Ada 20 jenis ikan yang menjadi prioritas kegiatan 2015-2019

1. Oleh:
Didi Sadili
Jakarta, 01 Desember 2014
DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN
DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2. UU No. 31/2004 ttg PERIKANAN
Jo UU No. 45/2009 ttg PERUBAHAN UU No. 31
ttg PERIKANAN
PP No. 60/2007
KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN
PermenKP No. 3/2010
TATA CARA PENETAPAN STATUS
PERLINDUNGAN JENIS IKAN
PermenKP No. 4/2010
TATA CARA PEMANFAATAN JENIS
IKAN DAN GENETIK IKAN

3. KONSERVASI
EKOSISTEM
KONSERVASI
GENETIK
KONSERVASI
JENIS
PP 60/2007
Pasal 1 ayat (1)
Konservasi sumber daya
ikan adalah upaya
perlindungan, pelestarian
dan pemanfaatan sumber
daya ikan, termasuk
ekosistem, jenis, dan
genitik untuk menjamin
keberadaan, ketersediaan
dan kesinambungannya
dengan tetap memelihara
dan meningkatkan
kualitas nilai dan
keanekaragaman sumber
daya ikan.

4. PERLINDUNGA
N
PELESTARIAN PEMANFAATAN
BERKELANJUTAN

5. RUANG LINGKUP
“IKAN” berdasarkan UU 31/2004 jo UU 45/99
IKAN
F i s c e s C r u s t a c e a M o l u s c a Coelenterata
Echinoder
mata
Amphibia Reptilia Mammalia Algae

6. MELINDUNGI JENIS IKAN TERANCAM
PUNAH
MEMPERTAHANKAN
KEANEKARAGAMAN JENIS IKAN
MEMELIHARA KESEIMBANGAN DAN
KEMANTAPAN EKOSISTEM
MEMANFAATKAN SUMBERDAYA IKAN
SECARA BERKELANJUTAN

7. PERMASALAHAN PENGELOLAAN JENIS IKAN
TERANCAM PUNAH
KERUSAKAN HABITAT
OVER FISHING
PENANGKAPAN TIDAK RAMAH
LINGKUNGAN
INTRODUKSI SPESIES
PENANGKAPAN IKAN YG SEDANG
BERTELUR/MEMIJAH

8. PEMANFAATAN
BERKELANJUTAN
 PENENTUAN KUOTA
TANGKAP
 PEMBINAAN
PENGEMBANGBIAKAN
 PENGENDALIAN
PEREDARAN
 LAYANAN PERIJINAN
 PENGEMBANGAN
EKOWISATA
UPAYA PERLINDUNGAN
 PENETAPAN STATUS
PERLINDUNGAN
 SOSIALISASI DAN
PENYADARAN
MASYARAKAT
 PENGAWASAN DAN
PENEGAKAN HUKUM
UPAYA PELESTARIAN
 PENGKAYAAN
POPULASI
 MENJAGA KESTABILAN
POPULASI
 PENELITIAN
PENGEMBANGBIAKA
PERLINDUNGAN
HABITAT PENTING
 PEMETAAN HABITAT
PENTING (D-PEMIJAHAN,
ASUHAN)
 PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN HABITAT
PENYIAPAN DATA
DAN INFORMASI
 PENYIAPAN PEDOMAN
 SURVEY POTENSI DAN
POPULASI
 PENYIAPAN DATABASE
NASIONAL
 PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI

9. FISHES
1. NAPOLEON
2. TERUBUK
3. BCF / CPUNGAN
BANGGAI
4. ARWANA
5. SIDAT
6. KUDA LAUT
7. HIU PAUS
8. PARI MANTA
9. PARI GERGAJI
10. HIU KOBOI DAN HIU
MARTIL
11. MOLA-MOLA
REPTIL
12. PENYU
13. LABI-LABI
COELENTERATA
17. KARANG HIAS
18. BAMBU LAUT
MOLUSCA
19. KIMA
20. LOLA
ECHINODERMAT
A
14. TERIPANG
MAMALIA
15. PAUS / LUMBA2
16. DUGONG

10. TERANCAM PUNAH
LANGKA
ENDEMIK
FEKUNDITAS RENDAH
POPULASI TURUN DRASTIS

11. LANGKA ENDEMIK
a. KEPADATAN POPULASI KECIL;
b. WAKTU MATANG SEKSUAL PERTAMA
SANGAT LAMA;
c. LAJU PERTUMBUHAN LAMBAT
a. SEBARAN GEOGRAFIS ALAMI
TERBATAS;
b. LINGKUNGAN HIDUP SEMPIT;
c. HIDUP PADA KARAKTERISTIK
EKOSISTEM TERTENTU
PENURUNAN JML INDIVIDU FEKUNDITAS RENDAH
a. BERKURANGNYA JUMLAH INDIVIDU
DLM JUMLAH BESAR PDA SUATU
HABITAT;
b. PENURUNAN HASIL TANGKAPAN PER
SATUAN UPAYA
a. JUMLAH TELUR YANG DIHASILKAN
RENDAH;
b. KEMATIAN ALAMI TINGGI;
c. BERPASANGAN TETAP

12. Usulan
Inisiatif
Konsultasi
Publik
Analisis
Kebijakan
Rekom
Ilmiah
Penetapan
Status
a. SURAT DITUJUKAN
KE MENKP
b. DILENGKAPI
DENGAN
DOKUMEN KAJIAN
AWAL DAN PETA
PENYEBARAN
a. KOORDINASI DG
INSTANSI TERKAIT;
b. PELIBATAN
MASYARAKAT
c. MENDAPATKAN
MASUKAN
a. KONDISI HABITAT
DAN POPULASI DI
ALAM;
b. TINGKAT DAN
CARA
PEMANFAATAN;
c. KEPEDULIAN DAN
KESADARAN
MASYARAKAT;
d. KETERKAITAN
PROGRAM LINTAS
SEKTORAL
a. SURAT
PERMINTAAN
REKOM ILMIAH
DARI MENKP (MA)
KE KEPALA LIPI (SA)
b. SURAT REKOM
ILMIAH DARI
KEPALA LIPI (SA) KE
MENKP (MA)
a. PENETAPAN STATUS
PERLINDUNGAN
OLEH MENKP
b. MEMPERTIMBANG
KAN
REKOMENDASI
ILMIAH DAN HASIL
ANALISIS
KEBIJAKAN
LAYAK
TIDAK LAYAK

13. PERLINDUNGAN
TERBATAS
2.
2.1 TERBATAS WAKTU
2.2 TERBATAS TEMPAT
2.3 TERBATAS UKURAN
PERLINDUNGAN
PENUH
1.

14. PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN OLEH
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kepmen KP No. 59/2011 tentang
Penetapan Status Perlndungan Terbatas
Ikan Terubuk (Tenualusa macrura)
Kepmen KP No. 18/2013 tentang
Penetapan Status Perlndungan Penuh
Ikan Hiu Paus (Rhyncodon typus)
Kepmen KP No. 37/2013tentang
Penetapan Status Perlndungan Terbatas
Ikan Napoleon (Cheilinus undulatus)
Kepmen KP No. 4/2014 tentang
Penetapan Status Perlndungan Penuh
Ikan Pari Manta

15. KEPMENKP NO. 59/2011
STATUS PERLINDUNGAN
TERBATAS
IKAN TERUBUK
KEPMENKP NO. 18/2013
STATUS PERLINDUNGAN
PENUH HIU PAUS
KEPMENKP NO. 37/2013
STATUS PERLINDUNGAN
TERBATAS IKAN NAPOELON
KEPMENKP NO. 4/2014
STATUS PERLINDUNGAN
PENUH PARI MANTA
KEPMENKP NO. 46/2014
STATUS PERLINDUNGAN
TERBATAS BAMBU LAUT

16. UU No.32/2004 ttg “PEMERINTAHAN DAERAH”
Pasal 18
(1). Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola
sumber daya di wilayah laut;
(2). Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar
dan atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(3). Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan
laut.
b. Pengaturan administratif
c. Pengaturan tata ruang
d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang
dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah.
e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan, dan
f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
(4). Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau
ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi
untuk kabupaten/kota.
(5). Apabila wilayah laut antar 2 provinsi kurang dari 24 mil, kewenangan untuk mengelola
sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah
dari wilayah antar 2 provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 dari
wilayah kewenangan provinsi dimaksud.
(6). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap
penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
(7). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan
ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.