
Mengembangkan kota berdaya saing sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, regional dan
nasional yang berketahanan iklim, serta berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan
pengentasan kemiskinan (“urban led development policy”)
STRATEGI
Kebijakan Perwujudan Sistem
Perkotaan Nasional

16. Mengedepankan pembangunan manusia dan
sosial-budaya dalam pembangunan perkotaan.
Mengedepankan pembangunan manusia dan
sosial-budaya dalam pembangunan perkotaan.
Mendorong kota dan wilayah sekitarnya agar
mampu mengembangkan ekonomi lokal dan
meningkatkan kapasitas fiskal.
Mendorong kota dan wilayah sekitarnya agar
mampu mengembangkan ekonomi lokal dan
meningkatkan kapasitas fiskal.
Memacu penyediaan sarana prasarana dan
perumahan yang layak, terjangkau, sesuai karakteristik
masyarakat, lingkungan sekitar, tipologi kota
Memacu penyediaan sarana prasarana dan
perumahan yang layak, terjangkau, sesuai karakteristik
masyarakat, lingkungan sekitar, tipologi kota
Mendorong terwujudnya kota-kota padat-lahan
(compact city) yang didukung oleh pemanfaatan ruang
perkotaan yang efisien serta penatagunaan tanah
perkotaan yang berkeadilan
Mendorong terwujudnya kota-kota padat-lahan
(compact city) yang didukung oleh pemanfaatan ruang
perkotaan yang efisien serta penatagunaan tanah
perkotaan yang berkeadilan
Mendorong kota-kota untuk meningkatkan dan
mengembangkan keselarasan dan keseimbangan
lingkungan, siap menghadapi dan adaptif terhadap
perubahan iklim dan kemungkinan bencana.
Mendorong kota-kota untuk meningkatkan dan
mengembangkan keselarasan dan keseimbangan
lingkungan, siap menghadapi dan adaptif terhadap
perubahan iklim dan kemungkinan bencana.
UMUMUMUM KOTA METROPOLITAN DAN BESARKOTA METROPOLITAN DAN BESAR
Meningkatkan keterpaduan antara penataan
ruang dengan jaringan transportasi dan
penggunaan lahan campuran (mixed-use
development)
Meningkatkan keterpaduan antara penataan
ruang dengan jaringan transportasi dan
penggunaan lahan campuran (mixed-use
development)
Meningkatkan pengelolaan terpadu antara kota
metropolitan dan besar dengan wilayah sekitarnya
Meningkatkan pengelolaan terpadu antara kota
metropolitan dan besar dengan wilayah sekitarnya
KOTA MENENGAH DAN KECILKOTA MENENGAH DAN KECIL
Pengembangan ekonomi lokal yang
menterkaitkan kegiatan ekonomi antara kota
menengah dan kecil dengan kawasan perdesaan di
sekitarnya
Pengembangan ekonomi lokal yang
menterkaitkan kegiatan ekonomi antara kota
menengah dan kecil dengan kawasan perdesaan di
sekitarnya
Prioritas percepatan pemenuhan sarana
prasarana pelayanan publik dasar
Prioritas percepatan pemenuhan sarana
prasarana pelayanan publik dasar
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia,
kelembagaan, dan menerapkan tata
pemerintahan yang baik (good governance), serta
mendorong munculnya kepemimpinan kota yang visioner
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia,
kelembagaan, dan menerapkan tata
pemerintahan yang baik (good governance), serta
mendorong munculnya kepemimpinan kota yang visioner
KEBIJAKAN
Kebijakan Perwujudan Sistem
Perkotaan Nasional

17. TERIMA KASIH