Dokumen tersebut membahas tentang alur permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang meliputi beberapa tahapan seperti pembuatan akun di portal OSS, pembuatan Nomor Induk Berusaha, pengajuan dokumen kepada PTSP KKP, verifikasi lapangan, hingga penerbitan SIPJI. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai ketentuan dan klasifikasi yang terkait dengan izin pemanfaatan jenis ikan dilindungi

1. ALUR PERMOHONAN
SURAT IZIN
PEMANFAATAN JENIS
IKAN (SIPJI)
Pejabat Penghubung Badan Koordinasi Penanaman Modal – Kementerian Kelautan dan Perikanan
Arief Fajar Fitriani, A.Md, S.E
DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2. TERBATAS
PENUH
Termasuk Jenis Ikan yang oleh suatu negara tertentu yang pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan
bantuan pengendalian internasional
PENUH
PENUH
PENUH
PENUH
I
II
III
Perlindungan Jenis Ikan yang dilakukan terhadap seluruh siklus hidup di habitat asli dan habitat buatan dan/atau pada
seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur dan produk turunannya
Arwana Merah (Scleropages formosus, Pari Gergaji (Pristis sp.), Hiu Paus (Rhincodon typus), Pari Manta (Manta spp.)
Perlindungan terhadap Jenis Ikan yang dilakukan berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau
sebagian tahapan siklus hidup tertentu
Ikan Napoleon (Cheilinus undulatus), Ikan Capungan Banggai (Pterapogon kauderni), ), Arwana Irian (Scleropages jardini),
Ikan Terubuk (Tenualosa macrura)
Termasuk jenis ikan yang telah terancam punah (endangered) sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal
dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan tertentu dengan izin khusus
Arwana Merah (Scleropages formosus), Pari Gergaji (Pristis sp.)
Termasuk Jenis Ikan yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan
internasionalnya tidak dikendalikan
Ikan Napoleon (Cheilinus undulates), Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus), Hiu Martil (Sphyrna spp.), Hiu Tikus (Alopias spp.), Hiu
Lanjaman (Carcharhinus falciformis), Kuda Laut (Hippocampus spp.), Pari Liongbun (Rhynchobatus spp. ), Teripang Hitam
(Holothuria nobilis), Teripang Susu (Holothuria witmae), dll
Jenis ikan yang mempunyai kemiripan (look alike species) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam
Appendiks CITES
Hiu/pari lainnya (other Chondrichthyes), Teripang lainnya (Holothuroidea), Karang Lunak / Soft Coral ( Alcyonacea), Anemon
(Actiniaria), Karang Hias buatan (artificial live rock)
#
APPENDIKS
DILINDUNGI
Look Alike
KETENTUAN PEMANFAATAN JENIS IKAN

4. POIN-POIN Surat Edaran MKP B-494/MEN-KP/IX/2020
tentang PENERAPAN KETENTUAN PEMANFAATAN Jenis Ikan Dilindungi / Appendiks CITES
1. Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi penuh, dilindungi terbatas dan
yang masuk dalam Appendiks CITES wajib memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI).
2. Terhadap jenis ikan yang ditetapkan status perlindungannya setelah berlakunya Permen KP No. 61/PERMEN-KP/2018
diberlakukan ketentuan transisi selama 6 (enam) bulan untuk:
a) proses sosialisasi kepada stakeholder;
b) penetapan kuota ambil;
c) pemenuhan perizinan oleh pelaku usaha.
3. Selama masa transisi tersebut, jenis ikan sebagaimana dimaksud pada angka (2) tetap dapat dimanfaatkan dan
dilalulintaskan dengan persyaratan:
a) tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungannya;
b) dilengkapi dengan surat rekomendasi dari UPT PRL
4. Pelaku usaha yang telah memiliki izin pemanfaatan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan wajib melakukan registrasi ke KKP.

5. SURAT PEMANFAATAN
JENIS IKAN (SIPJI)
Terdapat 6 Kegiatan
1. Penelitian dan Pengembangan
2. Perdagangan
3. Pengembangbiakan
4. Aquaria
5. Pertukaran
6. Pemeliharaan untuk kesenangan
Berlaku 5 tahun kecuali pertukaran

6. DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Terintegrasi (Online Single
Submission) ;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang
Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam
Appendiks Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora
(CITES);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 Perubahan atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 (Penjelasan terkait
PNBP)
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian
Perizinan Lingkup KKP ke BKPM
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut;

7. KLASIFIKASI BAKU LAPANG USAHA
INDONESIA (KBLI) PERKA BPS TAHUN 2020
• Note : OSS saat ini masih menggunakan KBLI 2017, KBLI SIPJI
yang digunakan 46206.B (Perdagangan Besar Hasil
Perikanan), 03219 (Budidaya), 03211 (Pembesaran), 01727
(Penangkaran Ikan)

8. TAHAPAN
PENGAJUAN DOKUMEN SIPJI
1. Membuat akun di
oss.go.id (No KTP, email,
NPWP)
2. Membuat Nomor Induk
Berusaha (NIB)
3. Membuat SIUP (jika
tidak memiliki SIUP dari
PTSP Pemprov Domisili
Perusahaan) – untuk
kegiatan Perdagangan
4. Mencetak SIPJI (tidak
berlaku efektif)
OSS
1. Menghubungi L/BPSPL
untuk permohonan
Verifikasi Lapangan
2. Verifikasi Lapangan
3. Menerima Berita Acara
Verifikasi Lapang
PTSP
PTSP KKP / BKPM
1. Datang ke BKPM Loket 38 (WA)
atau
Menghubungi Hotline PTSP Ditjen
Pengelolaan Ruang Laut di Nomor
0812-9229-0511
2. Melengkapi persyaratan
pengajuan SIPJI
a. NIB, SIUP (khusus SIPJI
Perdagangan), SIPJI (tidak berlaku
efektif dr OSS)
b. Surat Permohonan SIPJI kepada
MKP
c. Proposal
d. Berita Acara Verifikasi Lapang
(Pelaku usaha menghubungi
L/BPSPL)
e. Surat Pernyataan Asal Usul Jenis
Ikan
f. Surat Pernyataan Kesediaan
Membayar Pungutan PNBP
g. Surat Pernyataan Pengambilan
Jenis Ikan dari Alam
3. Melampirkan seluruh persyaratan
ke PTSP
4. Menerima tanda terima dari PTSP
0812-9229-0511
L/BPSP
L
HOTLINE

9. PORTAL OSS.GO.ID

10. TAMPILAN PEMBUATAN
AKUN

11. TAMPILAN AKUN DI
OSS.GO.ID

12. TAMPILAN NIB DI
OSS.GO.ID
Note : OSS saat ini masih menggunakan KBLI 2017, KBLI SIPJI yang
digunakan 46206.B (Perdagangan Besar Hasil Perikanan), 03219
(Budidaya), 03211 (Pembesaran), 01727 (Penangkaran Ikan)

13. DATA-DATA YANG DIBUTUHKAN
• Data Profil ; Nama, NIK, Alamat, NPWP, Modal (Kekayaan
Bersih)
• Data Usaha ; Nama, NPWP, KBLI, Pilih KBLI 5 Digit, Sarana Usaha
yang digunakan, Alamat (lengkap sampai kelurahan), Lokasi
Usaha, Status Usaha, Modal, Omset

14. PENAMBAHAN KBLI

15. PENAMBAHAN KBLI
1. Masuk di Menu Perubahan Pilih kategori usaha
Pilih NIB Klik NIB Pilih Ubah NIB
Pilih Tambah KBLI , masuk ke form penambahan KBLI
2. Ubah data legalitas, pilih data KBLI dan Maksud
Tujuan, masukan kode 2 Digit KBLI
3. Hubungi Admin BPSPL

16. SIPJI BELUM BERLAKU EFEKTIF
1. PELAKU USAHA BUKAN KATEGORI IZIN USAHA MIKRO KECIL
2. MEMILIH KBLI SIPJI 46206, 03211, 03219, 01727
3. PELAKU USAHA MEMILIH KATEGORI PROYEK BARU ; MASUKAN DATA-DATA
YANG DIMINTA ; 8 LANGKAH DATA PERUSAHAAN, DATA INVESTASI, PJ,
ALAMAT USAHA

17. LANGKAH2
• Masuk ke Permohonan pilih perizinan berusaha
ikuti 8 langkah pengisian form kegiatan usaha
• Pilih Proyek Baru ; data perusahaan, data investasi,
pJ, alamat usaha
• Ikuti langkah 1- 8
• Langkah 4-6 pilih Izin Usaha Surat Izin Pemanfaatan
Jenis Ikan (KBLI sudah otomatis)
• Langkah 7 disclaimer – draft Izin usaha Proses
• Hubungi Admin BPSPL

18. DOKUMEN PERSYARATAN
SIPJI
 Dokumen yang dicetak dari Sistem OSS (NIB, SIUP, SIPJI belum berlaku efektif)
 Surat Permohonan yang ditujukan ke Menteri Kelautan dan Perikanan
 SIUP khusus SIPJI Perdagangan
 Proposal
 Surat Pernyataan Pemenuhan Asal Usul Jenis Ikan
• a. dilindungi penuh berasal dari hasil Pengembangbiakan mulai generasi II (F2)
• b. dilindungi terbatas berlaku sesuai dengan ketentuan perlindungannya
• c. Appendiks I CITES berasal dari hasil Pengembangbiakan
• d. Appendiks II dan III CITES berasal dari Pengambilan Jenis Ikan dari Alam dan
hasil Pengembangbiakan.
 Kesanggupan untuk memperoleh Izin Pengambilan dari alam setelah sarana
dan prasarana pemeliharaan selesai dibangun
 Berita Acara Verifikasi Lapang (dilaksanakan di UPT)

19. DOKUMEN

20. TEMPLATE PROPOSAL
(ADA DI PTSP)

21. TEMPLATE PROPOSAL
PENGEMBANGBIAKAN

22. SIPJI TERBIT
No Nama Perusahaan Provinsi SIPJI Jenis Ikan Status
1 CV. LIMA MUTIARA INDOMAL Kalimantan Utara SIPJI DN Hiu dan Pari App II CITES Terbit
2 CV. LIMA MUTIARA INDOMAL Kalimantan Utara SIPJI DN Napoleon Terbit
3 CV. LIMA MUTIARA INDOMAL Kalimantan Utara SIPJI LN Hiu dan Pari App II CITES Terbit
4 CV. LIMA MUTIARA INDOMAL Kalimantan Utara SIPJI LN Napoleon Terbit
5 H Sulaiman H.Berima Kalimantan Barat SIPJI DN Hiu dan Pari App II CITES Terbit
6 Deny Wahyudi Safry/PD Fathi
Nusantara
Kalimantan Barat SIPJI DN Hiu dan Pari App II CITES Terbit
7 ABD. Wahab
Kalimantan Timur
SIPJI DN
Hiu dan Pari App II CITES
Proses
8 Agus Vedi Kalimantan Barat SIPJI DN Hiu dan Pari App II CITES Proses
9 PD. Sampurno Jaya Makmur Kalimantan Barat SIPJI DN Hiu dan Pari App II CITES Proses

23. HOTLINE PELAYANAN
• Hotline PTSP KKP 0812-9229-0511
untuk pengajuan SIPJI ke email
pelayanan_djprl@kkp.go.id
• Hotline konsultasi perizinan pemanfaatan jenis ikan
yang dilindungi dan atau Appendiks CITES
0851-5645-6488

24. ALAMAT PENGAMBILAN
SIPJI (SETELAH
PENDELEGASIAN)
Badan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Jalan Jendral Gatot Subroto No 44 Jakarta 12910
Telepon 021(5252008) Fax 021 (5254945)
Situs : www.bkpm.go.id, Email : info@bkpm.go.id
TU BKPM Lantai 2 Loket 45
ext 2202
Pengambilan SIPJI setelah mendapat email dari PTSP
KKP melalui email pelayanan_djprl@kkp.go.id
syarat : membawa tanda terima dr PTSP KKP dan Foto
Copy KKP

25. TERIMA KASIH