hakikat negara

1. OLEH
MUHAMMAD HELMI

2. Pengertian
 Secara etimologis, istilah “Negara” berasal dari
terjemahan bahasa asing, yaitu staat (Belanda dan
Jerman) dan state (Inggris). Kata staat maupun state
berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau statum
yang artinya menempatkan dalam keadaan berdiri,
membuat berdiri, atau menempatkan. Kata status juga
dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjuk
pada tegak dan tetap.

3.  George Jellinek : Negara adalah organisasi kekuasaan dari
sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu.
 Logeman : Negara adalah organisasi kemasyarakatan
(ikatan kerja) yang mempunyai tujuan untuk mengatur dan
memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya.
 Kesimpulan negara adalah
 suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik
politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur
oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.

4. Sifat-Sifat Negara
 1. Sifat memaksa agar peraturan perundang-undangan
di taati dan dengan demikian penertiban dalam
masyarakat tercapi serta timbulnya anarki dicegah. Maka
negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai
kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara lega.
 2. Sifat Monopoli : Negara mempunyai monopoli dalam
menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam
rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran ke
percayaan atau aliran politik tertentu di kurangi hidup dan
disebarluaskan oleh karena dianggap bertentang dengan
tujuan masyarkat.
 3. Sifat mencakup semua (all encompassing, all
embracing). Semua peraturan perundang-undangan
berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali

5. Asal mula terjadinya negara
Dilihat berdasarkan pendekatan teoretis ada beberapa macam, yaitu sebagai
berikut:
 Teori Ketuhanan, Menurut teori ini negara terbentuk atas kehendak Tuhan.
 Teori Perjanjian, Teori ini berpendapat, bahwa negara terbentuk karena antara
sekelompok manusia yang tadinya masing-masing hidup sendiri-sendiri,
diadakan suatu perjanjian untuk mengadakan suatu organisasi yang dapat
menyelenggarakan kehidupan bersama.
 Teori Kekuasaan, Kekuasaan adalah ciptaan mereka-mereka yang paling kuat
dan berkuasa
 Teori Kedaulatan, Setelah asal usul negara itu jelas maka orang-orang tertentu
didaulat menjadi penguasa (pemerintah). Teori kedaulatan ini meliputi:
Teori Kedaulatan Tuhan, Menurut teori ini kekuasaan tertinggi dalam
negara itu adalah berasal dari Tuhan.
Teori Kedaulatan Hukum, Menurut teori ini bahwa hukum adalah
pernyataan penilaian yang terbit dari kesadaran hukum manusia dan bahwa
hukum merupakan sumber kedaulatan.

6. Asal mula terjadinya negara berdasarkn fakta sejarah
 Pendudukan (Occupatie)
Hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, kemudian
diduduki dan dikuasai.Misalnya, Liberia yang diduduki budak-budak Negro yang
dimerdekakan tahun 1847.
 Peleburan (Fusi)
Hal ini terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan
perjanjian untuk saling melebur atau bersatu menjadi Negara yang baru. Misalnya
terbentuknya Federal Jerman tahun 1871.
 Penyerahan (Cessie)
Hal ini terjadi Ketika suatu Wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu
perjanjian tertentu. Misalnya, Wilayah Sleewijk pada Perang Dunia I diserahkan oleh
Austria kepada Prusia,(Jerman).
 Penaikan (Accesie)
Hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan lumpur sungai atau dari
dasar Laut (Delta). Kemudian di wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang
sehingga terbentuklah negara. Misalnya wilayah negara Mesir yang terbentuk dari
Delta sungai Nil.
 Pengumuman (Proklamasi)
Hal ini terjadi karena suatu daerah yang pernah menjadi daerah jajahan ditinggalkan
begitu saja. Sehingga penduduk daerah tersebut bisa mengumumkan
kemerdekaannya. Contohnya, Indonesia yang pernah di tinggalkan Jepang karena
pada saat itu jepang dibom oleh Amerika di daerah Hiroshima dan Nagasaki

7. Bentuk Negara :
Bentuk negara yang terpenting dan banyak dianut
berbagai negara di dunia, dapat dibedakan menjadi 2
(dua) yaitu
•Negara Kesatuan dan;
• Negara Serikat.

8.  Negara Kesatuan Adalah negara yang berkuasa untuk mengurus seluruh
pemerintahan ditangan pemerintah pusat baik kedalam maupun keluar. Negara
kesatuan memiliki ciri–ciri yaitu hanya ada satu UUD, satu kepala negara, satu
kabinet, satu parlemen.
 Negara kesatuan ada 2 (dua) macam :
 Negara kesatuan sistem Sentralisasi.
 Negara kesatuan sistem Desentralisasi.
 Negara Kesatuan Sistem Sentralisasi :
 Adalah negara kesatuan yang semua urusan pemerintahannya diatur dan diurus
oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya tinggal melaksanakan saja
semua kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah pusat. Contoh : Jerman pada
masa Hitler.
 Negara Kesatuan sistem Desentralisasi :
 Adalah negara kesatuan yang semua urusan pemerintahannya tidak diurus
sepenuhnya oleh pemerintah pusat, melainkan sebagian urusan
pemerintahannya didelegasikan atau diberikan kepada daerah–daerah untuk
menjadi urusan rumah tangga daerah masing–masing. Dalam negara kesatuan
sistem desentralisasi daerah berstatus sebagai daerah otonom. Contoh
Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 18 UUD 1945 menganut sistem
desentralisasi.

9.  Negara Serikat Adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa
negara bagian dengan pemerintah pusat (federal) yang
menyelenggarakan kedaulatan keluar, sedangkan kedaulatan
kedalam tetap ada pada pemerintah negara bagian.
 Dalam negara serikat ada dua macam Pemerintahan yaitu :
 1. Pemerintah Federal : Biasanya pemerintah federal mengurusi
hal–hal yang berhubungan dengan hubungan luar negeri,
keuangan, pertahanan negara dan pengadilan.
 2. Pemerintah negara bagian : Di dalam negara serikat, setiap
negara bagian diperkenankan memiliki Undang–Undang Dasar,
Kepala negara, Parlemen dan Kabinet sendiri.
 Contoh negara serikat : AS, Australia, Kanada, Swiss,

10.  Bentuk Pemerintahan
 Secara garis besar bentuk pemerintahan yang terkenal adalah kerajaan (monarkhi) dan republik.
 Kerajaan (Monarkhi)
 Pemerintahan kerajaan (monarkhi) adalah suatu negara yang kepala negaranya jika laki-laki dipimpin
oleh seorang raja, sultan atau kaisar; dan apabila kepala negaranya perempuan disebut ratu. Kepala
negara diangkat dan dinobatkan secara turun temurun dengan memilih putra putri tertua (sesuai
dengan budaya setempat) dari istri yang sah (permaisuri). Contohnya, Belanda, Inggris, Malaysia dan
Saudi Arabia. Pemerintahan kerajaan (monarkhi) ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:
 Monarkhi mutlak ialah seluruh kekuasaan negara berada ditangan raja yang
mempunyai kekuasaan dan wewenang yang tidak terbatas dan mutlak. Perintah raja
merupakan Undang-Undang yang harus dilaksanakan. Kehendak negara adalah
kehendak raja.
 Monarkhi konstitusional adalah suatu kerajaan dimana kekuasaan raja dibatasi oleh
suatu Undang-Undang Dasar.
 Monarkhi parlementer, yaitu suatu kerajaan yang memiliki parlemen. Parlemen ini
merupakan badan dimana para menteri, baik perseorangan maupun secara
keseluruhan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pemerintahan
 Republik
 Bentuk pemerintahan republik adalah suatu bentuk negara dimana kepala negaranya ialah seorang
presiden. Bentuk negara republik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu serikat dan kesatuan. Seperti juga
dalam negara kerajaan, negara republik juga dapat memiliki perdana menteri. Negara dengan bentuk
republik ini dapat dibagi menjadi sebagai berikut:
 Republik mutlak (absolut)
 Republik konstitusional
 Republik parlementer

11.  Sistem Pemerintahan
 Sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan sistem
kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana
kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan
legislatif.
 Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen
memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen
memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun
dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam
mosi tidak percaya.
 Sistem semi Presidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan
dua sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan parlementer. Sistem semi-
presidensial memberlakukan sistem rakyat yang memilih presiden sehingga
presiden memiliki kekuasaan yang kuat bersama dengan perdana menteri yang
ada. Sistem pemerintahan semi-presidensial juga disebut Dual Eksekutif atau
Eksekutif Ganda
 System Komunis sebenarnya merupakan suatu ideologi. Namun pada
perkembangannya, ada beberapa negara yang menggunakan komunis sebagai
suatu sistem pemerintahan dalam negara tersebut. Sistem komunis juga sangat
anti-liberalisme dan menentang kepemilikan akumulasi modal pada suatu
individu tertentu. Sistem komunis sendiri juga mengharuskan segala alat
produksi dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat.

12.  Unsur-Unsur Terbentuknya Negara
 Unsur-unsur terbentuknya negara dibedakan menjadi dua,
yaitu :
 Unsur konstitutif ( keberadaannya mutlak harus ada ), terdiri atas :
 Rakyat
 Wilayah
 Pemerintahan yang berdaulat
 Unsur deklaratif ( bersifat formalitas karena diperlukan dalam
rangka memenuhi unsur, yang terdiri dari :
 Pengakuan De Facto, yaitu pengakuan menurut kenyataan yang
ada (sesuai
dengan fakta). Misalnya, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia
menyatakan
kemerdekaannya.
 Pengakuan De Jure, yaitu pengakuan secara resmi menurut
hukum. Misalnya,
Indonesia diakui secara resmi oleh Mesir pada tanggal 10 Juni
1947.

13.  Fungsi negara menurut beberapa tokoh :
 John Lokce, membagi fungsi negara menjadi tiga :
 Fungsi legislatif, yaitu membuat undang-undang
 Fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang
 Fungsi federatif, yaitu mengurusi urusan luar negeri, perang dan
damai
 Montesquieu, menyatakan bahwa fungsi negara mencakup tiga tugas
pokok :
 fungsi legislatif, yaitu membuat undang-undang
 fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang
 fungsi yudikatif, yaitu mengawasi agar semua peraturan ditaati
(fungsi mengadili)
 Van Vallenhoven , menyatakan fungsi negara meliputi seperti berikut :
 Regeling, yaitu membuat peraturan
 Bestur, yaitu menyelenggarakan pemerintahan
 Rechstaat, fungsi mengadili
 Politic, fungsi ketertiban dan keamanan.