Download to read offline
Uploaded byNur Huda
Apbd
Dokumen tersebut membahas tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) termasuk pengertian, dasar hukum, tujuan, fungsi, cara penyusunan, dan beberapa pertanyaan mengenai APBD.
More Related Content
![[EKONOMI] APBD](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/apbdpersentasi-141101085227-conversion-gate01-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Apbd
- 1. Pembimbing : Bpk.Drs. Dwi Agung
- 2. Jeffry Abdullah(13) Latifah Nur Farida (18) M. Ilhamuddin Dwi Y. (20) Putri Nurlinawati (25) Wardah Zuhan N. (33)
- 3. Pengertian APBD Dasar Hukum APBD Tujuan APBD Fungsi APBD Cara Penyusunan APBD
- 4. Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- 5. Pendapatan Asli Daerah(PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Anggaran belanja yaitu anggaran yang digunakan untuk membiayai keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 6. Dasar hukum dalampenyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan APBD adalah sebagai berikut. a. UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah. b. UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. c. PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Penghitungan APBD.
- 7. Tujuan APBD adalahsebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan daerah untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat daerah.
- 8. Sebagaimana fungsi AnggaranPendapatan dan Belanja Negara, maka APBD berfungsi sebagai Otorisasi, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi, Distribusi, Dan stabilisasi.
- 9. Anggaran daerah menjadidasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Otorisasi sendiri mempunyai makna “pemberian kekuasaan”, hal ini jika dikaitkan dengan APBD, seseorang atau satuan kerja diberi kekuasaan untuk melaksanakan setiap anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah dianggarkan dalam APBD.
- 10. Anggaran daerah menjadipedoman bagi manajemen dalam merancanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Melaksanakan suatu kegiatan apabila sejak awal telah direncanakan maka diharapkan akan meminimalkan hambatan dan bisa ditengah perjalanan pelaksanaannya. Ketika APBD telah ditetapkan, menjadi kewajiban setiap penggunan anggaran untuk membuat anggaran kas agar kegiatan yang telah dianggarakan dalam APBD dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
- 11. Anggaran daerah menjadipedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dokumen perda tentang APBD memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
- 12. Anggaran daerah harusdiarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Seyogyanya, ketika menyusun program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam APBD supaya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga pada akhirnya secara signifikan akan mengurangi pengangguran di daerah yang bersangkutan.
- 13. Kebijakan anggaran daerahharus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam kaitan ini, sering terdengar istilah yang dilontarkan para pakar maupun orang awam bahwa APBD adalah ‘uang rakyat’. Jika APBD adalah benar ‘uang rakyat’, sudah seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan.
- 14. Anggaran pemerintah daerahmenjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Dengan fungsi stabilisasi ini, APBD sejatinya dapat digunakan untuk menciptakan stabilitas ekonomi pada tingkat lokal.
- 15. Pemerintah Daerah mengajukanRancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat- lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Sesudah RAPBD disetujui oleh DPRD, RAPBD kemudian ditetapkan menjadi APBD melalui Peraturan daerah. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Daerah, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi- tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.
- 16. 1) Bagaimana jikasuatu daerah memiliki APBD tidak mencukupi untuk kebutuhan daerah tersebut? NUR HUDA KEL. 5 2) Apa yang mendasari perbedaan DAU dan DAK? Dan bentuk nyatanya? NURADHIM D.P KEL 6 3) DAK itu tidak diberikan kepada semua daerah dan kegiatan khusus yang dimaksud itu apa? Prioritas nasional itu apa saja? ELFRIDA E KEL 1 4) Kecamatan apakah ada APBD? ANTHONY C KEL 2 5) Mengurangi pengangguran? Bentuk nyatanya. Jenis-jenis pengeluaran? RACHMA NOOR K. KEL 3
- 17. Dari NURHUDA.Adanya pendapatan dan pengeluaran yang berimbang. Dari NURADHIM. DAU itu semua daerah dapat. Sedangkan DAK khusus untuk daerah yang sangat membutuhkan dana. Bentuk nyatanya sesuai apa yang daerah tersebut butuhkan. Misal daerah yang kekurangan air maka akan diberi bantuan berupa air bersih. Dari ELFRIDA. Tergantung dari kebutuhan daerah tersebut yang mendesak didahulukan. Prioritas nasional dikarenakan SDA di daerah itu tidaklah sama, pemerintah pusat memprioritaskan sesuai kebutuhan daerah yang paling mendesak.
- 18. Dari ANTHONY.Tidak, namun kecamatan mendapat dana dari APBD. Dari KAFILA. Karena setiap pembangunan yang dapat dana dari APBD pasti menyerap tenaga kerja. Jenis pengeluaran berupa pembiayaan, yang akan menghasilkan pendapatan untuk daerah.