2. NAMA
1. Muhammad Erwin Pramana ( 221.01.09653 )
2. Rizki Adha ( 221.01.09984 )
3.Fransiscus leonardo nugroho (221.01.09725)
4. Indra Maulana(221.01.09630)
5. Glenn patli k (221.01.09739)
6. Glenn Samuel ( 221.01.09721 )
3. PENGERTIAN
ARBITRASE
1.
Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 menjelaskan bahwa arbitrase asalah
cara penyelesaian suatu sengketan perdata yang
berada diluar peradilan umum yang berdasarkan
perjanjian arbitrase san dibiat secara tertulis oleh
pihak pihak yang bersengketa. penyelesaian
sengketa melalui arbitrase harus berdasarkan pada
perjanjian arbitrase, tanpa adanya perjanjian
arbitrase maka sengketa perdata tidak bisa
diselesaikan melalui arbitrase. Pengadilan Negeri
tidak berwenang untuk mengadili sengketa para
pihak yang terlah terikat dalam perjanjian arbitrase
jika sudah ada perjanjian tersebut.
Didalam Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa perjanjian
tertulis memuat:
1. Masalah yang disengketakan
2. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak
3. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis
arbitrase
4. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil
keputusan
5. Nama lengkap sekretaris
6. Jangka waktu penyelesaian sengketa
7. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa
atau menanggung segala biaya yang diperlukan untuk
penyelesaian melalui arbitrase
4. 2. penunjukan dan
pengangkatan Arbitrer
New York 4.496KM
Sydney 12.073KM
Manila 11.759KM
Paris 9.088KM
Jika yg memeriksa dan memutuskan perkara sengketa di
pengadilan adalah hakim, maka. Yang memeriksa dan
memutuskan sengketa melalui arbitrase adalah Arbitrer (wasit).
Arbitrer adalah seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak
yang bersengketa atau yang di tunjuk oleh pengadilan negri atau
lembaga arbitrase untuk memberikan putusan melalui arbitrase
(pasal 1 angka 7) . Jadi ,aribiter yang memeriksa dan memutuskan
sengketa melalui arbitrase itu bisa orang perseorangan dan bisa
lembaga arbitrase
5. 2.
3.
4. Tidak mempunyai kepentingan
finansial atau kepentingan lain atas
putusan arbitrase
5. Memiliki pengalaman serta
menguasai secara aktif di bidangnya
paling sedikit 15 tahun.
Hakim, jaksa, panitera, dan pejabat
peradilan tidak dapat ditunjuk atau
diangkat sebagai arbiter [Pasal 12 ayat
(12)]. Hal ini dimaksudkan agar
terjamin adanya objektivitas dalam
pemeriksaan serta pemberian putusan
oleh arbiter atau majelis arbitrase
(Pasal 12).
Seseorang yang dapat ditunjuk atau di angkat sebagai
arbiter harus memenuhi syarat - syarat
cakap melakukan
tindakan hukum
Berumur paling
rendah 35 tahun
tidak mempunyai hubungan
keluarga sedearah atau
semenda sampai derajat
kedua dengan salah satu
pihak bersengketa.
1.
6. 1.
Arbiter atau majelis arbitrase berwenang
untuk memperpanjang jangka waktu tugas
apabila;
3.
Diajukan. Permohonan oleh salah
satu pihak mengenai hal khusus
tertentu
Dianggap perlu oleh arbiter atau
majelis arbitrase untuk kepentingan
pemeriksaan (Pasal 33).
2.
Sebagai akibat ditetapkan
putusan provisional atau
putusan slain nya;atau
7. 3. Pendapat dan Keputusan Arbitrasi
Pendapat yang mengikat
dari lembaga arbitrase
tersebut tidak dapat di
lakukan perlawanan
melalui upaya hukum apa
pun ( pasal 51 dan pasal
52 ).
Jadi, tanpa adanya sengketa pun
lembaga arbitrase dapat menerima
permintaan dari para pihak dalam suatu
perjanjian untuk memberikan suatu
pendapat yang mengikatkan.
Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk
memohon pendapat yang mengikat dari lembaga
arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu
perjanjian.
8. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
9.
Putusan arbitrase harus memuat ;
kepala putusan yang berbunyi "Demi keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Pendirian para pihak
Nama Lengkap dan alamat para pihak
Uraian singkat sengketa
Nama lengkap dan alamat arbitter
Pendapat tiap tiap pihak dalam hal perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase
Amar putusan
Tempat dan tanggal putusan
Perimbangan dan kesimpulan arbitter atau majelis arbitrase mengenai
keseluruhan sengketa
Tanda tangan arbiter dan majelis arbitrase
9. Putusan arbitrase merupakan putusan final dan mempunyai
kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.Karena itu,putusan
arbitrase tidak bisa diajukan banding,kasasi,ataupun peninjauan
kembali sehingga harus di laksanakan oleh para pihak yang
bersengketa.
4. Pelaksanaan putusan arbitrase
10. Sedangkan putusan arbitrase internasional hanya di akui serta dapat
dilaksanakan diwilayah hukum republik indonesia apabila memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
1. Putusan arbitrase
Internasional dijatuhkan oleh
arbiter atau majelis arbitrase
disuatu negara yang dengan
negara indonesia terikat pada
perjanjian,baik secara bilateral
maupun multilateral,mengenai
pengakuan dan pelaksanaan
putusan arbitrase internasional
2. Putusan arbitrase
internasional sebagaimana
dimaksud dalam angka 1
terbatas pada putusan yang
menurut ketentuan hukum
Indonesia termasuk dalam
ruang lingkup hukum
perdagangan.
