2. Pengertian
• Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian
sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus)
yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun
dengan bantuan para pihak ketiga yang netral.
• Alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan karenanya
tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak.
• Alternatif penyelesaian sengketa pada dasarnya merupakan suatu
bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan
pada kesepakatan para pihak yang bersengketa.
3. Pengertian
• Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10,
alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para
pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi,
negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
5. KONSULTASI
• KONSULTASI
Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara
suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang
merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada
klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya
tersebut. Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah
dominan, konsultan hanya memberikan pendapat (hukum),
sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya
keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil
sendiri oleh para pihak.
6. Negoisasi
• Negoisasi
Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk
mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki
kepentingan yang sama maupun berbeda. Negosiasi merupakan sarana
bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan
penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga.
Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis
untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak. Tenggang
waktu penyelesaian paling lama 14 hari. Pasal 6 (2) UU No. 30/1999
7. Namun proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa terdapat
beberapa kelemahan. Yang pertama ialah ketika kedudukan para pihak
yang tidak seimbang. Pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah.
Yang kedua ialah proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan
bisa memakan waktu yang lama. Yang ketiga ialah ketika suatu pihak
terlalu keras dengan pendiriannya.
8. Mediasi
• Mediasi
Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga
(mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta
membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara
sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan.
Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa
diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga
(mediator) yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak
yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang
bersengketa.
9. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh
Mediator. PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi
10. Mediasi mengandung unsur-unsur:
1. proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan;
2. mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa
di dalam perundingan;
3. mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa
untuk mencari penyelesaian;
4. tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan
yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna
mengakhiri sengketa.
11. • Tugas Mediator:
1. bertindak sebagai seorang fasilitator sehingga terjadi pertukaran
informasi yang dapat dilaksanakan;
2. menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari
argumentasi para pihak dan berupaya untuk mengurangi
perbedaan pendapat yang timbul.
13. • Mediasi untuk sengketa perbankan (Peraturan Bank Indonesia
Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan:
Sengketanya adalah permasalahan yang diajukan nasabah atau
perwakilan nasabah kepada BI, setelah melalui proses penyelesaian
pengaduan oleh bank.
Sengketa yang mempunyai nilai tuntutan finansial paling banyak 500
juta rupiah(bukan tututan kerugian immateriil)
14. • Mediasi untuk sengketa tanah (peraturan menteri agrarian dan tata
ruang/kepala BPN nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus
pertanahan)
Mediasi sengketa tanah dilakukan oleh peserta mediasi yang di tunjuk
kementrian yaitu:
• Tim pengelola
• Pejabat kantor pertanahan
• Mediator
• Unsur ahli/pakar yang terkait sengketa konflik
15. • Mediasi di Pengadilan (PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang
prosedur mediasi di pengadilan)
Objek sengketa yang wajib mediasi:
Semua perkara yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara
perlawanan (verzet) atau putusan verstek dan perlawanan pihak
berperkara (partij verzet) atau perlawanan pihak ketiga (derden verzet)
terhadap perlawanan putusan yang telah berekuatan hukum tetap,
wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi.
16. Pengecualian:
• Penyelesaian sengketa dengan tenggang waktu penyelesaian
ditentukan UU
• Tanpa hadirnya terggugat dan penggugat
• Rekonvensi dan itervensi
• Pembatalan pengesahan perkawinan
• Penyelesaian yang dilakukan mediator yang terdaftar di pengadilan
17. Konsiliasi
• Konsiliasi
Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau
beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penegah yang
disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas
kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan
perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif
memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.
Konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan (pasif). Keputusan
akan diambil sepenuhnya oleh para pihak yang dituangkan dalam
bentuk kesepakatan.
18. Konsiliasi dalam UU No. 30/1999 adalah suatu tindakan atau proses
untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan, untuk mencegah
dilaksanakannya proses litigasi (peradilan). Namun bisa juga terjadi di
tiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam maupun
di luar pengadilan, kecuali untuk sengketa atau hal – hal yang telah di
putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
19. Ajudikasi
• Ajudikasi adalah penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang
ditunjuk para pihak yang bersengketa untuk menjatuhkan putusan
atas sengketa yang timbul diantara pihak yang dimaksud.
20. • Proses Ajudikasi:
Cara menyelesaikan masalah lewat jalur ajudikasi adalah dengan
mengumpulkan data-data kebenaran, baik itu data fisik maupun data
yuridis yang nantinya akan menjadi keputusan bersama dalam
penyelesaian masalah.
Ketika suatu tuntutan diajukan, pengadilan mengidentifikasi hak-hak
para pihak pada saat tertentu dengan menganalisis apa, dalam hukum,
hak dan kesalahan tindakan mereka ketika terjadi. Ajudikasi melibatkan
pihak ketiga yang independen mempertimbangkan klaim kedua belah
pihak dan membuat keputusan. Ajudikator biasanya ahli dalam materi
yang disengketakan.
21. Arbitrase
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata khususnya
dibidang perdagangan di luar pengadilan umum yang di dasarkan
pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang
bersengketa (Pasal 1 angka 1 UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyesuaian Sengketa).
• Yang termasuk ruang lingkup hukum perdagangan adalah
Perniagaan, Perbankan, Keuangan, Penanaman modal, Industri,
Haki.
• Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah
sengketa yang menurut uu yang tidak dapat dilakukan perdamaian.
22. Pasal 48 UU No.1/1999 menetapkan bahwa dalam waktu 180 hari (6
bulan) pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan.
Dalam hal arbiter / majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak
memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka
arbiter dihukum membayar denda untuk mengganti biaya kerugian yang
diakibatkan karena keterlambatan tersebut kepada para pihak. Kadang
memang pelaksanaan arbitrase lambat tetapi tidak selambat bila melalui
proses pengadilan biasa.
Kesepakatan dalam arbitrase dapat terjadi melalui komunikasi tertulis
secara modern yang tentunya wajib disertai suatu catatan penerimaan.
23. • Arbitrase bersifat Final & Binding (final & mengikat)
• Pengadilan wajib karena jabatan (ex officio) menyatakan diri tidak
berwenang, bila terdapat klausula Arbitrase dalam suatu perjanjian.
(Ps.3)
• Penawaran penyelesaian sengketa melalui arbitrase bisa melalui telex,
telegram, faximile / e-mail. (Ps.4 ayat (3))
24. Perjanjian Arbitrase dibuat dengan akta Notaris yang isinya memuat
(pasal 9 ayat (3)) :
1. masalah yang dipersengketakan;
2. nama lengkap & alamat para pihak;
3. nama lengkap & alamat arbiter;
4. tempat arbitrase akan mengambil keputusan;
5. jangka waktu 6 bulan penyelesaian masalah dengan cara arbitrase
6. pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung
segala biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan sengketa melalui arbitrase.
25. • Arbiter bisa tunggal atau banyak, tetapi jumlahnya harus ganjil. Pihak
yang berkeberatan terhadap pengangkatan hakim arbiter mengajukan
hak ingkar paling lama 14 hari sejak pengangkatan
• Semua pemeriksaan sengketa oleh majelis arbiter dilakukan secara
tertutup, karena arbitrase bersifat konfindensial.
26. Terhadap putusan arbitrase dapat diminta pembatalan bila diduga
mengandung unsur-unsur :
1. dipergunakan dokumen palsu dalam persidangan.
2. telah disembunyikan dokumen yang menentukan.
3. telah dilakukan tipu muslihat oleh lawan.
27. Arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan:
• Meninggalnya salah satu pihak
• Bangkrut salah satu pihak
• Novasi
• Insolvensi salah satu pihak
• Perwarisan
• Dialihtugaskan pihak ketiga dg persetujuan pihak yang melakukan
perjanjian arbitrase
• Berakhirnya atau batalnya perjanjian tersebut
28. Sumber
• https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html diakses pada tanggal 09
Juni 2023
• https://www.pn-subang.go.id/index.php?id=1327 diakses tanggal 09 Juni 2023
• https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/ diakses pada tanggal 23 Juni 2023
• https://www.liputan6.com/hot/read/5056124/ajudikasi-adalah-cara-penyelesaian-konflik-kenali-prosesnya-dalam-pengadilan diakses pada tanggal 23
Juni 2023
• https://www.slideshare.net/leksnco/alternatif-penyelesaian-sengketa diakses pada tanggal 09 Juni 2023
• Aina, R. Q., & Ramadhani, D. A. (2021). Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perjanjian Kontrak Kerja Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19. Jurnal
Kertha Semaya
• Endrianto, D. G. (2016). PELAKSANAAN AKTA KESEPAKATAN MEDIASI PERBANKAN MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA NO. 10/1/PBI/2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO. 8/5/PBI/2006 TENTANG MEDIASI PERBANKAN DAN PELAKSANAANNYA (Doctoral
dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA).
• JACKSON, R., & NPM, S. PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI PENAL TERHADAP SERTIFIKAT GANDA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BPN RI NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESIAN KASUS PERTANAHAN (Studi di Kabupaten Kubu
Raya). Jurnal NESTOR Magister Hukum
• Andar Yuni, L., & Haika, R. (2018). Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai Di
Pengadilan Agama.
• Komarudin, P. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Melalui Jalur Non Ligitasi. Al-Iqtishadiyah: Ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah,
