Sebagai pemenuhan tugas Akuntansi Sektor Publik

1. ANALISIS PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DINASTI RULLIA SAPITRI 022118126
ANNISA NURIZKY 022118219
AMELLIA PUTRI 022118262
SITI ROBIATUL ADAWIYAH 022118266
GINA SYARIFAH 022118286
TUGAS UNTUK MEMENUHI MATA KULIAH
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN

2. 1
KATA PENGANTAR
Puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang hingga saat ini masih memberikan kita
nikmat iman dan kesehatan, sehingga saya siberi kesempatan yang luar biasa ini yaitu
kesempatan untuk menyelesaikan tugas penyusunan Laporan Tugas Terstruktur Mata Kuliah
Akuntansi Sektor Publik dalam Pokok Pokok Bahasan Organisasi Sektor Publik.
Shalawat serta salam tidak lupa selalu kita haturkan untuk junjungan nabi agung kita,
yaitu Muhammad SAW yang telah menyampaikan petunjuk Allah SWT untuk kita semua,
yang merupakan sebuah petunjuk yang paling benar yakni Syariah agama Islam yang
sempurna dan merupakan satu satunya karunia paling besar bagi seluruh alam semesta.
Sekaligus pula saya menyampaikan rasa berterimakasih yang sebanyak banyaknya
untuk Bapak Sudjatmiko Wibowo, Ak, M.M selaku dosen mata kuliah Akuntansi Sektor
Publik yang telah menyerahkan kepercayaannya kepada kami guna menyelesaikan laporan ini
dengan tepat waktu.
Kami berharap dengan sungguh agar laporan ini mampu berguna serta bermanfaat
dalam meningkatkan pengetahuan sekaligus wawasan. Selain itu, kami juga sadar bahwa
laporan ini dapat ditemukan banyak sekali kekurangan serta jauh dari kesempurnaan. Oleh
sebab itu kami menanti kritik dan saran untuk kemudian dapat kami revisi dan kami tulis di
masa yang selanjutnya.
Diakhir kami berharap laporan sederhana kami ini dapat dimengerti oleh pembaca.
Kami memohon maaf yang sebesar besarnya apabila dalam laporan ini terdapat banyak
perkataan yang tidak berkenan di hati.
Penyusun

3. 2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..........................................................................................................1
DAFTAR ISI..........................................................................................................................2
ABSTRAK.............................................................................................................................3
BAB I PENDAHULUAN .....................................................................................................4
1.1 Latar Belakang Laporan....................................................................................3
1.2 Rumusan Masalah.............................................................................................5
BAB II PEMBAHASAN........................................................................................................6
2.1 Pengertian .........................................................................................................6
2.2 Peran Laporan Keuangan...................................................................................6
2.3 Tujuan Laporan Keuangan.................................................................................7
2.4 Dasar Hukum.....................................................................................................8
2.5 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.........................................9
2.6 Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor ..........................10
2.7 Pengukuran dan Pengakuan SAP dengan Laporan Keuangan Kabupaten
Bogor ................................................................................................................13
2.8 Analisis Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran
2012 Sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 .....................................................13
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN................................................................................15
3.1 Kesimpulan........................................................................................................15
3.2 Saran ................................................................................................................15
DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................................16

4. 3
ABSTRAK
Tujuan dari laporan ini adalah: untuk mempelajari dan mengetahui penyusunan dan
penyajian laporan keuangan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor sesuai
dengan SAP, dan untuk mengetahui kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Bogor.
Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi sebagai pendukung
dalam penulisan skripsi ini adalah: Metode kuantitatif deskriptif dilakukan dengan
mengumpulkan data dan informasi terkait atau relevan dengan masalah yang dibahas,
kemudian disusun, dipelajari, dan dianalisis lebih lanjut untuk menjelaskan dan
menyelesaikan masalah .
Hasil penyusunan penelitian dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Bogor sesuai dengan Peraturan Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor
telah mengacu pada PSAP No. 01, sedangkan upaya Pemerintah dalam penyusunan laporan
keuangan telah mengemukakan administrasi baik dalam teknik maupun implementasinya
adalah sebagai titik awal untuk pelaporan keuangan.
Kata kunci: Akuntansi Sektor Publik, Laporan Keuangan, SAP.

5. 4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Setiap entitas, termasuk pemerintah daerah, wajib menyusun laporan keuangan.
Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kondisi
dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya LKPD merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD).
Terlebih Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
(SAP).
Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan
untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna
maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang
dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi, yaitu bahwa biaya yang
dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.
Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance), Pemerintah
Daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek
teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik mampu
memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Seperti halnya
yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan komersial, informasi berupa laporan
keuangan tersebut seharusnya merupakan hasil dari sebuah proses akuntansi.
Untuk keperluan tersebut dibuatlah standar akuntansi yang nantinya akan menjadi
acuan dan pedoman bagi para akuntan yang berada dalam organisasi sektor publik. Dalam
konteks organisasi sektor publik, diperlukan sebuah paket standar akuntansi tersendiri
dikarenakan adanya kekhususan yang signifikan antara organisasi sektor publik dengan
perusahaan komersial. Diantaranya adalah adanya kewajiban pertanggungjawaban kepada
publik yang lebih besar antara penggunaan data-data yang dimiliki. Oleh karena itu,
pemerintah mencoba menyusun suatu standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan
presiden sebagai Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah.
Salah satu cara upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertangggungjawaban
keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikat
standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Standar Akuntansi
Pemerintah merupakan masalah penting dalam profesi dan semua pemakai laporan yang
memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan standar
akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada
semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar Akuntansi

6. 5
Pemerintah mengacu kepada praktek-praktek akuntansi baik ditingkat nasional maupun
internasional serta mampu menghasilkan suatu standar yang diterima secara umum.
Dengan adanya standar yang diterima umum, pemerintah pusat dan daerah akan dapat
memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap dan berguna.
Standar Akuntansi Pemerintah diterapkan di lingkungan pemerintah, baik di
pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di
pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti infromasi keuangan pemerintahan akan dapat
menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan atau juga terwujudnya
transparansi serta akuntabilitas. Standar Akuntansi Pemerintah diharapkan dapat
dijadikan sebagai pedoman dalam penerapan penata usaha dan pertanggungjawaban
keuangan daerah dalam menjamin keseragaman praktek-praktek akuntansi dan laporan
keuangan pemerintah pusat maupun daerah untuk memenuhi azas transparansi dan
akuntabilitas kinerja keuangan daerah. Pelaporan keuangan komponen penting untuk
menciptakan akuntabilitas keuangan. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap
pelaksanaan akuntabilitas keuangan menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor
publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi
akuntansi yang berupa laporan keuangan.
Penerapan otonomi daerah membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintah yang baik berdasarkan manajemen keuangan yang
transparan dan akuntabel. Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomer 58 Tahun 2005
tentang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk
menetapkan suatu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk
peraturan daerah. Sehubungan dengan itu maka diperlukan sistem yang andal, mudah
dipahami, yang mampu menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus
dana suatu satuan kerja kepada para pengambil keputusan dalam rangka memenuhi
kewajiban pemerintah daerah dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
daerahnya.
Terselenggaranya sistem manajemen keuangan yang sehat merupakan salah satu
kunci dari perwujudan Good Governance. Didalam sistem maksudnya mencakup
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar transparansi dan akuntabilitas menjadi
barometer. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan Negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampingkan
secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi Pemerintahan.
1.2 Rumusan Masalah
1. Jelaskan dari peran laporan keuangan?
2. Apa saja tujuan dari laporan keuangan?
3. Apa saja dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan?
4. Apakah penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bogor sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah?
5. Apakah laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor telah disusun dan
disajikan secara berkualitas sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010?
6. Bagaimana analisis laporan keuangan Kabupaten Bogor?

7. 6
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian
Salah satu peran dan tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Derah (LKPD)
adalah penyajian informasi keuangan daerah yang bermanfaat keuangan daerah yang
bermanfaat bagi manajer public daerah (Kepala Daerah dan DPRD) dalam rangka
pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah.
Karakteristik kualitatif kualitas informasi keuangan pada LKPD yaitu relevan,
andal, dapat diperbandingkan dan dapat di pahami mampu memberikan informasi
keuangan sebagai dasar pengambilan kebijakan manajerial. Salah satu komponen
LKPD yang sangat mempengaruhi pemenuhan kualitas informasi sesuai dengan
karakteristik kualitatif tersebut adalah komponen Catatan atas Laporan Keuangan
(CALK) yang disajikan secara paripurna (full discosure presentation).
Salah satu tujuan utama Pemerintah Daerah adalah meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan
peningkatan daya saing daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka melalui
kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah berupaya untuk mewujudkan
keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah guna
memenuhi keinginan masyarakat. Pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan
keseimbangan antara hak daerah berupa perolehan pendapatan daerah dengan
kewajiban daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memenuhi
kebutuhan masyarakat. Dalam rangka inilah, pemerintah daerah membutuhkan
informasi keuangan daerah yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD).
Pemerintah daerah membutuhkan informasi keuangan yang disajikan dalam
LKPD tersebut untuk keperluan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan
kebijakan desentralisasi fiskal yang dituangkan pada Peraturan Daerah (Perda)
tentang Anggaran Pendapatan dan BELANJA Daerah (APBD) setiap tahunnya.
Dengan demikian, LKPD diharapkan mampu memberikan peranan penting dalam
mendukung kegiatan maajemen keuangan pemerintahan daerah sebagaimana
dinyatakan dalam kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Peranan LKPD di atas mendorong penulis untuk mengkaji peran LKPD dalam
pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal Pemerintah daerah, baik dalam bidang
perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian dan pengambilan keputusan. Kajian
peran LKPD dalam pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal ini dilakukan dengan
menggunakan metode studi kepustakaan yaitu literatur-literatur yang terkait dengan
akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan serta LKPD, dan literature
lainnya yang relevan.
2.2 Peran Laporan Keuangan
Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah
No. 24 tahun 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah
No.71 tahun 2010), menyatakan bahwa laporan keuangan disusun utukk menyediakan

8. 7
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas
pelaporan mempunya kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan
serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur
pada suatu periode pelaporan untuk berbagai kepentingan seperti :
1. Akuntabilitas
Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas
pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana
pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada
peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational Equity)
Membantu para pengguna penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk
membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang
akan datand diasumsukan akan ikut menaggung beban pengeluaran tersebut.
2.3 Tujuan Laporan Keuangan.
Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah Menyatakan bahwa
pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat
bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik
keputusan ekonomi, social, maupun politik dengan :
1. menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk
membiayai seluruh pengeluaran, menyediakan informasi mengenai kesesuaian
cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang
ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan
dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
3. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan
berkaitan dengan sumber-sumber penerimaanya, baik jangka pendek maupun
jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan possi keuangan entitas pelaporan,
apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang
dilakukan secara periode pelaporan

9. 8
2.4 Dasar Hukum
Dasar Hukum Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2017.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400).
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pasar dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomro 126, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daera dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028).
5. Peraturan Pemerintah Nomro 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokol dan
Keuangan Pimpinan dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tetang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dwan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2015
Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).
Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
7. Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentan Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

10. 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata cara Pelaksanaan Tugas dan wewenang seta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4209).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106).
13. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah Penganggaran dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Belanja penunjang. Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif
dan Dana Operasional.
2.5 Penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah
Akuntansi Keuangan Pemerintahan sekarang memasuki Era Desentralisasi,
maka pelaksanaan akuntansi pemerintahan itu ada di daerah-daerah (Provinsi ataupun
kabupaten) kemudian daerah-daerah tersebut menyampaikan laporannya ke
Pemerintah Pusat.
Oleh pemerintah pusat dibuatkan menjadi Laporan Konsolidasi yang
merupakan Laporan Keuangan Pemerintah RI. Akuntansi keuangan daerah adalah
suatu sistem informasi pengidentifikasian, pencatatan, pengklasifikasian,
mengikhtisarkan dan mengkomunikasikan kegiatan suatu daerah berupa pelaporan
untuk pengambilan keputusan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Keuangan Konsolidasi
dari Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan PPKD. Proses pembuatan
Laporan Keuangan Pemda ini pada dasarnya sama dengan proses pembuatan Laporan
Keuangan yang telah dijelaskan dalam prosedur sebelumnya. Perbedaan utama adalah
adanya jurnal eliminasi untuk menihilkan reciprocal account, yaitu akun/rekening RK.

11. 10
Sehingga, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak akan ada lagi
akun/rekening RK.
Teknik pelaksanaannya adalah PPKD menyiapka kertas kerja konsolidasi.
Kemudian PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo Neraca setelah penyesuaian dari
kertas kerja SKPD dan kertas kerja PPKD menjadi Neraca Saldo Pemda dan diletakan
di kolom “Neraca Saldo Pemda” yang terdapat pada kertas kerja konsolidasi. Proses
selanjutnya adalah pembuatan jurnal eliminasi. Jurnal ini dibuat oleh PPKD dengan
tujuan melakukan eliminasi atas saldo pada akun-akun yang bersifat “resiprokal”.
Akun resiprokal adalah akun-akun Rekening Koran (RK). Jurnal eliminasi dimasukan
ke dalam kertas kerja konsolidasi di kolom jurnal eliminasi.
2.6 Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor
Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pelaporan keuangan daerah berpedoman
pada Permendagri No 13 Tahun 2006 dengan melaksanakan tata usaha keuangan
daerah dengan pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi,
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari Laporan Arus
Kas, Laporan Realisasi atau Perhitungan APBD. Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomro 4614).
Pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bogor menyajikan rekening
Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, dan realisasinya. Walaupun dalam prakteknya
sering kali realisasinya jauh lebih besar atau lebih kecil dari yang dianggarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Bogor. Dapat dilihat bahwa kelompok Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 3.041.872.447.995,35 atau mencapai
133,26% dari target Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 sebesar
Rp.2.282.578.507.000,00.
Rincian Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan
masing-masing :
1. Pendapatan Pajak Daerah Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2017 sebesar
Rp. 1.786.132.725.164,86 atau mencapai 117,16% dari target Pendapatan Asli
Daerah tahun 2017 sebesar Rp. 1.524.530.219.000,00.
2. Pendapatan Retribusi Realisasi Pendapatan Retribusi tahun 2017 sebesar
Rp. 150.541.572.101,00 atau mencapai 105,21% dari target Pendapatan Retribusi
tahun 2017 sebesar Rp. 143.092.421.000,00.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Realisasi Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2017 sebesar
Rp. 44.338.643.608,00 atau mencapai 100,21% dari target. Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2017 sebesar Rp. 44.246.174.000,00.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
tahun 2017 sebesar Rp. 1.060.859.507.031,49 atau mencapai 185,88% dari target
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 sebesar Rp. 570.709.693.000,00.

12. 11
Keempat jenis pendapatan tersebut telah mencapai target. Pencapaian anggaran
(target) tertinggi pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 185,88%
berada pada jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan anggaran
sebesar Rp.570.709.693.000,00 dengan realisasinya
Rp. 1.060.859.507.031,49.
Pada kelompok Dana Perimbangan dengan pencapaian anggaran sebesar 94,55%
yang terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan, masing-masing :
1. Bagi Hasil Pajak lebih rendah dari anggaran dengan pencapaian sebesar 76,00%
dari target Rp. 222.560.673.000,00 dengan Realisasinya Rp. 169.154.327.088,00.
2. Jenis Pendapatan dari Bagi Hasil Bukan Pajak melebihi anggaran dengan
pencapaian sebesar 120,56% dari target Rp. 83.117.846.000,00 dengan
Realisasinya sebesar
Rp. 100.206.850.561,00.
3. Jenis Pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan anggaran
sebesar Rp. 1.902.004.175.000,00 dengan Realisasinya 100,00%.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih rendah dari anggaran dengan pencapaian
sebesar 82.42% dari taerget Rp. 693.338.824.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp.
571.474.008.174,00.
5. Begitu juga dengan Rekening Belanja, jumlah belanja yang dianggarkan sebesar
Rp. 7.296.948.565.000,00.
Sedangkan Pembiayaan dapat kita ketahui bahwa Pembiayaan di sisi
penerimaan dari anggaran Rp. 692.814.027.451,33 dengan Realisasinya
Rp.696.587.130.027, yang berasal dari Sisi Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
dengan anggaran sebesar Rp.692.814.027.451,33 . Dari sisi Pengeluaran telah sesuai
sebesar Rp. 110.700.000.000,00. Dengan demikian diperoleh kelebihan pembiayaan
sebesar Rp. 685.197.888.082,06.
1. Pada tahun anggaran per 31 Desember 2017 pada pos aset, 31 Desember 2017
dan 2016 jumlah asset lancer sebesar Rp. 1.813.078.646.277,02 dan
Rp. 1.815.233.706.679,29.
2. Jumlah investasi jangka panjang pada 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar
Rp. 869.356.445.654,61 dan Rp. 813.754.264.103,36, sehingga investasi jangka
panjang mengalami kenaikan.
3. Aset tetap 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 18.010.518.795.030,10 dan
Rp. 15.603.984.069.228,50, maka dalam asset tetap mengalami kenaikan.
4. Jumlah asset lainnya pada 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar
Rp. 374.889.905.643,03 dan Rp.279.388.138.956,42, maka asset lainya
mengalami kenaikan, maka total asset Pemerintahan Kabupaten Bogor pada tahun
anggaran 2017 mengalami peningkatan.
5. Pada pos kewajiban, jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2017 dan
2016 sebesar Rp. 88.823.908.856,70 dan Rp. 81.436.080.253,64 maka kewajiban
jangka pendek mengalami kenaikan.

13. 12
6. Jumlah ekuitas dana pada 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp.
21.197.019.883.748,00 dan Rp. 18.605.924.098.714,00.
7. Jumlah kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar
Rp. 21.285.843.792.604,70 dan Rp. 18.687.360.178.967,60, maka ekuitas dana
lancer mengalami kenaikan. Maka total kewajiban dan dana ekuitas Pemerintah
Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2017 mengalami kenaikan.
Arus masuk dan arus keluarnya kas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
selama tahun anggaran 2017. Berdasarkan hasil pemeriksaan kas oleh Badan
Pengawas Daerah Kabupaten Bogor terdapat ;
- Saldo Kas per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 685.251.285.582,06
- Saldo kas pada pemegang Kas yang
Belum disetor s/d 31-12-2016sebesar Rp. -
- Saldo Akhir Kas 2017 Rp. 685.251.285.582,06
Arus kas diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) aktivitas antara lain :
1. Aktivitas Operasi
Aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukan kemampuan operasi
Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai
kegiatan operasional yang bersumber dari kas masuk pada tahun anggaran 2017
di luar pinjaman dan sisa lebih perhitungan anggaran yang lalu. Besarnya arus
kas masuk dari aktivitas operasi selama tahun anggaran 2017 sebesar Rp.
6.974.949.178.040,35 dan dikeluarkan untuk membiayai aktivitas operasional
sebesar Rp. 6.350.590.267.363,00 sehingga mendapat surplus operasional
sebesar Rp. 1.624.358.910.677,35.
2. Aktivitas Investasi
Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun anggaran 2017 minus
Rp. 1.525.048.152.623,00 menunjukan bahwa dalam tahun 2017 Pemerintah
Kabupaten Bogor melakukan pelepasan asetnya, namun penambahan asset tetap
lebih besar dari pada nilai pelepasan asset tetap sebesar Rp.
1.525.152.052.623,00.
3. Penerimaan dan Pengeluaran kas bruto sehubungan dengan surplus atau defisit
anggaran pada tahun 2017. Ini dapat dilihat dimana tidak ada arus kas masuk.
Sedangkan arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan adalah sebesar
Rp. 110.700.000.000,00.
2.7 Pengukuran dan Pengakuan SAP dengan Laporan Keuangan Kabupaten
Bogor.
Dalam pengukuran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor telah
mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai

14. 13
historis baik pada kelompok keandalan, Aset, kewajiban dan Investasi telah disajikan
sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Aset yang dicatat sebesar
pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan
untuk memperoleh aset. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran laporan
keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi
yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan
dalam mata uang rupiah.
Pengakuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor proses
penetapannya telah terpenuhi kriteria pencatatan suatu kejadian dalam catatan
akuntansi sehingga telah menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban,
ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana telah termuat pada
laporan keuangan entitas Pemerintah Kabupaten Bogor. Pengakuan telah diwujudkan
dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh
oleh kejadian yang terkait. Manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian tersebut
telah mengalir keluar atau masuk ke dalam entitas pelaporan Pemerintahan Kabupaten
Bogor. Kejadian tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau
dapat diestimasi dengan andal. Pemerintahan Kabupaten Bogor telah memenuhi
kriteria pengakuan yang telah dipertimbangkan dengan aspek materialitas.
2.8 Analisis Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran Tahun
2012 Sesuai Dengan PP No. 71 Tahun 2010
Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor telah
menyajikan berupa perhitungan atau pelaksanaan dari semua yang dianggarkan dalam
tahun anggaran, baik pada kelompok pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pos-pos
pada Laporan Realisasi Anggaran telah disajikan sesuai dengan PP Nomer 71 Tahun
2010 (SAP). Anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan struktur anggaran yang
terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan telah diakui
pada saat diterima pada Kas Umum Daerah.
Pendapatan pada pelaporan realisasi anggaran telah diklasifikasikan menurut
jenis pendapatan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas
daerah, belanja sudah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja).
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah,
dan juga pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas
daerah. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu
periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA .
Dalam uraian Laporan Neraca dapat dilihat bahwa Pemerintahan Kabupaten
Bogor telah menyajikan informasi aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana pada akhir
tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengklasifikasikan asetnya
dalam aset lancar dan aset nonlancar serta telah mengklasifikasikan kewajiban
menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban telah
diklasifikasikan sesuai dengan waktu pembayarannya. Ekuitas dana telah disajikan
dalam neraca yang terdiri dari ekuitas dana lancar dan dan ekuitas dana investasi. Di
mana dalam neraca yang disajikan Pemerintah Kabupaten Bogor membandingkan
dengan neraca tahun berjalan dengan tahun anggaran yang telah lalu. Pos-pos pada

15. 14
neraca Pemerintahan Kabupaten Bogor yang telah dicantumkan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.
Laporan arus kas pada Pemerintah Kabupaten Bogor telah disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Aktivitas-aktivitas pada laporan Arus Kas
telah disajikan secara benar dan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah.
Kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi,
investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Arus kas dari aktifitas
perasi telah disajikan dengan motode langsung. Metode langsung mengungkapkan
pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Secara garis besar
laporan arus kas Pemerintah Kabupaten Bogor telah menerapka Standar Akuntansi
Pemerintah.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor
pada Tahun 2012 telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan
Arus Kas dengan baik dan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah.

16. 15
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang kami lakukan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor bahwa laporan keuangan tersebut mengenai
penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mengacu pada PP No. 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan
dilakukan penyesuaian dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 01 :
Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi
Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil penelitian yang penulis lakukan di
Pemerintah Kabupaten Bogor tentang laporan keuangan daerah sudah mengacu kepada
PSAP No. 01.
Analisis kualitas laporan keuangan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran tahun 2017
sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 telah disajikan secara wajar dalam hal material.
Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila relevan, andal, dapat
dibandingkan, dan dapat dipahami. Kualitas laporan yang relevan, yaitu membantu
pengguna mengevaluasi peristiwa-peristiwa yang ada dan dapat mengkoreksi hasil
evaluasi di masa lalu ;andal, yaitu laporan keuangan telah disajikan secara jujur, dapat
diverifikasi, dan netralitas ; laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode
sebelumnya ; dan yang terakhir dapat dipahami oleh para pengguna. Dalam laporan
keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor acuan penerapannya sudah sesuai dengan
karakteristik kualitatif laporan keuangan.
3.2 Saran
Setelah melakukan penelitian pada Pemerintahan Kabupaten Bogor, maka penulis
mempunyai saran yaitu :
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Bogor pada bagian
keuangan setelah dikaji dan dipertimbangkan dengan teori yang ada, maka dalam
penyusunan dan penyajian Laporan keuangannya bisa lebih ditingkatkan secara efektif
dan efesien di Pemerintah Kabupaten Bogor agar mendapatkan hasil laporan keuangan
yang lebih optimal.

17. 16
DAFTAR PUSTAKA
https://s.docworkspace.com/d/AKECsxq31bY6go_jwOqmFA
https://klikanggaran.com/anggaran/lkpd-kabupaten-bogor-tahun-anggaran-2017.html
https://www.researchgate.net/publication/327788974