Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan barang milik negara (BMN) di Indonesia. Kebijakan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan mengatur tentang pengertian, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan BMN.

1. Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Mataram
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN

2. 2
DASAR HUKUM
 UU NO 17/ 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
 UU NO 1 / 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
 Diatur pada Bab VII Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Pasal 42 s/d 49)
 PP NO 6/2006 TENTANG PENGELOLAAN BMN/D diubah
dengan PP No.38/2008 tentang perubahan PP No.6 tahun 2006
 PMK 96/PMK.06/2007 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN,
PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN
PEMINDAHTANGANAN BMN

3. 3
Berdasarkan UU No. 1 / 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (pasal 1 angka 10)
BMN adalah:
 barang yg dibeli atau diperoleh atas beban APBN
 barang yg berasal dari perolehan lainnya yg sah
Perolehan lainnya yg sah meliputi barang dari :
 hibah/sumbangan atau yg sejenis
 pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
 berdasarkan ketentuan undang-undang
 berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh
kekuatan hukum tetap
PENGERTIAN BMN

4. 4
PENGELOLAAN BMN MELIPUTI
 Perencanaan kebutuhan, penganggaran dan
pengadaan BMN
 Penggunaan BMN
 Penatausahaan BMN
 Pengamanan dan pemeliharaan BMN
 Penilaian BMN
 Pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN

5. 5
5
Perolehan
BMN
Penyelesaian
Dok. Kepemilikan
Penetapan Status
Penggunaan BMN
Penggunaan sebatas
untuk penyelenggaraan
tupoksi
Barang Milik Negara:
•Tidak sesuai Tupoksi
•Berlebih
Tanah / bangunan
yg telah diserahkan
Tindak Lanjut:
• Pengalihan Status
Penggunaan
• Pemanfaatan
• Pemindahtanganan
Tanah/bangunan idle
wajib diserahkan kpd
Pengelola Barang
Penggunaan sebatas
utk penyelenggaraan
tupoksi
Fungsi
Pelayanan
Pemindahtanganan:
Penjualan
Hibah
Tukar menukar
PMP
Pemanfaatan:
Sewa
Pinjam pakai
KSP
BGS/BSG
Selain tanah dan
bangunan
Persetujuan
pemanfaatan dan
pemindahtanganan
Fungsi
Budgeter
Perencanaan Perencanaan
PENGELOLAAN BMN
Menteri/Pimp Lembaga
Selaku
Pengguna Barang
Menteri Keuangan
Selaku
Pengelola Barang
Pengguna Barang
Lainnya
Pihak Lain (Selain
Kementerian/Lembaga)

6. 6
Kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang
(/persetujuan Pengelola Barang) dalam mengelola
dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan
tupoksi satker ybs
Tujuan :
 Tertib dan pengamanan administrasi
 Pengamanan hukum dan fisik
 Secepatnya menyesuaikan DBMN
 Penyediaan dana operasional dan
pemeliharaan
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN

7. 7
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
OLEH PENGGUNA BARANG
 BMN selain tanah dan/atau bangunan
dengan nilai perolehan sampai dengan Rp
25 juta per unit/satuan
 BMN alat utama sistem persenjataan
pada TNI dan Polri

8. 8
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
OLEH PENGELOLA BARANG
 Tanah dan/atau bangunan
 Barang-barang yang mempunyai bukti
kepemilikan
 Barang-barang dengan nilai perolehan
di atas Rp 25 juta per unit/satuan.

9. 9
JENIS JENIS PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN (PSP) BMN
 PSP BMN berupa tanah dan/atau bangunan
 PSP BMN selain tanah dan/atau bangunan
 PSP BMN yang dioperasikan oleh pihak lain
(sesuai tupoksi)
 PSP kembali BMN berupa tanah dan/atau
bangunan yg tidak dipergunakan untuk
penyelenggaraan tupoksi pengguna Barang/Kuasa
pengguna Barang
 PSP BMN antar Pengguna barang

10. 10
PEMANFAATAN VS PEMINDAHTANGANAN
PEMANFAATAN:
 SEWA
 PINJAM PAKAI
 KERJA SAMA PEMANFAATAN
 BGS/BSG
PEMINDAHTANGANAN:
 PENJUALAN
 HIBAH
 TUKAR MENUKAR
 PMP
------------------------------
 PEMUSNAHAN
 SEBAB LAIN
P
E
N
G
H
A
P
U
S
A
N

11. 11
Pemanfaatan BMN:
Pendayagunaan BMN yang tidak
dipergunakan sesuai tupoksi dengan tidak
mengubah status kepemilikan
Tujuan pemanfaatan BMN :
 Optimalisasi BMN
 Mengamankan BMN
 Meningkatkan pendapatan negara (PNBP)
Jenis Pemanfaatan BMN :
1. Sewa
2. Pinjam pakai
3. KSP
4. BGS/BSG
PEMANFAATAN BMN

12. 12
Pemanfaatan barang
milik negara/daerah oleh
pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dan
menerima imbalan uang
tunai
DEFINISI
SEWA
DASAR
PERTIMBANGAN
Menunjang pelaksanaan
tupoksi
Mencegah penggunaan
BMN oleh pihak lain
secara tidak sah.
Optimalisasi BMN
KETENTUAN
PENYEWAAN
Penyewa hanya dapat mengubah bentuk BMN tanpa mengubah
konstruksi dasar bangunan dgn persetujuan pengelola barang
Formula tarif sewa ditetapkan oleh Pengelola Barang
Pembayaran sewa dilakukan sekaligus maksimal pada saat
penandatanganan kontrak
Biaya yang timbul dalam rangka penilaian, dibebankan pada
APBN
S E W A
BMN dapat disewakan apabila belum/tidak digunakan

13. 13
SUBJEK
PENYEWAAN
Pihak penyewa
Pihak yang dapat
menyewakan
Pengelola
Pengguna
BUMN
BUMD
Badan Hukum Lainnya
Perorangan
OBJEK
SEWA
Tanah dan/atau
bangunan yg idle
Sebagian tanah
dan/atau bangunan
Selain tanah dan/atau
bangunan
JANGKA
WAKTU
Maks 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang
Pengelola Barang Pengguna Barang
dan disetujui oleh
Pengelola Barang
Dilakukan Evaluasi oleh
S E W A

14. 14
PINJAM
PAKAI
PERTIMBANGAN
DEFINISI
Penyerahan penggunaan BMN antara Pem. Pusat dgn Pem. Daerah
dlm jk waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jk waktu
berakhir BMN tsb diserahkan kembali kpd Pemerintah Pusat.
Optimalisasi
Untuk menunjang pelaksanaan tupoksi Pemda
Tanah dan/atau Bangunan (Pengelola/Pengguna)
Pengelola/Pengguna dan Pemda
JENIS BARANG
SUBJEK
PELAKSANA
JANGKA WAKTU
BIAYA
Pemeliharaan dan segala biaya yang timbul selama masa
pelaksanaan pinjam pakai menjadi tanggung jawab peminjam
Tanah dan/atau bangunan yang dipinjam-pakaikan harus digunakan sesuai peruntukan
dalam perjanjian pinjam pakai dan tidak diperkenankan mengubah, baik menambah
dan/atau mengurangi bentuk bangunan
PINJAM PAKAI
Selain Tanah dan Bangunan
Maks 2 Tahun dan dapat diperpanjang

15. 15
KSP
PERTIMBANGAN
DEFINISI
Pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara
bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya
Tanah dan/atau Bangunan (Pengelola/Pengguna)
Selain Tanah dan Bangunan
JENIS BARANG
SUBJEK
PELAKSANA
JANGKA WAKTU
BIAYA
Hasil untuk Negara :
Kontribusi tetap
Pembagian keuntungan hasil KSP
Dapat menerima kontribusi barang untuk tupoksi
KERJA SAMA PEMANFAATAN
Optimalisasi BMN, meningkatkan penerimaan negara,
mengamankan Barang Milik Negara
Pengelola/Pengguna  BUMN/D, Badan Hukum Lainnya (mitra
KSP)
Maks 30 Tahun dan dapat diperpanjang
Tahap persiapan dan pelaksanaan KSP menjadi tanggung jawab
mitra KSP

16. 16
BGS/
BSG
PERTIMBANGAN
DEFINISI
Untuk menyediakan bangunan dan fasilitasnya dlm rangka
tupoksi K/L. Dana pembangunan tdk disediakan APBN.
Pemanfaatan tanah Pemerintah
JENIS BARANG
SUBJEK
PELAKSANA
JANGKA WAKTU
BIAYA
Selama waktu operasi, sebagian hasil BGS/BSG harus dapat digunakan langsung untuk
penyelenggaraan tupoksi paling sedikit 10%.
Membayar kontribusi ke rekening kas negara, memelihara obyek BGS/BSG,
tidak boleh menggadaikan/menjaminkan.
Pada saat berakhirnya masa operasi, obyek BGS/BSG beserta dokumen kepemilikannya
diserahkan kepada pengelola barang.
BANGUN GUNA SERAH/BANGUN SERAH GUNA
pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan
cara: mendirikan bangunan dan atau sarana berikut
fasilitasnya;mendayagunakan obyek BGS;diserahkan kembali
Obyek BGS kepada Pengelola Barang
BUMN, BUMD, Badan hukum lain
Maks 30 tahun
Semua biaya menjadi tanggung jawab mitra BGS/BSG

17. 17
Penjualan
Tukar Menukar
Hibah
Penyertaan
Modal
Pemerintah
Pengalihan Kepemilikan BMN kepada pihak lain
dgn menerima penggantian dalam bentuk uang
Pengalihan kepemilikan BMN yg dilakukan antara
pempus dg pemda, antar pemda, atau antara
pempus/pemda dg pihak lain, dg menerima
penggantian dlm bentuk barang, sekurang-
kurangnya dg nilai seimbang
Pengalihan kepemilikan barang dr pempus kpd
pemda, dr pemda kpd pempus antar pemda atau
dr pempus/Pemda kpd pihak lain, tanpa
memperoleh penggantian
Pengalihan kepemilikan BMN yg semula merupakan
kekayaan yg tdk dipisahkan mjd kekayaan yg
dipisahkan untuk diperhitungkan sbg modal/saham
negara/daerah pd BUMN/badan hukum lainnya
Pemindah
tanganan
PEMINDAHTANGANAN

18. 18
PENJUALAN
Pertimbangan
 Optimalisasi
 Secara ekonomis lebih menguntungkan
 Pelaksanaan Undang Undang
Cara
Lelang, kecuali dlm hal-hal tertentu:
 BMN bersifat khusus
- Rumah Negara Gol III yg dijual kpd Penghuni
- Kendaraan dinas pejabat yg dijual kepada
pejabat negara
 BMN lainnya yg ditetapkan Pengelola Barang
Pelaksanaan
BMN tanah, bangunan, kendaraan dan
Barang barang oleh Pengguna Barang
Dengan persetujuan Pengelola Barang

19. 19
TUKAR MENUKAR
Pertimbangan
• Untuk memenuhi
kebuth. operasional
penyelg. pemerintah
• Utk optimalisasi BMN
• Tidak tesedia dana
dalam APBN Pengguna
dg persetj.
Pengelola
Pengelola
Subjek
Lapor
Objek
• Tanah/Bangunan yg
tlh diserahkan kpd
Pengelola
• Tanah/Bangunan yg
msh digunakan utk
Tupoksi Pengguna
tapi tidak sesuai dg
RUTR
• BMN selain
Tanah/Bangunan
•Pemda
•BUMN/D
•Swasta
Pihak Lain

20. 20
H I B A H
Pertimbangan
• Kepentingan Sosial
• Keagamaan
• Kemanusiaan
• Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Objek
• Tanah/Bangunan yg
tlh diserahkan kpd
Pengelola
• Tanah/Bgn yg dr awal
direnc. utk
dihibahkan sesuai
dok. penganggarn
• BMN selain
Tanah/Bangunan
Pengguna
dg perset.
Pengelola
Pengelola
Subjek
Lapor
• Pemda
• Yayasan Sosial,
Keagamaan,
Kemanusiaan
Pihak Lain

21. 21
Tujuan
• Dlm rangka
pendirian,
pengembangan &
peningkatan kinerja
BUMN/ BHMN
lainnya
Pertimbangan
• BMN dr awal
pengadaannya
sesuai Dok. Angg.
Diperuntukkan bg
BUMN/ BHMN
lainnya dlm rgka
penugasan Pem.
• Lbh optimal bila
dikelola BUMN/
BHMN lainnya
Objek
• Tanah/Bangunan yg
tlh diserahkan kpd
Pengelola
• Tanah/Bangunan yg
dr awal direnc. utk
PMP sesuai dok.
penganggaran
• BMN selain
Tanah/Bangunan
Pengguna
dg persetj.
Pengelola
Pengelola
Subjek
Lapor
• BUMN
• BHMN Lainnya
Pihak Lain
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

22. 22
PEMUSNAHAN
PERSYARATAN :
 TIDAK DAPAT DIGUNAKAN, TIDAK DAPAT
DIMANFAATKAN, DAN TIDAK DAPAT DIPINDAH
TANGANKAN
 ALASAN LAIN SESUAI KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
CARA PEMUSNAHAN :
 DIBAKAR/DIHANCURKAN/DITIMBUN
 DITENGGELAMKAN DALAM LAUT
 SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

23. 23
PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI KEUANGAN
KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN DAN KPKNL
KMK NOMOR 31/KM.6/2008 TANGGAL 19 JUNI 2008
No Materi yang dilimpahkan KPKNL Kanwil DJKN
Kantor Pusat
DJKN
1. Persetujuan/penolakan atas usulan penetapan status
penggunaan BMN berupa:
a. Tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Barang dengan nilai perolehan BMN per bidang
tanah dan/atau unit bangunan
Rp. 1,-
s.d
Rp. 1.000.000.000,-
Rp. 1.000.000.001,-
s.d
Rp. 2.500.000.000,-
Rp. 2.500.000.001,-
s.d
tak terbatas
b. Selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Barang, yaitu:
1) Barang barang yang mempunyai bukti
kepemilikan seperti sepeda motor, mobil, kapal,
pesawat terbang dengan nilai perolehan BMN
per unit
Rp. 1,-
s.d
Rp. 250.000.000,-
Rp. 250.000.001,-
s.d
Rp. 1.000.000.000,-
Rp. 1.000.000.001,-
s.d
tak terbatas
2) Barang barang dengan nilai perolehan BMN per
unit (barang barang yang tidak mempunyai bukti
kepemilikan)
Rp. 25.000.001,-
s.d
Rp. 250.000.000,-
Rp. 250.000.001,-
s.d
Rp. 1.000.000.000,-
Rp. 1.000.000.001,-
s.d
tak terbatas
**) Barang barang dengan nilai perolehan BMN per unit (atau barang barang yang tidak mempunyai bukti kepemilikan)
Rp.1,- s.d Rp. 25.000.000,- ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Barang

24. 24
No Materi yang dilimpahkan KPKNL Kanwil DJKN
Kantor Pusat
DJKN
2. a. Persetujuan/penolakan atas usulan
pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau
bangunan:
1) Dalam bentuk sewa dengan pembayaran
sewa yang dibayar sekaligus untuk
jangka waktu paling lama 5 tahun yang
diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga
selaku Pengguna Barang dengan nilai
tanah berdasarkan surat keterangan
NJOP
Rp. 1,-
s.d
Rp. 1.000.000.000,-
Rp. 1.000.000.001,-
s.d
Rp. 5.000.000.000,-
Rp. 5.000.000.001,-
s.d
tak terbatas
2) Dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka
waktu paling lama 2 tahun yang diajukan
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku
Pengguna Barang dengan nilai tanah
berdasarkan surat keterangan NJOP
Rp. 1,-
s.d
Rp. 2.000.000.000,-
Rp. 2.000.000.001,-
s.d
Rp.10.000.000.000,-
Rp.10.000.000.001,-
s.d
tak terbatas
3) Dalam bentuk kerjasama pemanfaatan
untuk jangka waktu paling lama 30 tahun
yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga selaku Pengguna Barang
dengan nilai tanah berdasarkan surat
keterangan NJOP
Rp. 1,-
s.d
Rp. 1.000.000.000,-
Rp. 1.000.000.001,-
s.d
Rp. 2.500.000.000,-
Rp. 2.500.000.001,-
s.d
tak terbatas

25. 25
No Materi yang dilimpahkan KPKNL Kanwil DJKN
Kantor Pusat
DJKN
b. Persetujuan/penolakan atas usulan
pemanfaatan BMN berupa selain tanah
dan/atau bangunan:
1) Dalam bentuk sewa dengan pembayaran
sewa yang dibayar sekaligus untuk jangka
waktu paling lama 5 tahun yang diajukan
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku
Pengguna Barang dengan nilai perolehan
BMN
Rp. 1,-
s.d
Rp. 100.000.000,-
Rp. 100.000.001,-
s.d
Rp. 500.000.000,-
Rp. 500.000.001,-
s.d
tak terbatas
2) Dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka
waktu paling lama 2 tahun yang diajukan
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku
Pengguna Barang dengan nilai perolehan
BMN
Rp. 1,-
s.d
Rp. 500.000.000,-
Rp. 500.000.001,-
s.d
Rp. 2.500.000.000,-
Rp. 2.500.000.001,-
s.d
tak terbatas
3) Dalam bentuk kerjasama pemanfaatan
untuk jangka waktu paling lama 30 tahun
yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga selaku Pengguna Barang dengan
dengan nilai perolehan BMN
Rp. 1,-
s.d
Rp. 250.000.000,-
Rp. 250.000.001,-
s.d
Rp. 1.000.000.000,-
Rp. 1.000.000.001,-
s.d
tak terbatas

26. 26
No Materi yang dilimpahkan KPKNL Kanwil DJKN
Kantor Pusat
DJKN
3. Persetujuan/penolakan atas usulan
penghapusan BMN yg tidak ditindaklanjuti dgn
pemindahtanganan berupa:
a. Tanah dan/atau bangunan yang diajukan
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku
Pengguna Barang dengan nilai perolehan
BMN per paket usulan
Rp. 1,-
s.d
Rp. 250.000.000,-
Rp. 250.000.001,-
s.d
Rp. 500.000.000,-
Rp. 500.000.001,-
s.d
tak terbatas
b. Selain tanah dan/atau bangunan yang
diajukan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga
selaku Pengguna Barang dengan nilai
perolehan BMN per paket usulan
Rp. 1,-
s.d
Rp. 100.000.000,-
Rp. 100.000.001,-
s.d
Rp. 250.000.000,-
Rp. 250.000.001,-
s.d
tak terbatas

27. 27
No Materi yang dilimpahkan KPKNL Kanwil DJKN
Kantor Pusat
DJKN
4. Persetujuan/penolakan atas usulan
pemindahtanganan BMN berupa:
a. Tanah dan/atau bangunan yang tidak
memerlukan persetujuan Presiden atau
DPR dan diajukan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga selaku Pengguna Barang dengan
nilai tanah berdasarkan surat keterangan
NJOP
Rp. 1,-
s.d
Rp. 1.000.000.000,-
Rp. 1.000.000.001,-
s.d
Rp. 2.500.000.000,-
Rp. 2.500.000.001,-
s.d
tak terbatas
b. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak
memerlukan persetujuan Presiden atau
DPR dan diajukan oleh Menteri/ Pimpinan
Lembaga selaku Pengguna Barang dengan
nilai perolehan BMN
Rp. 1,-
s.d
Rp. 500.000.000,-
Rp. 500.000.001,-
s.d
Rp. 1.000.000.000,-
Rp. 1.000.000.001,-
s.d
tak terbatas

28. 28
Terima