Teks tersebut membahas berbagai konsep tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, mulai dari pandangan filosofis klasik sampai kontemporer. Di antaranya adalah definisi bentuk negara, perbedaan antara monarki dan republik, serta jenis-jenis sistem pemerintahan seperti monarki mutlak, konstitusional, dan parlementer.

1. A. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan
Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan
secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara
keseluruhan (ganzhit) tanpa melihat isinya, sedangkan secara yuridis jika negarapeninjauan
hanya dilihat dari isinya atau strukturnya.
Machiavelli dalam bukunya II Prinsipe bahwa bentuk negara (hanya ada dua pilihan) jika
tidak republik tentulah Monarkhi. Selanjutnya menjelaskan negara sebagai bentuk genus
sedangkan Monarkhi dan republik sebagai bentuk speciesnya.
Perbedaan dalam kedua bentuk Monarkhi dan republik (Jellinek, dalam bukunya Allgemene
staatslehre) didasarkan atas perbedaan proses terjadinya pembentukan kemauan negara itu
terdapat dua kemungkinan:
1. Apabila cara terjadinya pembentukan kemauan negara secara psikologis atau secara
alamiah, yang terjadi dalam jiwa/badan seseorang dan nampak sebagai kemauan
seseorang/individu maka bentuk negaranya adalah Monarkhi.
2. Apabila cara proses terjadinya pembentukan negara secara yuridis, secara sengaja
dibuat menurut kemauan orang banyak sehingga kemauan itu nampak sebagai
kemauan suatu dewan maka bentuk negaranya adalah republik.
Bentuk Negara pada Zaman Yunani Kuno
Menurut Plato terdapat lima macam bentuk negara yang sesuai dengan sifat tertentu dan jiwa
manusia, yaitu sebagai berikut.
1. Aristokrasi yang berada di puncak. Aristokrasi adalah pemerintahan oleh aristokrat
(cendikiawan) sesuai dengan pikiran keadilan. Keburukan mengubah aristokrasi
menjadi:
2. Timokrasi, yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran
dan kehormatan. Timokarsi ini berubah menjadi:
3. Oligarkhi, yaitu pemerintahan oleh para (golongan) hartawan. Keadaan ini melahirkan
milik partikulir maka orang-orang miskin pun bersatulah melawan kaum hartawan
dan lahirlah:
4. Demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat miskin (jelata). Oleh karena salah
mempergunakannya maka keadaan ini berakhir dengan kekacauan atau anarkhi.
5. Tirani, yaitu pemerintahan oleh seorang penguasa yang bertindak dengan sewenang-
wenang.
Menurut Aristoteles terdapat tiga macam bentuk negara yang dibaginya menurut bentuk yang
ideal dan bentuk pemerosotan, yaitu sebagai berikut.
1. Bentuk ideal Monarkhi bentuk pemerosatan Tirani/Diktator.
2. Bentuk ideal Aristokrasi bentuk pemrosotanya Oligarkhi/Plutokrasi.
3. Bentuk ideal Politea bentuk pemerosotannya Demokrasi.
Bentuk Negara pada Zaman Pertengahan

2. Pengertian lain dari bentuk negara dikemukakan oleh beberapa sarjana sejak akhir zaman
pertengahan yang hingga saat ini masih diakui oleh banyak sarjana-sarjana yang berpaham
modern.
Pengertian yang dimaksud adalah bentuk negara kerajaan atau Republik. Pengertian ini
diajarkan oleh Machiavelli yang menyebutkan bahwa negara itu kalau bukan Republik
(Republica), tetapi Kerajaan.
Bentuk Negara pada Zaman Sekarang
Tiga aliran yang didasarkan pada bentuk negara yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut.
1. Paham yang menggabungkan persoalan bentuk negara dengan bentuk pemerintahan.
2. Paham yang membahas bentuk negara itu, atas dua golongan, yaitu demokrasi atau
diktaktor.
3. Paham yang mencoba memecahkan bentuk negara dengan ukuran-ukuran/ketentuan
yang sudah ada.
Pendapat yang menggabungkan bentuk negara (staatvorm) dengan bentuk Pemerintahan
(regeringvorm) terdiri dari berikut ini.
1. Bentuk pemerintahan di mana terdapat hubungan yang erat antara badan eksekutif dan
badan legislatif.
2. Bentuk pemerintahan di mana terdapat pemisahan yang tegas antara badan eksekutif,
legislatif dan yudikatif.
Bentuk pemerintahan di mana terdapat pengaruh/pengawasan yang langsung dari rakyat
terhadap badan legislatif.
B. Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan terdiri dari dua suku kata, yaitu “sistem” dan “pemerintahan”. Kata
“sistem” berarti menunjuk pada hubungan antara pelbagai lembaga negara sedemikian rupa
sehingga merupakan suatu kesatuan yang bulat dalam menjalankan mekanisme kenegaraan.
Dalam praktik penyelenggaraan suatu negara jika kita tinjau dari segi pembagian kekuasaan
negara bahwa organisasi pemerintahan negara itu bersusun, bertingkat dan terdiri atas
berbagai macam alat perlengkapan (organ) yang berbeda satu sama lain berdasar tugas dan
fungsi masing-masing (pembagian secara horizontal) maupun dalam satu bagian dibagi
menjadi organ yang lebih tinggi dan rendah (pembagian secara vertikal).
Perbedaan Monarkhi dan Republik lebih jelasnya dapat dibedakan sebagai berikut:
1. Kerajaan atau Monarkhi, ialah negara yang dikepali oleh seorang Raja dan bersifat
turun-temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Selain Raja, kepala negara suatu
Monarkhi dapat berupa Kaisar atau Syah (kaisar Kerajaan Jepang, Syah Iran dan
sebagainya). (Contoh Monarkhi Inggris, Belanda, Norwegia, Swedia, Muang Thai).
2. Republik: (berasal dari bahasa Latin: Res Publica = kepentingan umum), ialah negara
dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh Seorang Presiden sebagai Kepala
Negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu (Amerika

3. Serikat 4 tahun Indonesia 5 tahun). Biasanya Presiden dapat dipilih kembali setelah
habis masa jabatannya.
Beberapa sistem Monarkhi, yaitu sebagai berikut.
1. Monarkhi Mutlak (absolut): Seluruh kekuasaan dan wewenang tidak terbatas
(kekuasaan mutlak). Perintah raja merupakan undang-undang yang harus
dilaksanakan. Kehendak raja adalah kehendak rakyat. Terkenal ucapan Louias ke-
XIV dari Prancis: L’Etat cest moi (Negara adalah saya).
2. Monarkhi konstitusional ialah Monarkhi, di mana kekuasaan raja itu dibatasi oleh
suatu Konstitusi (UUD). Raja tidak boleh berbuat sesuatu yang bertentangan dengan
konstitusi dan segala perbuatannya harus berdasarkan dan sesuai dengan isi konstitusi.
3. Monarkhi parlementer ialah suatu Monarkhi, di mana terdapat suatu Parlemen (DPR),
terhadap dewan di mana para Menteri, baik perseorangan maupun secara keseluruhan
bertanggung jawab sepenuhnya.
Dalam sistem parlementer, raja selaku kepala negara itu merupakan lambang kesatuan
negara, yang tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat dipertanggungjawabkan (The King can
do no wrong), yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintah adalah Menteri baik
bersama-sama untuk seluruhnya maupun seseorang untuk bidangnya sendiri (sistem
pertanggungjawaban menteri: tanggung jawab politik, pidana dan keuangan).
Seperti halnya dengan Monarkhi maka Republik itupun mempunyai sistem-sistem:
1. Republik mutlak (absolut),
2. Republik Konstitusional,
3. Republik Parlementer.
Ke dalam pengertian bentuk pemerintah termasuk juga diktatur. Diktatur adalah negara yang
diperintah oleh seorang diktator dengan kekuasaan mutlak. Diktator memperoleh kekuasaan
yang tak terbatas itu bukan karena hak turun-temurun (raja) melainkan karena revolusi yang
dipimpinnya. Ia memerintah selama ia dapat mempertahankan dirinya.
Inggris yang merupakan Negara Kesatuan (Unitary State) dan juga Kerajaan (United
Kingdom) ini tampak bahwa jabatan Perdana Menteri sangat kuat, sekarang bagaimanakah
kedudukan Parlemen. Parlemen terdiri dari dua kamar (bicameral), yaitu sebagai berikut.
1. House of Commons (diketuai Perdana Menteri).
2. House of Lord (merupakan warisan).
Saat ini partai-partai yang memperebutkan kekuatan di Parlemen adalah Partai Konservatif
dan Partai Buruh (yang berasal dari paham liberalisme kemudian berubah menjadi paham
sosialisme).
Kedudukan Parlemen dikatakan kuat karena selain diisi oleh orang-orang dari partai yang
menang dalam Pemilihan Umum, bukankah PM berasal dari kalangan mereka yang
memerintah selama kekuasaan masih diberikan padanya. Namun, begitu oposisi dibiarkan
subur bertambah hingga demokrasi dapat berjalan lancar. Cara seperti ini banyak dicontoh
negara-negara lain terutama bekas jajahannya. Cara atau sistem pemerintahan yang

4. memperlihatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat (Parliament Sovereignty) ini
membuat Inggris dikenal sebagai Induknya Parlemen (Mother of Parliament).
Dalam hal Pemerintahan Daerah, bukan Inggris yang mencontoh Amerika Serikat, tetapi
Amerika Serikatlah yang meniru Inggris, yaitu sampai pada tingkat tertentu
didesentralisasikan, dengan kekuasaan di tangan Council yang dipilih oleh rakyat di daerah
masing-masing. Inggris adalah negara penjajah nomor satu di dunia, yaitu jauh di atas
Portugis, Spanyol, Belanda dan Perancis. Bahkan separuh dunia ini pernah dijajah oleh
Inggris. Mengapa Inggris harus menjajah? Berbagai alasan penyebabnya, di antaranya karena
alasan ekonomi, politik, sosial budaya.
Dalam proses perjalanan kepartaian di Amerika Serikat sudah menjadi kebiasaan bahwa:
1. Partai yang kalah dalam pemilu harus segera menyusun program lanjutan dan
berusaha mendapatkan dukungan pressure group.
2. Tiap-tiap partai politik meningkatkan kepercayaan masyarakat, atas dasar kepribadian
masing-masing partai.
3. Menanamkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa tujuan partai politik adalah
untuk kesejahteraan umum.
4. Meng-sinkronnisasi-kan kepentingan-kepentingan yang bertentangan.
5. Merupakan golongan profesional sebagai pembuat undang-undang.
Dalam pemisahan kekuasaan berusaha untuk betul-betul seperti kehendak Montesquieu, yaitu
dengan tegas dipisahkan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sehingga menjadi
“check and balance” yang betul-betul sempurna antara lembaga-lembaga kekuasaan tersebut
(cheking power with power).
Legislatif di Amerika Serikat adalah becameral (dua kamar), yaitu sebagai berikut.
1 Senate
Yaitu sama jumlah wakil (senator) dalam setiap negara bagian, yaitu dua orang senator.
2 House of Representative
Yaitu tergantung jumlah penduduk pada negara-negara bagian, 30.000 orang mempunyai
1 wakil, tetapi batas seluruhnya harus 435 orang (peraturan sejak 1910).
Ada dua macam kabinet ekstra parlementer dalam sejarah ketatanegaraan Belanda dan
Indonesia.
1. Zaken kabinet, yaitu suatu kabinet yang mengikat diri untuk menyelenggarakan suatu
program yang terbatas.
2. National Kabinet (Kabinet Nasional), yaitu suatu kabinet yang menteri-menterinya
diambil dari berbagai golongan masyarakat. Kabinet macam ini biasanya dibentuk
dalam keadaan krisis di mana komposisi kabinet diharap mencerminkan persatuan
nasional.