Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan piutang dagang jangka pendek perusahaan dengan membeli dan mengurus piutang tersebut. Kegiatan ini melibatkan penjual piutang, pembeli piutang, dan pihak yang berhutang. Anjak piutang memiliki beberapa jenis seperti recourse, non-recourse, domestik, dan internasional.

1. ANJAK PIUTANG
SYAFRIL

2. • Anjak- Piutang adalah kegiatan pembiayaan
dalam bentuk pembiayaan piutang dagang
jangka pendek suatu perusahaan beraikut
pengurusan atas piutang tersebut.
• ( Seseorang meminjamkan uang kepada orang
lain kemudian dia membutuhkan uang itu lalu
pitang tersebut did jadikan jaminan kepada
Factoring untuk mendapatkan dana sehingga
orang yang berhutang mencicilnya kepada
Factoring)

3. PEGAWAI BANK

4. • Perusahaan Anjak- Piutang ( Factoring
Company) adalah badan usaha yang melakukan
usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan
atau pengalihan serta pengurusan piutang atau
tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari
transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

5. • Dasar hukum Anjak Piutang (Factoring) :
• Perjanjian antara Para Pihak sebagai suatu dasar
hukum.
• Per Undang-Undangan sebagai suatu dasar hukum (
Keppres No. 6 Th 1988, UU No. 7 Thn 1992).
• Berbagai Peraturan Perbankan lainnya ( UU
Perseroan Terbatas No. 40 Thn 2007, UU Koperasi
No. 25 Thn 1992, UU LEPI No. 2 Thn 2009 yang
kemudian DIGANTI Perpres No. 9 Thn 2009).

6. RASA SYUKUR

7. • Pihak-Pihak yang bertransaksi dalam Anjak-
Piutang (Factoring) :
• Klien sebagai penjual piutang adalah
perusahaan yang menjual piutang dagang
jangka pendek kepada Perusahaan Pembiayaan.
• Customer sebagai yang berhutang.
• Perusahaan Factoring sebagai pembeli piutang.

8. • Jenis-jenis Anjak Piutang (Factoring):
• Recourse Factoring yaitu Pihak klien masih
bertanggung jawab.
• Non Recourse Factoring yaitu Pihak klien tidak
bertanggung jawab .
• Domestic Factoring yaitu semua Pihak dalam satu
Negara.
• International Factoring yaitu para Pihak berada
diluar negeri.
• Factoring with account receivables yaitu Factoring
dimana yang did alihkan adalah bukti tagihan
berupa invoice dagang.

9. • Kegiatan Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk
pembelian piutang dagang jangka pendek suatu
perusahaan berikut pengurusan atas piutang
tersebut.
• Piutang jangka pendek adalah piutang dagang
yang jatuh tempo selama-lamanya satu tahun.

10. USAHA

11. • Kegiatan Anjak- Piutang ( Factoring ) dapat
dilakukan dalam bentuk :
• Without Recourse ( Anjak Piutang dengan jaminan
dari penjual piutang ) adalah kegiatan anjak piutang
di mana perusahaan pembiayaan menanggung
seluruh resiko tidak tertagihnya piutang.
• With Recourse ( Anjak Piutang dengan jaminan dari
penjual piutang ) adalah kegiatan Anjak-Piutang
dimana penjual piutang menanggung resiko tidak
tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang di
jual kepada Perusahaan Pembiayaan.

12. • Perbedaan Anjak-Piutang (Factoring) dengan
Pinjaman Bank :
• Penekanan Anjak-Piutang adalan pada nilai piutang
bukan pada kelayakan kredit perusahaan.
• Anjak-Piutang bukan merupakan suatu pinjaman
melainkan membeli suatu asset yang berupa
piutang.
• Pinjaman Bank melibatkan dua Pihak yaitu Bank
dan Penerima Kredit sedangkan Anjak-Piutang
melibatkan tiga Pihak yaitu Penjual Piutang-
Lembaga Anjak-Piutang dan Pihak yang harus
membayar piutang.

13. • Anjak-Piutang dalam Prinsip Syariah :
• Anjak – Piutang dalam prinsip Syariah adalah kegiatan
pengalihan piutang jangka pendek suatu perusahaan berikut
pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan Prinsip
Syariah.
• Prinsip Syariah dalah ketentuan hukum Islam yang menjadi
pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan
transaksi antar lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah
dengan Pihak lain yang telah dan akan di atur oleh DSN-MUI.
• Anjak Piutang dalam Syariah dilakukan berdasarkan akad
Wakalah bil Ujrah yaitu pelimpahan kuasa oleh satu Pihak (al
muwakkil) kepada Pihak lain (al wakil) dalam hal-hal yang
boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (ujrah).

14. BERANI

15. • DAFTAR PUSTAKA :
• Keputusan Presiden RI No. 61 Tahun 1988.
• Keputusan Menteri Keuangan No. 84 / PMK.
012 /2006.
• Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009.
• Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar
Modal Dan Lembaga Keuangan No. PER-
03/BL/2007.