Pakistan merupakan pelopor sistem perbankan syariah dengan menghapus bunga dan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga. Bank syariah pertama di Indonesia berkembang pesat dengan cabang di kota besar. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam dengan menawarkan layanan pembiayaan dan pembayaran sesuai syariat.

2.  Pakistan merupakan pelopor pelaksanaan
sistem perbankan syariah, dimana
pemerintah Pakistan sudah menghapus
pemberlakuan bunga dan mensosialisasikan
pinjaman tanpa bunga.
 Bank syariah pertama di Indonesia, PT. Bank
Muamalat Indonesia yang berkembang cukup
pesat dan telah memiliki cabang cukup
banyak di beberapa kota besar.

3.  Bank umum yang melaksanakan usaha
berdasarkan prinsip-prinsip syariah ( PBI. No.
6/24/PBI/2004 ).
 Lembaga keuangan yang memberikan jasa
pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu
lintas pembayaran dan peredaran uang yang
operasionalnya disesuaikan dengan syariat
Islam.

4.  Prinsip syariah aturan perjanjian
berdasarkan hukum Islam antara bank dan
pihak lain untuk menyimpan dana atau
pembiayaan kegiatan usaha dengan prinsip
bagi hasil, penyertaan modal, sewa
murni/pemindahan kepemilikan atas barang

5.  Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, jenis
bank dibagi:
1. Bank Umum Syariah sistem syariah,
jasa lalu lintas pembayaran.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
tidak memberikan jasa lalu lintas
pembayaran.
3. Unit Usaha Syariah unit usaha bank
umum konvensional.

6.  Tambahan pasti atas pokok pinjaman diambil
pemberi pinjaman (kreditur) atas peminjam
(debitur) sesuai dengan jangka waktu
pinjamannya.
 Pengambilan tambahan, baik dalam jual beli
maupun pinjam meminjam yang
bertentangan dengan prinsip Islam.

7. Jenis riba antara lain:
a) Riba Qardh
b) Riba Jahilliyah
c) Riba Fadhl
d) Riba Nasi’ah
 Riba qardh dan jahilliyah termasuk dalam
golongan riba hutang piutang.
 Riba fadhl dan nasi’ah termasuk dalam
golongan riba jual beli.

8. NO ASPEK BANK SYARIAH BANK
KONVENSIONAL
1 Bentuk investasi Investasi yang halal Investasi halal dan
haram (bebas nilai)
2 Prinsip usaha Prinsip bagi hasil,
jual beli atau sewa
Memakai bunga
3 Orientasi terhadap jasa Kemenangan kedua
belah pihak
Orientasi pada laba
4 Hubungan antar pihak Kemitraan dengan
nasabah
Hubungan kreditur
dan debitur
5 Dewan Pengawas Syariah
(DPS)
Penghimpunan dan
penyaluran dana
sesuai fatwa DPS
Tidak terdapat
dewan sejenis

9. Antara lain:
1. Mudharabah kerjasama dengan nisbah
bagi hasil kesepakatan di muka, kerugian
ditanggung pemilik usaha.
Ada 2 mudharabah:
 Muthlaqah tidak dibatasi spesifikasi
jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
 Muqayyadah dibatasi spesifikasi jenis
usaha, waktu dan daerah bisnis.

10. 2. Musyarakah kerjasama dua pihak
atau lebih utk usaha tertentu, halal dan
produktif sesuai kesepakatan, keuntungan
dan kerugian ditanggung bersama sesuai
porsi.
Ada 4 jenis musyarakah:
a) Muwafadhah memasukkan porsi modal
dan melakukan tindakan hukum yang sama

11. b) Al-Inan kerjasama modal
perdagangan, modal tidak harus sama
porsinya, keuntungan dibagi bersama.
c) Al-Wujuh tidak memiliki modal sama
sekali, melakukan pembelian dengan kredit
dan dijual tunai, keuntungan dibagi
bersama
d) Al-Abdan menerima suatu pekerjaan,
hasil yang diterima dibagi bersama sesuai
kesepakatan

12. 3. Wadiah titipan murni dari satu pihak
ke pihak lain yang harus dijaga dan
dikembalikan pada penitip disaat penitip
mengambilnya.
Dibedakan menjadi 2 yaitu:
 Amanah pihak yang dititipi tidak
boleh menggunakan harta titipannya.
 Dhamanah bertanggung jawab penuh
dan boleh menggunakan harta titipan
tersebut.

13. 4. Murabahah jual beli yang ditambah
dengan keuntungan yang disepakati oleh
pembeli dan penjual.
 Penyerahan barang dilakukan saat
pembayaran dilakukan pembeli baik tunai,
ditangguhkan atau dicicil.

14. 5. Salam jual beli barang tertentu antara
penjual dan pembeli yang terdiri dari harga
pokok barang dan keuntungan yang telah
disepakati.
 Penyerahan barang dilakukan kemudian hari
dan pembayaran dilakukan di muka.

15. 6. Istishna’ jual beli yang prinsipnya
seperti salam, tetapi penyerahan uangnya
dilakukan secara cicilan atau ditangguhkan,
spesifikasi barang jelas, harga jual
disepakati dalam kontrak istisna’ dan tidak
boleh berubah selama kontrak berlangsung.

16. 7. Ijarah pemindahan hak guna atas
barang/jasa melalui pembayaran sewa
tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas
barang sendiri.
 Muntahiyyah bittamllik sewa yang
diikuti dengan perpindahan kepemilikan.
 Harga jual dan sewa disepakati pada awal
perjanjian.

17. 8. Qardh perjanjian pinjam meminjam
uang/barang yang dilakukan tanpa tujuan
untuk memperoleh keuntungan, pihak
dapat meminta biaya pengganti dalam
pelaksanaan kontrak.
 Dilakukan pada:
a) Talangan haji
b) Pinjaman tunai kartu kredit syariah
c) Pinjaman pengusaha kecil
d) Pinjaman pada pengurus/pegawai bank

18. 9. Rahn menahan salah satu harta
pemilik/peminjam sebagai jaminan atas
pinjaman yang diterimanya.
Syarat:
a) Milik nasabah bersangkutan
b) Ukuran, sifat dan nilai yang jelas sesuai
nilai pasar
c) Bisa dikuasai bank tapi tidak boleh
dimanfaatkan

19. 10. Hawalah pengalihan utang dari orang
yang berutang pada orang lain yang wajib
menanggungnya. (pemasok, mendapatkan
dana utk proses produksi)
 Pihak bank akan mendapatkan biaya ganti
atas jasa pemindahan piutang.

20. 11. Wakalah penyerahan, pendelegasian,
pemberian mandat (pemberian amanat
pada orang lain melakukan tindakan atas
nama pemberi amanat).
 Transaksi ini dijumpai pada transaksi
penagihan.

21.  Mengawasi jalannya bank syariah agar dalam
operasionalnya tidak menyimpang dari
prinsip muamalah Islam.
 Bersifat independen (setingkat dewan
komisaris).
 Dipilih pada Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) atas rekomendasi DSN.

22.  Wewenang DPS:
1. Memberikan pedoman garis besar tentang
aspek syariah dalam operasional,
penyaluran dana dan kegiatan lain.
2. Mengadakan perbaikan terhadap produk
bank bila dalam pelaksanaannya dianggap
bertentangan dengan prinsip syariah.

24.  Bank umum syariah melakukan penilaian
secara triwulan meliputi:
1. Permodalan
2. Kualitas aset
3. Rentabilitas
4. Likuiditas
5. Sensitivitas terhadap resiko pasar
6. Manajemen

25. NO KRITERIA KOMPONEN PENILAIAN BOBOT
1 Permodalan Rasio modal terhadap aktivitas tertimbang 25%
2 Kualitas
aktiva
produktif
• Rasio aktiva produktif yang
diklasifikasikan terhadap aktiva produktif
• Rasio penyisihan penghapusan aktiva
produktif yang dibentuk bank terhadap
penyisihan penghapusan aktiva produktif
yang wajib dibentuk
25%
5%
3 Manajemen • Manajemen umum
• Manajemen resiko
10%
15%
4 Profitabilitas • Rasio laba usaha rata-rata terhadap
volume usaha
• Rasio biaya operasional terhadap
pendapatan operasional
5%
5%
5 Likuiditas • Rasio kewajiban bersih antarbank
terhadap modal inti
• Rasio kredit terhadap dana yang diterima
oleh bank
5%
5%