bahasa indonesia

1. Tugas Pendidikan Kewarganegaraan

2. • Di susun oleh :
Nama : Ermayana Megawati
Nim : A510140170

3. Konsep Dasar Negara
Aristoteles
Dalam bukunya politica
Negara disebut sebagai
Negara polis, yang pada saat
itu Negara masih dalam suatu
wilayah yang kecil.
Negara disebut sebagai
Negara hukum yang
didalamnya terdapat sejumlah
warga Negara yang ikut
dalam permusyawaratan
(ecclesia).
Agustinus
membagi Negara dalam
dua pengertian, yaitu,
Civitas Dei yang artinya
Negara Tuhan, dan Civitas
Terpena atau Civitas
Diaboli yang artinya
Negara duniawi.

4. Machievelly
• Negara dari sudut
kenyataan bahwa
dalam suatu Negara
harus ada suatu
kekuasaan yang
harus dimiliki oleh
seorang pemimpin
Negara atau raja.
Roger Soultuou
Negara sebagai alat
agency/wewenang/a
uthority yang
mengatur atau
mengendalikan
persoalan-persoalan
bersama atas nama
masyarakat.

5. Harold J.Lasky
• Negara merupakan
suatu masyarakat yang
diintegrasikan karena
mempunyai wewenang
yang bersifat memaksa
dan yang secara sah
lebih agung daripada
individu/kelompok,
yang merupakan
bagian dari masyarakat
itu.
John Locke, Thomas Hobes dan
Rousseaw
• Negara sebagai suatu
badan/organisasi hasil
perjanjian, masyarakat
secara bersama.
Menurut mereka,
manusia sejak
dilahirkan telah
membawa hak-hak
asasinya seperti hak
untuk hidup, hak milik
serta hak kemerdekaan.

6. Max Weber
• Negara adalah suatu
masyarakat yang
mempunyai monopoli
dalam penggunaan
kekerasa fisik secara
sah dalam suatu
wilayah.
Miriam Budiardjo
Negara adalah suatu
wilayah territorial yang
rakyatnya diperintah
(governed) oleh
sejumlah pejabat dan
berhasil menuntut dari
warga negaranya
kekuatan pada
peraturan perundang-
undangan melalui
penguasaan/control
monopolistis dari
kekuasaan yang sah.

7. Persamaan Konsep dasar Negara
Menurut Para Ahli diatas
Para ahli mengemukakan bahwa semua Negara
memiliki unsur-unsur yang mutlak harus
ada. Unsur-unsur tersebut adalah:
1. Wilayah/territorial yang sah
2. Raktay yaitu sebagai pendukung pokok
Negara tidak terbatas hanya salah satu etnis
saja.
3. Pemerintahan yang sah diakui dan
berdaulat.

8. Syarat Terbentuknya Negara
1. Rakyat yaitu sekumpulan manusia yang
disatukan oleh suatu wilayah tertentu serta
tunduk pada kekuasaan negara
2. Wilayah, dibagi menjadi tiga bagian yaitu
darat, laut, udara
3. Pemerintah yang berdaulat yaitu
keseluruhan badan pengurus negara dan
segala organisasi negara.
4. Pengakuan dari negara lain yaitu bersifat de
jure dan de facto.

9. perbedaan tumbuh dan berkembangnya berdirinya
Negara-negara misalnya Inggris, Amerika dan Indonesia
Negara Inggris
Tumbuh dan
berkembaangnya
berdasarkan cirri khas
bangsanya serta
wilayah bangsa inggris.
Mereka tumbuh dan
berkembang dengan
dilatarbelakangi oleh
megahnya kekuasaan
dengan eksistensi
kerajaan.
Negara Amerika
Tumbuh dan
berkembang dari
penduduk imigran
yang berpetualang
menjelajahi benua,
meskipun bangsa yang
dimaksud adalah
bangsa Inggris yang
kemudian disusul oleh
berbagai etnis di dunia
seperti dari Cina dan
bangsa lainya, Prancis,
Spanyol, Amerika Latin
dan sebagainya
Negara Indonesia
Tumbuh dan
berkembang dengan
dilatarbelakangi oleh
kekuasaan dan
penindasan bangsa
asing seperti
penjajahan Belanda
serta Jepang.

10. prinsip-prinsip terbentuknya NKRI yang diatur
dalam pembukaan UUD 1945
1. Prinsip Bhineka Tunggal Ika
Yaitu untuk mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa
yang berdiri atas berbagai suku, bahasa, agama dan adat kebiasaan
yang majemuk.
2. Prinsip Nasionalisme Indonesia
Yaitu mengajarkan kita untuk mencintai Negara kita, akan tetapi kita
tidak boleh mengagungkan bangsa sendiri secara berlebihan.
3. Prinsip Wawasan Nusantara
Kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka
kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi serta pertahanan dan
keamanan.
4. Prinsip Persatuan Pembangunan
Yaitu menciptakan cita-cita reformasi kesatuan.

11. Konstitusi
Konstitusi yaitu keseluruhan peraturan baik
tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur
secara mengikat mengenai cara
penyelenggaraan suatu pemerintahan
Konstitusi Tertulis
dokumentary constitution/
writen constitution)adalah
suatu peraturan yang
dituangkan dalam suatu
dokumen tertentu.
Konstitusi Tidak Tertulis
non documentary constitution
adalah suatu peraturan yang
tidak diterangkan dalam suatu
dokumen tertentu yang
terpelihara dalam
ketatanegaraan suatu negara.

12. Latar Belakang diadakannya
Amandemen UUD 1945
1. Karena UUD 1945 merupakan hukum dasar
tertulis yang dijadikan landasan dalam
penyelenggaraan Negara
2. Karena perubahan UUD 1945 memberikan
peluang kepada bangsa Indonesia untuk
membangun dirinya atau melaksanakan
pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan
aspirasi masyarakat.
3. Karena perubahan UUD 1945 menghidupkan
perkembangan politik ke arah keterbukaan

13. Penambahan Bab dan Pasal hasil
amandemen UUD 1945
1. Perubahan Pertama UUD 1945 (14 - 21
Oktober 1999)
Perubahan:
pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9, pasal 13
ayat 2, pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat
2 dan 3, pasal 20 dan pasal 21.

14. 2. Perubahan Kedua UUD 1945 (7 - 18
Agustus 2000)
1. Pasal 18
2. Pasal 18A
3. Pasal 18B
4. Pasal 19
5. Pasal 20
6. Pasal 20A
7. Pasal 22A
8. Pasal 22B
9. BAB IXA WILAYAH NEGARA
- Pasal 25E
10. BAB X WARGA NEGARA DAN
PENDUDUK
– Pasal 26
– Pasal 27
11. BAB XA HAK ASASI MANUSIA
– Pasal 28A
– Pasal 28B
– Pasal 28C
– Pasal 28D
– Pasal 28E
– Pasal 28F
– Pasal 28G
– Pasal 28H
– Pasal 28 I
– Pasal 28J
12. BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN
NEGARA
– Pasal 30
13. BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG
NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
- Pasal 36A
- Pasal 36B
- Pasal 36C

15. perubahan ketiga UUD 1945 (1 - 9 November
2001)
1. Pasal 1
2. Pasal 3
3. Pasal 6
4. Pasal 6A
5. Pasal 7A
6. Pasal 7B
7. Pasal 7C
8. Pasal 8
9. Pasal 11
10. Pasal 17
11. BAB VIIA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH
– Pasal 22C
– Pasal 22D
12. BAB VIIB PEMILIHAN
UMUM
– Pasal 22E
– Pasal 23
– Pasal 23A
– Pasal 23C
13. BAB VIIIA BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN
– Pasal 23E
– Pasal 23F
– Pasal 23G
14. Pasal 24
15. Pasal 24A
16. Pasal 24B
17. Pasal 24C

16. perubahan keempat UUD 1945 (1-11 Agustus
2002)1. Pasal 2
2. Pasal 6A
3. Pasal 8
4. Pasal 11
5. Pasal 16
6. BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
– Pasal 23B
– Pasal 23D
– Pasal 24
7. BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
– Pasal 31
– Pasal 32
8. BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
– Pasal 33
– Pasal 34
9. Pasal 37
10. ATURAN PERALIHAN
– Pasal I
– Pasal II
– Pasal III
11. ATURAN TAMBAHAN
– Pasal I
– Pasal II

17. Perlakuan UUD 1945
ORDE LAMA
Pada masa Orde lama, Panc
asila dipahami berdasarkan
paradigma yang berkembang
pada situasi dunia yang
diliputi oleh tajamnya konflik
ideologi. Pada
saat itu kondisi politik dan
keamanan dalam negeri dili
puti oleh kekacauan dan
kondisi sosial-budaya berada
dalam suasana transisional
dari masyarakat terjajah
(inlander) menjadi
masyarakat merdeka
ORDE BARU
Orde Baru berhasil
mempertahankan
Pancasila sebagai dasar
dan ideologi negara
sekaligus berhasil
mengatasi paham
komunis di
Indonesia.Akan tetapi,
implementasi dan
aplikasinya sangat
mengecewakan.
Beberapa tahun
kemudian kebijakan-
kebijakan yang
dikeluarkan ternyata
tidak sesuai
dengan jiwa Pancasila
REFORMASI
Berbagai perubahan
dilakukan untuk
memperbaiki sendi-sendi
kehidupan berbangsa
dan bernegara di bawah
payung ideologi
Pancasila. Namun,
faktanya masih banyak
masalah sosial-ekonomi
yang belum terjawab.
Eksistensi dan peranan
Pancasila dalam
reformasi pun
dipertanyakan. Meskipun
negara ini masih menjaga
suatu konsensus dengan
menyatakan Pancasila
sebagai ideologi bangsa

18. Sistem Pemerintahan berdasarkan
UUD 1945 Amandemen ke-4
Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah
dalam mengatur semua yang berkaitan
dengan pemerintahan.
Sistem pemerintahan Indonesia pada saat ini
menggunakan sistem pemerintahan
presidensial, yaitu semua mentri bertanggung
jawab kepada presiden sehingga presiden
sebagai kepala negara juga kepala
pemerintahan

19. Alasan pembukaan UUD 1945 tidak
boleh diamandemen
Dalam Pembukaan UUD 45 tercantum dasar
(ideologi) negara yaitu sila 1 sampai 5 dari
Pancasila. Dalam pembukaan UUD 45
tercantum visi misi dan strategi dasar
Indonesia.
Jika pembukaan diubah, maka visi, misi dan
strategi dasar Indonesia bisa berubah, bahkan
ideologi negara mungkin bisa berubah