SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
FORMULASI HUBUNGAN ORGANISASI
SAYAP PARTAI POLITIK DENGAN PARTAI
POLITIK DI INDONESIA
ALI RIDO
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI, JAKARTA.
DISAMPAIKAN PADA SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA KERJASAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DENGAN DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
SHERATON MUSTIKA HOTEL, YOGYAKARTA, 30 JUNI 2019
LINGKUP PEMBAHASAN
Pendahuluan Pembahasan Penutup
PENDAHULUAN
Peran vital
sayap partai
Gagal
menjalankan
fungsi
Hubungan Organisasi Sayap Partai dengan Partai
Politik: Belajar dari Inggris dan Rumania
PEMBAHASAN (1)
INGGRIS (Partai Buruh dan Partai Liberal Demokrat) RUMANIA (Partai Sosial Demokrat dan Partai
Nasional Liberal)
 Diberikan 1/3 suara dalam pemilihan
pengurus partai melalui konvensi.
 Diutamakan untuk menjadi calon
dalam kontestasi jabatan publik.
min. 1 tahun telah menjadi
anggota sayap partai.
 Diminta pendapat dalam
pengambilan kebijakan partai
(buttom up model).
 Diberikan hak utama mencalonkan
diri menjadi anggota parlemen.
 Pengarusutamaan transparansi
kepartaian dengan organisasi
sayapnya.
 Membuka ruang aspirasi terkait
pengambilan kebijakan, khususnya
terkait kebijakan di tingkat lokal.
Formulasi Hubungan Organisasi Sayap Partai dengan
Partai Politik di Indonesia
PEMBAHASAN (2)
Transparansi
Partisipatif
Meritokrasi-berjenjang dalam kandidasi
pejabat publik
Pembangunan militansi melalui kaderisasi
PEUNTUP
 Partai di Inggris dan Rumania dalam menjalin hubungan dengan organisasi
sayapnya didasarkan pada manajemen kepartaian yang modern dengan
menempatkan organisasi sayapnya sebagai simpul yang sangat penting
dalam organisasi partai.
 Praktek tersebut dapat direplikasi dalam hubungan organisasi sayap partai
dengan parpol di Indonesia melalui pengutamaan penyelenggaraan
kepartaian yang didasarkan pada: 1) transparansi; 2) partisipasi; 3)
meritokrasi-berjenjang dalam kandidasi pejabat publik; dan 4)
pembangunan militansi melalui kaderisasi.
”
“ Partai ItuTidak Perlu Banyak Anggota, Sedikit Saja
Jumlahnya. Asal Paham, Militan, Menguasasi Keadaan,
Serta MemahamiTeori-teori Perjuangan.
Sutan Sjahrir
TERIMA KASIH

More Related Content

More from Universitas Trisakti

More from Universitas Trisakti (17)

Konstitusi Dalam Optik Legisprudensi
Konstitusi Dalam Optik LegisprudensiKonstitusi Dalam Optik Legisprudensi
Konstitusi Dalam Optik Legisprudensi
 
Rekomendasi Penyelesaian Disharmoni PUU Melalui Mediasi
Rekomendasi Penyelesaian Disharmoni PUU Melalui MediasiRekomendasi Penyelesaian Disharmoni PUU Melalui Mediasi
Rekomendasi Penyelesaian Disharmoni PUU Melalui Mediasi
 
Kebebasan Menyampaikan Perbedaan Pendapat
Kebebasan Menyampaikan Perbedaan PendapatKebebasan Menyampaikan Perbedaan Pendapat
Kebebasan Menyampaikan Perbedaan Pendapat
 
Consilium Forum Pada Mahkamah Konstitusi
Consilium Forum Pada Mahkamah KonstitusiConsilium Forum Pada Mahkamah Konstitusi
Consilium Forum Pada Mahkamah Konstitusi
 
Constitutional Dictatorship (Diktator Konstitusional)
Constitutional Dictatorship (Diktator Konstitusional)Constitutional Dictatorship (Diktator Konstitusional)
Constitutional Dictatorship (Diktator Konstitusional)
 
Melihat Laku Ketatanegaraan di Tengah Pandemi Covid-19
Melihat Laku Ketatanegaraan di Tengah Pandemi Covid-19Melihat Laku Ketatanegaraan di Tengah Pandemi Covid-19
Melihat Laku Ketatanegaraan di Tengah Pandemi Covid-19
 
Ali R-Sifat, Materi Muatan, dan Perubahan Konstitusi
Ali R-Sifat, Materi Muatan, dan Perubahan KonstitusiAli R-Sifat, Materi Muatan, dan Perubahan Konstitusi
Ali R-Sifat, Materi Muatan, dan Perubahan Konstitusi
 
Ali R-Pemerintahan Daerah
Ali R-Pemerintahan DaerahAli R-Pemerintahan Daerah
Ali R-Pemerintahan Daerah
 
Ali R-Macam-Macam Sistem Pemerintahan
Ali R-Macam-Macam Sistem PemerintahanAli R-Macam-Macam Sistem Pemerintahan
Ali R-Macam-Macam Sistem Pemerintahan
 
Ali R-Sumber HTN indonesia
Ali R-Sumber HTN indonesiaAli R-Sumber HTN indonesia
Ali R-Sumber HTN indonesia
 
Ali R-Hukum Kewarganegaraan Indonesia
Ali R-Hukum Kewarganegaraan IndonesiaAli R-Hukum Kewarganegaraan Indonesia
Ali R-Hukum Kewarganegaraan Indonesia
 
Ali R-Asas-Asas Hukum Tata Negara
Ali R-Asas-Asas Hukum Tata NegaraAli R-Asas-Asas Hukum Tata Negara
Ali R-Asas-Asas Hukum Tata Negara
 
Ali R- Ambang Batas Pencalonan Presiden
Ali R- Ambang Batas Pencalonan PresidenAli R- Ambang Batas Pencalonan Presiden
Ali R- Ambang Batas Pencalonan Presiden
 
Ali R-Membaca Peluang Hasil Judicial Review Perda KTR
Ali R-Membaca Peluang Hasil Judicial Review Perda KTRAli R-Membaca Peluang Hasil Judicial Review Perda KTR
Ali R-Membaca Peluang Hasil Judicial Review Perda KTR
 
Ali R-Pengaturan Rokok di Daerah
Ali R-Pengaturan Rokok di DaerahAli R-Pengaturan Rokok di Daerah
Ali R-Pengaturan Rokok di Daerah
 
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus Pilkada
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus PilkadaAli R-Politik Hukum Peradilan Khusus Pilkada
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus Pilkada
 
Ali R-Urgensi Penegasan Materi Muatan Peraturan Desa
Ali R-Urgensi Penegasan Materi Muatan Peraturan DesaAli R-Urgensi Penegasan Materi Muatan Peraturan Desa
Ali R-Urgensi Penegasan Materi Muatan Peraturan Desa
 

Recently uploaded (6)

materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggimateri hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
 
pengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasal
pengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasalpengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasal
pengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasal
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
 
Clinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdf
Clinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdfClinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdf
Clinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdf
 
HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILAN
HUKUM  PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILANHUKUM  PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILAN
HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILAN
 
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.
 

Ali R-Formulasi Hubungan Organisasi Sayap Parpol di Indonesia

  • 1. FORMULASI HUBUNGAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK DENGAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA ALI RIDO FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI, JAKARTA. DISAMPAIKAN PADA SIMPOSIUM HUKUM TATA NEGARA KERJASAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DENGAN DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA SHERATON MUSTIKA HOTEL, YOGYAKARTA, 30 JUNI 2019
  • 4. Hubungan Organisasi Sayap Partai dengan Partai Politik: Belajar dari Inggris dan Rumania
  • 5. PEMBAHASAN (1) INGGRIS (Partai Buruh dan Partai Liberal Demokrat) RUMANIA (Partai Sosial Demokrat dan Partai Nasional Liberal)  Diberikan 1/3 suara dalam pemilihan pengurus partai melalui konvensi.  Diutamakan untuk menjadi calon dalam kontestasi jabatan publik. min. 1 tahun telah menjadi anggota sayap partai.  Diminta pendapat dalam pengambilan kebijakan partai (buttom up model).  Diberikan hak utama mencalonkan diri menjadi anggota parlemen.  Pengarusutamaan transparansi kepartaian dengan organisasi sayapnya.  Membuka ruang aspirasi terkait pengambilan kebijakan, khususnya terkait kebijakan di tingkat lokal.
  • 6. Formulasi Hubungan Organisasi Sayap Partai dengan Partai Politik di Indonesia
  • 7. PEMBAHASAN (2) Transparansi Partisipatif Meritokrasi-berjenjang dalam kandidasi pejabat publik Pembangunan militansi melalui kaderisasi
  • 8. PEUNTUP  Partai di Inggris dan Rumania dalam menjalin hubungan dengan organisasi sayapnya didasarkan pada manajemen kepartaian yang modern dengan menempatkan organisasi sayapnya sebagai simpul yang sangat penting dalam organisasi partai.  Praktek tersebut dapat direplikasi dalam hubungan organisasi sayap partai dengan parpol di Indonesia melalui pengutamaan penyelenggaraan kepartaian yang didasarkan pada: 1) transparansi; 2) partisipasi; 3) meritokrasi-berjenjang dalam kandidasi pejabat publik; dan 4) pembangunan militansi melalui kaderisasi.
  • 9. ” “ Partai ItuTidak Perlu Banyak Anggota, Sedikit Saja Jumlahnya. Asal Paham, Militan, Menguasasi Keadaan, Serta MemahamiTeori-teori Perjuangan. Sutan Sjahrir TERIMA KASIH