Kelompok presentasi membahas empat topik utama tentang ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, serta sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia.
1. ANGGOTA KELOMPOK 3 (X MIPA 2)
NISRINA
AULIA
Neptune is the farthest
planet from the Sun
RAFEYFA
NIKMAH
Earth is the planet
where we all live on
ANANDA
CHAIRUNNISA
Mercury is the smallest
planet of them all
DIDAR
AMARA
Despite being red, Mars
is a very cold place
01
02
03
04
4. SUB POKOK BAHASAN
Kemerdekaan
Beragama dan
Berkepercayaan
di Indonesia
Here you could describe the topic of the section
Sistem Pertahanan
dan Keamanan
Negara Republik
Indonesia
Here you could describe the topic of the section
Wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
Here you could describe the topic of the section
Kedudukan Warga
Negara dan
Penduduk Indonesia
Here you could describe the topic of the section
01
02
03
04
6. 01
02
03
04
MARI MENJELAJAH WILAYAH NKRI
Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD NRI
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah
negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-
haknya ditetapkan oleh undang-undang.
Istilah nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan
kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak
diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta di antara Benua Asia dan
Benua Australia.
Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup;
1) kesatuan politik
2) kesatuan hukum
3) kesatuan sosial-budaya
4) kesatuan pertahanan dan keamanan.
7. jxjvsjcsdbchj
Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia,
pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah
Indonesia saat itu yaitu Djuanda Kartawidjaja
mengeluarkan Deklarasi Djuanda.
yang mana menyatakan kepada dunia bahwa laut
Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di
antara dan di dalam kepulauan Indonesia
menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.
01
02
03
04
8. PEMBAGIAN WILAYAH LAUT INDONESIA
menurut UNCLOS
(United Nations Convention on The Law of the Sea)
atau disebut sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
01
02
03
04
9. TIGA MACAM LAUT INDONESIA
1. Zona Laut Teritorial
Batas laut teritorial merupakan garis khayal yang memiliki jarak 12 mil laut
dari garis dasar ke arah laut lepas.
2. Zona Landas Kontinen
Landas kontinen merupakan dasar laut yang secara geologis ataupun morfologi
yang menjadi landasan dari suatu kontinen (benua). Kedalaman laut di sini
kurang dari 150 meter.
3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Zona ekonomi eksklusif merupakan jalur laut selebar 200 mil laur ke arah laut
terbuka, dengan diukur dari garis dasar. Di zona ini, Indonesia memperoleh
kesempatan pertama untuk memanfaatkan segala bentuk sumber daya laut yang ada.
01
02
03
04
10. BATAS WILAYAH NKRI
batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara sedangkan perbatasan
wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan tiga negara.
1. Sebelah Utara
Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur),tepatnya di sebelah Utara
pulau Kalimantan.
2. Sebelah Barat
Sebelah barat berbatasan langsung dengan samudera Hindia dan perairan negara India.
3. Sebelah Timur
Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan
samudra Pasifik.
4. Sebelah selatan
Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste,
perairan Australia dan samudra Hindia.
01
02
03
04
11. KEKUASAAN NEGARA ATAS KEKAYAAN ALAM NKRI
negara mempunyai kewajiban sebagai berikut:
• Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat
(kekayaan alam), dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat.
• Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam
atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat
dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
• Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan
rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam
menikmati kekayaan alam.
01
02
03
04
13. jxjvsjcsdbchj
STATUS WARGA NEGARA
Pada status, rakyat sebuah negara dibedakan menjadi 2 jenis
yaitu :
• Penduduk dan bukan penduduk
• Warga negara dan bukan warga negara
Perbedaan antara penduduk dengan warga negara ialah :
Penduduk merupakan orang dimana yang bertempat tinggal maupun
menetap di dalam suatu negara sedangkan warga negara merupakan
orang dimana secara hukum ialah anggota suatu negara tersebut.
Pasal 26 UUD 1945 menjelaskan bahwa“Seseorang dikatakan
menjadi warga negara ialah orang – orang bangsa Indonesia asli
serta orang – orang bangsa lain dimana disahkan dengan Undang
– Undang sebagai warga negara”.
01
02
03
04
14. ASAS ASAS KEWARGANEGARAAN
IUS SANGUINIS
(asas keturunan)
yaitu kewarganegaraan
seseorang ditentukan
berdasarkan pada
keturunan orang yang
bersangkutan.
IUS SOLI
(asas kedaerahan)
yaitu kewarganegaraan
seseorang ditentukan
berdasarkan tempat
kelahirannya.
01
02
03
04
15. NATURALISASI ISTIMEWA
Sesuai dengan ketentuan
Pasal 20 UU RI Nomor 12
Tahun 2006. Diberikan kepada
orang asing yang telah
berjasa kepada Negara atau
dengan alasan kepentingan
negara,setelah memperoleh
pertimbangan DPR RI .
01
02
03
04
Orang dari bangsa asing
yang yang akan mengajukan
permohonan kewarganegaraan
dengan cara naturalisasi
biasa, harus memenuhi
syarat sebagaimana yang
ditentukan dalam pasal 9
Undang-Undang RI Nomor 12
Tahun 2006
SYARAT MENJADI WARGA INDONESIA
16. PENYEBAB HILANGNYA KEWARGANEGARAAN INDONESIA
● memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
● tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain
● masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden
● Masuk ke dalam sebuah kedinasan dari negara asing yang dimana jabatan
tersebut hanyalah dilakukan penjabatan oleh Warga Negara Indonesia
● Tidak memiliki kewajiban ke dalam sebuah hal yang dimana bersifat
ketatanegaraan yang berada pada negara asingnya.
● Memiliki sebuah paspor maupun surat yang dimana berasal dari negara lain.
● Tinggal di luar Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun yang dimana bukan
bagian dari dinas negara dan juga tanpa alasan yang dimana sah.
● Kehilangan dari kewarganegaraan apabila telah mencapai usia 18 tahun dan
juga kawin dan memiliki tempat tinggal di luar negeri.
18. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD NRI
Tahun 1945. Dalam pasal 28 E ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:
IUS SANGUINIS
(1) Setiap orang bebas
memeluk agama dan beribadat
menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran,
memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal di wilayah
negara dan meninggalkannya,
serta berhak kembali.
HBJHVHJV
(2) Setiap orang berhak
atas kebebasan meyakini
kepercayaan, menyatakan
pikiran dan sikap, sesuai
dengan hati nuraninya.
01
02
03
04
19. BERITA TERKINI
Nilai toleransi di balik kurban hewan kerbau di
Kudus, Jawa Tengah masih lestari hingga saat
ini. Tak menyembelih sapi saat Idul Adha di
Kudus mengandung sejarah panjang untuk
menghargai umat Hindu.
"Salah satunya filosofi dari Kanjeng Sunan
Kudus yang bagaimana bisa saling menghargai
umat beragama. Salah satunya karena kalau
kerbau tidak ada ketersinggungan dari pihak
manapun. Kalau sapi itu kan memang sudah
dikeramatkan kaum Hindu. Maka dari itu umat
islam bisa menghargai umat Hindu," kata Bupati
Kudus HM Hartopo kepada wartawan usai
menyerahkan hewan kurban kerbau di Masjid Agung
Kudus, Selasa (20/7/2021).
"Walaupun sapi itu untuk sah dan halal untuk
dikurbankan. Untuk di Kudus ini bagaimana
saling menghargai," sambung dia.
01
02
03
04
detikNews > Berita Jawa Tengah
20. UNTUK MEWUJUDKAN KEMERDEKAAN
DALAM BERAGAMA,DIPERLUKAN HAL HAL BERIKUT:
● Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-
agama yang dipeluk oleh warga negara.
● Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan
yang sama dalam negara dan pemerintahan.
● Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama
dengan agamanya itu, apabila terjadi perubahan agama, yang
bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan
menentukan agama yang ia kehendaki.
● Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama
serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan
peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan
dengan eksistensi agama masing-masing.
01
02
03
04
21. MEMBANGUN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
MARS
kerukunan
antar umat
berbeda agama
Di negara kita di
kenal konsep Tri
Kerukunan Umat
Beragama:
kerukunan
internal umat
seagama
kerukunan antar
umat beragama
dgn pemerintah.
SATURN
01
02
03
04
23. SUBSTANSI PERTAHANAN & KEAMANAN NRI
01
02
03
04
Perubahan UUD 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal
tersebut di atur dalam Pasal 30 ayat (1) sampai (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945
Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan:
• Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan kemanan negara diabdikan oleh dan untuk
kepentingan seluruh rakyat.
• Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
• Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografi sebagai
negara kepulauan.
Komponen Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta terdiri atas:
• TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan.
• POLRI sebagai kekuatan utama sistem kemanan.
• Rakyat sebagai kekuatan pendukung.
24. KESADARAN BELA NEGARA DALAM
KONTEKS SISTEM PERTAHANAN &
KEAMANAN NEGARA
JOHN DOE
Pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan
berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara.
ANA SMITH
Venus has a beautiful name and is the second planet from the
Sun
01
02
03
04
25. Terima Kasih atas
perthatiannya,
jika ada kekurangan
dan kesalahan tolong
dimaafkan
01
02
03
04
هللا ُةَمْحَرَو ْمُكْيَلَع ُمَالََّالسَو
ُ ُُهَاَكَرَو