SlideShare a Scribd company logo
Kapabilitas Sistem Politik
Oleh: hendri koeswara
Pertemuan 6
 Suatu sistem dapat dikatakan selalu mempunyai
kapabilitas dalam menghadapi kenyataan dan
tantangan terhadapnya.
 Dewasa ini telaahan tentang apa yang benar-benar
dilakukan atau dikerjakan oleh sistem politik telah
menjadi salah satu ukuran keberhasilan atau
kegagalan suatu sistem politik.
 Jaman filsuf plato, aristoteles, dll mengukur dan
menekankan prestasi sistem politik dari sudut
ukuran moral.
 Kaum teoritisi liberal abad 18-19 mengukur prestasi
sistem politik dari pandangan moral, etika dan hal-
hal yang berbau normatif lainnya.
 Sekarang hal tersebut mulai ditinggalkan,
karena sistem politik sering diukur dari sudut
pendekatan tentang kapabilitasnya dalam
menghadapi pelbagai soal dan tantangan.
 Lebih menekankan pada hal yang bersifat
empirik, mengamati sesuatu yang dapat
diukur dan diobservasi yaitu prestasi riil yang
telah dicapai oleh sistem politik.
 Tingkat prestasi diukur dengan
memperhitungkan pengaruh lingkungan
dalam masyarakat maupun luar masyarakat
atau lingkungan internasional.
6 kapabilitas sistem politik
1. Kapabilitas ekstraktif
2. Kapabilitas distributif
3. Kapabilitas regulatif
4. Kapabilitas simbolik
5. Kapabilitas responsif
6. Kapabilitas dalam negeri dan internasional
Kapabilitas ekstraktif
 Menyangkut soal sumberdaya alam dan tenaga manusia yang
merupakan hal penting bagi kemampuan sebuah sistem politik.
 Bagaimana sumberdaya alam diolah untuk kepentingan nasional,
daerah, serta masyarakat secara keseluruhan.
 Kehidupan suatu sistem politik sangat tergantung pada biaya
yang dapat dikumpulkan dari kapasitas ekstraktif ini.
 Manusia mengambil manfaat untuk membiayai kehidupannya
melalui pengolahan sumberdaya alam ini, negara akan
mendapatkan hasil seperti pajak dari kegiatan ini.
 Menyangkut pembiayaan terhadap struktur politik yang ada
sehingga berprestasi, bertanggungjawab, efisien dan efektif
(public services).
Kapabilitas distributif
 Berkait erat dengan kapabilitas distributif, setelah sumberdaya
diolah hasilnya akan didistribusikan dan bahkan didistribusikan
kembali kepada masyarakat (delivery system).
 Yang didistribusikan tersebut adalah barang, jasa, kesempatan,
status, dan kehormatan, jika berjalan dengan baik maka hal ini
merupakan prestasi yang nyata bagi sebuah sistem politik.
 Delivery ini ditujukan kepada individu maupun kelompok dalam
masyarakat, sistem politik sebagai pengelola dan merupakan
pembagi kesempatan dan keuntungan serta manfaat bagi
masyarakat.
 Ukuran terpenting kemampuan distributif ini adalah kuantitas
serta sifat tingkat pentinganya barang yang didistribusikan.
Kapabilitas regulatif
 Bagaimana suatu sistem politik menyelenggarakan
pengawasan terhadap tingkat laku individu dan
kelompok yang berada di dalamnya.
 Bagaimana penempatan kekuatan yang absah
(pemerintah) untuk mengawasi tingkah laku
manusia dan badan-badan lainnya yang berada
didalamnya.
 Merupakan ukuran kapabilitas untuk mengatur dan
mengendalikan.
 Bagaimana produk kebijakan suatu sistem politik
dapat mengatur dan mengelola masyarakat sebuah
negara.
Kapabilitas simbolik
 Efektivitas mengalirnya simbol dari suatu sistem politik
terhadap lingkungan intra masyarakat maupun terhadap
lingkungan ekstra masyarakat menentukan tingkat
kemampuan simbolik.
 Dalam output simbolik dapat berupa pengkuhan nilai-
nilai oleh elit, pameran kekuatan oleh militer, kunjungan
pejabat tinggi, dll.
 Diukur dari kerumunan massa, jumlah hadir dalam
suatu acara, lamanya aplaus tanda setuju waktu
pemimpin berbicara/pidato.
 Apabila meluntur kapasitas simbolik, bisa saja terjadi
pembakaran simbol-simbol dari sistem politik bisa
berupa pembakaran simbol dari struktur politik yang ada
Kapabilitas responsif
 Sifat kemampuan responsif atau daya
tanggap suatu sistem politik ditentukan oleh
hubungan antara input dan output.
 Sistem politik harus selalu tanggap terhadap
setiap tekanan dan tuntutan yang timbul
dalam masyarakat.
 Harus bisa mengidentifikasi terhadap siapa
sistem politik harus tanggap? Kebijakan yang
responsif?bagaimana konsistensi kebijakan
agar selalu responsif terhadap inputs?
Kapabilitas dalam negeri dan
internasional
 Sistem politik berinteraksi dengan lingkungan
domestik dan internasional.
 Kapabilitas domestik juga dipengaruhi oleh
kapabilitas internasional.
 Kapabilitas internasional adalah kemampuan
yang memancar dari dalam ke luar.
 Tingkah laku internasional suatu sistem politik,
ditentukan oleh kapabilitas ekstraktif
internasional dalam bentuk pendapatan
perdagangan internasional, keuntungan dari
penanaman modal di luar negeri dll.
 Oleh karena itu kapabilitas regulatif yang bersifat
internasional, a.l. bagaimana suatu sistem politik
mempengaruhi dan mengendalikan sistem politik
lainnya dengan segala gradasi internasionalnya.
 Kapabilitas distributif yang bersifat internasional dapat
berbentuk hibah, pinjaman, dan bantuan
teknik/kebudayaan.
 Kapabilitas simbolik bersifat internasional tercermin
dari kebijakan suatu negara terhadap negara/sistem
politik lain, hal ini akan memberikan citra
kepemimpinan sebuah sistem politik.
 Hubungan antara input dan output dalam konteks
lingkungan internasional bagaiman sistem politik
memberi tanggapan seperti berupa kebijakan luar
negeri, hal ini merupakan kapabilitas responsif bersifat
internasional.

More Related Content

What's hot

Public Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraPublic Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi Negara
Kasmiah Ali
 
Bab iv 1&2.politik dan strategi nasional(pendahuluan dan pengertian)
Bab iv  1&2.politik dan strategi nasional(pendahuluan dan pengertian)Bab iv  1&2.politik dan strategi nasional(pendahuluan dan pengertian)
Bab iv 1&2.politik dan strategi nasional(pendahuluan dan pengertian)natal kristiono
 
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
nurul khaiva
 
MAKALAH TEORI EKOLOGI ADMINISTRASI
MAKALAH TEORI EKOLOGI ADMINISTRASIMAKALAH TEORI EKOLOGI ADMINISTRASI
MAKALAH TEORI EKOLOGI ADMINISTRASISolala Halawa
 
Sistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaSistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaParanody
 
Muhammadiyah Sebagai Gerakan Politik (AIK 3)
Muhammadiyah Sebagai Gerakan Politik (AIK 3)Muhammadiyah Sebagai Gerakan Politik (AIK 3)
Muhammadiyah Sebagai Gerakan Politik (AIK 3)
Audria
 
Hubungan lingkungan dengan pembangunan
Hubungan lingkungan dengan pembangunanHubungan lingkungan dengan pembangunan
Hubungan lingkungan dengan pembangunan
bernardusadityo92
 
Politik ppt
Politik pptPolitik ppt
Politik ppt
Henny Jeant
 
model model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publikmodel model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publik
Erlin Alltid Tufft Västkusten
 
Cabang kajian ilmu filsafat administrasi
Cabang kajian ilmu filsafat administrasiCabang kajian ilmu filsafat administrasi
Cabang kajian ilmu filsafat administrasiIntelektual Aceh
 
Tekomb afinarachmani
Tekomb afinarachmaniTekomb afinarachmani
Tekomb afinarachmani
apinazazel
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi Publik
Siti Sahati
 
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem EtikaEsensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
dayurikaperdana19
 
BISNIS DAN POLITIK
BISNIS DAN POLITIKBISNIS DAN POLITIK
BISNIS DAN POLITIK
Listiana Nurwati
 
Konsep Dasar Ilmu Politik
Konsep Dasar Ilmu PolitikKonsep Dasar Ilmu Politik
Konsep Dasar Ilmu PolitikMuhamad Yogi
 
Politik dan Strategi Nasional (Kewarganegaraan)
Politik dan Strategi Nasional (Kewarganegaraan)Politik dan Strategi Nasional (Kewarganegaraan)
Politik dan Strategi Nasional (Kewarganegaraan)
Vallen Hoven
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
Muh Firyal Akbar
 

What's hot (20)

Public Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraPublic Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi Negara
 
Bab iv 1&2.politik dan strategi nasional(pendahuluan dan pengertian)
Bab iv  1&2.politik dan strategi nasional(pendahuluan dan pengertian)Bab iv  1&2.politik dan strategi nasional(pendahuluan dan pengertian)
Bab iv 1&2.politik dan strategi nasional(pendahuluan dan pengertian)
 
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
 
MAKALAH TEORI EKOLOGI ADMINISTRASI
MAKALAH TEORI EKOLOGI ADMINISTRASIMAKALAH TEORI EKOLOGI ADMINISTRASI
MAKALAH TEORI EKOLOGI ADMINISTRASI
 
Sistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaSistem Politik Indonesia
Sistem Politik Indonesia
 
Muhammadiyah Sebagai Gerakan Politik (AIK 3)
Muhammadiyah Sebagai Gerakan Politik (AIK 3)Muhammadiyah Sebagai Gerakan Politik (AIK 3)
Muhammadiyah Sebagai Gerakan Politik (AIK 3)
 
Hubungan lingkungan dengan pembangunan
Hubungan lingkungan dengan pembangunanHubungan lingkungan dengan pembangunan
Hubungan lingkungan dengan pembangunan
 
Politik ppt
Politik pptPolitik ppt
Politik ppt
 
Kebijakan publik
Kebijakan publik Kebijakan publik
Kebijakan publik
 
Politik sebagai seni
Politik sebagai seniPolitik sebagai seni
Politik sebagai seni
 
model model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publikmodel model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publik
 
PEMIKIRAN MAZHAB KLASIK
PEMIKIRAN MAZHAB KLASIKPEMIKIRAN MAZHAB KLASIK
PEMIKIRAN MAZHAB KLASIK
 
Cabang kajian ilmu filsafat administrasi
Cabang kajian ilmu filsafat administrasiCabang kajian ilmu filsafat administrasi
Cabang kajian ilmu filsafat administrasi
 
Tekomb afinarachmani
Tekomb afinarachmaniTekomb afinarachmani
Tekomb afinarachmani
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi Publik
 
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem EtikaEsensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
BISNIS DAN POLITIK
BISNIS DAN POLITIKBISNIS DAN POLITIK
BISNIS DAN POLITIK
 
Konsep Dasar Ilmu Politik
Konsep Dasar Ilmu PolitikKonsep Dasar Ilmu Politik
Konsep Dasar Ilmu Politik
 
Politik dan Strategi Nasional (Kewarganegaraan)
Politik dan Strategi Nasional (Kewarganegaraan)Politik dan Strategi Nasional (Kewarganegaraan)
Politik dan Strategi Nasional (Kewarganegaraan)
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
 

Viewers also liked

PAISAJE INGRESO A AYACUCHO
PAISAJE INGRESO A  AYACUCHOPAISAJE INGRESO A  AYACUCHO
PAISAJE INGRESO A AYACUCHOHugo Herrera
 
Saif trading-co
Saif trading-coSaif trading-co
Saif trading-co
Saif Trading Co.
 
The Entrepreneur
The EntrepreneurThe Entrepreneur
The EntrepreneurBiki Sonar
 
LCD TFT Modules
LCD TFT ModulesLCD TFT Modules
LCD TFT Modules
Colin Saunders
 
SAP solution for Moscow
SAP solution for MoscowSAP solution for Moscow
SAP solution for Moscow
PresentAgency
 
企画者くも子紹介
企画者くも子紹介企画者くも子紹介
企画者くも子紹介
二面評価機構 くも
 
Sáng kiến kinh nghiệm Phần mềm quản lý học sinh 2015
Sáng kiến kinh nghiệm Phần mềm quản lý học sinh 2015Sáng kiến kinh nghiệm Phần mềm quản lý học sinh 2015
Sáng kiến kinh nghiệm Phần mềm quản lý học sinh 2015
Ngọc Ẩn Lê
 
Soft Skills as Critical Success factors
Soft Skills as Critical Success factorsSoft Skills as Critical Success factors
Soft Skills as Critical Success factors
manishpn
 
二面性とは何か
二面性とは何か二面性とは何か
二面性とは何か
二面評価機構 くも
 
Angielski - Ekspresowy kurs dla średnio zaawansowanych.
Angielski - Ekspresowy kurs dla średnio zaawansowanych.Angielski - Ekspresowy kurs dla średnio zaawansowanych.
Angielski - Ekspresowy kurs dla średnio zaawansowanych.
e-booksweb.pl
 
Doimocityline Ponti
Doimocityline PontiDoimocityline Ponti
Doimocityline Ponti
stefano IlMondoDellaCasa
 
Paznokas Photos
Paznokas PhotosPaznokas Photos
Paznokas Photosspaznokas
 
5分でわかるi18n
5分でわかるi18n5分でわかるi18n
5分でわかるi18nnouvellelune
 

Viewers also liked (20)

PAISAJE INGRESO A AYACUCHO
PAISAJE INGRESO A  AYACUCHOPAISAJE INGRESO A  AYACUCHO
PAISAJE INGRESO A AYACUCHO
 
Leadership
LeadershipLeadership
Leadership
 
PHOTOS OF SPM
PHOTOS OF SPMPHOTOS OF SPM
PHOTOS OF SPM
 
Saif trading-co
Saif trading-coSaif trading-co
Saif trading-co
 
The Entrepreneur
The EntrepreneurThe Entrepreneur
The Entrepreneur
 
LCD TFT Modules
LCD TFT ModulesLCD TFT Modules
LCD TFT Modules
 
SAP solution for Moscow
SAP solution for MoscowSAP solution for Moscow
SAP solution for Moscow
 
企画者くも子紹介
企画者くも子紹介企画者くも子紹介
企画者くも子紹介
 
facebook ppt
facebook pptfacebook ppt
facebook ppt
 
Sáng kiến kinh nghiệm Phần mềm quản lý học sinh 2015
Sáng kiến kinh nghiệm Phần mềm quản lý học sinh 2015Sáng kiến kinh nghiệm Phần mềm quản lý học sinh 2015
Sáng kiến kinh nghiệm Phần mềm quản lý học sinh 2015
 
Soft Skills as Critical Success factors
Soft Skills as Critical Success factorsSoft Skills as Critical Success factors
Soft Skills as Critical Success factors
 
二面性とは何か
二面性とは何か二面性とは何か
二面性とは何か
 
Angielski - Ekspresowy kurs dla średnio zaawansowanych.
Angielski - Ekspresowy kurs dla średnio zaawansowanych.Angielski - Ekspresowy kurs dla średnio zaawansowanych.
Angielski - Ekspresowy kurs dla średnio zaawansowanych.
 
Lea Ceramiche Tecnoquartz
Lea Ceramiche TecnoquartzLea Ceramiche Tecnoquartz
Lea Ceramiche Tecnoquartz
 
Doimocityline Ponti
Doimocityline PontiDoimocityline Ponti
Doimocityline Ponti
 
Paznokas Photos
Paznokas PhotosPaznokas Photos
Paznokas Photos
 
Exipto e Mesopotamia
Exipto e MesopotamiaExipto e Mesopotamia
Exipto e Mesopotamia
 
1º Bch Tema 8
1º Bch Tema 81º Bch Tema 8
1º Bch Tema 8
 
5分でわかるi18n
5分でわかるi18n5分でわかるi18n
5分でわかるi18n
 
παρουσίαση1
παρουσίαση1παρουσίαση1
παρουσίαση1
 

Similar to Pertemuan 6

Pkn bu evi presentasi!!
Pkn bu evi presentasi!!Pkn bu evi presentasi!!
Pkn bu evi presentasi!!jesslynJC
 
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013
Peta konsep spi dan implementasinya 10   17 okt 2013Peta konsep spi dan implementasinya 10   17 okt 2013
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013dinnianggra
 
Bab vi-sistem-politik-di-ind
Bab vi-sistem-politik-di-indBab vi-sistem-politik-di-ind
Bab vi-sistem-politik-di-inddinnianggra
 
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesia
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesiaPkn bab 4 proses sistem politik indonesia
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesiaNhofa Eriana
 
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesia
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesiaPkn bab 4 proses sistem politik indonesia
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesiaNhofa Eriana
 
Bab vi sistem politik di ind
Bab vi sistem politik di indBab vi sistem politik di ind
Bab vi sistem politik di ind
eli priyatna laidan
 
8.Bab II Materi
8.Bab II Materi8.Bab II Materi
8.Bab II Materi
Amalia Nur Shafira
 
Lingkungan Internal dan External, Struktur dan Fungsi, Pendekatan dan Kapabil...
Lingkungan Internal dan External, Struktur dan Fungsi, Pendekatan dan Kapabil...Lingkungan Internal dan External, Struktur dan Fungsi, Pendekatan dan Kapabil...
Lingkungan Internal dan External, Struktur dan Fungsi, Pendekatan dan Kapabil...
Raja Matridi Aeksalo
 
Part v & vi (perumusan, aktor2, nilai2...)
Part v & vi (perumusan, aktor2, nilai2...)Part v & vi (perumusan, aktor2, nilai2...)
Part v & vi (perumusan, aktor2, nilai2...)
nurul khaiva
 
Model model dalam public policy
Model model dalam public policyModel model dalam public policy
Model model dalam public policy
nurul khaiva
 
Bab 1 budaya_politik
Bab 1 budaya_politikBab 1 budaya_politik
Bab 1 budaya_politik
Marsella Wijaya
 
Tm 08 budaya politik
Tm 08 budaya politikTm 08 budaya politik
Tm 08 budaya politik
Bagus Aji
 
Tm 02 sistem politik indonesia
Tm 02 sistem politik indonesiaTm 02 sistem politik indonesia
Tm 02 sistem politik indonesia
Bagus Aji
 
dokumen.tips_pendekatan-pian.ppt
dokumen.tips_pendekatan-pian.pptdokumen.tips_pendekatan-pian.ppt
dokumen.tips_pendekatan-pian.ppt
ArdifaSamawy
 
Rpp ppkn sma xi bab 9 pertemuan 4
Rpp ppkn sma xi bab 9 pertemuan 4Rpp ppkn sma xi bab 9 pertemuan 4
Rpp ppkn sma xi bab 9 pertemuan 4
eli priyatna laidan
 
Budaya Politik dan sosialisasi politik.ppt
Budaya Politik dan sosialisasi politik.pptBudaya Politik dan sosialisasi politik.ppt
Budaya Politik dan sosialisasi politik.ppt
HAMKASABARAADIGUNA
 
Pertemuan ii, dimensi politik fenomena ekonomi
Pertemuan ii, dimensi politik fenomena ekonomiPertemuan ii, dimensi politik fenomena ekonomi
Pertemuan ii, dimensi politik fenomena ekonomi
Bagus Aji
 
Bab i budaya pol di ind
Bab i budaya pol di indBab i budaya pol di ind
Bab i budaya pol di ind
deasyfitria
 

Similar to Pertemuan 6 (20)

Pkn bu evi presentasi!!
Pkn bu evi presentasi!!Pkn bu evi presentasi!!
Pkn bu evi presentasi!!
 
Bab i budaya pol di ind
Bab i budaya pol di indBab i budaya pol di ind
Bab i budaya pol di ind
 
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013
Peta konsep spi dan implementasinya 10   17 okt 2013Peta konsep spi dan implementasinya 10   17 okt 2013
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013
 
sistem politik di indonesia
sistem politik di indonesiasistem politik di indonesia
sistem politik di indonesia
 
Bab vi-sistem-politik-di-ind
Bab vi-sistem-politik-di-indBab vi-sistem-politik-di-ind
Bab vi-sistem-politik-di-ind
 
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesia
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesiaPkn bab 4 proses sistem politik indonesia
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesia
 
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesia
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesiaPkn bab 4 proses sistem politik indonesia
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesia
 
Bab vi sistem politik di ind
Bab vi sistem politik di indBab vi sistem politik di ind
Bab vi sistem politik di ind
 
8.Bab II Materi
8.Bab II Materi8.Bab II Materi
8.Bab II Materi
 
Lingkungan Internal dan External, Struktur dan Fungsi, Pendekatan dan Kapabil...
Lingkungan Internal dan External, Struktur dan Fungsi, Pendekatan dan Kapabil...Lingkungan Internal dan External, Struktur dan Fungsi, Pendekatan dan Kapabil...
Lingkungan Internal dan External, Struktur dan Fungsi, Pendekatan dan Kapabil...
 
Part v & vi (perumusan, aktor2, nilai2...)
Part v & vi (perumusan, aktor2, nilai2...)Part v & vi (perumusan, aktor2, nilai2...)
Part v & vi (perumusan, aktor2, nilai2...)
 
Model model dalam public policy
Model model dalam public policyModel model dalam public policy
Model model dalam public policy
 
Bab 1 budaya_politik
Bab 1 budaya_politikBab 1 budaya_politik
Bab 1 budaya_politik
 
Tm 08 budaya politik
Tm 08 budaya politikTm 08 budaya politik
Tm 08 budaya politik
 
Tm 02 sistem politik indonesia
Tm 02 sistem politik indonesiaTm 02 sistem politik indonesia
Tm 02 sistem politik indonesia
 
dokumen.tips_pendekatan-pian.ppt
dokumen.tips_pendekatan-pian.pptdokumen.tips_pendekatan-pian.ppt
dokumen.tips_pendekatan-pian.ppt
 
Rpp ppkn sma xi bab 9 pertemuan 4
Rpp ppkn sma xi bab 9 pertemuan 4Rpp ppkn sma xi bab 9 pertemuan 4
Rpp ppkn sma xi bab 9 pertemuan 4
 
Budaya Politik dan sosialisasi politik.ppt
Budaya Politik dan sosialisasi politik.pptBudaya Politik dan sosialisasi politik.ppt
Budaya Politik dan sosialisasi politik.ppt
 
Pertemuan ii, dimensi politik fenomena ekonomi
Pertemuan ii, dimensi politik fenomena ekonomiPertemuan ii, dimensi politik fenomena ekonomi
Pertemuan ii, dimensi politik fenomena ekonomi
 
Bab i budaya pol di ind
Bab i budaya pol di indBab i budaya pol di ind
Bab i budaya pol di ind
 

Recently uploaded

PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 

Recently uploaded (16)

PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 

Pertemuan 6

  • 1. Kapabilitas Sistem Politik Oleh: hendri koeswara Pertemuan 6
  • 2.  Suatu sistem dapat dikatakan selalu mempunyai kapabilitas dalam menghadapi kenyataan dan tantangan terhadapnya.  Dewasa ini telaahan tentang apa yang benar-benar dilakukan atau dikerjakan oleh sistem politik telah menjadi salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu sistem politik.  Jaman filsuf plato, aristoteles, dll mengukur dan menekankan prestasi sistem politik dari sudut ukuran moral.  Kaum teoritisi liberal abad 18-19 mengukur prestasi sistem politik dari pandangan moral, etika dan hal- hal yang berbau normatif lainnya.
  • 3.  Sekarang hal tersebut mulai ditinggalkan, karena sistem politik sering diukur dari sudut pendekatan tentang kapabilitasnya dalam menghadapi pelbagai soal dan tantangan.  Lebih menekankan pada hal yang bersifat empirik, mengamati sesuatu yang dapat diukur dan diobservasi yaitu prestasi riil yang telah dicapai oleh sistem politik.  Tingkat prestasi diukur dengan memperhitungkan pengaruh lingkungan dalam masyarakat maupun luar masyarakat atau lingkungan internasional.
  • 4. 6 kapabilitas sistem politik 1. Kapabilitas ekstraktif 2. Kapabilitas distributif 3. Kapabilitas regulatif 4. Kapabilitas simbolik 5. Kapabilitas responsif 6. Kapabilitas dalam negeri dan internasional
  • 5. Kapabilitas ekstraktif  Menyangkut soal sumberdaya alam dan tenaga manusia yang merupakan hal penting bagi kemampuan sebuah sistem politik.  Bagaimana sumberdaya alam diolah untuk kepentingan nasional, daerah, serta masyarakat secara keseluruhan.  Kehidupan suatu sistem politik sangat tergantung pada biaya yang dapat dikumpulkan dari kapasitas ekstraktif ini.  Manusia mengambil manfaat untuk membiayai kehidupannya melalui pengolahan sumberdaya alam ini, negara akan mendapatkan hasil seperti pajak dari kegiatan ini.  Menyangkut pembiayaan terhadap struktur politik yang ada sehingga berprestasi, bertanggungjawab, efisien dan efektif (public services).
  • 6. Kapabilitas distributif  Berkait erat dengan kapabilitas distributif, setelah sumberdaya diolah hasilnya akan didistribusikan dan bahkan didistribusikan kembali kepada masyarakat (delivery system).  Yang didistribusikan tersebut adalah barang, jasa, kesempatan, status, dan kehormatan, jika berjalan dengan baik maka hal ini merupakan prestasi yang nyata bagi sebuah sistem politik.  Delivery ini ditujukan kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat, sistem politik sebagai pengelola dan merupakan pembagi kesempatan dan keuntungan serta manfaat bagi masyarakat.  Ukuran terpenting kemampuan distributif ini adalah kuantitas serta sifat tingkat pentinganya barang yang didistribusikan.
  • 7. Kapabilitas regulatif  Bagaimana suatu sistem politik menyelenggarakan pengawasan terhadap tingkat laku individu dan kelompok yang berada di dalamnya.  Bagaimana penempatan kekuatan yang absah (pemerintah) untuk mengawasi tingkah laku manusia dan badan-badan lainnya yang berada didalamnya.  Merupakan ukuran kapabilitas untuk mengatur dan mengendalikan.  Bagaimana produk kebijakan suatu sistem politik dapat mengatur dan mengelola masyarakat sebuah negara.
  • 8. Kapabilitas simbolik  Efektivitas mengalirnya simbol dari suatu sistem politik terhadap lingkungan intra masyarakat maupun terhadap lingkungan ekstra masyarakat menentukan tingkat kemampuan simbolik.  Dalam output simbolik dapat berupa pengkuhan nilai- nilai oleh elit, pameran kekuatan oleh militer, kunjungan pejabat tinggi, dll.  Diukur dari kerumunan massa, jumlah hadir dalam suatu acara, lamanya aplaus tanda setuju waktu pemimpin berbicara/pidato.  Apabila meluntur kapasitas simbolik, bisa saja terjadi pembakaran simbol-simbol dari sistem politik bisa berupa pembakaran simbol dari struktur politik yang ada
  • 9. Kapabilitas responsif  Sifat kemampuan responsif atau daya tanggap suatu sistem politik ditentukan oleh hubungan antara input dan output.  Sistem politik harus selalu tanggap terhadap setiap tekanan dan tuntutan yang timbul dalam masyarakat.  Harus bisa mengidentifikasi terhadap siapa sistem politik harus tanggap? Kebijakan yang responsif?bagaimana konsistensi kebijakan agar selalu responsif terhadap inputs?
  • 10. Kapabilitas dalam negeri dan internasional  Sistem politik berinteraksi dengan lingkungan domestik dan internasional.  Kapabilitas domestik juga dipengaruhi oleh kapabilitas internasional.  Kapabilitas internasional adalah kemampuan yang memancar dari dalam ke luar.  Tingkah laku internasional suatu sistem politik, ditentukan oleh kapabilitas ekstraktif internasional dalam bentuk pendapatan perdagangan internasional, keuntungan dari penanaman modal di luar negeri dll.
  • 11.  Oleh karena itu kapabilitas regulatif yang bersifat internasional, a.l. bagaimana suatu sistem politik mempengaruhi dan mengendalikan sistem politik lainnya dengan segala gradasi internasionalnya.  Kapabilitas distributif yang bersifat internasional dapat berbentuk hibah, pinjaman, dan bantuan teknik/kebudayaan.  Kapabilitas simbolik bersifat internasional tercermin dari kebijakan suatu negara terhadap negara/sistem politik lain, hal ini akan memberikan citra kepemimpinan sebuah sistem politik.  Hubungan antara input dan output dalam konteks lingkungan internasional bagaiman sistem politik memberi tanggapan seperti berupa kebijakan luar negeri, hal ini merupakan kapabilitas responsif bersifat internasional.