6. 19/12/2021
6
lembaga atau badan badan publik yang
mempunyai fungsi melakukan upaya untuk
mencapai tujuan negara
semua kegiatan lembaga atau badan badan
publik tersebut dalam menjalankan
fungsinya untuk mencapai tujuan negara
PEMERINTAH
PEMERINTAHAN
Ermaya Suradinata
7. 12/19/2021
PEMERINTAH PUSAT
adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu
oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
8. 12/19/2021
PEMERINTAH DAERAH
adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom
9. 12/19/2021
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
PEMERINTAHAN DAERAH
10. 12/19/2021
TUGAS POKOK PEMERINTAH
tujuh bidang pelayanan :
Pertama, menjamin keamanan negara,
Kedua, memelihara ketertiban,
Ketiga, menjamin diterapkanya perlakuan yang
adil kepada setiap warga masyarakat,
Keempat, melakukan pekerjaan umum dan
memberi pelayanan yang tidak mungkin
dikerjakan oleh lembaga non pemerintah,
Kelima, melakukan upaya upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial,
Keenam, menerapkan kebikan ekonomi yang
menguntungkan masyarakat luas,
Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk
pemeliharaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup.
Ryaas Rasyid
12. 12/19/2021
sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan
negara dengan menggunakan berbagai sumber yang
dikuasai oleh negara
MANAJEMEN PEMERINTAHAN
Ermaya Suradinata
14. 12/19/2021
ABSOLUT
Sepenuhnya menjadi
kewenangan
Pemerintah Pusat
6 Urusan
• politik luar negeri
• pertahanan
• keamanan
• yustisi
• moneter dan fiskal
nasional
• Agama
Pemerintah Pusat:
• melaksanakan sendiri
• melimpahkan kpd
Instansi Vertikal di
Daerah atau gubernur
sebagai wakil
Pemerintah
KONKUREN
dibagi antara
Pemerintah Pusat &
provinsi & kab/kota.
6 Urusan
Pemerintahan Wajib
Pelayanan Dasar
18 Urusan
Pemerintahan Wajib
Non Pelayanan Dasar
8 Urusan
Pemerintahan Pilihan.
PEMERINTAHAN
UMUM
kewenangan Presiden
sbg kepala pemerintahan
Meliputi:
• pembinaan wawasan kebangsaan
& ketahanan nasional
• pembinaan persatuan dan
kesatuan bangsa
• pembinaan kerukunan antarsuku
& intrasuku, umat beragama, ras,
dan golongan lainnya guna
mewujudkan stabilitas kemanan
lokal, regional, dan nasional
• Konflik sosial
• koordinasi pelaksanaan tugas
• pengembangan kehidupan
demokrasi
• pelaksanaan semua Urusan
pemerintahan yg bukan
merupakan kewenangan Daerah
BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN
( Pasal 9 s.d Pasal 26)
21. 12/19/2021
…empat kompetensi (4Cs)
sebagaimana dinyatakan yaitu berfikir
kritis (critical thinking), komunikatif
(communication), kolaboratif
(collaboration), dan berfikir kreatif dan
inovatif (creative and inovatif. ..
Sharon dan Ken Key (21st Century Skills, Education, Competitiveness.
Partnership for 21st Century, 2008)
22. 12/19/2021
...mengidentifikasi 10 keterampilan yang
diperlukan pada tahun 2020 yaitu pemecahan
masalah yang kompleks (complex problem
solving), berfikir kritis (critical thinking), kreatif
(creativity), manajemen SDM (people
management), berkoordinasi dengan orang lain
(coordinating with others), kecerdasan emotional
(emotional intelligence), orientasi layanan (service
orientation), negosiasi (negotiation), dan
fleksibiltas berfikir (cognitive flexibility)…
The Future of The Job, World Economic Forum, 2017
23. 12/19/2021
…beradaptasi dengan era
governance 4.0 atau digital
governance yang mencakup
pada 5 (lima) kemampuan
yaitu merujuk pada tata kerja
yang berimplikasi pada
struktur birokrasi sederhana,
talent management, capacity
building, pembelajaran berbasis
teknologi serta Co-working
space. ( Fleksible working …
Eko Prasojo
