Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

12,849 views

Published on

Workshop Capacity Building DPRD Kota Probolinggo
Jakarta, 13 November 2008

Published in: Education
1 Comment
23 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
12,849
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
38
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
23
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

  1. 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Workshop Capacity Building DPRD Kota Probolinggo Jakarta, 13 November 2008 Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas BAPPENAS
  2. 2. www.dadangsolihin.com
  3. 3. <ul><li>Pendahuluan </li></ul><ul><li>Latar Belakang: 3 Tuntutan </li></ul><ul><li>Sistem Pengendalian Intern </li></ul><ul><li>Pengawasan Intern </li></ul><ul><li>Stakeholders SPIP </li></ul><ul><li>Unsur SPIP </li></ul><ul><li>Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan </li></ul><ul><li>Monitoring dan Evaluasi: Tinjauan Kondisi Saat Ini dan Arah ke Depan </li></ul>Materi www.dadangsolihin.com
  4. 4. <ul><li>UU keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. </li></ul><ul><li>Seluruh tingkat pimpinan perlu menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. </li></ul><ul><li>Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. </li></ul>Pendahuluan www.dadangsolihin.com
  5. 5. <ul><li>Dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat: </li></ul><ul><ul><li>mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, </li></ul></ul><ul><ul><li>melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, </li></ul></ul><ul><ul><li>mengamankan aset negara, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. </li></ul></ul><ul><li>Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian. </li></ul>Pendahuluan www.dadangsolihin.com
  6. 6. www.dadangsolihin.com Latar Belakang: 3 Tuntutan Melahirkan sejumlah produk hukum yang melandasi perubahan menuju era reformasi yang mengedepankan: disiplin, kesinambungan, transparan, effisien, dan akuntabel. <ul><li>Azas keseimbangan ( checks and balances) dalam penganggaran </li></ul><ul><li>Penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance) </li></ul><ul><li>Komitmen dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>SPI adalah </li></ul><ul><li>Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan. </li></ul><ul><li>Dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. </li></ul><ul><li>Untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. </li></ul>www.dadangsolihin.com Sistem Pengendalian Intern
  8. 8. <ul><li>Pengawasan Intern adalah </li></ul><ul><li>Seluruh proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi </li></ul><ul><li>Dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien </li></ul><ul><li>Untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. </li></ul>www.dadangsolihin.com Pengawasan Intern
  9. 9. Stakeholders SPIP <ul><li>BPKP </li></ul><ul><li>Inspektorat Jenderal </li></ul><ul><li>Inspektorat Provinsi </li></ul><ul><li>Inspektorat Kabupaten/Kota </li></ul><ul><li>K/L </li></ul><ul><li>Gubernur </li></ul><ul><li>Bupati/Walikota </li></ul>
  10. 10. www.dadangsolihin.com Unsur SPIP Lingkungan pengendalian Penilaian resiko Kegiatan pengendalian Informasi dan komunikasi Pemantauan pengendalian intern 1. 2. 3. 4. 5.
  11. 11. Lingkungan Pengendalian <ul><li>Penegakan integritas dan nilai etika. </li></ul><ul><li>Komitmen terhadap kompetensi. </li></ul><ul><li>Kepemimpinan yang kondusif. </li></ul><ul><li>Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. </li></ul><ul><li>Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. </li></ul><ul><li>Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. </li></ul><ul><li>Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. </li></ul><ul><li>Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. </li></ul>www.dadangsolihin.com 1.
  12. 12. Penegakan integritas dan nilai etika <ul><li>Menyusun dan menerapkan aturan perilaku. </li></ul><ul><li>Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah. </li></ul><ul><li>Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku. </li></ul><ul><li>Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern. </li></ul><ul><li>Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis. </li></ul>www.dadangsolihin.com a.
  13. 13. Komitmen terhadap kompetensi <ul><li>mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah. </li></ul><ul><li>menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah. </li></ul><ul><li>menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya. </li></ul><ul><li>memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah </li></ul>www.dadangsolihin.com b.
  14. 14. Kepemimpinan yang kondusif <ul><li>mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan. </li></ul><ul><li>menerapkan manajemen berbasis kinerja. </li></ul><ul><li>mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP. </li></ul><ul><li>melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah. </li></ul><ul><li>melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah. </li></ul><ul><li>merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan. </li></ul>www.dadangsolihin.com c.
  15. 15. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan <ul><li>menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah. </li></ul><ul><li>memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah. </li></ul><ul><li>memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah. </li></ul><ul><li>melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis. </li></ul><ul><li>menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan. </li></ul>www.dadangsolihin.com d.
  16. 16. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat <ul><li>wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. </li></ul><ul><li>pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan. </li></ul><ul><li>pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP. </li></ul>www.dadangsolihin.com e.
  17. 17. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM <ul><li>penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai. </li></ul><ul><li>penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen. </li></ul><ul><li>supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. </li></ul>www.dadangsolihin.com f.
  18. 18. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif <ul><li>memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. </li></ul><ul><li>memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. </li></ul><ul><li>memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. </li></ul>www.dadangsolihin.com g.
  19. 19. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait <ul><li>adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait. </li></ul>www.dadangsolihin.com h.
  20. 20. Penilaian Resiko <ul><li>Identifikasi resiko. </li></ul><ul><ul><li>Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko. </li></ul></ul><ul><li>Analisis resiko. </li></ul><ul><li>Prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko. </li></ul><ul><li>Menentukan dampak dari resiko. </li></ul>www.dadangsolihin.com 2.
  21. 21. Kegiatan Pengendalian <ul><li>Diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah. </li></ul><ul><li>Harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko. </li></ul><ul><li>Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah. </li></ul><ul><li>Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis. </li></ul><ul><li>Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis. </li></ul><ul><li>Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. </li></ul>www.dadangsolihin.com 3.
  22. 22. Kegiatan pengendalian terdiri atas: <ul><li>Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. </li></ul><ul><li>Pembinaan SDM. </li></ul><ul><li>Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi. </li></ul><ul><li>Pengendalian fisik atas aset. </li></ul><ul><li>Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja. </li></ul><ul><li>Pemisahan fungsi. </li></ul><ul><li>Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting. </li></ul><ul><li>Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. </li></ul><ul><li>Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya. </li></ul><ul><li>Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. </li></ul><ul><li>Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  23. 23. Informasi dan Komunikasi <ul><li>Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. </li></ul><ul><li>Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. </li></ul>www.dadangsolihin.com 4.
  24. 24. Pemantauan dan Pengendalian <ul><li>Pemantauan berkelanjutan: </li></ul><ul><ul><li>pengelolaan rutin, </li></ul></ul><ul><ul><li>supervisi, </li></ul></ul><ul><ul><li>pembandingan, </li></ul></ul><ul><ul><li>rekonsiliasi, </li></ul></ul><ul><ul><li>tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. </li></ul></ul><ul><li>Evaluasi terpisah: </li></ul><ul><ul><li>penilaian sendiri, </li></ul></ul><ul><ul><li>review, </li></ul></ul><ul><ul><li>pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. </li></ul></ul><ul><li>Tindak lanjut rekomendasi. </li></ul>www.dadangsolihin.com 5.
  25. 25. Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan <ul><li>Pimpinan Organisasi sebagai penanggung jawab </li></ul><ul><li>Aparat pengawasan intern terdiri atas: </li></ul><ul><li>BPKP. </li></ul><ul><li>Lintas Sektoral </li></ul><ul><li>Kebendaharaan Umum  ditetapkan Menkeu </li></ul><ul><li>Irjen. </li></ul><ul><li>Inspektorat Provinsi. </li></ul><ul><li>Inspektorat Kabupaten/Kota. </li></ul><ul><li>Kode etik </li></ul>
  26. 26. Monitoring dan Evaluasi: Tinjauan Kondisi Saat Ini dan Arah ke Depan
  27. 27. www.dadangsolihin.com Reporting Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan (4) M & E (1) Planning (2) Budgeting (3) Implementation
  28. 28. www.dadangsolihin.com Planning Process Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .
  29. 29. www.dadangsolihin.com Budgeting: Reformasi Sistem Penganggaran Paradigma Lama Paradigma Baru
  30. 30. www.dadangsolihin.com Evaluasi Tahap Perencanaan ( ex‑ante ) Tahap Pelaksanaan ( on‑going ) Tahap Pasca‑Pelaksanaan ( ex‑post ) <ul><li>dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan </li></ul><ul><li>untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya </li></ul><ul><li>dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan </li></ul><ul><li>untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya </li></ul><ul><li>Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir </li></ul><ul><li>untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan </li></ul><ul><li>untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. </li></ul>
  31. 31. www.dadangsolihin.com Evaluasi Saat Ini ? ? ? ? <ul><li>Evaluasi yang tumpang tindih </li></ul><ul><li>Bersifat top down </li></ul><ul><li>Waktu yang berbeda </li></ul><ul><li>Tidak ada reward system untuk hasil evaluasi </li></ul><ul><li>Tanggung jawab yang tidak jelas terhadap hasil evaluasi </li></ul><ul><li>Evaluasi pasif </li></ul>
  32. 32. <ul><li>Banyaknya tipe dan jenis formulir yang harus diisi dan dilaporkan ke berbagai instansi yang meminta laporan/formulir dimaksud. </li></ul><ul><li>Adanya ketergantungan dari laporan yang dibuat satuan kerja (satker) di daerah, sehingga bila satker di daerah tidak memberikan laporan, maka evaluasi tidak berjalan. </li></ul><ul><li>Monitoring dan evaluasi yang dilakukan belum bisa digunakan sebagai dasar perencanaan untuk tahun yang akan datang, namun hanya sampai pada tahap pemenuhan kebutuhan administratif </li></ul><ul><li>Belum ada sinkronisasi dan integrasi antara laporan – laporan monitoring dan evaluasi yang dibuat. </li></ul>Evaluasi Saat Ini www.dadangsolihin.com
  33. 33. www.dadangsolihin.com <ul><li>7 UU </li></ul><ul><li>1 3 PP </li></ul><ul><li>1 Perpres </li></ul><ul><li>2 Inpres </li></ul><ul><li>2 Kepmen </li></ul><ul><li>4 Permendagri </li></ul>Picture from John Mancini, ECM in State and Local Government Peraturan Perundang-undangan mengenai Evaluasi Kinerja Pembangunan
  34. 34. 28 Peraturan Perundang-undangan 12 Peraturan yang digunakan sebagai bahan rujukan <ul><li>UU No .1 7 2003 tentang Keuangan Negara </li></ul><ul><li>UU No . 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara </li></ul><ul><li>UU No . 15 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara </li></ul><ul><li>UU No . 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional </li></ul><ul><li>UU No . 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah </li></ul><ul><li>UU No . 33 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah </li></ul><ul><li>U U No . 17 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 </li></ul><ul><li>PP No . 8 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah </li></ul><ul><li>PP No . 39 2006 tentang Tata Cara Pengendaian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan </li></ul><ul><li>PP N o 40 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional </li></ul><ul><li>Perpres No . 7 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 200 9 </li></ul><ul><li>In pres No . 7 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah </li></ul>www.dadangsolihin.com Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Bahan Rujukan di Beberapa Instansi Terkait
  35. 35. Klasifikasi Laporan berdasarkan Jenis Laporan www.dadangsolihin.com Laporan Kinerja Laporan Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Legal Draft 58 Laporan Daerah 20 Laporan Pusat (K/L)
  36. 36. <ul><li>7 Undang-Undang </li></ul><ul><li>11 Peraturan Pemerintah </li></ul><ul><li>1 Perpres </li></ul><ul><li>1 Inpres </li></ul><ul><li>2 Kepmen </li></ul><ul><li>4 Permendagri </li></ul><ul><li>20 Laporan (Kementerian Lembaga) </li></ul><ul><li>58 Laporan (Pemda) </li></ul>Inefisiensi 1 : Tipe & Jumlah Regulasi/Peraturan dan Laporan terkait Evaluasi Kinerja Pembangunan www.dadangsolihin.com
  37. 37. <ul><li>74 Kementerian/Lembaga </li></ul><ul><li>653 Eselon I </li></ul><ul><li>11.240 Eselon II </li></ul><ul><li>33 Provinsi </li></ul><ul><li>990 SKPD </li></ul><ul><li>441 Kabupaten/Kota </li></ul><ul><li>13.230 SKPD </li></ul><ul><li>Diperkirakan Kebutuhan Kertas mencapai 112.757 rim/tahun (225 ton) </li></ul><ul><li>Biaya Antar ......? Berapa total Biaya?? </li></ul>Inefisiensi 2: Biaya Pelaporan www.dadangsolihin.com
  38. 38. <ul><li>Bappenas = 8 Laporan </li></ul><ul><li>Depkeu = 11 Laporan </li></ul><ul><li>Depdagri = 20 Laporan </li></ul><ul><li>Kementrian PAN = 4 Laporan </li></ul><ul><li>BPK = 8 Laporan </li></ul><ul><li>Presiden = 20 Laporan </li></ul><ul><li>LAN = 1 Laporan </li></ul><ul><li>KL = 5 Laporan </li></ul>Instansi Penerima Laporan www.dadangsolihin.com
  39. 39. <ul><li>Barrier Horizontal </li></ul><ul><ul><li>Keterbatasan Akses </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketersediaan Data </li></ul></ul><ul><li>Dominasi Vertikal </li></ul><ul><ul><li>Membangun Legitimasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Penugasan </li></ul></ul><ul><ul><li>Masih sentralistik </li></ul></ul>Penyebab Banyaknya Laporan www.dadangsolihin.com
  40. 40. <ul><li>Anggaran </li></ul><ul><li>Apresiasi yang kurang terhadap pentingnya M&E menyebabkan anggaran yang dialokasikan kecil. </li></ul><ul><li>SDM </li></ul><ul><li>Belum didukung oleh jumlah dan kualitas SDM yang cukup. </li></ul><ul><li>Kemampuan/ Keahlian </li></ul><ul><ul><li>” Tour of duty” PNS, terutama di Pemda </li></ul></ul><ul><ul><li>Kurangnya tenaga teknis terlatih </li></ul></ul><ul><li>Perlengkapan/ Peralatan </li></ul><ul><li>Berkaitan dengan kondisi perekonomian dan infrastruktur wilayah yang masih tertinggal. Mis: listrik, AC, komputer, kendaraan operasional, peralatan telekomunikasi. </li></ul>Kendala Pelaksanaan M&E www.dadangsolihin.com
  41. 41. <ul><li>Prosedural </li></ul><ul><ul><li>Tidak adanya acuan kerja (Petunjuk Operasional) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak diterimanya laporan Monitoring pelaksanaan kegiatan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak adanya kerangka acuan pelaksanaan evaluasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Mekanisme pelaporan yang ada inter instansi pemerintah belum memiliki pola yang jelas dan pasti. </li></ul></ul><ul><li>Pengiriman </li></ul><ul><ul><li>Kondisi geografis </li></ul></ul><ul><ul><li>Masih minimnya prasarana dan sarana transportasi/ komunikasi. </li></ul></ul>Kendala Pelaksanaan M&E www.dadangsolihin.com
  42. 42. <ul><li>Tidak ada referensi indikator yang cukup dalam Laporan Monitoring untuk dapat melakukan evaluasi seperti dimintakan pada Renja/ RKP. </li></ul><ul><li>Pelaporan M&E memberikan beban tambahan kepada para penanggungjawab program/ kegiatan yang sudah cukup banyak beban M&E sesuai peraturan-perundangan selama ini, khususnya di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota. </li></ul><ul><li>Tidak ada mekanisme umpan balik dari laporan M&E, kalaupun ada penyelenggara tidak siap melakukannya. </li></ul>Masalah Potensial www.dadangsolihin.com
  43. 43. <ul><li>Kurangnya kemampuan dalam mengkoordinasi kelembagaan terkait, dalam arti seluas-luasnya, yang disebabkan antara lain, kurangnya alokasi anggaran untuk M&E. </li></ul><ul><li>Kurangnya motivasi dan komitmen para penanggungjawab dan pelaksana M&E. </li></ul><ul><li>Tidak cukup pelatihan yang dapat disediakan untuk M&E dan untuk menentukan indikator. </li></ul><ul><li>Alokasi tenaga ahli yang tidak memadai. </li></ul>Masalah Potensial www.dadangsolihin.com
  44. 44. www.dadangsolihin.com Arah ke Depan: Mengembangkan Sistem M&E
  45. 45. Best Practices (MacKay, 2007) www.dadangsolihin.com Chile Colombia Australia Meksiko <ul><li>Memiliki 1.550 indikator kinerja untuk seluruh sektor (h.25). </li></ul><ul><li>SINERGIA: Sistem Nasional Evaluasi Kinerja Sektor Publik (h.33) </li></ul><ul><li>Government Evaluation Strategy (h.39) </li></ul><ul><li>SEDESOL: Sekretariat Pembangunan Sosial (h.61) </li></ul>
  46. 46. <ul><li>Sistem evaluasi pemerintahan menyeluruh (akhir 1980-an) yang dikelola DepKeu </li></ul><ul><ul><li>Semua kementerian wajib melakukan evaluasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Semua kementerian wajib menyiapkan portofolio rencana evaluasi (detail rencana evaluasi program, program2 apa yg dievaluasi, isu2 yg ditanyakan, dan metode evaluasi. </li></ul></ul><ul><li>Hasil (1994) </li></ul><ul><ul><li>Hampir 80% usulan anggaran & sekitar 2/3 penghematan didasarkan hasil temuan evaluasi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Informasi hasil temuan evaluasi mempengaruhi pembuatan keputusan anggaran kabinet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Informasi M&E juga digunakan secara intensif </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com Pengalaman empiris: Australia
  47. 47. <ul><li>MenKeu mengembangkan sistem M&E Pemerintah menyeluruh (sejak 1994). </li></ul><ul><ul><li>Sekitar 1,550 indikator kinerja, evaluasi cepat, evaluasi dampak </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelaksananya pihak ketiga (perguruan tinggi & perusahaan konsultan), dg TOR dan metode standar setiap jenis evaluasi </li></ul></ul><ul><li>Informasi & berbagai temuan M&E digunakan secara intensif dalam menganalisis kinerja anggaran kementerian dan badan  masukan dalam pembuatan keputusan anggaran pemerintah. </li></ul><ul><li>Berbagai informasi M&E digunakan untuk menentukan ”target kinerja” dari setiap badan dan untuk peningkatan manajemen berbagai kementrian & badan. </li></ul>Pengalaman empiris: Chili www.dadangsolihin.com
  48. 48. Mengembangkan Sistem M&E www.dadangsolihin.com 1 5 4 3 2 Koord. M&E Nasional Indicator Resource Group Database Indikator Kinerja Jadwal M&E Baru Komunitas Evaluator
  49. 49. <ul><li>Formalisasi koordinasi dalam proses pelaksanaan dan pengembangan M&E yang selama ini berjalan di K/L secara informal. </li></ul><ul><li>Merupakan Tim Pengarah pengembangan manajemen kinerja dan indikator yang digunakan Pemerintah. </li></ul><ul><li>Melaporkan mengenai arah, perkembangan dan permasalahan kepada Men. PPN.   </li></ul><ul><li>Terdiri dari empat anggota inti Eselon I dari Bappenas, Depkeu, Depdagri dan Menpan. </li></ul><ul><li>Ditambah dua anggota tambahan akan dipilih untuk mewakili K/L, dan ini dapat berganti dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan. </li></ul>Membentuk Koord. M&E Nasional www.dadangsolihin.com 1
  50. 50. <ul><li>Sebagai Tim Teknis untuk menyediakan dukungan kepada seluruh K/L dalam pengembangan indikator dan proses M&E. </li></ul><ul><li>Merupakan Tim Nasional Konsultasi Indikator yang akan bertugas: </li></ul><ul><ul><li>menyusun suatu standar pendekatan dan kriteria yang digunakan dalam perumusan indikator pembangunan nasional dan daerah, </li></ul></ul><ul><ul><li>menjadi tempat penyimpanan indikator yang sudah didefinisikan sebagai alat ukur program-program dan kegiatan-kegiatan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mereview umpan balik pada penggunaan indikator setelah setiap langkah besar dalam proses perencanaan dan penerapan rencana, dan akan memasukkan bahan belajar dari pengalaman ke dalam proses. </li></ul></ul>Membentuk Indicator Resource Group www.dadangsolihin.com 2
  51. 51. <ul><li>Banyaknya indikator dari proses alokasi sumber daya dapat dikontrol. </li></ul><ul><li>Perkembangan dari sebuah indikator dapat ditelusuri sehingga perubahannya dapat menjadi bukti bagi pengguna. </li></ul><ul><li>Sebagai alat bagi K/L ketika menyusun indikator untuk kegiatan-kegiatan baru </li></ul><ul><li>Sebagai alat untuk membantu sumber daya teknis dalam mengembangkan indikator baru </li></ul><ul><li>Indikator program dan indikator kegiatan dapat diselaraskan dengan indikator perencanaan </li></ul>www.dadangsolihin.com 3 Membangun Database Indikator Kinerja
  52. 52. <ul><li>Dibutuhkan jadwal M&E baru seiring dengan kompleksitas fungsi-fungsi manajemen K/L, Pemda dan SKPD. </li></ul><ul><li>Meningkatnya kebutuhan pelaporan yang makin rumit. </li></ul><ul><li>Pemilihan satu wilayah percontohan, menerapkan jadwal M&E baru dan memanfaatkan umpan balik sebelum dilaksanakan di seluruh wilayah. </li></ul>www.dadangsolihin.com 4 Menyusun Jadwal M&E Baru
  53. 53. <ul><li>Mendirikan Asosiasi Evaluator Indonesia, yang terdiri dari unsur-unsur: </li></ul><ul><ul><li>Pemerintah </li></ul></ul><ul><ul><li>Dunia Usaha </li></ul></ul><ul><ul><li>Masyarakat </li></ul></ul><ul><li>Melahirkan Jabatan Fungsional Evaluator (JFE) </li></ul><ul><li>Mendirikan Asosiasi Evaluator Pemerintah Indonesia (AEPI) </li></ul>www.dadangsolihin.com 5 Mendirikan Komunitas Evaluator
  54. 54. <ul><li>Phase Analog </li></ul><ul><ul><li>Menyusun pelaporan sebagaimana yang dilakukan saat ini, tetapi tidak dikirimkan atau diantarkan ke K/L pengumpul, melainkan diupload pada website masing-masing K/L, Pemda dan SKPD pengirim. </li></ul></ul><ul><ul><li>Uploading berbagai indikator pada website masing-masing K/L, Pemda dan SKPD pengirim </li></ul></ul><ul><li>Phase Digital </li></ul><ul><li>Data base M&E </li></ul><ul><li>Dibutuhkan password untuk mengakses data bagi kevel tertentu. Mis. Presiden, Menteri, Dirjen, dst </li></ul>www.dadangsolihin.com go.id BASE Membangun Sistem Pelaporan: E-Monev
  55. 55. TERIMA KASIH www.dadangsolihin.com
  56. 56. <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. </li></ul><ul><li>He got various training around the globe, included Shanghai International Program for Development Evaluation Training (2008) , Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005). the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004). Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003). Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002). Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001). and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. </li></ul><ul><li>You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202 </li></ul>Dadang Solihin currently is Director for Regional D evelopment Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile www.dadangsolihin.com

×