SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
ANGGOTA KELOMPOK 3 (X MIPA 2)
NISRINA
AULIA
Neptune is the farthest
planet from the Sun
RAFEYFA
NIKMAH
Earth is the planet
where we all live on
ANANDA
CHAIRUNNISA
Mercury is the smallest
planet of them all
DIDAR
AMARA
Despite being red, Mars
is a very cold place
01
02
03
04
Assalamu’alaikum
POWER POINT
PPKN BAB 2
Kelompok 3 - X MIPA 2
hnshnhjasnxxn
next
KETENTUAN UUD NRI
TAHUN 1945 DALAM
KEHIDUPAN BERBANGSA
DAN BERNEGARA
exvejbxjhw
ebxehj
ENTER
SUB POKOK BAHASAN
Kemerdekaan
Beragama dan
Berkepercayaan
di Indonesia
Here you could describe the topic of the section
Sistem Pertahanan
dan Keamanan
Negara Republik
Indonesia
Here you could describe the topic of the section
Wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
Here you could describe the topic of the section
Kedudukan Warga
Negara dan
Penduduk Indonesia
Here you could describe the topic of the section
01
02
03
04
WILAYAH NEGARA
KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA
You can enter a subtitle here if
you need it
01.
01
02
03
04
01
02
03
04
MARI MENJELAJAH WILAYAH NKRI
Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD NRI
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah
negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-
haknya ditetapkan oleh undang-undang.
Istilah nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan
kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak
diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta di antara Benua Asia dan
Benua Australia.
Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup;
1) kesatuan politik
2) kesatuan hukum
3) kesatuan sosial-budaya
4) kesatuan pertahanan dan keamanan.
jxjvsjcsdbchj
Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia,
pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah
Indonesia saat itu yaitu Djuanda Kartawidjaja
mengeluarkan Deklarasi Djuanda.
yang mana menyatakan kepada dunia bahwa laut
Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di
antara dan di dalam kepulauan Indonesia
menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.
01
02
03
04
PEMBAGIAN WILAYAH LAUT INDONESIA
menurut UNCLOS
(United Nations Convention on The Law of the Sea)
atau disebut sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
01
02
03
04
TIGA MACAM LAUT INDONESIA
1. Zona Laut Teritorial
Batas laut teritorial merupakan garis khayal yang memiliki jarak 12 mil laut
dari garis dasar ke arah laut lepas.
2. Zona Landas Kontinen
Landas kontinen merupakan dasar laut yang secara geologis ataupun morfologi
yang menjadi landasan dari suatu kontinen (benua). Kedalaman laut di sini
kurang dari 150 meter.
3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Zona ekonomi eksklusif merupakan jalur laut selebar 200 mil laur ke arah laut
terbuka, dengan diukur dari garis dasar. Di zona ini, Indonesia memperoleh
kesempatan pertama untuk memanfaatkan segala bentuk sumber daya laut yang ada.
01
02
03
04
BATAS WILAYAH NKRI
batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara sedangkan perbatasan
wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan tiga negara.
1. Sebelah Utara
Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur),tepatnya di sebelah Utara
pulau Kalimantan.
2. Sebelah Barat
Sebelah barat berbatasan langsung dengan samudera Hindia dan perairan negara India.
3. Sebelah Timur
Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan
samudra Pasifik.
4. Sebelah selatan
Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste,
perairan Australia dan samudra Hindia.
01
02
03
04
KEKUASAAN NEGARA ATAS KEKAYAAN ALAM NKRI
negara mempunyai kewajiban sebagai berikut:
• Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat
(kekayaan alam), dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat.
• Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam
atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat
dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
• Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan
rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam
menikmati kekayaan alam.
01
02
03
04
KEDUDUKAN WARGA
NEGARA DAN
PENDUDUK
INDONESIA
JDSBCWHJBXCJHEBC
02.
01
02
03
04
jxjvsjcsdbchj
STATUS WARGA NEGARA
Pada status, rakyat sebuah negara dibedakan menjadi 2 jenis
yaitu :
• Penduduk dan bukan penduduk
• Warga negara dan bukan warga negara
Perbedaan antara penduduk dengan warga negara ialah :
Penduduk merupakan orang dimana yang bertempat tinggal maupun
menetap di dalam suatu negara sedangkan warga negara merupakan
orang dimana secara hukum ialah anggota suatu negara tersebut.
Pasal 26 UUD 1945 menjelaskan bahwa“Seseorang dikatakan
menjadi warga negara ialah orang – orang bangsa Indonesia asli
serta orang – orang bangsa lain dimana disahkan dengan Undang
– Undang sebagai warga negara”.
01
02
03
04
ASAS ASAS KEWARGANEGARAAN
IUS SANGUINIS
(asas keturunan)
yaitu kewarganegaraan
seseorang ditentukan
berdasarkan pada
keturunan orang yang
bersangkutan.
IUS SOLI
(asas kedaerahan)
yaitu kewarganegaraan
seseorang ditentukan
berdasarkan tempat
kelahirannya.
01
02
03
04
NATURALISASI ISTIMEWA
Sesuai dengan ketentuan
Pasal 20 UU RI Nomor 12
Tahun 2006. Diberikan kepada
orang asing yang telah
berjasa kepada Negara atau
dengan alasan kepentingan
negara,setelah memperoleh
pertimbangan DPR RI .
01
02
03
04
Orang dari bangsa asing
yang yang akan mengajukan
permohonan kewarganegaraan
dengan cara naturalisasi
biasa, harus memenuhi
syarat sebagaimana yang
ditentukan dalam pasal 9
Undang-Undang RI Nomor 12
Tahun 2006
SYARAT MENJADI WARGA INDONESIA
PENYEBAB HILANGNYA KEWARGANEGARAAN INDONESIA
● memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
● tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain
● masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden
● Masuk ke dalam sebuah kedinasan dari negara asing yang dimana jabatan
tersebut hanyalah dilakukan penjabatan oleh Warga Negara Indonesia
● Tidak memiliki kewajiban ke dalam sebuah hal yang dimana bersifat
ketatanegaraan yang berada pada negara asingnya.
● Memiliki sebuah paspor maupun surat yang dimana berasal dari negara lain.
● Tinggal di luar Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun yang dimana bukan
bagian dari dinas negara dan juga tanpa alasan yang dimana sah.
● Kehilangan dari kewarganegaraan apabila telah mencapai usia 18 tahun dan
juga kawin dan memiliki tempat tinggal di luar negeri.
KEMERDEKAAN
BERAGAMA DAN
KEPERCAYAAN DI
INDONESIA
You can enter a subtitle here if you need it
03.
01
02
03
04
Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD NRI
Tahun 1945. Dalam pasal 28 E ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:
IUS SANGUINIS
(1) Setiap orang bebas
memeluk agama dan beribadat
menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran,
memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal di wilayah
negara dan meninggalkannya,
serta berhak kembali.
HBJHVHJV
(2) Setiap orang berhak
atas kebebasan meyakini
kepercayaan, menyatakan
pikiran dan sikap, sesuai
dengan hati nuraninya.
01
02
03
04
BERITA TERKINI
Nilai toleransi di balik kurban hewan kerbau di
Kudus, Jawa Tengah masih lestari hingga saat
ini. Tak menyembelih sapi saat Idul Adha di
Kudus mengandung sejarah panjang untuk
menghargai umat Hindu.
"Salah satunya filosofi dari Kanjeng Sunan
Kudus yang bagaimana bisa saling menghargai
umat beragama. Salah satunya karena kalau
kerbau tidak ada ketersinggungan dari pihak
manapun. Kalau sapi itu kan memang sudah
dikeramatkan kaum Hindu. Maka dari itu umat
islam bisa menghargai umat Hindu," kata Bupati
Kudus HM Hartopo kepada wartawan usai
menyerahkan hewan kurban kerbau di Masjid Agung
Kudus, Selasa (20/7/2021).
"Walaupun sapi itu untuk sah dan halal untuk
dikurbankan. Untuk di Kudus ini bagaimana
saling menghargai," sambung dia.
01
02
03
04
detikNews > Berita Jawa Tengah
UNTUK MEWUJUDKAN KEMERDEKAAN
DALAM BERAGAMA,DIPERLUKAN HAL HAL BERIKUT:
● Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-
agama yang dipeluk oleh warga negara.
● Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan
yang sama dalam negara dan pemerintahan.
● Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama
dengan agamanya itu, apabila terjadi perubahan agama, yang
bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan
menentukan agama yang ia kehendaki.
● Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama
serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan
peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan
dengan eksistensi agama masing-masing.
01
02
03
04
MEMBANGUN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
MARS
kerukunan
antar umat
berbeda agama
Di negara kita di
kenal konsep Tri
Kerukunan Umat
Beragama:
kerukunan
internal umat
seagama
kerukunan antar
umat beragama
dgn pemerintah.
SATURN
01
02
03
04
Sistem Pertahanan dan
Keamanan Negara
Republik Indonesia
You can enter a subtitle here
ifyou need it
04.
01
02
03
04
SUBSTANSI PERTAHANAN & KEAMANAN NRI
01
02
03
04
Perubahan UUD 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal
tersebut di atur dalam Pasal 30 ayat (1) sampai (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945
Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan:
• Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan kemanan negara diabdikan oleh dan untuk
kepentingan seluruh rakyat.
• Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
• Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografi sebagai
negara kepulauan.
Komponen Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta terdiri atas:
• TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan.
• POLRI sebagai kekuatan utama sistem kemanan.
• Rakyat sebagai kekuatan pendukung.
KESADARAN BELA NEGARA DALAM
KONTEKS SISTEM PERTAHANAN &
KEAMANAN NEGARA
JOHN DOE
Pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan
berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara.
ANA SMITH
Venus has a beautiful name and is the second planet from the
Sun
01
02
03
04
Terima Kasih atas
perthatiannya,
jika ada kekurangan
dan kesalahan tolong
dimaafkan
01
02
03
04
‫ه‬‫للا‬ ُ‫ة‬َ‫م‬ْ‫ح‬َ‫ر‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫م‬َ‫ا‬‫ل‬ََّ‫الس‬َ‫و‬
ُ ُ‫ُه‬َ‫ا‬َ‫ك‬َ‫ر‬َ‫و‬

More Related Content

What's hot

Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk IndonesiaKedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesiaafifahdhaniyah
 
2. NORMA DAN UUD NRI 1945.pptx
2. NORMA DAN UUD NRI 1945.pptx2. NORMA DAN UUD NRI 1945.pptx
2. NORMA DAN UUD NRI 1945.pptxRiaMariaHandayani
 
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester GanjilRangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester GanjilIWAN SUKMA NURICHT
 
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARAPPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARAKhakimatulRoyani
 
Pkn BAB 2 Kurikulum 2013 Kelas XI -Menjelajah Wilayah NKRI-
Pkn BAB 2 Kurikulum 2013 Kelas XI -Menjelajah Wilayah NKRI-Pkn BAB 2 Kurikulum 2013 Kelas XI -Menjelajah Wilayah NKRI-
Pkn BAB 2 Kurikulum 2013 Kelas XI -Menjelajah Wilayah NKRI-Muhammad Farid Al-Faritsi
 
desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI
desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRIdesintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI
desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRIguruppkn11
 
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikShelly Selviana
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukumdimahana
 
2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptx
2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptx2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptx
2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptxCAHYOANUGROHO
 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaWilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaMuhammad Fikri Pratama
 
Presentasi pkn bab 4
Presentasi pkn bab 4Presentasi pkn bab 4
Presentasi pkn bab 4tetyyanisr
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanayudikrismen1
 
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaPPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ikabulan purnama
 

What's hot (20)

Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk IndonesiaKedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
 
Deklarasi Juanda sabrina.pptx
Deklarasi Juanda sabrina.pptxDeklarasi Juanda sabrina.pptx
Deklarasi Juanda sabrina.pptx
 
Rpp ppkn sma x bab 2 prtemuan 2
Rpp ppkn sma x bab 2 prtemuan 2Rpp ppkn sma x bab 2 prtemuan 2
Rpp ppkn sma x bab 2 prtemuan 2
 
2. NORMA DAN UUD NRI 1945.pptx
2. NORMA DAN UUD NRI 1945.pptx2. NORMA DAN UUD NRI 1945.pptx
2. NORMA DAN UUD NRI 1945.pptx
 
Makalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanMakalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraan
 
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester GanjilRangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
 
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARAPPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
 
Pkn BAB 2 Kurikulum 2013 Kelas XI -Menjelajah Wilayah NKRI-
Pkn BAB 2 Kurikulum 2013 Kelas XI -Menjelajah Wilayah NKRI-Pkn BAB 2 Kurikulum 2013 Kelas XI -Menjelajah Wilayah NKRI-
Pkn BAB 2 Kurikulum 2013 Kelas XI -Menjelajah Wilayah NKRI-
 
desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI
desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRIdesintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI
desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI
 
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
negara maju Inggris
negara maju Inggrisnegara maju Inggris
negara maju Inggris
 
2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptx
2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptx2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptx
2.2-HUKUM-PERKAWINAN-Hukum-Perdata.pptx
 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaWilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Presentasi pkn bab 4
Presentasi pkn bab 4Presentasi pkn bab 4
Presentasi pkn bab 4
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
 
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaPPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 

Similar to JUDUL

Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan BernegaraMenelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan BernegaraAndita Eka Wahyuni
 
presentasi PKN Kel.Deo(X Perawat)
presentasi PKN Kel.Deo(X Perawat)presentasi PKN Kel.Deo(X Perawat)
presentasi PKN Kel.Deo(X Perawat)apotek agam farma
 
BAB II Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.pptx
BAB II Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.pptxBAB II Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.pptx
BAB II Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.pptxKhakimatulRoyani
 
Dinar Rahmadhani X Ipa 1 - Bab 2 PKN.pptx
Dinar Rahmadhani X Ipa 1 - Bab 2 PKN.pptxDinar Rahmadhani X Ipa 1 - Bab 2 PKN.pptx
Dinar Rahmadhani X Ipa 1 - Bab 2 PKN.pptxDinarRahmadhani
 
bab2kelas10-171110072049.pdf
bab2kelas10-171110072049.pdfbab2kelas10-171110072049.pdf
bab2kelas10-171110072049.pdfBbhLuv
 
Ketentuan UUD NRI Thn 1945 .... X.Smt.1.pptx
Ketentuan UUD NRI Thn 1945 .... X.Smt.1.pptxKetentuan UUD NRI Thn 1945 .... X.Smt.1.pptx
Ketentuan UUD NRI Thn 1945 .... X.Smt.1.pptxabsonsohilait2
 
Memahami wawasan kebangsaan dan integritas bangsa
Memahami wawasan kebangsaan dan integritas bangsa Memahami wawasan kebangsaan dan integritas bangsa
Memahami wawasan kebangsaan dan integritas bangsa Supardi Pasgu
 
Bab 2 kelompok 2
Bab 2 kelompok 2Bab 2 kelompok 2
Bab 2 kelompok 2LoveiArika
 
PPT Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa Bernegara Indonesia
PPT Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa Bernegara IndonesiaPPT Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa Bernegara Indonesia
PPT Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa Bernegara IndonesiaDoris Agusnita
 
Kwn bab ii
Kwn bab iiKwn bab ii
Kwn bab ii07051994
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara Jae Rahman
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraJae Rahman
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraJae Rahman
 
Jati diri negara indonesia
Jati diri negara indonesiaJati diri negara indonesia
Jati diri negara indonesiasasanera
 
makna proklamasi kemerdekaan
makna proklamasi kemerdekaanmakna proklamasi kemerdekaan
makna proklamasi kemerdekaanAlifka Ramadhan
 

Similar to JUDUL (20)

Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan BernegaraMenelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
 
presentasi PKN Kel.Deo(X Perawat)
presentasi PKN Kel.Deo(X Perawat)presentasi PKN Kel.Deo(X Perawat)
presentasi PKN Kel.Deo(X Perawat)
 
Bab 2 kelas 10
Bab 2 kelas 10Bab 2 kelas 10
Bab 2 kelas 10
 
Bab 2 kelas 10
Bab 2 kelas 10Bab 2 kelas 10
Bab 2 kelas 10
 
BAB II Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.pptx
BAB II Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.pptxBAB II Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.pptx
BAB II Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.pptx
 
Dinar Rahmadhani X Ipa 1 - Bab 2 PKN.pptx
Dinar Rahmadhani X Ipa 1 - Bab 2 PKN.pptxDinar Rahmadhani X Ipa 1 - Bab 2 PKN.pptx
Dinar Rahmadhani X Ipa 1 - Bab 2 PKN.pptx
 
bab2kelas10-171110072049.pdf
bab2kelas10-171110072049.pdfbab2kelas10-171110072049.pdf
bab2kelas10-171110072049.pdf
 
Bab 2 p.3
Bab 2 p.3Bab 2 p.3
Bab 2 p.3
 
Ketentuan UUD NRI Thn 1945 .... X.Smt.1.pptx
Ketentuan UUD NRI Thn 1945 .... X.Smt.1.pptxKetentuan UUD NRI Thn 1945 .... X.Smt.1.pptx
Ketentuan UUD NRI Thn 1945 .... X.Smt.1.pptx
 
Memahami wawasan kebangsaan dan integritas bangsa
Memahami wawasan kebangsaan dan integritas bangsa Memahami wawasan kebangsaan dan integritas bangsa
Memahami wawasan kebangsaan dan integritas bangsa
 
Bab 2 kelompok 2
Bab 2 kelompok 2Bab 2 kelompok 2
Bab 2 kelompok 2
 
Pertemuan 6.pdf
Pertemuan 6.pdfPertemuan 6.pdf
Pertemuan 6.pdf
 
PPT Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa Bernegara Indonesia
PPT Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa Bernegara IndonesiaPPT Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa Bernegara Indonesia
PPT Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa Bernegara Indonesia
 
Kwn bab ii
Kwn bab iiKwn bab ii
Kwn bab ii
 
1
11
1
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
Jati diri negara indonesia
Jati diri negara indonesiaJati diri negara indonesia
Jati diri negara indonesia
 
makna proklamasi kemerdekaan
makna proklamasi kemerdekaanmakna proklamasi kemerdekaan
makna proklamasi kemerdekaan
 

More from ggoniegon

X mipa 2 fikih kelompok 5
X mipa 2 fikih kelompok 5   X mipa 2 fikih kelompok 5
X mipa 2 fikih kelompok 5 ggoniegon
 
X mipa 2 kel.1 biologi keanekaragaman hayati
X mipa 2 kel.1 biologi keanekaragaman hayatiX mipa 2 kel.1 biologi keanekaragaman hayati
X mipa 2 kel.1 biologi keanekaragaman hayatiggoniegon
 
X mipa 2 kelompok 1 aqidah akhlak ppt
X mipa 2 kelompok 1   aqidah akhlak pptX mipa 2 kelompok 1   aqidah akhlak ppt
X mipa 2 kelompok 1 aqidah akhlak pptggoniegon
 
X mipa 2 kelompok 1 biologi
X mipa 2 kelompok 1 biologiX mipa 2 kelompok 1 biologi
X mipa 2 kelompok 1 biologiggoniegon
 
X mipa 2 ppt ski kelompok 5
X mipa 2 ppt ski kelompok 5 X mipa 2 ppt ski kelompok 5
X mipa 2 ppt ski kelompok 5 ggoniegon
 
hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah
 hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah
hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerahggoniegon
 

More from ggoniegon (6)

X mipa 2 fikih kelompok 5
X mipa 2 fikih kelompok 5   X mipa 2 fikih kelompok 5
X mipa 2 fikih kelompok 5
 
X mipa 2 kel.1 biologi keanekaragaman hayati
X mipa 2 kel.1 biologi keanekaragaman hayatiX mipa 2 kel.1 biologi keanekaragaman hayati
X mipa 2 kel.1 biologi keanekaragaman hayati
 
X mipa 2 kelompok 1 aqidah akhlak ppt
X mipa 2 kelompok 1   aqidah akhlak pptX mipa 2 kelompok 1   aqidah akhlak ppt
X mipa 2 kelompok 1 aqidah akhlak ppt
 
X mipa 2 kelompok 1 biologi
X mipa 2 kelompok 1 biologiX mipa 2 kelompok 1 biologi
X mipa 2 kelompok 1 biologi
 
X mipa 2 ppt ski kelompok 5
X mipa 2 ppt ski kelompok 5 X mipa 2 ppt ski kelompok 5
X mipa 2 ppt ski kelompok 5
 
hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah
 hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah
hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah
 

Recently uploaded

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 

Recently uploaded (14)

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 

JUDUL

  • 1. ANGGOTA KELOMPOK 3 (X MIPA 2) NISRINA AULIA Neptune is the farthest planet from the Sun RAFEYFA NIKMAH Earth is the planet where we all live on ANANDA CHAIRUNNISA Mercury is the smallest planet of them all DIDAR AMARA Despite being red, Mars is a very cold place 01 02 03 04
  • 2. Assalamu’alaikum POWER POINT PPKN BAB 2 Kelompok 3 - X MIPA 2 hnshnhjasnxxn next
  • 3. KETENTUAN UUD NRI TAHUN 1945 DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA exvejbxjhw ebxehj ENTER
  • 4. SUB POKOK BAHASAN Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia Here you could describe the topic of the section Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia Here you could describe the topic of the section Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Here you could describe the topic of the section Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia Here you could describe the topic of the section 01 02 03 04
  • 5. WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA You can enter a subtitle here if you need it 01. 01 02 03 04
  • 6. 01 02 03 04 MARI MENJELAJAH WILAYAH NKRI Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak- haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup; 1) kesatuan politik 2) kesatuan hukum 3) kesatuan sosial-budaya 4) kesatuan pertahanan dan keamanan.
  • 7. jxjvsjcsdbchj Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia saat itu yaitu Djuanda Kartawidjaja mengeluarkan Deklarasi Djuanda. yang mana menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. 01 02 03 04
  • 8. PEMBAGIAN WILAYAH LAUT INDONESIA menurut UNCLOS (United Nations Convention on The Law of the Sea) atau disebut sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut. 01 02 03 04
  • 9. TIGA MACAM LAUT INDONESIA 1. Zona Laut Teritorial Batas laut teritorial merupakan garis khayal yang memiliki jarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. 2. Zona Landas Kontinen Landas kontinen merupakan dasar laut yang secara geologis ataupun morfologi yang menjadi landasan dari suatu kontinen (benua). Kedalaman laut di sini kurang dari 150 meter. 3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Zona ekonomi eksklusif merupakan jalur laut selebar 200 mil laur ke arah laut terbuka, dengan diukur dari garis dasar. Di zona ini, Indonesia memperoleh kesempatan pertama untuk memanfaatkan segala bentuk sumber daya laut yang ada. 01 02 03 04
  • 10. BATAS WILAYAH NKRI batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan tiga negara. 1. Sebelah Utara Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur),tepatnya di sebelah Utara pulau Kalimantan. 2. Sebelah Barat Sebelah barat berbatasan langsung dengan samudera Hindia dan perairan negara India. 3. Sebelah Timur Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan samudra Pasifik. 4. Sebelah selatan Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan samudra Hindia. 01 02 03 04
  • 11. KEKUASAAN NEGARA ATAS KEKAYAAN ALAM NKRI negara mempunyai kewajiban sebagai berikut: • Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. • Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. • Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. 01 02 03 04
  • 13. jxjvsjcsdbchj STATUS WARGA NEGARA Pada status, rakyat sebuah negara dibedakan menjadi 2 jenis yaitu : • Penduduk dan bukan penduduk • Warga negara dan bukan warga negara Perbedaan antara penduduk dengan warga negara ialah : Penduduk merupakan orang dimana yang bertempat tinggal maupun menetap di dalam suatu negara sedangkan warga negara merupakan orang dimana secara hukum ialah anggota suatu negara tersebut. Pasal 26 UUD 1945 menjelaskan bahwa“Seseorang dikatakan menjadi warga negara ialah orang – orang bangsa Indonesia asli serta orang – orang bangsa lain dimana disahkan dengan Undang – Undang sebagai warga negara”. 01 02 03 04
  • 14. ASAS ASAS KEWARGANEGARAAN IUS SANGUINIS (asas keturunan) yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. IUS SOLI (asas kedaerahan) yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. 01 02 03 04
  • 15. NATURALISASI ISTIMEWA Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UU RI Nomor 12 Tahun 2006. Diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada Negara atau dengan alasan kepentingan negara,setelah memperoleh pertimbangan DPR RI . 01 02 03 04 Orang dari bangsa asing yang yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa, harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 SYARAT MENJADI WARGA INDONESIA
  • 16. PENYEBAB HILANGNYA KEWARGANEGARAAN INDONESIA ● memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri ● tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain ● masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden ● Masuk ke dalam sebuah kedinasan dari negara asing yang dimana jabatan tersebut hanyalah dilakukan penjabatan oleh Warga Negara Indonesia ● Tidak memiliki kewajiban ke dalam sebuah hal yang dimana bersifat ketatanegaraan yang berada pada negara asingnya. ● Memiliki sebuah paspor maupun surat yang dimana berasal dari negara lain. ● Tinggal di luar Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun yang dimana bukan bagian dari dinas negara dan juga tanpa alasan yang dimana sah. ● Kehilangan dari kewarganegaraan apabila telah mencapai usia 18 tahun dan juga kawin dan memiliki tempat tinggal di luar negeri.
  • 17. KEMERDEKAAN BERAGAMA DAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA You can enter a subtitle here if you need it 03. 01 02 03 04
  • 18. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Dalam pasal 28 E ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa: IUS SANGUINIS (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. HBJHVHJV (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 01 02 03 04
  • 19. BERITA TERKINI Nilai toleransi di balik kurban hewan kerbau di Kudus, Jawa Tengah masih lestari hingga saat ini. Tak menyembelih sapi saat Idul Adha di Kudus mengandung sejarah panjang untuk menghargai umat Hindu. "Salah satunya filosofi dari Kanjeng Sunan Kudus yang bagaimana bisa saling menghargai umat beragama. Salah satunya karena kalau kerbau tidak ada ketersinggungan dari pihak manapun. Kalau sapi itu kan memang sudah dikeramatkan kaum Hindu. Maka dari itu umat islam bisa menghargai umat Hindu," kata Bupati Kudus HM Hartopo kepada wartawan usai menyerahkan hewan kurban kerbau di Masjid Agung Kudus, Selasa (20/7/2021). "Walaupun sapi itu untuk sah dan halal untuk dikurbankan. Untuk di Kudus ini bagaimana saling menghargai," sambung dia. 01 02 03 04 detikNews > Berita Jawa Tengah
  • 20. UNTUK MEWUJUDKAN KEMERDEKAAN DALAM BERAGAMA,DIPERLUKAN HAL HAL BERIKUT: ● Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama- agama yang dipeluk oleh warga negara. ● Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. ● Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu, apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki. ● Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. 01 02 03 04
  • 21. MEMBANGUN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA MARS kerukunan antar umat berbeda agama Di negara kita di kenal konsep Tri Kerukunan Umat Beragama: kerukunan internal umat seagama kerukunan antar umat beragama dgn pemerintah. SATURN 01 02 03 04
  • 22. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia You can enter a subtitle here ifyou need it 04. 01 02 03 04
  • 23. SUBSTANSI PERTAHANAN & KEAMANAN NRI 01 02 03 04 Perubahan UUD 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal tersebut di atur dalam Pasal 30 ayat (1) sampai (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan: • Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan kemanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. • Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. • Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan. Komponen Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta terdiri atas: • TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan. • POLRI sebagai kekuatan utama sistem kemanan. • Rakyat sebagai kekuatan pendukung.
  • 24. KESADARAN BELA NEGARA DALAM KONTEKS SISTEM PERTAHANAN & KEAMANAN NEGARA JOHN DOE Pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. ANA SMITH Venus has a beautiful name and is the second planet from the Sun 01 02 03 04
  • 25. Terima Kasih atas perthatiannya, jika ada kekurangan dan kesalahan tolong dimaafkan 01 02 03 04 ‫ه‬‫للا‬ ُ‫ة‬َ‫م‬ْ‫ح‬َ‫ر‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫م‬َ‫ا‬‫ل‬ََّ‫الس‬َ‫و‬ ُ ُ‫ُه‬َ‫ا‬َ‫ك‬َ‫ر‬َ‫و‬