2. Pengertian
Pranata penyelesaian sengketa alternatif pada dasarnya
merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar
pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak
yang bersengketa.
Alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan
karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak.
Walau demikian, sebagai suatu bentuk perjanjian (alternatif
penyelesaian sengketa), kesepakatan yang telah dicapai
oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui
forum diluar pengadilan harus ditaati oleh para pihak
3. Alternatif penyesuaian sengketa
bersifat supel dan tidak formal,
sedang litigasi prosedurnya telah
ditentukan oleh hukum/kaidah
hukum.
4. Pranata Alternatif Penyelesaian
Sengketa
Secara umum pranata alternatif penyelesaian
sengketa antara lain :
1. Konsultasi
2. Negosiasi dan Perdamaian
3. Mediasi
4. Konsiliasi dan Perdamaian
5. Arbitrase
5. Arbitrase
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu
sengketa perdata khususnya dibidang
perdagangan di luar pengadilan umum yang di
dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat
secara tertulis oleh pihak yang bersengketa (Ps 1
angka 1 UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyesuaian Sengketa).
Yang termasuk ruang lingkup hukum
perdagangan adalah Perniagaan, Perbankan,
Keuangan, Penanaman modal, Industri, Haki,
dsb.
6. Pasal 48 UU No.1/1999 menetapkan bahwa dalam waktu
180 hari (6 bulan) pemeriksaan atas sengketa harus
diselesaikan.
Dalam hal arbiter / majelis arbitrase tanpa alasan yang sah
tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah
ditentukan maka arbiter dihukum membayar denda untuk
mengganti biaya kerugian yang diakibatkan karena
keterlambatan tersebut kepada para pihak. Kadang
memang pelaksanaan arbitrase lambat tetapi tidak
selambat bila melalui proses pengadilan biasa.
Kesepakatan dalam arbitrase dapat terjadi melalui
komunikasi tertulis secara modern yang tentunya wajib
disertai suatu catatan penerimaan.
7. Arbitrase bersifat Final & Binding (final &
mengikat)
Pengadilan wajib karena jabatan (ex officio)
menyatakan diri tidak berwenang, bila
terdapat klausula Arbitrase dalam suatu
perjanjian. (Ps.3)
Penawaran penyelesaian sengketa melalui
arbitrase bisa melalui telex, telegram,
faximile / e-mail. (Ps.4 ayat (3))
8. Syarat utama untuk dapat dilakukanArbitrase
adalah adanya suatu perjanjian untuk berarbitrase
(pasal 1 ayat (1)).
Perjanjian Arbitrase dibuat dengan akta Notaris yang
isinya memuat (pasal 9 ayat (3)) :
1. masalah yang dipersengketakan;
2. nama lengkap & alamat para pihak;
3. nama lengkap & alamat arbiter;
4. tempat arbitrase akan mengambil keputusan;
5. jangka waktu 6 bulan penyelesaian masalah dengan cara
arbitrase
6. pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa
untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk
pemeriksaan sengketa melalui arbitrase.
9. Arbiter bisa tunggal atau banyak, tetapi
jumlahnya harus ganjil. Pihak yang
berkeberatan terhadap pengangkatan hakim
arbiter mengajukan hak ingkar paling lama 14
hari sejak pengangkatan
Semua pemeriksaan sengketa oleh majelis
arbiter dilakukan secara tertutup, karena
arbitrase bersifat konfindensial.
10. Terhadap putusan arbitrase dapat diminta
pembatalan bila diduga mengandung unsur-
unsur :
1. dipergunakan dokumen palsu dalam
persidangan.
2. telah disembunyikan dokumen yang
menentukan.
3. telah dilakukan tipu muslihat oleh lawan.
