Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang sejarah, tujuan, visi, misi, struktur organisasi, dan tugas pokok divisi-divisi di Perum Bulog. Perum Bulog didirikan pada 1967 dan secara resmi menjadi perusahaan umum pada 2003, dengan tujuan mendukung pembangunan pangan nasional dan menstabilkan harga pokok pangan. Organisasi Perum Bulog terdiri dari 3 bidang yaitu Pelayanan Publik, Perencanaan dan Pengembangan

1. 23
BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
3.1 Sejarah dan Perkembangan Perum Bulog
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat Perum Bulog telah
terbentuk sejak tanggal 10 Mei 1967 yang merupakan perusahaan umum milik
negara yang bergerak dibidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan
Bulog antara lain meliputi usaha logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan
hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditas pangan
dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari
pemerintah, Perum Bulog juga tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar
pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan
beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan.
Perum Bulog sebagai perusahaan umum milik negara memiliki tujuan pokok
yang harus dicapai. Tujuan pokok Perum Bulog adalah untuk mengamankan
penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi pemerintahan baru.
Tujuan tersebut selanjutnya direvisi melalui Keppres No.39 tahun 1969 tanggal 21
Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan
kemudian direvisi kembali melalui Keppres No.39 tahun 1987, yang dimaksudkan
untuk menyongsong tugas Bulog dalam rangka mendukung pembangunan
komoditas pangan yang multi komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui
Keppres No.103 tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab Bulog mencakup
koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi, yaitu ketika
Kepala Bulog dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan.
Pada tahun 1995, muncul Keppres No.50 yang dikeluarkan untuk
menyempurnakan struktur organisasi Bulog yang pada dasarnya bertujuan untuk
lebih mempertajam tugas pokok, fungsi serta peran Bulog itu sendiri. Hal ini
tentunya menyebabkan tanggung jawab Perum Bulog lebih difokuskan pada
peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan.
Keppres tersebut menegaskan bahwa tugas pokok Bulog lebih diperluas yaitu

2. 24
untuk mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum,
terigu, kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun
tidak langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi
produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan
kebijaksanaan umum Pemerintah.
Seiring berjalannya waktu, tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keppres
No.45 tahun 1997 dimana komoditas yang dikelola Bulog lebih dipersempit hanya
mengelola beras dan gula. Melalui Keppres No.19 tahun 1998 tangal 21 Januari
1998, pemerintah mengembalikan tugas Bulog seperti Keppres No.39 tahun 1968.
Kemudian melalui Keppres No.19 tahun 1998 ruang lingkup komoditas yang
ditangani Bulog kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang diambil
oleh Pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam Letter Of Intent (LOI).
Liberalisasi beras mulai dilaksanakan sesuai Keppres RI No.19/1998 tanggal
21 Januari 1998 tersebut dengan menerangkan bahwa tugas pokok Bulog dibatasi
hanya hanya untuk menangani komoditas beras, sedangkan komoditas lain yang
dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar. Arah pemerintah untuk
mendorong Bulog menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan
terbitnya Keppres No.29 tahun 2000, didalamnya tersirat Bulog sebagai organisasi
transisi (tahun 2003) menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik di
samping masih menangani tugas tradisionalnya.
Keppres No.29 tahun 2000 tersebut menerangkan bahwa tugas pokok Bulog
adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik melalui
pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras
(mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistik
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah perubahan
tesebut semakin kuat dengan keluarnya Keppres No.166 tahun 2000, yang
selanjutnya diubah menjadi Keppres No.103/2000. Tugasnya adalah
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dengan kedudukan sebagai Lembaga
Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab langsung kepada
presiden.

3. 25
Kemudian Keppres No.103/2001 diubah lagi dengan Keppres No.03 tahun
2002 tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok Bulog masih sama dengan
ketentuan dalam Keppers No.29 tahun 2000, tetapi dengan nomenklatur yang
berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003. Akhirnya
dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No.7 tahun 2003 menjelaskan
bahwa Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Bulog secara resmi
menjadi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), kemudian
Peraturan Pemerintah direvisi menjadi PP RI No.61 tahun 2003. Peluncuran
Perum Bulog ini dilakukan di Gedung Arsip Nasional Jakarta pada tanggal 10 Mei
2003. Terhitung tanggal 10 mei 2003 tepat di hari berdirinya Bulog, maka Bulog
resmi menjadi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) hingga
saat ini.
Landasan hukum yang mendasari Perum Bulog dalam mengemban amanah
dari pemerintah dan tuntunan hak rakyat atas pangan tertuang dalam Pasal 45
sampai dengan Pasal 48 UU No.77 tahun 1996, yang menyebutkan diantaranya :
1. Kewajiban untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan tidak hanya
menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat.
2. Peran pemerintah dalam menyelenggarakan dan mengkoordinasikan
cadangan pangan nasional serta mengatur dalam penyelenggaraan
persediaan, pengadaan, dan penyaluran pangan yang bersifat pokok.
3. Pemerintah dapat mengembangkan, membina atau membantu
penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat selain dengan memberikan
kesempatan seluas-luasnya kepada koperasi dan swasta dalam
mewujudkan tujuannya tersebut.
4. Pemerintah perlu mencegah terjadinya gejolak harga pangan tertentu yang
bisa merugikan ketahanan pangan dan mengendalikan harga pokok
pangan.

4. 26
3.2 Tujuan Perum Bulog
Tujuan Perum BULOG adalah turut serta membangun ekonomi Nasional,
khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan Nasional dibidang pangan,
dan dapat menyelaraskan kegiatan komersial dengan tugas dan tanggungjawab
publik.
3.3 Visi dan Misi Perum Bulog
Perum BULOG Divre Lampung mempunyai visi dan misi sebagai berikut :
1. Visi
Visi dari Perum BULOG Terwujudnya perusahaan yang handal dalam
pencapaian ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Artinya, Perum
BULOG harus mempunyai keunggulan daya saing dari segi kualitas
komoditinya, kualitas pelayanan, tingkat efisiensi dan efektifitas yang jauh
lebih baik dari lembaga-lembaga lainnya.
2. Misi
Misi dari Perum BULOG adalah :
1. Menyelenggarakan tugas pelayanan publik untuk keberhasilan
pelaksanaan kebijakan pangan nasional.
2. Menyelenggarakan kegiatan ekonomi di bidang pangan secara
berkelanjutan yang memberikan manfaat kepada stockholders dan
perekonomian nasional.
3. Menjalankan usaha dalam bidang produksi, pemasaran dan jasa di
bidang komoditas pangan guna mendukung program pengembangan
hasil pertanian khusunya pangan di bidang usaha lainnya dalam upaya
memaksimalkan produktivitas.
Dengan visi dan misi tesebut, Perum BULOG memerlukan SDM yang
memiliki kemampuan/keahlian sesuai dengan bidang pendidikan yang
dimiliki dan kemauan mendukung kegiatan dan peran BULOG yang
lebih efektif.

5. 27
3.4 Struktur Organisasi Perum Bulog
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perum Bulog Divre Lampung
Sumber : Perum Bulog (2016)
3.5 Tugas dan tanggung Jawab Personil Perum Bulog
Tugas dan tanggung jawab personil sebagai berikut :
3.5.1 Kepala Divisi Regional (Kadivre)
Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan publik (PP),
perencanaan dan pengembangan usaha (PPU), administrasi dan keuangan
(MINKU), memimpin Divre sesuai tugas yang telah ditetapkan berdasarkan
ketentuan yang berlaku serta melaksanakan kerjasama dengan badan usaha
lain atau instansi pemerintah.

6. 28
3.5.2 Asisten Divre Madya
Membantu Kepala Divisi Regional Lampung di bawah keahlian
tertentu dengan menyelenggarakan pengolahan, penelaahan serta pengkajian
terhadap masalah-masalah sesuai bidang penugasan baik atas inisiatif sendiri
maupun atas petunjuk Kadivre. Asisten Divre berada di bawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Kadivre.
3.5.3 Bidang Pelayanan Publik (PP)
Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan
mengevaluasi serta melaksanakan kegiatan pengadaan gabah/beras, analisa
harga dan pasar, persediaan dan angkutan, perawatan kualitas dan
penyaluran. Bidang Pelayanan Publik (PP) terdiri dari Seksi Pengadaan,
Seksi Analisis Harga, Seksi Perawatan Kualitas, Seksi Persediaan dan
Angkutan serta Seksi Penyaluran.
1. Seksi Pengadaan
Merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melakukan
perkiraan jumlah biaya pengadaan gabah/beras serta karung
pembungkus, pelaksanaan melalui Satgas (satuan tugas) yang terdapat
pada masing-masing daerah kerja dan mitra kerja, mempersiapkan
perjanjian dan kontrak, mempersiapkan dokumen tagihan dan
pendistribusian, pengecekan L/C pengadaan serta pembinaan teknis.
2. Seksi Analisi Harga dan Pasar
Merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi serta melakukan
kegiatan monitoring dan analisa, pengamatan perkembangan harga
pasar di tingkat produsen dan konsumen serta penyusunan data
statistik seluruh komoditi.
3. Seksi Perawatan Kualitas
Merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi
kegiatan inspeksi kualitas, pengendalian aplikasi teknis penyimpanan,

7. 29
perhitungan kebutuhan biaya perawatan dan obat-obatan,
pemberantasan hama, pengendalian hama gudang terpadu serta
pengolahan gabah, dan pengolahan hasil pemeriksaan kualitas.
4. Seksi Persediaan dan Angkutan
Merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi
kegiatan serta melakukan kegiatan pangolahan laporan posisi
persediaan dan penyebaran persediaan, perhitungan kebutuhan
penyimpanan/sewa gudang, penyusunan prognosa pelayanan publik
pengadaan, persediaan dan penyaluran serta angkutan, pembongkaran
dan pemuatan barang serta administrasinya.
5. Seksi Penyaluran
Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi
serta melakukan kegiatan pelayanan beras kepada kelembagaan
pemerintah serta masyarakat umum meliputi penyiapan surat perintah
setor, delivery order, nota tagihan, berita acara penyerahan, dan
penyimpulan serta perjanjian jual beli.
3.5.4 Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha (PPU)
Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan
mengevaluasi serta melaksanakan kegiatan industri dan perdagangan, usaha
jasa, dan teknologi informasi. Bidang ini juga memiliki tugas lain yaitu
komersil yang bergerak dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah dan
menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Usaha bisnis komersil yang
terdapat di bawah koordinasi bidang PPU antara lain UB PGB, UB Jastasma,
Bulog Mart, dan PT Jasa Prima Logistik. Bidang Perencanaan dan
pengembangan Usaha (PPU) terdiri dari Seksi Industri dan Perdagangan,
Seksi Jasa, dan Seksi Teknologi Informasi.

8. 30
1. Seksi Industri dan Perdagangan
Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi serta
melakukan kelgiatan pengelolaan industri, perdagangan komoditi
pangan dan non pangan. Dengan kata lain, seksi ini merupakan seksi
yang melakukan penjualan berbagai produk Perum Bulog Divre
Lampung baik secara sempit ataupun luas.
2. Seksi Jasa
Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi serta
melakukan kegiatan pengelolaan usaha jasa pergudangan, angkutan,
dan pembongkaran, survei dan perawatan serta usaha jasa lainnya.
Seksi ini juga tidak hanya menawarkan jasa angkutan untuk bidang
PPU saja, melainkaan juga menawarkan jasa angkutan bagi bidang
lainnya dalam jumlah tertentu.
3. Seksi Teknologi Informasi
Merencanakan dan mengevaluasi serta melakukan kegiatan
pemeliharaan serta perawatan sarana dan dukungan teknologi
informasi di seluruh bidang yang terdapat di Perum Bulog Divre
Lampung.
3.5.5 Bidang Administrasi dan Keuangan
Bidang Administrasi dan Keuangan (Minku) merupakan salah satu
bidang yang memiliki dua tugas pokok yaitu mengurusi segala macam hal
yang berkaitan dengan pengeluaran serta pemasukan perusahaan dan yang
berkaitan dengan sumber daya manusia yang terdapat pada Perum Bulog
Divre Lampung. Bidang Administrasi dan Keuangan ini bertanggungjawab
untuk merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan
kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dan hukum, ketatausahaan dan
kerumahtanggaan serta umum, kehumasan, pengelolaan anggaran dan
pembiayaan serta pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Divisi

9. 31
Regional Lampung. Bidang Administrasi dan Keuangan terdiri dari Seksi
SDM dan Hukum, Seksi Tata Usaha dan Umum, Seksi Keuangan, Seksi
Hubungan Masyarakat dan Seksi Akutansi.
1. Seksi SDM dan Hukum
Merencanakan, melakukan dan mengkordinasi kegiatan administrasi
sumber daya manusia dan urusan hukum serta klaim dan tuntunan
ganti rugi. Kegiatan administrasi sumber daya manusia berupa
kegiatan mutasi atau perpindahan karyawan ke Divre lain atau ke
Subdivre dan Kansilog.
2. Seksi Tata Usaha dan Umum
Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan
pengelolaan surat menyurat, arsip, ekspedisi, keprotokolan,
kerumahtanggaan dan pengelolaan, pemeliharaan perlengkapan
sarana kantor, rumah dinas jabatan, mess, pergudangan, inventaris
serta penghapusan.
3. Seksi Keuangan
Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan
administrasi pembiayaan meliputi penerimaan, penyimpanan,
pengeluaran dan pembayaran uang atau surat berharga, meneliti
kebenaran transaksi penerimaan dan pengeluaran, dokumen
pendukung serta penyediaan dan pengalokasian anggaran serta
analisis kebutuhan anggaran. Seksi keuangan dibantu oleh seorang
kasir Perum Bulog Divre Lampung yang bertugas untuk membuat
vourcer dan melakukan transaksi-transaksi.
4. Seksi Hubungan masyarakat
Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan
pengelolaan berita dan informasi yang berasal dari exsternal maupun
internal. Seksi hubungan masyarakat ini juga bertugas untuk

10. 32
menjalin koordinasi dan komunikasi dengan media massa dalam
upaya peningkatan citra dan pelayanan konsumen serta menganalisa
dan menyajikan berita dan informasi bagi pimpinan.
3.5.6 Bidang Pengawasan
Bidang pengawasan merupakan unit pendukung Direksi didalam
mengaudit kepatuhan implementasi dari strategi, struktur dan kebijakan
pengelolaan perusahaan secara intern. Bidang pengawasan tidak hanya
melakukan pengawasan atau pengauditan di daerah Divre Lampung saja,
melainkan juga melakukan pengawasan dan pengauditan ke daerah subdivre
dan kansilog Perum Bulog Divre Lampung.
3.5.7 Usaha Bisnis Jasa Angkutan (UB-JPLB)
UB-JPLB mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan
usaha angkutan komoditi milik Perum BULOG maupun pihak lain.
UB-JPLB menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) UB-JPLB.
b. Pengurusan kegiatan usaha jasa angkutan mulai dari perencanaan,
pelaksanaan pengendalian aktivitas UB-JPLB.
c. Pelaksanakan kegiatan dministrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban
UB-JPLB.
3.5.8 Usaha Bisnis Jasa Survey dan Pemberantasan Hama (UB-
Jastasma)
UB-Jastasma mempunyai tugas melaksanakan penyelenggarakan
kegiatan dan pengembangan usaha jasa survey dan pemberantasan hama atas
komoditas milik Perum Bulog atau Pihak Lain. UB-Jastasma
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

11. 33
a. Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran (RKA) UB-Jastasma.
b. Pengurusan kegiatan usaha jasa survey dan pemberantasan hama mulai
dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian aktivitas UB-
Jastasma.
c. Pelaksanaan kegiatan administrasi, pelaporan dan pertanggung jawaban
keuangan UB-Jastasma.
3.5.9 Unit Pelaksanaan Teknis Pengolahan Gabah/Beras (UPT-PGB)
UPT-PGB berfungsi melakukan kegiatan pembelian, pengeringan,
pengolahan gabah dan pemasaran beras yang berkualitas serta pemanfaatan
hasil di samping baik untuk mendukung kegiatan pelayanan publik maupun
usaha komersial.
3.6 Lokasi Perum Bulog
Perum Bulog Divre Lampung berlokasi di Jalan Cut Meuthia No. 29 Bandar
Lampung, Telp. 0721-487947 Fax. 0721-484125
Email : divre_lampung@bulog.co.id
Website : http://www.bulog.co.id
3.7 Logo dan Makna Logo Perum Bulog
Gambar 3.2 Logo Perum BULOG Divre Lampung
Makna Logo Perusahaan :
1. Matahari dengan gradasi warna kuning ke merah menggambarkan Perum
Bulog sebagai perusahaan yang menjadi sumber dari seluruh rangkaian
kehidupan bangsa Indonesia yang beraneka ragam termasuk suku dan

12. 34
kultur didalamnya. Matahari juga mencerminkan adanya semangat
perubahan dalam diri Perum Bulog, untuk menjadi perusahaan yang lebih
profesional, transparan dan sehat.
2. Huruf/tipografi Bulog berwarna biru menjadi refleksi konkrit akan
besarnya peranan Perum Bulog dalam usaha mewujudkan kesejahteraan
bangsa Indonesia. Sedangkan bentuk huruf/tipografi yang kokoh
menggambarkan bentuk fisik Perum Bulog sebagai sebuah perusahaan
yang solid dalam mengelola berbagai misinya.
3. Logo dapat disertai atau tidak disertai tagline atau slogan berupa kalimat
"Bersama Mewujudkan Kedaulatan Pangan".