Dokumen tersebut membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Sengketa ekonomi dapat muncul dari berbagai aktivitas bisnis dan ekonomi seperti perniagaan, perbankan, investasi, industri, dan lainnya. Berbagai lembaga seperti pengadilan umum dan niaga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Alternatif Resolusi Sengketa atau
Resolusi Sengketa Ekonomi
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Dosen
Pengampu
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
02
F041700009 Dyana Anggraini
43216010001
Prof. Dr.
Hapzi Ali,
CMA
Abstract Kompetensi
Memahami hukum mengenai
Alternatif Resolusi Sengketa
atau Resolusi Sengketa
Ekonomi.
.
Memberikan pemahaman dan
pembelajaran hukum Alternatif
Resolusi Sengketa atau Resolusi
Sengketa Ekonomi.

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
A. Pengertian Sengketa Ekonomi
Sebelum membahas secara mendalam tentang sengketa ekonomi, maka
terlebih perlu dipahami defenisi dari sengketa, dimana di dalam kamus Besar
Bahasa Indonesia sengketa berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya
oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-
organisasi terhadap satu objek permasalahan.
B. Definisi Sengketa Menurut Para Ahli
 Winardi: Tantangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau
kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang
sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara
satu dengan yang lain.
 Ali Achmad: Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang
berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik
yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
Perlu diketahui bahwa Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah
yang melatar belakanginya, terutama karena adanya Conflict Of Interest diantara
para pihak. Sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam berbagai
macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa ekonomi.
Secara rinci sengketa dalam ranah ekonomi dapat berupa sengketa sebagai berikut :
1. Sengketa perniagaan
2. Sengketa perbankan
3. Sengketa Keuangan
4. Sengketa Penanaman Modal
5. Sengketa Perindustrian
6. Sengketa HKI
7. Sengketa Konsumen
8. Sengketa pekerjaan
9. Sengketa perburuhan
10.Sengketa perusahaan
11.Sengketa hak
12.Sengketa property
13.Sengketa Kontrak
14.Dll.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perlu dipahami bahwa Penyelesaian
sengketa ekonomi bertujuan untuk menghentikan pertikaian dan menghindari
kekerasan dan akibat-akibat yang mungkin akan terjadi akibat dari persengketaan
tersebut.
C. Cara Penyelesaian Sengketa
Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat
ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut: Negosiasi (perundingan), Enquiry atau
penyelidikan, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, Judicial Settlement atau Pengadilan,
serta Organisasi-organisasi atau Badan-badan Regional.

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
Adapun penjelasannya, antara lain :
1. Negosiasi/Perundingan
Negosiasi adalah komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai
kesepakatan pada saat keduabelah pihak memiliki berbagai kepentingan
yang sama atau berbeda. Adapun Keuntungan Negoisasi :
a. Mengetahui pandanga pihak lawan.
b. Kesempatan mengutarakan isi hati untuk didengar pihak lawan
c. Memungkinkan sengketa secara bersama-sama
d. Mengupayakan solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak
e. Tidak terikat kepada kebenaran fakta atau masalah hukum
f. Dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu
Adapun Kelemahan Negoisasi:
a. Mengetahui pandanga pihak lawan
b. Tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak
c. Tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mengambil
kesepakatan
d. Sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang
e. Memungkinkan diadakan untuk menunda penyelesaian untuk mengetahui
informasi yang dirahasiakan lawan
f. Dapat membuka kekuatan dan kelemahan salahsatu pihak
g. Dapat membuat kesepakan yang kurang menguntungkan.
2. Enquiry (penyelidikan)
Enquiry (penyelidikan) adalah merupakan kegiatan untuk mencari fakta
yang dilakukan oleh pihak ketiga.
3. Mediasi
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang
tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan
proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan
atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk
menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses
mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari
para pihak.
Berikut ini adalah prosedur mediasi:
a. Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua,
kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya
dilaksanakan mediasi
b. Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi
kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut
c. Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara
supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha
mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara
d. Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau
tidak pada hari ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
memberikan penetapan. Jika terdapat perdamaian, penetapan
perdamaian tetap dibuat oleh majelis
4. Konsiliasi
Konsiliasi adalah Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang
berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan
tersebut. Dalam pengertian lain Konsolidasi (conciliation), dapat pula diartikan
sebagai pendamai atau lembaga pendamai. Bentuk ini sebenarnya mirip
dengan apa yang diatur dalam Pasal 131 HIR. Oleh karena itu, pada
hakikatnya sistem peradilan Indonesia dapat disebut mirip dengan mix
arbitration, yang berarti:
a. pada tahap pertama proses pemeriksaan perkara, majelis hakim bertindak
sebagai conciliator atau majelis pendamai
b. setelah gagal mendamaikan, baru terbuka kewenangan majelis hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan jalan menjatuhkan
putusan. Akan tetapi, dalam kenyataan praktek, terutama pada saat
sekarang; upaya mendamaikan yang digariskan pasal 131 HIR, hanya
dianggap dan diterapkan sebagai formalitas saja. Jarang ditemukan pada
saat sekarang penyelesaian sengketa melalui perdamaian di muka hakim.
Lain halnya di negara-negara kawasan Amerika, Eropa, maupun di
kawasan Pasific seperti Korea Selatan, Jepang, Hongkong, Taiwan, dan
Singapura. Sistem konsiliasi sangat menonjol sebagai alternatif. Mereka
cenderung mencari penyelesaian melelui konsiliasi daripada mengajukan
ke pengadilan
5. Arbitrase
Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa
dimana para pihak menyerahkan kewenangan kepada kepada pihak yang
netral, yang disebut arbiter, untuk memberikan putusan. Istilah arbitrase
berasal dari kata “Arbitrare” (bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk
menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”.
Azas- Azas Arbitrase :
a. Azas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menunjuk
seorang atau beberapa orang arbiter
b. Azas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk
diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak
maupun antara arbiter itu sendiri
c. Azas limitatif, artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian
perselisihan melalui arbirase, yaiu terbatas pada perselisihan-perselisihan
di bidang perdagangan dan hak-hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para
pihak
d. Azas final and binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat puutusan
akhir dan mengikat yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain,
seperi banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya sudah disepakati
oleh para pihak dalam klausa atau perjanjian arbitrase.
Tujuan Arbitrase : Sehubungan dengan asas-asas tersebut, tujuan arbitrase
itu sendiri adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan dan

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
hak dikuasai sepenuhnya oleh para pihak, dengan mengeluarkan suatu putusan
yang cepat dan adil. Tanpa adanya formalitas atau prosedur yang berbelit-belit yang
dapat yang menghambat penyelisihan perselisihan.
Selain dari pada beberapa proses penyelesaian sengketa diatas, adapaun
cara lain yang dapat ditempuh, yaitu melalui proses Litigasi : merupakan mekanisme
penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan
hukum.
D. Lembaga Penyelesaiannya
Lembaga penyelesaiannya:
1. Pengadilan Umum Pengadilan Negeri berwenang memeriksa sengketa
bisnis, mempunyai karakteristik :
a. Prosesnya sangat formal
b. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
c. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
d. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (Coercive and binding)
e. Orientasi ke pada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah)
f. Persidangan bersifat terbuka
2. Pengadilan Niaga Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang
berada di lingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk
memeriksa dan memutuskan Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan sengketa HAKI.
Pengadilan Niaga mempunyai karakteristik sebagai berikut :
a. Prosesnya sangat formal
b. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
c. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
d. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (coercive and binding)
e. Orientasi pada fakta hukum (mencari pihak yang salah)
f. Proses persidangan bersifat terbuka
g. Waktu singkat. Akan tetapi jika melakukan penyelesaian sengketa melalui
sistem peradilan, maka akan menimbulkan beberapa dampak,
diantaranya:
1) Memberi kesempatan yang tidak adil (unfair), karena lebih memberi
kesempatan kepada lembaga-lembaga besar atau orang kaya
2) Sebaliknya secara tidak wajar menghalangi rakyat biasa (ordinary citizens)
untuk perkara di pengadilan.
Selain dari pada itu berperkara melalui pengadilan:
1) lama dan sangat formalistik (waste of time and formalistic)
2) biaya tinggi (very expensive)
3) secara umum tidak tanggap (generally unresponsive)
4) kurang memberi kesempatan yang wajar (unfair advantage) bagi yang
rakyat biasa.

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
E. Implementasi
Kasus Sengketa Sepeda Motor Honda Karisma dan Tossa Krisma
Kasus ini berawal dari kesalahan penemu merek. Dilihat dengan seksama
antara Krisma dan Karisma memiliki penyebutan kata yang sama. Tossa Krisma
diproduksi oleh PT.Tossa Sakti, sedangkan Honda Karisma diproduksi oleh PT.Astra
Honda Motor. PT.Tossa Sakti tidak dapat dibandingkan dengan PT.Astra Honda
Motor (AHM), karena PT.AHM perusahaan yang mampu memproduksi 1.000.000
unit sepeda motor per tahun. Sedangkan PT.Tossa Sakti pada motor Tossa Krisma
tidak banyak konsumen yang mengetahuinya, tetapi perusahaan tersebut
berproduksi di kota-kota Jawa Tengah, dan hanya beberapa unit di Jakarta.
Permasalahan kasus ini tidak ada hubungan dengan pemroduksian, tetapi
masalah penggunaan nama Karisma oleh PT.AHM. Sang pemilik merek dagang
Krisma (Gunawan Chandra), mengajukan gugatan kepada PT.AHM atas merek
tersebut ke jalur hukum. Menurut beliau, PT.AHM telah menggunakan merek
tersebut dan tidak sesuai dengan yang terdaftar di Direktorat Merek Dirjen Hak
Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. Bahkan PT.AHM diduga telah
menggunakan merek tidak sesuai prosedur, karena aslinya huru Karisma di desain
dengan huruf balok dan berwarna hitam putih, sedangkan PT.AHM memproduksi
motor tersebut dengan tulisan huruf sambung dengan desain huruf berwana.
Akhirnya permohonan Gunawan Chandra dikabulkan oleh hakim Pengadilan Niaga
Negeri.
Namun, PT.AHM tidak menerima keputusan dari hakim pengadilan, bahkan
mengajukan keberatan melalui kasasi ke Mahkamah Agung. PT.AHM menuturkan
bahwa sebelumnya Gunawan Chandra merupakan pihak ketiga atas merek tersebut.
Bahkan, beliau menjiplak nama Krisma dari PT.AHM (Karisma) untuk sepeda
motornya. Setelah mendapat teguran, beliau membuat surat pernyataan yang
berisikan permintaan maaf dan pencabutan merek Krisma untuk tidak digunakan
kembali, namun kenyataannya sampai saat ini beliau menggunakan merek tersebut.
Hasil dari persidangan tersebut, pihak PT.Tossa Sakti (Gunawan Chandra)
memenangkan kasus ini, sedangkan pihak PT.AHM merasa kecewa karena pihak
pengadilan tidak mempertimbangkan atas tuturan yang disampaikan. Ternyata
dibalik kasus ini terdapat ketidakadilan bagi PT.AHM, yaitu masalah desain huruf
pada Honda Karisma bahwa pencipta dari desain dan seni lukis huruf tersebut tidak
dilindungi hukum.
Cara Penyelesaiannya, yaitu dengan konsiliasi adalah Usaha untuk
mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan
menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam pengertian lain Konsolidasi
(conciliation), dapat pula diartikan sebagai pendamai atau lembaga pendamai.
Bentuk ini sebenarnya mirip dengan apa yang diatur dalam Pasal 131 HIR. Oleh
karena itu, pada hakikatnya sistem peradilan Indonesia dapat disebut mirip dengan
mix arbitration, yang berarti:
a. pada tahap pertama proses pemeriksaan perkara, majelis hakim bertindak
sebagai conciliator atau majelis pendamai

7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
b. setelah gagal mendamaikan, baru terbuka kewenangan majelis hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara dengan jalan menjatuhkan putusan. Akan tetapi,
dalam kenyataan praktek, terutama pada saat sekarang; upaya mendamaikan yang
digariskan pasal 131 HIR, hanya dianggap dan diterapkan sebagai formalitas saja.
Jarang ditemukan pada saat sekarang penyelesaian sengketa melalui perdamaian di
muka hakim. Lain halnya di negara-negara kawasan Amerika, Eropa, maupun di
kawasan Pasific seperti Korea Selatan, Jepang, Hongkong, Taiwan, dan Singapura.
Sistem konsiliasi sangat menonjol sebagai alternatif. Mereka cenderung mencari
penyelesaian melelui konsiliasi daripada mengajukan ke pengadilan.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga
independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang
no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat.

8. 8 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
Daftar Pustaka
Puput, 2017. http://startuphki.com/kasus-sengketa-sepeda-motor-tossa-krisma-dengan-honda-
karisma/ (14 Maret 2018, 23.00 WIB)
Alie, 2010. http://aliesaja.wordpress.com/2010/06/03/penyelesaian-sengketa-ekonomi/ (14
Maret 2018, 23.00 WIB)