Sistem pemerintahan Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Republik Rakyat Cina memiliki perbedaan dalam pembagian dan pengaturan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berdasarkan teori trias politica.

1. Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Negara lain
Nama : Besta Irdillah
Kelas : XII IPS 3
Pembimbing : Gustina Sari,S.H
SMA LTI IGM PALEMBANG
TAHUN AJARAN 2013-2014

2. Amerika Serikat
Teori Trias Politica oleh Montesquieu tetang Pemisahan Kekuasaan
( Separatio Of Power)
• Kekuasaan legislatif,
dilaksanakan oleh suatu
perwakilan rakyat (Parlemen).
•Kekuasaan eksekutif,
dilaksankan oleh pemerintah
(Presiden atau Raja dengan
bantuan Menteri-menteri)
•Kekuasaan yudikatif,
dilaksanakan oleh badan
peradilan (Mahkamah Agung dan
pengadilan di bawahnya).
Montesquieu

3. Dalam sistem ketatanegaraan Presiden tidak dapat menjatuhkan kongres
dan sebaliknya. Impeachment(Pengadilan Parlemen) artinya, kongres
dapat memanggil Presiden AS jika ia benar-benar melanggar kontitusi AS.
Seperti mantan Presiden AS, Bill Clinton oleh kongres sehubungan dengan
kasus Monica Lewinsky.
Monica Lewinsky

4. Sistem Check and Balance
1. Presiden AS dapat mempengaruhi
Kongres melalui pidato Kenegaraan yg
diucapkan Presiden AS setiap tahun pada
pembukaan UUD. Setiap rancangan UU
dari Presiden kepada Kongres bisa juga
berasal dari Kongres itu sendiri.
2. Presiden AS dapat memilih Menteri dan
penasihat hukum pribadi. Tetapi tidak
dapat memilih sendiri hakim agung, duta
besar, atau perjanjian internasional harus
melalui senat. Pernyataan perang adalah
kewenangan Kongres.
3. Badan Peradilan (Yudikatif) atau
Mahkama Agung (Supreme court)
mempunyai kedudukan bebas. Dimana
MA dapat melakukan pengawasan
terhadap Presiden dan Kongres.

5. Inggris
Sistem pemerintahan Inggris menganut
sistem Monarki Konstitusional. Di sebut
sistem Minarki Konstitusional karena
Inggris dikepalai oleh Raja/Ratu.

6. 1. Pemegang kekuasaan Eksekutif terdiri dari ratu dan
perdana menteri. Ratu tidak dapat diganggu gugat,
bersifat simbolis dan tidak dapat dimintai
pertanggungjawaban konstitusional.
2. Pemegang kekuasaan legislatif adalah Parlemen
Inggris dengan sistem bikameral yaitu Majelis Rendah
dan Majelis Tinggi.
3. Kekuasaan Yudikatif dipegang oleh Supreme of court
of Judicature dan dewan peradilan lainnya. Dalam
bidang kehakiman Inggris menganut sistem Juri untuk
menetapkan vonis.
Pembagian Kekuasaan dalam sistem
pemerintahan Inggris

7. 1. Majelis Rendah adalah badan perwakilan rakyat yang anggota-
anggotanya dipilih oleh rakyat di antara calon-calon partai politik yang
beranggotakan 659 orang. Berperan menyatakan gagasan-gagasan
politik.
2. Mejelis Tinggi adalah perwakilan yang berisi para bangsawan dengan
berdasarkan warisan.ang beranggotakan 1200 orang. Yang bertugas
melakukan penelitian dan pertimbangan tambahan untuk memperbaiki
kinerja legislatif.

8. Kekuasaan Legislatif tidak murni dipegang oleh
parlemen karena raja masih sebagai kekuasaan
eksekutif ikut menentukan dalam pembuatan UU.
Menurut Goerge Jellinek yaitu UU yang merupakan
kehendak negara ditentukan oleh Raja/Ratu.
Pembentukan UU melibatkan tiga komponen yaitu,
Raja/ratu, Perdana Menteri dan para Menteri.
Versammlungsrecht adalah kekuasaan untuk
memanggil para anggota parlemen untuk bersidang
guna membuat RUU.
Goerge Jellinek

9. Australia
Sistem pemerintahan Australia
perpaduan antara pemerintahan
Inggris dan AS. Yaitu sistem Federasi

10. •Legislatif terdiri dari Senat, dan
Dewan Perwakilan rendah.
Untuk menjadi UU , RUU harus
disetujui oleh Dewan Perwakilan
rendah dan senat
•Eksekutif terdiri oleh Perdana
Menteri dan Menteri-Menteri
Negara.
• Yudikatif mengurusi masalah
sistem peradilan hukum di bawah
suatu lembaga yang disebut
supreme court(MA)

11. Republik Rakyat Cina(RRC)
RRC menganut sistem
partai Tunggal yaitu
Partai Komunis.

12. • Kekuasaan Legislatif dipegang oleh Kongres Rakyat
Nasional(KRN). Dengan masa jabatan selama empat tahun. Yang
bertugas mengubah dan membentuk UUD, memilih presiden
dan wakil ketua RRC,perdana menteri, ketua MA, Jaksa agung
dan sebagainya. Kota-kota besar di RRC terdapat lembaga
legislatif, seperti Kongres Rakyat Lokal dan Dewan Rakyat Lokal.
• Kekuasaan ekdekutif dipegang oleh Dewan Negara yang terdiri
dari Perdana menteri dan Para Menteri. Yang bertanggung
jawab kepada KRN.
• Kekuasaan yudikatif terletak pada Mahkamah Rakyat Agung
masa jabatanya empat tahun

13. Indonesia