Arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada persetujuan tertulis para pihak. Arbiter adalah orang yang ditunjuk untuk memberikan putusan arbitrase berdasarkan kualifikasi tertentu seperti usia minimal 35 tahun dan pengalaman 15 tahun. Putusan arbitrase bersifat mengikat bagi para pihak kecuali jika ditemukan unsur kecurangan dalam proses arbitrase.

1. Arbiter

2. Pendahuluan
Secara sederhana arbitrase adalah penyelesaian masalah perdata di luar pengadilan
hukum.
UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa menjelaskan bahwa lembaga ini ialah cara penyelesaian suatu sengketa di luar
peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para
pihak yang bersengketa.
2

3. Penyelesaian sengketa dengan menggunkan lembaga
arbitrase akan menghasilkan Putusan Arbitrase. Menurut
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, arbiter atau majelis
arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase
selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya
pemeriksaan sengketa oleh arbiter.
3

4. ARBITER
Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa , arbiter adalah
seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang
bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh
lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa
tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
4

5. Syarat Menjadi Arbiter
Secara umum, mengenai penunjukan atau pengangkatan dapat
kita jumpai pengaturannya dalam Pasal 12 UU 30/1999 yang berbunyi:
a) cakap melakukan tindakan hukum;
b) berumur paling rendah 35 tahun;
c) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai
dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
d) tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas
putusan arbitrase; dan
e) memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling
sedikit 15 tahun.
Catatan : Sebagai informasi, hakim, jaksa, panitera dan pejabat
peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter,
agar terjamin adanya objektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian
putusan oleh arbiter.
5

6. Syarat Arbiter menurut Para Ahli
1) Para arbiter yang telah dipilih memiliki keahlian dalam suatu atau
beberapa bidang, seperti bidang perbankan, asuransi, konstruksi,
dan sebagainya, dan didukung oleh pengalaman yang cukup lama
serta mempunyai nama yang bersih dan integritas yang tinggi;
2) Ia harus independen dan menunjukkan sikap tidak memihak,
terbuka maupun tertutup (berarti ia tidak mewakili atau harus
membela pihak yang memilihnya);
3) Harus menyampaikan kepada para pihak dan institusi di mana ia
terdaftar agar setiap fakta dan keadaan yang mungkin akan
menimbulkan keragu-raguan atas independensi dan
ketidakberpihakannya yang mungkin timbul di dalam ucapan
maupun pikiran para pihak yang bersengketa;
6

7. d) Terikat untuk menerapkan tata cara secara pantas
menghargai dan menghormati prinsip perlakuan yang tidak
memihak dan hak-hak para pihak untuk didengar;
e) Menyelesaikan dan memberi putusan dalam waktu
sesingkat-singkatnya sesuai waktu yang telah ditetapkan;
f) Memelihara kerahasiaan para pihak juga setelah dikeluarkan
keputusannya;
g) Selama pemeriksaan, ia berhak memperoleh kerjasama yang
jujur dan terbuka dari para pihak;
h) Ia tidak bisa dituntut karena isi putusannya, kecuali terbukti
memihak atau tidak independen.
7

8. Penunjukan Arbiter
Arbiter Tunggal: Penunjukan seseorang sebagai
Arbiter Tunggal harus merupakan persetujuan
Pemohon dan Termohon. Apabila Pemohon dan
Termohon tidak mencapai kata sepakat, maka
penunjukan Tunggal ditetapkan oleh BAPMI.
8

9. Majelis Arbitrase: Pemohon dan Termohon menunjuk
Arbiternya masing-masing, dan selanjutnya kedua tersebut
memilih ketiga sebagai Ketua Majelis. Apabila kedua tidak
mencapai kata sepakat, penunjukan Ketua Majelis ditetapkan
oleh BAPMI. Dalam keadaan di mana hanya salah satu pihak
saja yang menunjuk Arbiter sedangkan pihak lain tidak
melakukannya, padahal sudah disepakti/ ditetapkan berjumlah
3, maka tersebut secara otomatis menjadi Tunggal dan
berwenang untuk memeriksa dan memutuskan persengketaan
yang bersangkutan.
9

10. Penolakan Penunjukan Arbiter
Seorang arbiter dapat menerima atau menolak
penunjukan atau pengangkatan dengan wajib memberitahukan
secara tertulis kepada pihak dalam waktu paling lama 14 hari
terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan.
Namun, jika kasusnya ialah seorang arbiter yang
ditunjuk telah menerima lalu berniat menarik diri dengan alasan
tertentu, harus dengan persetujuan para pihak dengan
mengajukan permohonan tertulis ke para pihak terlebih dahulu.
Jika para pihak menyetujui penarikan diri, arbiter dibebaskan
tugasnya. Sebaliknya, jika para pihak tidak setuju, pembebasan
tugas arbiter ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri.
10

11. Biaya Arbitrase
Pada prinsipnya, arbiter yang menentukan biaya
arbitrase yang mana mencakup:
✖ honorarium arbiter;
✖ biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh
arbiter;
✖ biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam
pemeriksaan sengketa; dan
✖ biaya administrasi.
11

12. Kekuatan putusan yang dikeluarkan Arbiter dari proses Arbitrase
Pasal 70 UU AAPS menyatakan:
a) Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan
permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga
mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
b) a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan,
setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan
palsu;
c) b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
d) c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan
oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa
12

13. Terima Kasih
Any questions?
13