Bahan Kuliah Umum PKN STAN, 11 Oktober 2017 disampaikan oleh DR. BOEDIARSO TEGUH WIDODO Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

1. 11
D R . B O E D I A R S O T E G U H W I D O D O
D i r e k t u r J e n d e r a l P e r i m b a n g a n K e u a n g a n
“TRANSFER KE DAERAH DAN DESA
SOLUSI BANGSA SEJAHTERA”
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kuliah Umum
Jurusan Manajemen Keuangan, STAN
Bintaro, 11 Oktober 2017

2. 22
1
2
3
4
5
6
7
8
PENDAHULUAN
TKDD dalam Postur APBN: Instrumen Fiskal
Memerkuat Desentralisasi untuk Pelayanan Publik dan
Mewujudkan Tujuan Negara "Masyarakat Adil dan
Makmur”
Fungsi-fungsi Dasar Kebijakan Fiskal sebagai Instrumen
Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa, dan Kaitannya
dengan Implementasi Disentralisasi
Kerangka Dasar Desentralisasi di Indonesia Menurut UUD
1945
Instrumen Desentralisasi Fiskal: Penguatan Perpajakan
dan Retribusi Daerah
Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai Instrumen
Desentralisasi Fiskal (Sebelum dan Paska Reformasi)
Dampak (Outcome) TKDD terhadap Pelayanan Publik
dan Kesejahteraan
Tantangan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dan
Current Issues
OUTLINE
5 Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal
9 Kesimpulam

3. 3
PENDAHULUAN
Transfer ke Daerah dan Dana Desa - salah satu instrumen kebijakan fiskal sangat
strategis dalam pelaksanaan desentralisasi untuk mewujudkan Bangsa Sejahtera:
Salah Satu Unsur, Komponen BELANJA APBN.
Instrumen Utama Desentralisasi Fiskal, untuk:
 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas (jumlah dan mutu) Pelayanan Publik
(Public Service Delivery); dan
 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Social Welfare).
Sebagai Tujuan Utama (Ultimate Goals) Desentralisasi Fiskal.
 Mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab.
 Membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam NKRI.
 Mengakselerasi Upaya Pengentasan Kemiskinan, Perluasan Kesempatan Kerja,
dan Mengatasi Kesenjangan Antardaerah.
Sebagai Sasaran Antara (Intermediate Targets) Desentralisasi Fiskal.
Instrumen Menjaga dan Mempertahankan Keutuhan NKRI : Alat Strategis
Perekat Semua Daerah dalam NKRI.

4. 4
MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR
TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
(Alinea IV UUD 1945)
TKDD - Instrumen Fiskal
Memerkuat Desentralisasi untuk
Pelayanan Publik dan
Kesejahteraan Masyarakat.

5. 55
Dalam teori Keuangan Publik, Pemerintah memiliki 3 fungsi: Alokasi, Distribusi, dan
Stablisasi (MUSGRAVE, 1959)
FUNGSI KEBIJAKAN FISKAL
ALOKASI DISTRIBUSI STABILISASI
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kota/Kabupaten
Desa
MENDEKATKAN RENTANG KENDALI KEINGINAN PUBLIK LOKAL KESEJAHTERAAN
Fungsi alokasi lebih efektif diserahkan ke level pemerintahan terbawah
HAYEK (1949), TIEBOUT (1956), OATES (1972)
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas
penggunaan dan alokasi sumber daya
Alat pemerataan dan
pencapaian keadilan
• Alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian
• menstabilkan fluktuasi/volatilitas perekonomian
Fungsi-fungsi Dasar Kebijakan Fiskal sebagai Instrumen Mewujudkan
Kesejahteraan Bangsa, dan Kaitannya dengan Implementasi Disentralisasi

6. 6
KERANGKA DASAR DESENTRALISASI DI INDONESIA MENURUT UUD 1945 (1):
IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH & DESENTRALISASI FISKAL
Pasal 18, Bab VI UUD 1945:
Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah provinsi &
daerah provinsi dibagi atas kab & kota, masing-masing
mempunyai pemda. Pemerintah provinsi, kabupaten,&
kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.
 Pasca Krisis Ekonomi 1997/1998, terjadi perubahan
fundamental dalam berbagai aspek kehidupan bangsa,
termasuk Tata Pemerintahan di Indonesia.
 Pelaksanaan amanat UU No. 22 dan 25 Tahun 1999,
dikenal dengan istilah big bang, menandai era baru
tata pemerintahan di Indonesia yakni dengan
memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan
desentralisasi.
 Desentralisasi memberikan konsekuensi pada pola:
 Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah.
 Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan
selaras berdasarkan Undang-Undang.
Money follows function dan
Money follows program
Desentralisasi Kewenangan (otonomi)
disertai dengan Desentralisasi Fiskal,
Pemerintah Daerah diberikan
kewenangan untuk mengelola sumber
pendanaan (revenue) dan pengelolaan
belanjanya (expenditure)
Assignments kepada Daerah
Revenue
(sumber pendapatan)
Expenditure
(Pengelolaan belanja)
Transfer Ke Daerah dan
Dana Desa Pelaksanaan urusan
yang diserahkan ke
daerah
Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Pinjaman Daerah

7. 7
Pasal 18A Ayat (1)
“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat
dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten,
dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota,
diatur dengan undang-undang dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman
daerah”
Pasal 18A Ayat (2)
“Hubungan keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan
selaras berdasarkan undang-undang”
UU
5
1974
UU
32
1956
UU
22
1999
UU
25
1999
UU
32
2004
UU
33
2004
UU
23
2014
RUU
HKPD
POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI
DAERAH
PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA NEGARA
DENGAN DAERAH-DAERAH, YANG BERHAK
MENGURUS RUMAH-TANGGANYA SENDIRI
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN
DAERAH
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Pasal 18A Ayat (1)
“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat
dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten,
dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota,
diatur dengan undang-undang dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman
daerah”
KERANGKA DASAR DESENTRALISASI DI INDONESIA MENURUT UUD 1945 (2):
DASAR HUBUNGAN KEWENANGAN & HUBUNGAN KEUANGAN

8. 88
• Desentralisasi
ekonomi di daerah
sebagai pusat
pertumbuhan
• Kewenangan
Pemerintah Daerah:
Struktur dan bidang
dalam Pelayanan
Publik;
• Mekanisme Pilkada;
• Kewenangan dalam
mengatur
pemerintahan daerah Politik Administrasi
FiskalEconomi
 Expenditure
assignment.
 Revenue assignment.
 Pemberian Pelayanan kepada
masyarakat;
 Local regulatory framework;
 Managemen Keuangan Daerah
KERANGKA DASAR DESENTRALISASI DI INDONESIA MENURUT UUD 1945 (3):
DIMENSI DESENTRALISASI DI INDONESIA

9. 9
KONKURENABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI
6. MONETER & FISKAL
PILIHANWAJIB
PELAYANAN
DASAR
NON
PELAYANAN
DASAR
S P M
K L A S I F I K A S I URUSA N PE M E RI N TA HA N
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
Prinsip
- Dapat dilaksanakan sendiri
- Dapat didekonsentrasikan kpd
instansi vertikal/ gub. sbg wakil
Pemerintah Pusat
- Tdk dpt ditugas pembantuankan
kpd daerah otonom, karena tdk
ada OPD yg melaksanakan.
- Dibiayai dari APBN
Prinsip Urusan Konkuren yang menjadi
kewenangan daerah:
- Asas Pelaksanaan:
Urusan Pemerintahan menjadi kewenangan
daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi
- Anggaran: APBD
- Hak Daerah :
Mengatur & mengurus urusan yg sdh diserahkan
kpd daerah sesuai dgn aspirasi masyarakat
setempat & kondisi daerah dalam kerangka NKRI.
Prinsip:
- Urusan Pemerintahan yang merupakan
kewenangan Presiden sebagai kepala
pemerintahan yang pelaksanaannya di
daerah dilaksanakan oleh gubernur,
bupati/walikota di wilayahnya.
- Anggaran: dibiayai dari APBN.
- Pelaksana :
Di daerah dilaksanakan oleh gubernur,
bupati dan walikota sebagai wakil
pemerintah pusat dibantu oleh instansi
vertikal.
- Pertanggungjawaban
Gubernur bertanggung jawab kpd
Presiden melalui Mendagri &
Bupati/Walikota betanggung jawab kpd
Mendagri melalui Gubernur sbg Wakil
Pemerintah Pusat.
KERANGKA DASAR DESENTRALISASI DI INDONESIA MENURUT UUD 1945 (4):
PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

10. 1010
UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
PRESIDEN (CEO):
PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLA KEUANGAN
NEGARA
DIKUASAKAN
MENTERI
KEUANGAN (CFO)
pengelola fiskal & wakil
pemerintah dlm kekayaan
negara yang dipisahkan
MENTERI / PIMP.
LEMBAGA
(COO)
pengguna anggaran
/pengguna barang
DISERAHKAN
GUB / BUPATI / WALIKOTA
Kepala Pemda untuk mengelola
keuangan daerah & wakil pemda
atas kekayaan daerah yg
dipisahkan
Sesuai dengan amanat Pasal 6 UU Nomor 17 tahun 2003, Pengelolaan Keuangan Negara
dikuasakan dari Presiden kepada Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) dan
kepada Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Chief Operating Officer (COO), serta diserahkan
kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam pengelolaan keuangan daerah.
.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM KERANGKA
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (1):
PEMBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

11. 11
APBN
BELANJA PUSAT TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA
Belanja Pusat
di Pusat, al.:
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang
• Belanja Modal
• Pembayaran
Bunga Utang
Belanja Pusat di Daerah, al.:
Pelaksanaan Urusan Absolut di
Instansi Vertikal (Kanwil)
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang
• Belanja Modal
Pelaksanaan Urusan Konkuren
 Dikerjakan sendiri Melalui UPT.
 Dilimpahkan ke Gubernur
• Dana Dekonsentrasi
 Ditugaskan ke Gub/Bupati/
Walikota
• Dana Tugas Pembantuan
Hibah kepada Daerah
Dana Darurat
Transfer ke Daerah
• Dana Bagi Hasil
• Dana Alokasi Umum
• Dana Alokasi Khusus Fisik
• Dana Alokasi Khusus Nonfisik
• Dana Insentif Daerah
Dana Desa
APBD
DAERAH
5
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM KERANGKA
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (2):
KEBIJAKAN PENGANGGARAN BELANJA NEGARA

12. 1212
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA
DAN PRAKTEK INTERNASIONAL DESENTRALISASI FISKAL
• Desentralisasi di Indonesia lebih menekankan pada desentralisasi di sisi belanja/pengeluaran.
• Penerimaan daerah untuk kebutuhan belanja lebih banyak ditopang dari transfer Pusat.

13. 13
13
UU No.5/1974
UU Darurat
No.11 & 12
Tahun 1957
UU No.18/1997 UU No.34/2000 UU No.28/2009
• Pajak (40 Jenis) dan Retribusi
(150 Jenis)
• Pelimpahan Pajak Pusat
PKB/BBNKB
• Open list
• Pengendalian oleh pusat/prov
• Krisis Ekonomi tidak banyak
berdampak pada peningkatan PAD
• Membatasi Jenis Pajak dan Retribusi
• Closed list
• Pajak baru yang potensial: PBBKB
• Open list
• Pengendalian pungutan
daerah yang bermasalah sulit
dilakukan
• Closed list
• Ada Pajak baru yaitu:
1. Pendaerahan PBB Sektor Perdesaan
dan Perkotaan dan BPHTB (Kab./Kota)
2. Pajak Rokok (Opsen Cukai untuk Prov)
Otonomi Percontohan Memperkuat OtonomiUU No.22 /1999
UU No.25 /1999
No. Tujuan Strategi Kebijakan
1. MEMPERBAIKI
KEWENANGAN
PEMUNGUTAN
MENETAPKAN JENIS
PUNGUTAN DAERAH
CLOSED LIST
Daerah hanya memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009
2. LOCAL TAXING
POWER
MEMPERLUAS BASIS
PUNGUTAN DAN
DISKRESI
PENETAPAN TARIF
1. MEMPERLUAS OBJEK (Pajak Hotel, Pajak Restoran)
2. MENAMBAH JENIS (Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Rokok, BPHTB, PBB-P2)
3. MENAIKKAN TARIF MAKSIMUM (Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan)
4. DISKRESI PENETAPAN TARIF (Daerah bebas menetapkan tarif dalam batas tarif minimum dan
maksimum yang ditetapkan dalam UU)
3. MENINGKATKAN
EFEKTIVITAS
PENGAWASAN
MENGUBAH SISTEM
PENGAWASAN
1. PENGAWASAN PREVENTIF DAN KOREKTIF
a.Raperda terlebih dahulu dievaluasi
b.Perda disesuaikan dengan hasil evaluasi
c. Perda yang ditetapkan disampaikan ke Pemerintah
d.Perda yang bertentangan dengan UU dibatalkan
2. SANKSI
a. Administratif (Prosedur):
Penundaan DAU dan/atau DBH PPh
b.Substansif : Pemotongan DAU dan/atau DBH PPh
4. MEMPERBAIKI
SISTEM
PENGELOLAAN
MENINGKATKAN
KUALITAS
PENGGUNAAN
HASIL PAJAK DAERAH
1. MEMPERBAIKI BAGI HASIL PAJAK
PROVINSI KE KAB/KOTA
a. PKB dan BBNKB: 30%
b.Pajak Rokok : 70%
c. PBBKB : 70%
d.Pajak Air Permukaan : 50%
2. MEMPERTEGAS EARMARKING
a.10% PKB untuk perbaikan jalan
b.50% Pajak Rokok untuk
pelayanan kesehatan
c. Sebagian PPJ untuk penerangan
3. MEMPERBAIKI SISTEM
INSENTIF PEMUNGUTAN
Diberikan atas dasar
pencapaian kinerja tertentu
13
INSTRUMEN DESENTRALISASI FISKAL (1):
PENGUATAN PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH

14. 14
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pajak Daerah Retribusi Daerah
( Rp triliun)
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
44,7
45,1
56,2
79,3
95,1
115,5
138,8
147,8
151,5
168,8
8,0 7,7 7,7 8,0 8,0 9,7 12,2 10,7
9,7 11,7
52,7 52,8 63,9 87,4 104,8 125,2 151,0 158,5 161,2 180,5
Total PDRD
PROVINSI
KAB/KOTA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
90.1% 89.1% 87.5% 85.3% 86.2% 84.3%
3.5% 3.6% 4.1% 5.9% 5.8% 6.7%
6.4% 7.3% 8.4% 8.8% 8.0% 9.0%
Dana Perimbangan + Lain-lain Pendapatan Lain-Lain PAD PDRD
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
42.2% 40.4% 39.8% 33.3%
41.9%
52.1%
7.4% 7.3% 7.2%
7.5%
8.2%
6.5%
50.4% 52.3% 53.0% 59.2%
49.8%
41.4%
Dana Perimbangan + Lain-lain Pendapatan Lain-Lain PAD PDRD
Sejak diimplementasikannya UU 28/2009, besaran dan kontribusi dari
PDRD telah meningkat secara signifikan dari Rp13,0 triliun atau
11,9% dari pendapatan daerah pada tahun 2001 menjadi Rp180,5
triliun atau 16,6% dari total pendapatan daerah pada tahun 2017.
INSTRUMEN DESENTRALISASI FISKAL (2):
KONTRIBUSI PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP APBD

15. 15
Pajak
Daerah
1. Jenis pajaknya terlalu banyak dan
beberapa diantaranya hasilnya relatif
kecil.
2. Beberapa jenis pajak seperti Pajak
Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak
Hiburan umumnya banyak dikelola
oleh Pengusaha yang sama sehingga
menimbulkan biaya administrasi yang
relatif besar (administration cost dan
compliance cost).
3. Secara politik jumlah pajak yang relatif
sedikit lebih dapat diterima.
Retribusi
Daerah
1. Beberapa jenis retribusi yang ada saat ini tidak
layak dipungut karena bersifat pelayanan
mandatory (prinsip ekonomi dan politis)
• Pengujian Kendaraan Bermotor,
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,
Pelayanan Tera/Tera Ulang Penggantian
Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
2. Beberapa jenis retribusi kurang layak dipungut
karena hasilnya kecil dan sulit dipungut.
3. Pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha
berakibat menimbulkan ekonomi biaya tinggi
dan menghambat investasi (contoh: Retribusi
Izin Trayek, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi
Izin Tempat Minuman Beralkohol).
INSTRUMEN DESENTRALISASI FISKAL (3):
PROBLEMATIKA PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH
1. Restrukturisasi Pajak Daerah dan Rasionalisasi Retribusi Daerah
2. Penguatan Administrasi Perpajakan Daerah
3. Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Pungutan Daerah
4. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PERLU REVISI UU 28/2009:

16. 16
Masa Orde Baru (Otonomi Terbatas)
- Subsidi Daerah Otonom
- Bantuan Inpres
Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai Instrumen Desentralisasi Fiskal
(Sebelum dan Paska Reformasi) (1): Perkembangan Ragam, Jenis dan Struktur TKDD
(Orde Baru sd sekarang)

17. 17
Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai Instrumen Desentralisasi Fiskal
(Sebelum dan Paska Reformasi) (2): Perkembangan Besaran dan Peranan TKDD
Triliun rupiah

18. 18
Kebijakan ekspansi anggaran di luar jawa dimaksudkan untuk mendukung akselerasi pembangunan di luar jawa dalam
mempercepat ekualisasi kemajuan antara wilayah Jawa dengan luar Jawa.
Triliun Rp
I. Pendapatan 144,1
a. Pajak 66,9
b. Bea & Cukai 6,8
c. PNBP 70,4
II. Belanja 232,3
a. TKDD 176,1
b. Belanja K/ L 56,2
Neto (I-II) (88,2)
SUMATERA
Triliun Rp
I. Pendapatan 1.143,2
a. Pajak 884,9
b. Bea & Cukai 161,6
c. PNBP 96,6
II. Belanja 302,8
a. TKDD 201,8
b. Belanja K/ L 101,0
Neto (I-II) 840,4
JAWA
Triliun Rp
I. Pendapatan 86,0
a. Pajak 32,0
b. Bea & Cukai 1,1
c. PNBP 52,9
II. Belanja 93,9
a. TKDD 73,6
b. Belanja K/ L 20,3
Neto (I-II) (7,9)
KALIMANTAN
Triliun Rp
I. Pendapatan 19,7
a. Pajak 16,6
b. Bea & Cukai 0,6
c. PNBP 2,5
II. Belanja 104,5
a. TKDD 73,3
b. Belanja K/ L 31,2
Neto (I-II) (84,8)
SULAWESI
Triliun Rp
I. Pendapatan 18,4
a. Pajak 10,7
b. Bea & Cukai 1,7
c. PNBP 6,0
II. Belanja 89,6
a. TKDD 71,7
b. Belanja K/ L 17,9
Neto (I-II) (71,3)
MALUKU dan PAPUA
Triliun Rp
I. Pendapatan 15,5
a. Pajak 11,7
b. Bea & Cukai 1,5
c. PNBP 2,3
II. Belanja 56,4
a. TKDD 39,5
b. Belanja K/ L 17,0
Neto (I-II) (40,9)
BALI dan NUSRA Keterangan:
1. Pendapatan  yang dikumpulkan
dari Daerah ke Pusat
2. Belanja  yang dikembalikan dari
Pusat ke Daerah
3. Data dalam Triliun Rp
4. Data rata-rata 2014-2016
Ekualisasi pendapatan & belanja antarwilayah untuk memperkuat pelaksanaan Nawacita ketiga, desentralisasi
fiskal dan otonomi daerah, serta memperkokoh eksistensi NKRI
(Jawa mensubsidi wilayah lain di luar Jawa)
Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai Instrumen Desentralisasi Fiskal
(Sebelum dan Paska Reformasi) (3): TKDD untuk memperkuat NKRI

19. 19
 DEFINISI: Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 TUJUAN: Mengatasi Ketimpangan Fiskal antara Pusat dan Daerah.
 FORMULA ALOKASI:
 berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan Pajak dan PNBP (SDA).
 by origin: daerah penghasil menerima alokasi sesuai potensinya, daerah lain
menerima alokasi dalam rangka pemerataan
DINAMIKA PERKEMBANGAN DAN TRANSFORMASI KEBIJAKAN TKDD (1):
KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL -- FILOSOFI DAN JENIS DBH

20. 20
DINAMIKA PERKEMBANGAN & TRANSFORMASI KEBIJAKAN TKDD (2):
KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL – FORMULA ALOKASI DBH
a

21. 21
DBH CHT di-earmark untuk:
o peningkatan kualitas bahan baku,
o pembinaan industri,
o pembinaan lingkungan sosial,
o Sosialisasi bidang cukai,
o pemberantasan barang ilegal.
(UU No. 11/1995 jo. UU 39/2007)
Penggunaan tambahan DBH SDA Migas
sebesar 0,5% hanya untuk pendidikan
dasar (UU 33/2004).
Penggunaan DBH Dana Reboisasi
(DR) hanya dapat digunakan untuk
rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).
(UU 33/2004 dan UU 41/1999
tentang Kehutanan).
 Maksimal 50% dari DBH CHT dapat digunakan sesuai
kebutuhan dan prioritas daerah (block grant).
 Tujuan : untuk mengurangi SiLPA yang berasal dari
DBH CHT.
• Tambahan DBH SDA Migas sebesar 0,5% dapat digunakan
sesuai kebutuhan dan prioritas daerah (block grant).
 Tujuan : mengembalikan fungsi DBH sebagai block grant.
 Perluasan penggunaan DBH SDA Kehutanan dari DR untuk :
 Pengelolaan tanaman hutan raya.
 pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.
 Penataan kawasan.
 Penanaman pohon daerah aliran sungai.
 Pengembangan benih.
 pengawasan dan perlindungan.
 Tujuan : untuk menguragi SiLPA yang berasal dari DBH SDA Kehutanan
dari DR. (Sejalan dengan UU 23/2004).
LAMA BARU
21
1. Meningkatkan akurasi penghitungan alokasi DBH berdasarkan rencana penerimaan pajak dan SDA
dengan memperhitungkan realisasi tiga tahun terakhir.
2. Mempercepat penyelesaian kurang bayar DBH sesuai kemampuan keuangan negara.
3. Melakukan penyelesaian lebih bayar DBH melalui pemotongan penyaluran DBH/DAU TA berikutnya.
DINAMIKA PERKEMBANGAN & TRANSFORMASI KEBIJAKAN TKDD (3):
KEBIJAKAN DBH – REFORMULASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN

22. 22
CFAD
KbF KpF
Jumlah Penduduk
Luas Wilayah
PDRB per Kapita
IPM
IKK
DBH
PAD
• Memperhitungkan Belanja Gaji
PNSD
• Memperhitungkan gaji PNSD
yang akan dialihfungsikan ke
Provinsi
Prov  AD = 40%, CF =60%
Kab/Kota  AD = 45%, CF =55%
AD = Alokasi Dasar
CF = Celah Fiskal
Kbf = Kebutuhan Fiskal
Kpf = Kapasitas Fiskal
 DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 Formula alokasi: selisih kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal
22
DINAMIKA PERKEMBANGAN & TRANSFORMASI KEBIJAKAN TKDD (4):
KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM – FILOSOFI DAN FORMULA

23. 23
Besaran (pagu) dan realisasi penyaluran DAU per daerah akan mengikuti
dinamisasi perkembangan PDN Neto.
• Implikasi: Penyesuaian alokasi DAU pd APBN-P dan APBD-P
PAGU DAU BERSIFAT DINAMIS
23
Solusi
Jika PDN Neto naik,
Pagu DAU Nasional
naik, daerah perlu:
 Identifikasi program
dan/atau kegiatan
urgent, mendesak, &
dapat diselesaikan
dalam sisa waktu s.d.
akhir tahun.
 Jika tidak ada
program dan/atau
kegiatan urgent dan
mendesak, maka
tambahan DAU
digunakan untuk
membentuk Dana
Cadangan atau Dana
Darurat.
Jika PDN Neto turun, Pagu
DAU nasional turun, daerah
perlu:
 Membuka ruang fleksibilitas
penyesuaian belanja APBD-P
dg identifikasi & efisiensi
pos-pos belanja kurang
prioritas dan tdk produktif
(misal: biaya perjalanan
dinas, rapat dinas,
konsinyering, honorarium).
 Membuka ruang fleksibilitas
kontrak proyek dengan
klausul yang relatif fleksibel.
 Memperkuat perencanaan
kas (cash flow management)
Untuk jangka
panjang, daerah
perlu:
 Menata kembali
jumlah PNSD
 Mengoptimalkan
pajak daerah dan
retribusi daerah
 Memperkuat
penggunaan
sumber
pembiayaan
lainnya dan
kerjasama dengan
badan usaha.
A B C
DAU MEMPERHITUNGKAN BEBAN
PENGALIHAN
URUSAN/KEWENANGAN ANTAR
TINGKAT PEMERINTAHAN SESUAI
UU 23/2014 TENTANG PEMDA.
1 2
PEMBERIAN AFIRMASI KEPADA
DAERAH KEPULAUAN DENGAN
MENINGKATKAN BOBOT LUAS
WILAYAH LAUT MENJADI 100%.
3
Penggunaan Dana Transfer Umum
(DBH + DAU), minimal 25%
digunakan untuk belanja
infrastruktur layanan dasar publik
dan ekonomi untuk mendorong:
• pertumbuhan ekonomi;
• pengentasan kemiskinan;
• pengurangan pengangguran; dan
• pengurangan kesenjangan
antardaerah.
4
DINAMIKA PERKEMBANGAN & TRANSFORMASI KEBIJAKAN TKDD (5):
KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM – REFORMULASI KEBIJAKAN

24. 24
• DEFINISI:
DAK adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah
tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan
sesuai dengan prioritas nasional.
• TUJUAN:
1. membantu daerah tertentu dalam mendanai penyediaan sarana dan prasarana
dasar publik;
2. mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional;
dan
3. mengatasi ketimpangan pelayanan publik antar daerah dalam mencapai SPM.
24
 DAK berdasarkan formula:
•Kriteria umum  kemampuan keuangan daerah
•Kriteria khusus  daerah tertentu
•Kriteria teknis  kebutuhan tertentu
 Penentuan bersifat top-down
Formula DAK tahun (2015 dan sebelumnya)
DINAMIKA PERKEMBANGAN & TRANSFORMASI KEBIJAKAN TKDD (6):
KEBIJAKAN DAK FISIK– FILOSOFI DAN FORMULA

25. 25
REFORMULASI KEBIJAKAN DAK FISIK
1. Menyederhanakan Bidang DAK dari 19 Bidang menjadi 10 Bidang;
2. Mengubah pengalokasian DAK dari Formula Based menjadi Proposal Based;
3. Menghilangkan kewajiban Dana Pendamping, agar tidak membebani daerah;
4. Mempercepat penetapan juknis DAK, penetapan juknis dengan Perpres, dan berlaku 3 tahun untuk memberi
kepastian bagi daerah;
5. Memperbaiki Penyaluran DAK:
a. secara triwulan per bidang;
b. berbasis kinerja penyerapan (performance based);
6. Mewajibkan daerah melaporkan capaian output;
7. Menyempurnakan pelaporan DAK berbasis sistem aplikasi;
8. Mempertajam bidang dan menu kegiatan;
9. Menyempurnakan proses pengalokasian DAK berdasarkan proposal based
(proses penilaian, sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan antarbidang, antardaerah, antara DAK dan non DAK, dan penetapan
alokasi dilengkapi dengan penetapan rincian kegiatan);
10. Menetapkan alokasi DAK Fisik melalui Perpres, meliputi:
a. Alokasi per jenis per bidang per daerah;
b. Rincian kegiatan per bidang per daerah.
2017
2016
TAHUN 2013 – 2015:
1. Bidang bertambah, menu kegiatan kurang fokus, dan output/outcome-nya tidak dapat dimonitor dengan baik;
2. Alokasi DAK bersifat topdown, sehingga:
a. Daerah dengan IFN tinggi tidak mendapatkan alokasi, meskipun di daerah tersebut terdapat program/kegiatan
prioritas nasional;
b. Adanya mismatch antara alokasi DAK dengan kebutuhan daerah;
c. Kurangnya sinkronisasi dalam perencanaan DAK antara pusat dan daerah;
d. Kurangnya komitmen daerah dalam pelaksanaan DAK.
3. Keterlambatan dalam penetapan Juknis DAK.
PERMASALAHAN PENGELOLAAN DAK FISIK
DINAMIKA PERKEMBANGAN & TRANSFORMASI KEBIJAKAN TKDD (7):
KEBIJAKAN DAK FISIK– REFORMULASI KEBIJAKAN
2018: Penyempurnaan jenis dan bidang DAK Fisik sesuai dengan prinsip money follow program, berbasis proposal, serta
sinkronisasi DAK dengan belanja K/L; Penguatan Peran Provinsi; dan Perbaikan pola penyaluran DAK Fisik.

26. 2626
1. DAK REGULER
Membantu mendanai kegiatan untuk
penyediaan pelayanan dasar dengan
target pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal dan ketersediaan sarana dan
prasarana
2. DAK PENUGASAN
Mendukung pencapaian
Prioritas Nasional Tahun 2018
yang menjadi kewenangan
Daerah, lingkup kegiatan
spesifik serta lokasi prioritas
tertentu
3. DAK AFFIRMASI
Membantu mempercepat
pembangunan infrastruktur dan
pelayanan dasar pada Lokasi Prioritas
yang termasuk kategori daerah
perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan
transmigrasi (Area/Spatial Based)
1. Pendidikan (SMK);
2. Kesehatan (RS Rujukan
dan Pratama);
3. Air Minum;
4. Sanitasi;
5. Jalan;
6. Irigasi;
7. Pasar;
8. Energi Skala Kecil; dan
9. Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
1. Kesehatan (Puskesmas);
2. Perumahan dan
Permukiman;
3. Transportasi;
4. Pendidikan;
5. Air Minum; dan
6. Sanitasi
1. Pendidikan
2. Kesehatan dan KB
3. Perumahan dan Permukiman
4. Industri Kecil dan Menengah
(IKM)
5. Pertanian
6. Kelautan dan Perikanan
7. Pariwisata
8. Jalan
9. Air Minum
10. Sanitasi; dan
11. Pasar
DINAMIKA PERKEMBANGAN & TRANSFORMASI KEBIJAKAN TKDD (8):
KEBIJAKAN DAK FISIK– BIDANG DAK FISIK TA 2018

27. 27
Prinsip Pengalokasian
DAK Berbasis Kinerja
Pelaksanaan
27
Mempercepat
pembangunan
infrastruktur di daerah
yang terkait dengan:
1. pelayanan dasar
untuk pemenuhan
SPM;
2. pengembangan
industri,
perdagangan,
pariwisata, sektor
perekonomian
lainnya
Sinkronisasi usulan
kegiatan antara:
1. Bidang yang satu
dengan bidang
lainnya;
2. Daerah yang satu
dengan daerah
lainnya, termasuk
antara
kabupaten/kota
dengan provinsi; dan
3. Kegiatan DAK
dengan kegiatan
yang didanai dari
non DAK
Alokasi DAK
memperhitungkan tingkat
penyerapan anggaran dan
capaian output/outcome
tahun sebelumnya, dengan
tujuan agar:
1. Daerah punya komitmen
untuk melaksanakan
apa yang telah
diusulkan;
2. Daerah melaksanakan
DAK sesuai dengan
target output dan lokasi
kegiatan serta batas
waktu yang ditetapkan.
Prinsip Percepatan
Penyediaan Infrastruktur
di Daerah
Prinsip Sinkronisasi
Pendanaan
Pembangunan Daerah
Prinsip Pembangunan
Berkelanjutan
Usulan kegiatan harus:
1. Menjadi
kewenangan daerah;
2. Bagian dari RPJMD
dan RKPD yang
telah disinkronisasi
dengan prioritas
nasional; dan
3. Kegiatannya harus
menghasilkan
output/outcome yang
bermanfaat
langsung bagi
masyarakat
DINAMIKA PERKEMBANGAN & TRANSFORMASI KEBIJAKAN TKDD (9):
KEBIJAKAN DAK FISIK– PRINSIP PENGELOLAAN DAK FISIK

28. 28
Tujuan: mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik dalam rangka mengurangi
beban ekonomi dan langsung dinikmati masyarakat
Formula Alokasi
Unit Cost Jumlah Frekuensi
 Contoh: TPG PNSD
Gaji Pokok Guru bersetifikasi Pendidik x
jumlah guru x 12 bulan
Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
• untuk pencapaian program wajib
belajar 12 Tahun.
Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
• untuk meringankan beban
masyarakat terhadap pembiayaan
kesehatan, khususnya pelayanan
promotif dan preventif, serta
Jampersal.
• Sasaran untuk ibu hamil, Puskesmas,
dan rumah sakit
Bantuan Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia
Dini (BOP PAUD)
• untuk meringankan beban
masyarakat dalam memperoleh
akses PAUD.
Bantuan Operasional
Keluarga Berencana
(BOKB)
• untuk mendukung program KB.
• Sasaran untuk Balai penyuluhan,
fasilitas kesehatan, dan kampung KB
& Posyandu
Peningkatan
Kapasitas Koperasi
dan UKM
(PK2UKM)
• untuk meningkatkan kapasitas SDM
koperasi dan UKM melalui pelatihan
dan pendampingan.
Administrasi
Kependudukan
• untuk keberlanjutan dan keamanan
sistem administrasi kependudukan
(SAK)
• Sasaran untuk dinas yang
menangani dukcapil dan jumlah
kecamatan
DINAMIKA PERKEMBANGAN & TRANSFORMASI KEBIJAKAN TKDD (10):
KEBIJAKAN DAK NON FISIK– FILOSOFI, JENIS, DAN FORMULA

29. 29
I. Kinerja Kesehatan Fiskal dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.Real. PAD/Real. Pendapatan 1-4
2.Real. Pendapatan/Target Pendapatan 1-4
3.Total Penerimaan/Total Pengeluaran 1-4
4.Growth Real. PDRD/Real. Pendapatan 1-4
5.Real. PDRD/PDRB non migas 1-4
6.Real. Belanja Modal/Real. Belanja 1-4
7.Real. Belanja Pegawai/Real. Belanja 1-4
8.Real. Belanja/Pagu Belanja 1-4
9.Real. Ruang Fiskal/Real. Pendapatan 1-4
10.Real. Defisit/Real. Pendapatan 1-4
11.Real. SILPA/Real. Belanja 1-4
 Penentu Kelayakan:
1. Opini BPK atas LKPD minimal WDP; dan
2. Penetapan Perda APBD tepat waktu
 Mendapatkan Alokasi Minimum apabila:
Opini BPK atas LKPD minimal WTP dan Menetapkan Perda APBD tepat waktu
KriteriaUtamaKriteriaKinerja
1. Skor menggunakan metode kuartil (peningkatan kinerja)
2. Passing Grade: BB untuk nilai agregat seluruh kategori*
3. Jumlah Daerah Penerima tahun 2017: 317 daerah
Skor
III. Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan
1.Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 1-4
2.Penurunan Tingkat Kemiskinan 1-4
3.Penurunan Tingkat Pengangguran 1-4
4.Pengendalian Tingkat Inflasi 1-4
Skor
II. Kinerja Pelayanan Dasar Publik
1.Angka Partisipasi Murni (APM) SD 1-4
2.Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 1-4
3.Angka Melek Huruf (AMH) 1-4
4.Persentase Balita sudah diimunisasi 1-4
5.Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan 1-4
6.Rumah Tangga dgn Akses Air Minum Layak 1-4
7.Rumah tangga dgn Sanitasi yang Layak 1-4
DINAMIKA PERKEMBANGAN & TRANSFORMASI KEBIJAKAN TKDD (11):
KEBIJAKAN DANA INSENTIF DAERAH – DEFINSI & FORMULA ALOKASI
DID sebagai instrumen insentif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan
kesehatan fiskal APBD; meningkatkan kualitas pelayanan dasar publik, serta meningkatkan upaya
pengentasan kemiskinan

30. 30
BobotSkor Skor Bobot
 Penentu Kelayakan (menjadi syarat untuk semua kategori)
1. Opini BPK atas LKPD minimal WTP;
2. Penetapan Perda APBD tepat waktu; dan
3. Penggunaan e-goverment (e-procurement)
 Tidak mendapatkan Alokasi Minimum
Kriteria
Utama
I. Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan
APBD
1. Local Taxing Power (Real
PDRD/PDRB Non Migas)
2. Quality of Spending (Real Belanja
Modal/Real. Belanja)
3. Quality of Budget Planning (Real
Belanja/Pagu Belanja)
4. Fiscal Space (Real Pend.
Nonearmarked/Real. Pendapatan)
5. Realisasi SILPA/Total Belanja
PengelolaanKeuangan
PelayananPemerintahan
Umum
InputProses
KategoriKinerja
II. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Kesesuaian
Materi 5%; Capaian Kinerja 95% (terdiri dari Pengambilan
Keputusan 30% dan Pelaksanaan Kebijakan 70%)
III. Perencanaan Daerah: Dokumen RKPD 40%; Verifikasi
Penyusunan RKPD 30%; Presentasi dan Wawancara 30%
IV. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Sistem
AKIP (Perencanaan 30%; Pengukuran Kinerja 25%;
Pelaporan Kinerja 15%; Evaluasi 10%); Capaian Kinerja
10%
V. Inovasi Pelayanan Publik : Pendekatan Baru; Produktif;
Berdampak; Berkelanjutan
VI. Kemudahan Investasi : SDM 50%; Sarpras 25%;
Kelembagaan 25%
0-4 20,0%
0-4 20,0%
0-4 20,0%
0-4 20,0%
0-4 20,0%
PelayananDasarPublikKesejahteraan
OutputOutcome
VII. Pelayanan Dasar Publik Bidang
Pendidikan
1.Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
2.Angka Partisipasi Murni (APM) SMP
3.Harapan Lama Sekolah (HLS)
VIII.Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan
1.Persentase Baduta Stunting
2.Persentase Balita sudah diimunisasi
3.Cakupan Persalinan dengan Tenaga
Kesehatan
IX. Pelayanan Dasar Publik Bidang
Infrastruktur
1.Rumah Tangga dengan Akses
Air Minum Layak
2. Rumah tangga dengan Sanitasi
yang Layak
3. Jalan Kondisi Mantap
0-4 33,3%
0-4 33,3%
0-4 33,3%
0-4 33,3%
0-4 33,3%
0-4 33,3%
0-4 33,3%
0-4 33,3%
0-4 33,3%
X. Kesejahteraan Masyarakat
1. Persentase Penduduk Miskin
2. Indek Pembangunan Manusia
0-4 50,0%
0-4 50,0%
1. Kelompok Input, Output, dan Outcome menggunakan metode kuartil berdasarkan peningkatan kinerja dan capaian kinerja terakhir,
sedangkan kelompok proses sesuai hasil penilaian K/L.
2. Menggunakan Passing Grade: BB untuk kategori I, VII-X; Penilaian K/L untuk kategori II-VI.
TAHUN 2018
30
DINAMIKA PERKEMBANGAN & TRANSFORMASI KEBIJAKAN TKDD (12):
KEBIJAKAN DANA INSENTIF DAERAH – REFORMULASI ALOKASI 2018

31. 31
85,3
97,2
2016
57,3
2015 2017
772 jt/desa
1,14 M/desa
1,3 M/desa
(miliar Rp)
Pendapatan Desa
1 Pendapatan Asli Desa
2 Alokasi APBN :
• Dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program
berbasis desa secara merata & berkeadilan
• 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara
bertahap
3 Bagian dari Pajak Daerah & Retribusi Daerah
(PDRD) kab/kota
Paling sedikit 10%
4 Alokasi Dana Desa (ADD)
Minimal 10% dari Dana Perimbangan yang diterima
kab/kota dikurangi Dana Transfer Khusus
5 Bantuan keuangan dari APBD
6 Hibah dan Sumbangan pihak ketiga
7 Lain-lain Pendapatan yang sah
•ADD: 33,8 M
•Bagi Hasil
PDRD: 2,7 M
•DD 20,76 M
•ADD: 35,5 M
•Bagi Hasil
PDRD: 2,8 M
•DD 46,98 M
•ADD: 34,1 M
•Bagi Hasil
PDRD: 3,2 M
•DD 60 M
Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud
pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum
yang berwenang mengatur & mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa, hak asal-usul dan/atau hak tradisional
FILOSOFI
 meningkatkan pelayanan publik di desa;
 mengentaskan kemiskinan;
 memajukan perekonomian desa;
 mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa; dan
 memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari
pembangunan
TUJUAN
DINAMIKA PERKEMBANGAN & TRANSFORMASI KEBIJAKAN TKDD (15):
KEBIJAKAN DANA DESA – FILOSOFI, TUJUAN, DAN SUMBER PENDAPATAN DESA

32. 32
46,982
60,000
20,766
3,2% TKD
6,4% TKD
8,5% TKD
20162015 2017
(miliar Rp) DANA DESA WUJUD APBN PRO RAKYAT
CARA PERHITUNGAN
BOBOT
1. Jml. Penduduk Desa (25%)
2. Angka Kemiskinan Desa (35%)
3. Luas Wilayah Desa (10%)
4. Tingkat Kesulitan Geografis
Desa (30%)
Porsi Pemerataan
Porsi Keadilan
90
%
10
%
PERTIMBANGAN
1. Memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan;
2. Rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah
yang paling rendah 4:1;
3. Standar deviasi palling rendah.
“Dana Desa adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan
Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kab/Kota dengan besaran
10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap, dan
dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan”
Proporsi
(Aloka si
Da sa r:
Formula )
TA 2015
Rp20,7 Triliun
TA 2016
Rp46,9 Triliun
TA 2017
Rp60,0 Triliun
Ra ta -
ra ta / Desa
(juta )
Aloka si
m a x
(juta )
Aloka si
m in
(juta )
Ra sio
Ra ta -
ra ta / Desa
(juta )
Aloka si
m a x
(juta )
Aloka si
m in
(juta )
Ra sio
Ra ta -
ra ta / Desa
(juta )
Aloka si
m a x
(juta )
Aloka si
m in
(juta )
Ra sio
90:10 280 1.121 254 1:4 628 2.221 570 1:4 800 2.819 726 1:4
80: 20 280 1.961 228 1:8 628 3.813 512 1:8 800 4.838 652 1 : 7
75: 25 280 2.382 215 1:11 628 4.610 483 1:10 800 5.848 616 1:10
0:100
(full
form ula )
280 8.768 13 1:662 628 16.555 48 1:340 800 20.992 62,670 1:335
DINAMIKA PERKEMBANGAN & TRANSFORMASI KEBIJAKAN TKDD (16):
KEBIJAKAN DANA DESA – PERKEMBANGAN PENGALOKASIAN

33. 33
“Dana Desa berkontribusi positif terhadap perbaikan layanan publik”
OUTPU
T
Pelatihan business plan
BIDANG PEMBANGUNAN 2016
Rp 40,8 T
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT 2016 Rp 3,1 T
Kursus pelatihan kerajinan tangan
(handycraft)
Pelatihan kewirausahaan desa
untuk pemuda
Pelatihan e-marketing & pembuatan website
industri rumah tangga
Pelatihan benih kerapu, tukik serta
budidaya cemara & bakau
Pelatihan kuliner & pengembangan
makanan lokal
Pelatihan pengolahan & pemasaran
hasil pertanian
Pelatihan pemanfaatan limbah organik
rumah tangga
INFRASTRUKTUR
Rp 30,7 T
Jalan Desa
66.179 Km
Jembatan
511.484 M
Unit Embung
686
Unit Drainase & Irigasi
65.573
MCK
36.951 Unit
Air Bersih
15.948 Unit
Pasar Desa : 1.810 Unit
Polindes : 3.100 Unit
Posyandu : 7.428 Unit
PAUD : 11.221 Unit
Jalan Nasional
14.983,1 km
Jembatan
10.590,73 m
Bendungan
37 unit
Irigasi
1.025 km
Sanitasi
983.250 KK
Air Bersih
SPAM Perkotaan :2.924 lt/dt
SPAM Kawasan Khusus :75 lt/dt
SPAM Regional :300 lt/dt
Perumahan
14.795 unit
BELANJA K/L
DANA DESA
NASIONAL DANA DESA
DINAMIKA PERKEMBANGAN & TRANSFORMASI KEBIJAKAN TKDD (17):
KEBIJAKAN DANA DESA – OUTPUT DANA DESA

34. 34
2014 2017
* Tahun 2015
▪ Gini rasio desa 0,34 0,32
▪ JPM 17,7 juta 17,1 juta
▪ % penduduk miskin 14,09%* 13,93%
▪ Garis kemiskinan Rp286,1 ribu Rp361,5 ribu
DINAMIKA PERKEMBANGAN & TRANSFORMASI KEBIJAKAN TKDD (18):
KEBIJAKAN DANA DESA – OUTCOME DANA DESA

35. 35
Dari 75.954 Desa sebagian besar tersebar di Jawa-Bali yang mencapai 31,4% dan Sumatera yang mencapai 31,2%.
Sementara itu yang lainnya tersebar di Sulawesi (11,8%), Kalimantan (8,9%), Papua (8,5%), Nusa Tenggara (5,4%) dan
Maluku (2,9%). Dari jumlah tersebut, sebagian besar Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal lebih banyak berada di Papua
yang mencapai 97%, Kalimantan (84,8%), Maluku (85%), dan di Sumatera (74,1%), sedangkan di Jawa-Bali mencapai 31,2%.
3571
13705
5321
395
13
SUMATERA
263
6953
12784
2960
156 JAWA-BALI
2497
3089
927 66 1
KALIMANTAN
854
5161
2582
79 1
SULAWESI
476
2570
827 70 3
NUS-RA
832
988
270 26
MALUKU
4960
1126
171 12
PAPUA
Desa Mandiri
Desa Maju
Desa Berkembang
Desa Tertinggal
Desa SangatTertinggal
Total: 23.005
Rp17,997 T
Total: 23.116
Rp19,187 T
Total: 6.580
Rp5,258 T)
Total: 8.677
Rp6,873 T
Total: 3.946
Rp3,225 T
Total: 2.116
Rp1,794 T
Total: 6.269
Rp5,665 T
(59,6%)
(15,5%)
(30,1%)
(1,1%)
(46,9%)
(37,9%)
(59,5%)
(9,8%)
(65,1%)
(12,1%)
(39,3%)
(46,7%)
(17,9%)
(79,1%)
DINAMIKA PERKEMBANGAN & TRANSFORMASI KEBIJAKAN TKDD (19):
KEBIJAKAN DANA DESA – STATUS DESA PER WILAYAH

36. 36
DINAMIKA PERKEMBANGAN & TRANSFORMASI KEBIJAKAN TKDD (20):
KEBIJAKAN DANA DESA – REFORMULASI KEBIJAKAN

37. 37
DAMPAK TKDD TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN (1)
PENINGKATAN KUALITAS PENYEDIAAN LAYANAN PUBLIK

38. 3838
7.8%
4.7%
-13.1%
0.8%
4.9% 4.5% 5.0% 5.5% 6.0% 6.2% 6.0%
5.0%
5.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Sebelum
Desentralisasi Fiskal Pasca
Desentralisasi Fiskal
Sumber: BPS (diolah)
DAMPAK TKDD TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN (2)
PERTUMBUHAN EKONOMI RELATIF STABIL PADA KISARAN 4,5%-6,2%
Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik

39. 3939
17.47
24.23
29.14
18.41 18.2 17.42 16.66 15.97
17.75 16.58 15.42
14.15 13.33 12.49 11.66 11.47 10.96 11.13 10.7
10.64
0
5
10
15
20
25
30
35
1996
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Sebelum
Desentralisasi
Fiskal
Pasca
Desentralisasi Fiskal
%
4.87
6.36 6.08
8.10
9.06
9.67 9.86
11.24
10.28
9.11
8.39
7.87
7.14 7.48
6.13 6.17 5.94 6.18
5.61
5.33
0
2
4
6
8
10
12
1996
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Pasca
Desentralisasi Fiskal
Sebelum
Desentralisasi
Fiskal
%
Tingkat Kemiskinan Indonesia
Pengangguran terbuka Indonesia
Sumber: BPS
DAMPAK TKDD TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN (3)
TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN SEMAKIN MENURUN

40. 40
Ketimpangan secara horizontal masih terjadi, sumber pertumbuhan masih bertumpu pada kawasan
barat, Tingkat Kemiskinan di kawasan timur masih relatif tinggi, dan Tingkat Pengangguran tertinggi di
Jawa.
7,5%
11,1%
22,0%
11,0%
6,5%
Pertumbuhan PDRB, 2016, YoY
Tingkat Kemiskinan Daerah, per September 2016
Source: BPS
JAWA: 58,5% thd PDB
Industri pengolahan, perdagangan,
konstruksi
SUMATERA: 22,0% thd PDB
Pertanian, Industri pengolahan,
pertambangan
KALIMANTAN: 7,9% thd PDB
Pertambangan, Industri, Pertanian
SULAWESI: 6,0% thd PDB
Pertanian, konstruksi, perdagangan
PAPUA: 2,5% thd PDB
Pertambangan, pertanian, dan
administrasi pemerintahan
BALI & NUSRA: 13,1% thd PDB
Pertanian, pariwisata, perdagangan
5,9%
14,7%
5,6 %
10,1%
4,3%
2,0%
7,4%
5,2%
1,2%
3,8% 5,5%
3%
5,9%
Tingkat pengangguran 2016
TANTANGAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL (1):
MASIH ADA KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTARDAERAH

41. 41
Rata-rata Nasional:
• Tingkat Kemiskinan 10,7%
• Pendapatan perkapita Rp45,18 jt
41
Pembangunan ekonomi yang inklusif (pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pemerataan)
menjadi strategi utama mengatasi ketimpangan, baik antar provinsi maupun antar kab./kota di dalam
suatu provinsi.
TANTANGAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL (2)
PDRB PERKAPITA, TINGKAT KEMISKINAN & GINI RATIO

42. 42
4% Kab.
Memberamo
Prov. Papua
10%
Kab. Mamasa
Prov. Sulawesi Barat
100%
Kota Banjarmasin
Prov. Kalimantan Selatan
Akses Air Bersih
1.4 per 100.000
Kab.Kupang
Prov. NTT
15 per 100.000
Kota Banda Aceh
Prov. Aceh
Akses Tenaga Kesehatan
Partisipasi Sekolah
hingga SMA
7%
Kab. Pegunungan
Bintang
Prov. Papua
36%
Kab. Tulang Bawang
Prov. Lampung
87%
Kota Padang Sidempuan
Prov. Sumatera Utara
SMA
194,875
37,841
14,928
DKI SULUT NTT
PDRB per Kapita
Ribu
rupiah
Akses Sanitasi
14%Kab. Asmat
Prov. Papua
36%Kab. Gorontalo Utara
Prov. Gorontalo
97%Kota Pangkal Pinang
Prov. Bangka Belitung
Sumber : PDRB 2015-BPS, Akses Air Bersih, Akses Sanitasi,
Partisipasi Sekolah 2015-Susenas, Akses Tenaga Kesehatan
2014-PODES
Gini Ratio
0.43
Jawa Barat
0.36
Sulawesi Barat
0.27
Bangka Belitung
TANTANGAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL (3)
MASIH ADA KESENJANGAN PENYEDIAAN LAYANAN PUBLIK

43. 43
“Mewujudkan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan
cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan prinsip keadilan,
transparansi, akuntabilitas, dalam bentuk peningkatan dan pemerataan
kualitas layanan publik dan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Republik
Indonesia”
 Meningkatkan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah;
 Memperkuat instrument hubungan
keuangan antara pusat dengan daerah dan
antardaerah guna mengoptimalkan
pendanaan kewenangan daerah;
 Memperbaiki kualitas pengelolaan
belanja daerah;
 Meningkatkan efektivitas pengelolaan
sumber-sumber pendanaan daerah
untuk mewujudkan perbaikan layanan
publik dan kesejahteraan;
 Menjaga kesinambungan fiskal nasional
dan daerah melalui pengelolaan TKD dan
pembiayaan daerah yang terkendali;
 Memperkuat sinergi antara K/L, internal
pemda & antar pemda;
 Memperkuat pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi; dan
 Memperkuat sistem informasi keuangan
daerah untuk menjaga kualitas hubungan
keuangan pusat dan daerah.
 Memperkuat sinkronisasi belanja K/L
dengan belanja pemerintah daerah;
CURRENT ISSUES (1):
VISI-MISI RUU HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

44. 44
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAN
PEMERINTAHAN DAERAH
• Revenue assignment:
a. Transfer ke Daerah
b. Hibah Daerah
c. Pinjaman Daerah
• Tugas Pembantuan• Expenditure assignment:
a. Belanja kebutuhan/prioritas
daerah
b. Belanja tertentu
a. Dana Perimbangan
b. Lain-Lain Pendapatan
c. Pinjaman Daerah
d. Dana Dekonsentrasi
e. Tugas Pembantuan
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
DAN PEMERINTAHAN DAERAH
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAN
PEMERINTAHAN DAERAHPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
• Pengelolaan APBD • Kerjasama dgn Lembaga/Pemerintah Daerah di Luar
Negeri
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
HUBUNGAN KEUANGAN ANTAR DAERAH
1. HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PROV.DAN KAB/KOTA
2. HUBUNGAN KEUANGAN ANTAR-PEMERINTAHAN DAERAH SETINGKAT &
LINTAS PEMERINTAHAN DAERAH
• Tugas pembantuan provinsi ke kab/kota.
• Bagi hasil pajak & bantuan keuangan.
• Hibah provinsi ke kab/kota dan sebaliknya.
• Dana Otsus, DTI & DAIS.
• Sinkronisasi usulan DAK Fisik.
• Evaluasi APBD kab/kota.
• Kerja sama antar daerah
• Hibah
UU 33/2004 RUU HKPD
Pengelolaan APBD:
• Proses penyusunan APBD
• Pelaksanaan
• Pertanggungjawaban
• Pengendalian defisit APBD
• Pengawasan dan
Pemeriksaan
• Penyelenggaraan SIKD Nasional dan Daerah • Penyelenggaraan SIKD Nasional dan Daerah • Sanksi terkait penyampaian IKD
• Sinergi antar kementerian/lembaga dalam pemantauan dan evaluasi
• Bantuan Keuangan
• Pinjaman
CURRENT ISSUES (2):
RUANG LINGKUP RUU HKPD

45. 456.
5.
3.
2.
45
CURRENT ISSUES (3):
REVISI UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Visi Perbaikan Kebijakan
“Mewujudkan Sistem Perpajakan Daerah yang adil, efisien, dan akuntabel dalam rangka
peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan”
PERLUASAN BASIS PAJAK DAERAH
1. Pengalihan PBB P3 menjadi Pajak Kabupaten/Kota.
2. Penerapan Opsen atas PPh, CHT, dan Opsen Provinsi atas Pajak Kab/Kota, Opsen Kab/Kota atas Pajak
Provinsi.
RESTRUKTURISASI PAJAK DAERAH
1. Mengurangi jenis pajaka dari 16 jenis menjadi 5 jenis dengan melakukan regrouping pajak sejenis,
mengubah DBH menjadi opsen, dan menghapus pajak yang bernilai kecil
2. Diharapkan administration cost dan compliance cost menjadi lebih rendah, serta penerimaan pajak lebih
optimal.
RASIONALISASI RETRIBUSI
1. Jasa Umum dari 15 jenis menjadi 5 jenis
2. Jasa Usaha dari 11 jenis menjadi 2 jenis
3. Perijinan tertentu dari 6 menjadi 2
PENGUATAN DASAR HUKUM PENGENAAN PAJAK
PENGUATAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN
1. Perlunya sistem pemungutan pajak yang lebih rinci;
2. Pengaturan mengenai Joint audit, pertukaran data dan penghapusan piutang, serta gugatan pajak
1.
4.
PENGUATAN PERPAJAKAN DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PENGUATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PDRD

46. 46
Kesimpulan
Implementasi Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal mampu untuk
mendukung perbaikan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, perluasan
kesempatan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Ini menunjukan kebijakan
desentralisasi dapat menjadi instrumen yang strategis di dalam menuju
pencapaian Masyarakat Adil dan Makmur,
Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu untuk terus
ditingkatkan agar perumusan kebijakan dan pelaksanaannya dapat berjalan
harmonis dan produktif dalam mengoptimalkan pengelolaan seluruh
instrumen desentralisasi fiskal.
Penguatan instrumen kebijakan Desentralisasi Fiskal, baik penguatan
sistem perpajakan daerah maupun sistem Transfer ke Daerah dan Dana Desa
terus dilakukan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan pelaksanaan
desentralisasi, sehingga dapat lebih mengakselerasi peningkatan layanan
publik dan kesejahteraan masyarakat.
25

47. 4747
D R . B O E D I A R S O T E G U H W I D O D O
D i r e k t u r J e n d e r a l P e r i m b a n g a n K e u a n g a n
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kuliah Umum
Jurusan Manajemen Keuangan
Bintaro, 11 Oktober 2017