Download to read offline
![[EKONOMI] APBD](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/apbdpersentasi-141101085227-conversion-gate01-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Ppt ekonomi vina
- 1. HOME ANGGARAN PENDAPATAN BELANJADAERAH KELAS XI / SEMESTER GENAP VINA PUSPITASARI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI 16210050
- 2.
- 3. KOMPETENSI DASAR DANINDIKATOR Kompetensi Dasar : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya Mewujudkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kritis sebagai pelaku ekonomi Mendiskripsikan dalam pembangunan Indikator : Menjelaskan pengertian APBD Memaparkan Struktur dan komponen APBD Mengemukakan 6 fungsi APBD terhadap pembangunan Menjelaskan tahap-tahap penyusunan APBD HOME
- 4. MEDIA PEMBELAJARAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH (APBD) Pengertian APBD Struktur dan Komponen APBD Landasan Hukum APBD Fungsi APBD Proses Penyusunan APBD Prinsip-prinsip APBD Tujuan APBD HOME
- 5. Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). APBD merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat di daerah. Dalam penerapannya APBD dapat menggambarkan kebutuhan dan kemampuan setiap daerah sesuai dengan keunikan dan potensinya tersendiri. PENGERTIAN APBD HOME
- 6. STRUKTUR DAN KOMPONENAPBD 1. Pendapatan Daerah Sesuai dengan Pasal (79) UU No.22 Tahun 1999 dan Pasal (3),(4) UU No. 25 Tahun 1999 dan Pasal (157) UU No.32 Tahun 2004 dikatakan bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri dari : a. Pajak Daerah b. Dana Perimabangan, meliputi c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah HOME
- 7. Lanjutan.... 2. Anggaran BelanjaDaerah Anggaran Belanja Daerah adalah anggaran pengeluaran yang digunakan untuk keperluaan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. 3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan ataupun tahun-tahun anggaran berikutnya. HOME
- 8. LANDASAN HUKUM APBD Pasal78 ayat 1 dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa penyelenggaran tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. HOME
- 9. FUNGSI APBD 1. FungsiOtorisasi 2. Fungsi Perencanaan 3. Fungsi Pengawasan 4. Fungsi Alokasi 5. Fungsi Distribusi 6. Fungsi Stabilisasi HOME
- 10. TUJUAN APBD Membantupemerintah daerah dalam mencapai tujuan fiskalnya (implementasi kebijakan anggaran). Meingkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah daerah. Menciptakan efioisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa publik melalui otoritasnya. HOME
- 11. PRINSIP-PRINSIP APBD 1. Kesatuan,azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. 2. Universalitas, azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. 3. Tahunan, azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. 4. Spesialitas, azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. 5. Akrual, azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas. 6. Kas, azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari/ ke kas daerah. HOME
- 12. PROSES PENYUSUNAN APBD 1.Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) 3. Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) 5. Penyusunan Rancangan Perda APBD 6. Penetapan APBD HOME
- 13. HOME 1. Berikut iniyang termasuk penerimaan pendapatan asli daerah dalam APBD adalah .... a. penjualan aset yang dipisahkan b. dana alokasi umum c. dana alokasi khusus d. pinjaman dari daerah otonomi lain e. pajak daerah
- 14. HOME 2. Daftar yangmemuat realisasi penerimaan dan pengeluaran suatu daerah kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu disebut .... A. APBN B. APBD C. RAPBN D. RAPBD E. ANGGARAN
- 15.
- 16.