pengelolaan dana bos

1. BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH (BPKPAD) KOTA CILEGON
PENCATATAN DAN
PENATAUSAHAAN
KEUANGAN
BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS)

2. DASAR HUKUM
1. UU NO 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
2. UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
3. PERMENDAGRI NO 24 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN DANA BOS
PADA PEMERINTAH DAERAH
4. PERMENDIKBUD NO 2 TAHUN 2022 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, DAN BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
5. PMK NO 119 /PMK.07/2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NON FISIK
6. SE 971-7791 TAHUN 2018 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2018 PERIHAL
PETUNJUK TEKNIS PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN NEGERI YANG
DISELENGGARAKAN OLEH KABUPATEN/KOTA PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3. TUJUAN PROGRAM BOS REGULER

6. Di tindaklanjuti oleh Keputusan Kementerian Keuangan nomor 30/KMK.07/2022
tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun
Anggaran 2022 Tahap kedua atas Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di RKUD
sampai dengan tahun anggaran 2021

7. Penyaluran Dana BOS Reguler
Dari RKUN langsung ke rekening Sekolah
Kemendikbud Kemenkeu
DJPb
Dit.PA
KPPN
Alokasi dan
Rekomendasi
Rekomendasi
Salur
DJPK
Rekomendasi
Salur
SPP SPM SP2D
Sekolah
PEMDA
PPKD
Informasi
Penyaluran
Negeri
Swasta
Next Flow
Laporan
Penerimaan
Laporan
Penerimaan

8. Penerimaan Dana BOS Reguler
Pendapatan Transfer dan Belanja Hibah (Prov) dan Pendapatan Hibah
(Kab/Kota)
KPPN
Informasi
Penyaluran
Menengah/Khusus
Laporan
Penerimaan
Dasar
Laporan
Penerimaan
Swasta
Laporan
Penerimaan
Provinsi
PPKD
Informasi
Penyaluran
Match SP2T
Match
SPB
SP2T
Dikdas
Informasi
Penyaluran
Kab/Kota
PPKD
Informasi
Penyaluran
Match SP2H
SPB
SP2T
Dikdas
SKPD
Kab/Kota
Laporan
Penerimaan
Laporan
Penerimaan
Hibah
Hibah

9. PENGELOLAAN KEUANGAN
DANA BOS
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN
DANA BOS

10. PERMENDAGRI 24 2020
Penganggaran
Pendapatan
RKA-SKPKD
Belanja
RKAS RKA-SKPD
APBD
DPA-SKPD
- SKPD & Swasta
- SKPD & SKPD
Kab/Kot
Penerima dan Jumlah
Dana BOS Setiap Satdik
Keputusan
Kemendikbud
NPHD
(Prov)

11. PENGANGGARAN
PENDAPATAN
BELANJA
Akun Belanja kelompok belanja;
jenis belanja pegawai, obyek belanja pegawai Dana
BOS, dan rincian obyek belanja pegawai Dana BOS
jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang
dan jasa Dana BOS, dan rincian obyek belanja
barang dan jasa Dana BOS
jenis belanja modal : Peralatan dan Mesin, Gedung
dan Bangunan, Aset tetap lainnya
Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan
DaerahYang Sah, Jenis Pendapatan Hibah, Obyek
Pendapatan Hibah Dana BOS, Rincian
Obyek Pendapatan Hibah Dana BOS.

12. PERMENDAGRI 24 2020
Pelaksanaan dan Pelaporan
Kemendikbud
Kemenkeu
(DJPK)
Kemenkeu
(DJPb)
Sekolah
PPKD, SP2T,
Realisasi Pendapatan
(Prov)
Alokasi dan Rekomendasi Rekomendasi
Salur
Salur
Laporan
Penggunaan
Dana dan
Kebutuhan
Kurang Salur
Informasi
Penyaluran
1
2
3a
4
Laporan
Penerimaan
PPKD, SP2H,
Realisasi Pendapatan
(Kab/Kot)
PPKD, SPB Hibah
Dana BOS (Prov)
SKPD Pendidikan
(prov/kab/kota)
Belanja pada BKU dan
Buku Pembantu
Setiap Bulan
Laporan Realisasi
Belanja Per Tahap
Laporan Realisasi
Belanja Semester
Rekapitulasi
SKPD, SP2B
PPKD, SPB
Semester
Rekonsiliasi Semesteran
+SPB Hibah
Dasar

13. Belanja Dana BOS Reguler
Laporan Pada Sekolah Negeri
Sekolah
Bendahara Dana
BOS
Buku Kas Umum
Buku Pembantu Kas
Buku Pembantu Kas
Buku Pembantu Bank
Buku Pembantu Pajak
Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja
Laporan Realisasi
Penerimaan dan Belanja
Bulanan
Kepala Satdik
Laporan Realisasi
Penerimaan dan Belanja
Bulanan
Laporan Realisasi
Penerimaan dan Belanja
Semester
SKPD
Surat Pernyataan
Tanggungjawab Mutlak
Kemendikbud
Laporan Realisasi
Penerimaan dan Belanja
TAHAP
Laporan Realisasi
Penerimaan dan Belanja
TAHAP
Laporan Realisasi
Penerimaan dan Belanja
TAHAP
Laporan Realisasi
Penerimaan dan Belanja
Semester
Next Flow

14. Belanja Dana BOS Reguler
Sekolah Negeri: Belanja pada SKPD
Menengah/Khusus
Laporan Realisasi
Penerimaan dan Belanja
Semester
Surat Pernyataan
Tanggungjabaw Mutlak
SKPD Prov
Bend Pengeluaran
Rekapitulasi Laporan
Realisasi Penerimaan
dan Belanja
Semester
PPK
SP2B
Verifikasi
Rancangan
PA
SP2B
BUD PROV
SPB
SPB
LK SKPD
/ SKPD Kab/Kota
/ Dasar / BUD
Kab/Kota
Negeri

17. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
 Kepala SKPD Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
(DPA-SKPD)
 Walikota menetapkan Bendahara Dana BOS dari Pegawai Negeri
Sipil (PNS) pada masing-masing Satdikdas Negeri
 Rekening BOS atas nama Satdikdas ditetapkan oleh Walikota
 penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Dana BOS yang
menjadi syarat penyaluran Dana BOS dari Provinsi.

18. Penyampaian Laporan Realisasi
Penerimaan dan Realisasi Belanja Dana
BOS dilampiri :
 Rekening Koran Dana BOS Satdikdas Negeri dari Bank;
 Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH)
Dana BOS oleh Kepala Satdikdas Negeri;
 Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)
Dana BOS oleh Kepala Satdikdas Negeri;
 Rekapitulasi Pembelian Barang/Aset dari Dana BOS;
dan
 Laporan Penutupan Kas

19. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
Dokumen penggunaan anggaran (DPA-SKPD) sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan dan membuat Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) bagi Bendahara
Setiap pengeluaran tidak diperkenankan melampaui dana
pada kode rekening anggaran yang disediakan dalam DPA
Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi
atas pembayaran yang dilaksanakannya.
 Jangan sampai ada utang pajak di Akhir Tahun;
 Dalam hal terdapat bunga/jasa giro dalam pengelolaan Dana
BOS, bunga/jasa giro tersebut dipindahbukukan ke RKUD
 Upayakan diakhir tahun, posisi uang ada di rekening bank.

20. Pencatatan dan Pengesahan
 Bendahara Dana BOS pada satdikdas Negeri mencatat penerimaan dan
belanja Dana BOS pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu
 Bendahara Dana BOS pada satdikdas Negeri menyampaikan realisasi
penerimaan dan belanja setiap bulan kepada Kepala Satdikdas Negeri,
dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah, paling
lama pada tanggal 5 bulan berikutnya.
 Laporan Realisasi disusun setiap semester dan disampaikan kepada
Kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 setelah
semester berakhir.
 Berdasarkan Laporan Realisasi BOS dari Satdikdas, Kepala SKPD
menyusun SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja) dan PPKD
menerbitkan SPB (Surat Pengesahan Belanja)

21. TATA CARA PENCATATAN DAN PENYAMPAIAN LAP REALISASI
PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BOS
1. BENDAHARA BOS MENYUSUN BKU, REALISASI PENDAPATAN DENGAN
MELAMPIRKAN BUKTI PENDAPATAN DAN BELANJA PALING LAMA TGL 5
BULAN BERIKUTNYA UNTUK DISAHKAN OLEH KEPALA SATUAN PENDIDIKAN
2. BERDASARKAN BKU BENDAHARA BOS MENYUSUN LAP REALISASI
PENDAPATAN DAN BELANJA SETIAP TRIWULAN DAN DISAMPAIKAN KEPADA
KEPALA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI.
3. LAP REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA SETIAP TRIWULAN DILAMPIRI
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB KEPALA SATUAN PENDIDIKAN
NEGERI DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PALING LAMA
TGL 10 BULAN BERIKUTNYA
4. BERDASARKAN LAP REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DARI KEPALA
SATUAN PENDIDIKAN, KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENERBITKAN SURAT
PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) SATUAN
PENDIDIKAN NEGERI KEPADA PPKD.
5. BERDASARKAN SP3B SATUAN PENDIDIKAN NEGERI, PPKD SELAKU BUD
MENERBITKAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B)
SATUAN PENDIDIKAN NEGERI.

22. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOS
1. KEPALA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI BERTANGGUNGJAWAB SECARA
FORMAL DAN MATERIAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BOS YANG
DITERIMA LANGSUNG OLEH SATUAN PENDIDIKAN.
2. BERDASARKAN SP2B SATUAN PENDIDIKAN KEPALA SKPD DIKNAS
MENYUSUN LRA YANG BERSUMBER DARI DANA BOS DAN MENYAJIKAN
DALAM LAPORAN KEUANGAN SKPD DINAS PENDIDIKAN. UNTUK
SELANJUTNYA DIKONSOLIDASIKAN MENJADI LKPD PEMDA.
3. DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN YG PERLU DIPERSIAPKAN : BKU, BUKU
KAS PEMBANTU, BUKU PEMBANTU PAJAK, BUKTI-BUKTI PENDAPATAN DAN
PENGELUARAN (STS, KWITANSI, SURAT PESANAN BUKTI SETOR PAJAK,
FAKTUR PEMBELIAN, DAFTAR HADIR LEMBUR/RAPAT, REK KORAN DLL)
4. PADA AKHIR TAHUN SISA KAS DI BKU DAN DI RC, PENCATATAN DI LRA DAN
BKU SAMA

23. PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
 Kepala Satdikdas Negeri bertanggungjawab secara formal dan material
atas penerimaan dan belanja Dana BOS yang diterima langsung oleh
Satdikdas Negeri.
 Kepala SKPD menyusun Laporan Realisasi Belanja yang bersumber dari
Dana BOS serta menyajikan dalam Laporan Keuangan SKPD yang akan
dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD

24. BUKU KAS UMUM

25. BUKU PEMBANTU KAS

26. BUKU PEMBANTU BANK

27. BUKU PEMBANTU PAJAK

28. BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK