Peraturan desa merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, maka peraturan desa wajib memiliki materi muatan yang tegas apabila akan dibentuk.

1. URGENSI PENEGASAN MATERI
MUATAN PERATURAN DESA
Ali Rido
Dept. Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Disampaikan pada Seminar Nasional "Otonomi Daerah Bagi
Pengembangan Sistem Hukum Indonesia" yang diselenggarakan oleh
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh, 5-6 Desember 2019

2. Pendahuluan
• Mayoritarian regulasi telah ditentukan materi muatannya.
• UU Desa dan eksistensi Perdes.
• UU PPP dan UU Desa belum menegaskan materi muatan
perdes.
• Perdes sebagai pijakan hukum dalam pembangunan desa.

3. Pembahasan
• Rezim Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Arti
Penting Perdes
• Arah Materi Muatan Perdes

4. Rezim Pemdes dan Arti Penting Perdes
• UU Desa telah memberikan spesialisasi Perdes sebagai jenis
PUU.
• Pemdes berbeda dengan rezim Pemda.Konstruksi Pasal
Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda.
• Keberadaan desa sebagai ‘self governing community’
Pemdes bersifat otonom atau mandiri.
• Perdes sebagai alat membangun desa.

5. Arah Materi Muatan Perdes (1)
• Berkenaan dengan hak asal-usul desa
Harus atas dasar prakarsa masy. desa.
Pokok materi muatan: 1). pengelolaan aset asli dalam
wilayah yurisdiksi desa; 2). pembentukan struktur
pemerintahan desa dengan mengakomodasi susunan asli;
dan 3). sengketa secara adat dan melestarikan adat dan
budaya setempat.

6. Arah Materi Muatan Perdes (2)
• Berkenaan dengan nilai kelokalan desa
Kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, seperti
pemberdayaan di bidang pendidikan, ekonomi, wisata, dan sejenisnya.
Terkait kebutuhan hidup primer maysarakat, seperti pengembangan
ekonomi desa untuk kepentingan masyarakat desa.
Menindaklanjuti program pemerintah, seperti penyelenggaraan
penataan desa yang merupakan urusan pemerintahan pemerintah
kab/kota.

7. Arah Materi Muatan Perdes (3)
• Tugas dari pemerintah sesuai dengan ketentuan PUU
Urusan pemerintahanMisalnya tugas dari pemerintah
yang berkenaan dengan pendidikan, kesehatan, dan
lainnya.
Prinsipnya harus menunggu jika telah diperintahkan.

8. TERIMA KASIH